Masalah apartheid di Afrika Selatan

Rada Dwiyani

Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan disini berarti pemisahan orang-orang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika (kulit hitam). Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. "Secara struktural, Apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya, politik militer dan ekonomi Kebijakan ini berlaku tahun 1948."( http://wartasejarah.blogspot.com)

Apartheid adalah sebutan khusus untuk rasialisme di Republik Afrika Selatan.

 

"Apartheid merupakan campuran antara praktik-praktik kolonial,superioritas rasial kulit putih,teologi kalvinis,dan Filantropi Paternalis yang mengajarkan bahwa setiap ras membawa panggilannya sendiri-sendiri,dan masing-masing ras tersebut harus memberikan sumbangannya kepada kebudayaan dunia."(Andri Karmidi,2008:93)

Relasi antar ras harus dibatasi sejauh mungkin,untuk memelihara kemurnian ras.masing-masing ras satu sama lain harus dipisahkan,agar semuanya hidup dan berkembang sesuai kepribadian dan kebudayaannya sendiri.

            Secara historis,politik Apartheid diberlakukan oleh pemerintah Afrikaner.yakni warga kulit putih keturunan Belanda yang sudah menetap di Afrika Selatan sejak pendaratan VOC di Capetown tahun 1652. Politik ini memisahkan masyarakat kedalam 4 kelompok ras,yaitu kulit putih, kulit hitam, keturunan India,dan kulit berwarna.

     Kelompok masyarakat kulit putih,14% dari jumlah penduduk memperoleh          alokasi 87% tanah yang terbaik,bagian paling subur,dan menikmati taraf hidup yang tertinggi di dunia.Afrika Selatan kaya akan emas dan intan. Penduduk non-kulit putih tidak bisa menikati kebebasan.mereka tak memiliki kekuatan politik dan Kesempatan untuk menikmati pendidikan,sedangkan lapangan kerja sedikit sekali.seluruh system yang berjalan dipaksakan dengan kekuatan militer.semua dipisahkan/dibedakan sesuai ras/warna kulit.

Pemisahan ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950-an, 1960-an, 1970-an. Selama minoritas kulit putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat dunia pertama, mayoritas kulit hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup.Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan Gubernur Jenderal terakhir menjadi Presiden Negara. Apartheid menjadi kontroversial, mendorong kearah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).

Kelompok minoritas Eropa melaksanakan  diskriminasi sosial sebagai kebijaksanaan resmi pada tahun 1948.politik ini juga pernah dipermasalahkan oleh India didepan Majelis Umum PBB tahun 1946,namun tidak ditanggapi dengan serius.

"Perjuangan melawan Apartheid telah berlangsung lama.peristiwa yang turut memicu itensitas perjuangan adalah kerusuhan di Sharpeville 21 maret 1960, ketika polisi menembak 69 orang kulit hitam dan sejumlah besar lainnya cedera.akibatnya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 134 yang menyerukan Afrika Selatan untuk meninggalkan kebijaksanaan rasialnya,namun resolusi ini tidak diindahkan."(Andri Karmidi,2008:94)

 

Tindakan PBB terhadap Afrika Selatan dengan adanya politik Apartheid,antara lain sebagai berikut:

a)      Pada tahun 1962 Majelis Umum PBB membentuk Komite Khusus menentang Apartheid supaya situasi bisa terus-menerus diikuti.

b)      Pada tahun 1963 Dewan Keamanan PBB menyerukan embargo senjata secara sukarela terhadap Afrika Selaten.

c) Pada tahun 1965 Dana Perwakilan PBB untuk Afrika Selatan dibentuk untuk membantu korban Apartheid,termasuk mereka yang meninggalkan negeri itu.

d) Pada tahun 1968 Majelis Umum PBB mengenakan boikot budaya dan olahraga sehingga para seniman,aktor,olahragawan,dan lain-lain tidak bisa tampil di Afrika Selatan,yang sebelumnya tahun 1964 telah ikut dalam Olimpiade.

e)   Pada tahun 1974 Embargo senjata terhadap Afrika Selatan,yang semula sukarela,menjadi sanksi wajib,dan keanggotaan Negara itu di PBB dibekukan.

