PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN SOSIAL BUDAYA AUSTRALIA

SHERLY MOTAVANI/S/PE-B

            Australia adalah negara yang berada di bagian selatan dunia. Australia juga merupakan benua terkecil di dunia. Walaupun letaknya di dekat Asia, namun masyarakat Internasional lebih sering menyebut Australia sebagaidunia barat karena kehidupannya yang mirip dengan gaya kehidupan negaranegara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Negara yang merupakan bekas jajahan Inggris ini mempunyai delapan negara bagian, yaitu enam negarabagian dan dua wilayah besar. Enam negara bagian tersebut adalah New SouthWales, Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Barat (Western Australia),Australia Selatan

(Southern Australia), dan dua wilayah besar yaitu NotrhernTerritory dan Australian Capital Territory Australia yang merupakan sebuah benua terkecil di dunia dan mul dihuni oleh manusia sejak abad es atau sekitar 30.00 tahun yang lalu ini adala sebuah negara kolonial Inggris. Kolonialisasi Inggris di Australia menjadisebuah bencana besar bagi penduduk Aborigin di Australia. Pada saat menetapkan Australia sebagai koloninya, Inggris sedang mengalami krisisekonomi. Pemerintah Inggris mengambil kebijakan dengan mengirimkan paranarapidana kejahatan dari Inggris dan Irlandia ke Australia. Kebijakan inidalah salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi.Para narapidana yang dikirim ke Australia ternyata membawa berbagaimacam penyakit. Wabah penyakit yang dibawa oleh para pendatang.

            Eropa seperti cacar, campak, dan influenza menyebar di daerah pendudukan.Bangsa Eropa menganggap penduduk aborigin Australia sebagai pengembarayang dapat diusir dari tempatnya, sehingga pemerintah Inggris dengan mudah merampas tanah milik Aborigin untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan pertambangan. Perampas tanah ini tanpa disertai dengan ganti rugi. Hal ini menyebabkan banyak warga Aborigin yang kehilangan sumber hidupnya.Terlebih lagi dengan kondisi mereka yang lemah akibat asimilasi dari

kebudayaan Eropa.Sejak Inggris menduduki Australia sampai beridirnya sebuah

pemerintahan di Australia, masyarakat Aborigin tidak pernah terlibat di dalam pemerintahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mangangkat peran masyarakat Aborigin dalam pemerintahan Australia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peran dalam pemerintahan adalah partisipasi masyarakat Aborigin dalam berlangsungnya pemerintahan Australia, seperti keikutsertaan dalam pemilu atau menjadi anggota parlemen. Selama pemerintahan Australiadijalankan sampai saat ini, tidak ada bukti nyata tentang peran yang melibatkan masyarakat Aborigin dalam pemerintahan tersebut.Selama ini masyarakat hanya dikenal sebagai identitas atau suatu ciri khas Negara Australia, bahkan pernah dianggap sebagai salah satu kekayaan flora fauna di Australia. Hingga saat ini masyarakat Aborigin masih terjerat masalah ekonomi dan sosial. Selain termasuk kelompok etnispaling miskin, banyak Aborigin yang dipenjara, menganggur, dan buta huruf..

Sehingga menurut pemerintah masyarakat Aborigin tidak terlalu penting untuk

ikut berpartisipasi langsung dalam pemerintahan.Karena hal itulah masyarakat Aborigin tidak pernah diikutsertakan dalam pemilu Australia. Hal ini semakin memperlihatkan adanya diskriminasi antar masyarakat kulit berwarna (aborigin) dengan masyarakat kulit putih.Karena tidak berpendidikan, banyak warga Aborigin yang menganggur makamenyebabkan tidak mungkin bagi Aborigin untuk bisa bergaya hidup seperti

layaknya kulit putih. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak warga .Aborigin yang tidak tahu cara membesarkan dan memperlakukan anak.Australia baru mengalami perkembangan yang menyolok pada tahun 1880an-1910 dengan dibentuknya partai politik dan pemerintahan federal.Meskipun Australia menganut sistem multipartai, tetapi sejak tahun 1910 bisa

dikatakan Australia menganut sistem dua partai. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua partai yang telah terbentuk yakni Partai Buruh dan Partai Liberal.Partai Buruh merupakan partai tertua di Australia. Partai ini berdiri pada tahun 1890 ketika terjadi perang kelas dan pemogokan massal dari paraburuh pemangkas bulu domba yang mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi. Basis dukungan Partai Buruh adalah buruh, narapidana (dulu), dan

imigran kulit berwarna, dan secara tidak langsung masyarakat aborigin termasuk didalamnya karena sebagian besar masyarakat aborigin adalah buruh tani dan mempunyai kulit berwarna. Secara tradisional pendukung partai ini umumnya beragama Katholik atau orang-orang yang tidak mempedulikan agama (atheis). Basis anggota dan sumber finansial Partai Buruh adalah