Pada 16 Juni 1976 menjadi tragedy Soweto,yang merupakan perlawanan terhadap politik Apartheid.Tragedi Soweto diawali dengan demonstrasi murid-murid sekolah (kulit hitam) menentang pemakaian bahasa Afrikan (bahasa golongan Boer dikota Soweto). Koloni Belanda di Afrika Selatan disebut suku bangsa Boer,yang artinya petani.pada tahun 1814 daerah tersebut diberikan kepada Inggris, karena jasa Inggris dalam melindungi wilayah jajahannya(Pulau Jawa dari Perancis.)

Peristiwa tersebut menggoyahkan rezin kulit putih Pretoria dan semain memperkokoh gerakan anti Apartheid sejak tragedy Soweto mulai memasuki perjuangan baru yang keras dan berdampak luas.gerakan anti Apartheid di Republik Afrika Selatan mendapat dukungan kuat dari Dunia Internasional.pada umumnya Dunia Internasional mengutuk sikap dan tindakan rezin Proteria.Dikota-kota besar dunia,misalnya New York,Canberra,Paris,London beribu-ribu orang turun kejalan berdemonstrasi menentang Apartheid.

Inggris dan kelompok-kelompok Negara persemakmuran berusaha menyelesaikan konflik di Republik Afrika Selatan dengan cara damai. Tetapi syarat-syarat ekonomi dan militer yang dimiliki gerakan perlawanan Republik Afrika Selatan dan Negara-negara garis depan tidak mendukung berlangsungnya perjuangan yang mandiri.oleh karena itu,uluran tangan dari pihak luar sangat  menentukan situasi Republik Afrika Selatan, Khusunya bantuan dari Negara-negara Barat agar menekan rezin Pretoria untuk membuka perundingan.

Perundingan-perundingan dengan Mozambik akhirnya mencapai persetujuan untuk mengakhiri bentrokan diantara kedua belah pihak. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Nkomati,yang ditandatangani oleh Pieter Botha dan Samora Mareal, Presiden Mocambique,tahun 1984.

Persetujuan mengikat kedua Negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing sebagai basis kegiatan saling menyerang dan merongrong kegiatan dua Negara. artinya Mozambik harus mencegah African Nationan Congress(ANC)menggunakan wilayahnya untuk menyerang Republik Afrika Selatan,sebaliknya Republik Afria Selatan harus mengakhiri bantuannya kepada gerakan pemberontakan Mozambi National Resistance(MNR).

Pada tahun 1983 diumumkan UUD baru yang berlaku mulai tahun 1984.baerdasarkan UUD baru tersebut diadakanlah penyusunan kembali parlemen,yang terbagi dalam tiga dewan,yaitu:

1.      Sidang Majelis Kulit Putih

2.      Dewan perwakilan Kulit Berwarna(Indo)

3.      Badan Perutusan Asia

Golongan kulit hitam tidak mendapat tempat didalam UUD yang baru tersebut.parlemen hasil perundang-undangan berhasil memilih P.W.Botha sebagai kepala Negara dengan kekuasaan konstitusional yang sangat luas,termasuk kekuasaan sebagai perdana menteri.PBB mengutuk UUD baru ini,yang mengucilkan kulit hitam.

Perlawanan besar terhadap politik Apartheid dilakukan oleh Kongres Nasional Afrika (African National Congress/ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela.perjuangan ANC mencapai hasil tahun 1990 dengan dibebaskannya Nelson Mandela oleh presiden F.W.de Klerk dari penjara.jalan terbaik dan paling damai menuju penghapusan Apartheid dan penciptaan satu  Afrika Selatann yang baru adalah dengan jalan bekerja sama.

Dengan bantuan PBB pada tahun 1992,Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dua resolusi(765 dan 772),yaitu pembentukan utusan khusus (Misi Pengamat PBB) di Afrika Selatan yang akan memberikan laporan,memberikan wewenang,dan memantau pemilihan umum untuk menjamin bahwa pemilu berjalan dengan lancer dan adil."Pada tanggal 23 Juni 1994,Afrika Selatan menempati kursinya kembali di majelis umum PBB."(Andri Karmidi,2008:98)

Daftar Pustaka

http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/politik-apartheid-di-afrika-selatan.html

Karmidi ,Andri.2008.Sejarah Afrika.Pekanbaru:Cendikia Insani.