            Serikat Buruh. Oleh sebab itulah Serikat Buruh mempunyai keterikatan yang

sangat kuat dengan Partai Buruh.Sejak awal berdiri, Partai Buruh banyak sekali diwarnai dengan perpecahan, misalnya perpecahan yang terjadi pada tahun 1916 ketika W.M.

Hughes (Perdana Menteri dari Partai Buruh) menginginkan diadakan wajib militer. Sebaliknya myoritas caucus Partai Buruh menolak usul tersebut.

Kemudian terjadi pula perpecahan pada tahun 1931 ketika Partai Buruh memenangkan pemilu tahun 1929 dan pada saat itu pemerintaan Partai Buruh dihadapkan dengan krisis ekonomi yang sangat berat. Puncak dari segala konflik terjadi pada tahun 1954 ketika adanya perbedaan ideologi dalam tubuh Partai Buruh yakni Katholik dengan Komunis. Sejak saat itu sampai tahun 1960an menjadi lemah. Partai Buruh kembali bangkit pada awal tahun 1970an

dengan ditandai kemenangan Pemilu tahun 1972 oleh Partai Buruh.1 Pada saat ini Partai Buruh dipimpin oleh Kevin Rudd. Rudd adalah pemimpin federal Partai Buruh Australia (ALP). Beliau adalah anggota Australian House of Representatives sejak 1998 yang mewakili daerah pemilihan Griffith di Queensland. Sebelum terpilih sebagai Ketua Partai Buruh, beliau dikenal sebagai seorang diplomat. Rudd pernah bertugas di Stockholm dan Beijing. Rudd yang fasih berbahasa Mandarin juga pernah terpilih sebagai anggota parlemen pusat pada tahun 1988. Pada 4 Desember 2006, para politisi pusat memilihnya sebagai Ketua Partai Buruh Australia. Dengan suara 49:39, ia mengalahkan ketua sebelumnya, Kim Beazley.

1 Dra. Nur Azizah, M.si, Diktat Politik dan Pemerintahan Australia, Fisipol UMY, 1999, hal

            Dengan kemenangan ini, ia berhak menantang Perdana Menteri John Howard

dari konservatif pada pemilu tahun 2007.2 Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Buruh Australia dan Kevin Rudd menjadi Perdana Menteri Australia. Kevin Rudd resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Australia terpilih pada tahun 2004 setelah mengalahkan lawannya John Howard yang berasal dari Partai Liberal dan telah berkuasa selama 11 tahun. Setelah kekalahan Partai Liberal, Howard yang berusia 68 tahun menyatakan akan mundur dari kegiatan politik Hal inilah yang menjadi sebab mengapa penulis memilih judul ini sebagai bahan penelitian.Saat ini Partai Buruh yang dipimpin oleh Kevin Rudd terus mencoba memperbaiki hubungan antara warga kulit putih dengan warga kulit berwarna (aborigin). Usaha yang tengah dilakukan Kevin Rudd adalah mencoba memasukkan masyarakat asli kedalam konstitusi. Harapan ini yang diharapkan dapat meningkatkan peran politik masyarakat aborigin dalam pemerintahan Australia setelah Kevin Rudd menjabat sebagai Perdana Menteri. Aborigin berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada warga Aborigin. Fakta yang terjadi adalah keadaan mereka yang masih berada di garis kemiskinan. Keadaan ini disebabkan oleh perilaku pemerintah dimasa lalu yang selalu mengesampingkan masyarakat pribumiini. Fakta inilah yang akhirnya membentuk persepsi Rudd terhadap Aborigin

sehingga Rudd merasa perlu untuk meminta maaf kepada Aborigin atas perlakuan pemerintah di masa lalu.

2. Teori Partisipasi Politik

            Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences : Parisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa secara langsung ataupun tidak langsung, dalam proses penentuan kebijakan umum."The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the se3lection of rulers and directly or

indirectly, in the formation of public policy".10 Kebijakan politik itu mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghasiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan hubungan atau contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.11 Sehubungan dengan tindakan tersebut menurut Miriam kegiatan menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri dan dilakukan melalui pemberian suara dalam pemilu. Sebaliknya kecil atau rendah sekali

jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota atau pimpinan partai politik maupun kelompok kepentingan. Sejauh ini belum ada masyrakat aborigin yang menjadi pejabat negara. Namun demikian Aborigin telah memiliki beberapa tokoh seperti Matilda House-William dan Richard Wilkes. Banyak diantara mereka yang masih enggan untuk terlibat penuh secara aktif dalam tindakan politik sebagai anggota atau pimpinan partai maupun kelompok kepentingan. Penderitaan Aborigin tidak juga terselesaikan karena tidak ada perwakilan mereka di tingkat pemerintahan. Begitupula dengan jumlah Aborigin yang terlalu sedikit untuk memiliki wakil di parlemen. Tidak ada

10 Miriam Budiarjo, Partisipasi Dan Partai Politik Sbuah Bunga Rampai, PT Gramedia, Jakarta,

1981, p.1, dari skripsi Nurilita/95510023, Hambatan Partisipasi Politik Etnhis China di Indonesia

Pada Masa Orde Baru, hal. 7.

            pemimpin yang dapat menyuarakan kepentingan Aborigin. Apalagi jikamengingat Aborigin terdiri dari beragam komunitas yang mempunyai bahasadan adat tradisi berbeda sehingga sulit bersatu.Meskipun Kevin Rudd merupakan pimpinan Partai Buruh pada saatini, namun Rudd bukanlah seorang Aborigin. Tetapi seperti yang kita ketahui sebagian besar anggota Partai Buruh adalah para buruh dan sebagian besar dari mereka adalah masyarakat kulit berwarna. Dengan berlatar belakang Partai Buruh, Rudd sangat diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi masyarakat Aborigin ke arah yang jauh lebih baik.

sistem pemerintahan Australia

            Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintah yang bertanggungjawab

            Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti 'satu orang, satu suara' dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

            Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.

            Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai 'pemilu Australia'. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD tertulis

            Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.

            UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta. Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah 'tiga mayoritas'.
Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.
Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal.Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan parlementer

            UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut.Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih.
Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi.
Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Kekerapan pemilihan umum

            Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.
yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 tahun — dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.Pemungutan suara Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.Partai Seperti halnya di negara lain, partai politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya tidak diatur, namun disiplin internal partai sangat ketat. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.

            Australia memiliki empat partai politik utama. Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP telah berkuasa sejak akhir 2007. Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah. Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Hijau Australia adalah partai sayap kiri dan lingkungan.
Partai politik utama Australia memiliki tata cara terstruktur untuk melibatkan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi terpilih jarang yang menentang partai mereka di parlemen. Meskipun para komentator Australia mengamati bahwa pemilihan umum semakin bersifat 'presidensial' dalam arti beberapa metode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistem Australia cenderung menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi. Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem pendanaan publik (dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Australia) dan keterbukaan kampanye pemilihan umum telah diterapkan. Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik.
Partai-partai harus mengungkapkan pengeluaran kampanye dan sumber-sumber sumbangan di atas batas yang sudah ditentukan. Calon perorangan juga harus mengungkapkan sumber sumbangan di atas batas tertentu. Partai dan perorangan yang mengikuti pemilihan umum tidak secara berturut-turut harus mengungkapkan hadiah dan sumbangan yang diterima di selang kampanye.

Hubungan antar tingkattingkat pemerintahan

            Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.
Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara bagian dan teritori secara resmi bertanggungjawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori.Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerja sama antar tiga tingkat pemerintahan: nasional, negara bagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerja sama dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional. COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia.Selain itu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

REFERENSI

Abdurrahman. 2001. Sejarah australia. Jakarta: Salemba Empat.

           

            Budiono, Tri.1998. Pemerintahan negara negara dunia. Yogyakarta: Bagian            Penerbitan       Manajemen Informatika UGM.

            Effendi, Onong Uchjana. 2001. Ilmu, Teori, kebudayaan. Bandung: Citra   Aditya             Bakti.