Minggu, 07 Juni 2015

RWANDA dan BURUNDI: Represi Mayoritas Terhadap Minoritas

Indah Kesuma Noer/S/EA

            Rwanda dan Burundi termasuk dua Negara kecil yang tidak memiliki pantai, tidak makmur dan tidak dikaruniai kesamaan identitas pada waktu merdeka pada 1 Juli 1961. Persiapan penyerahan kekuasaan dari pihak Belgia berjalan tergesa-gesa. Administrasi kolonial Belgia mencoba untuk memuaskan tuntutan politik suku Hutu sedangkan kepada suku Tutsi disampaikan usul agar proses kemerdekaan bagi Rwanda-Burundi dilakukan secara tahap demi tahap. Usul pihak Belgia itu membangkitkan amarah rakyat. Ketegangan
bukannya mereda, malah memanas di Rwanda dan Burundi. Suku Tutsi sebenarnya merupakan minoritas kecil sehingga jika nantinya diadakan pemilihan umum makan kemenangan akan mudah diperoleh oleh pihak Hutu. Selama dibawah colonial Belgia para elite Tutsi didukung penguasa belgia dan Hutu diabaikan. Kemudian penguasa belgia cenderung mendukung Hutu, termasuk ketika Hutu melakukan pembunuhan terhadap Tutsi, penguasa Belgia itu tidak berupaya mencegahnya. Pada awal 1960, penguasa colonial mulai memecat para kepala Tutsi dan menggantinya dengan Hutu. Para tokoh Hutu segera membalas dan melakukan pengejaran terhadap Tutsi di wilayah-wilayah yang dikuasai Hutu. Akibatnya terjadi mass exsodus sekitar 130.000 orang Tutsi Rwanda lari meminta perlindungan di Kongo, Burundi, Tanzania dan Uganda,. Pada pemilu Juli 1960 parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu(Permehutu) mwnguasai 210 dari 229 communes. Para calon Tutsi mengontrol seluruh negeri, kemudian Hutu menggantikan mereka dan menjalankan tindakan-tindakan yang sama oppressive nya seperti pendahulunya.

1.      Republik Rwanda
Terletak di bagian tengah Afrika. Bersempadan dengan Uganda, Burundi, Kongo dan Tanzania. Kediaman kepada hampir 10 juta penduduk, Rwanda menampung penduduk yang paling padat di Benua Afrika, kebanyakan mereka  bergiat di dalam bidanga pertanian. Negara ini mempunyai tanah yang subur dan daratn yang berbukit bukau dan negara ini di gelar "Bumi dengan ribuan Bukit-Bukau"
Negara ini telah banyak menerima banyak perhatin di dunia disebabkan pembunuhan bangsa beramai-ramai 1994 dimana antara 800.000 hingga 1.000.000 orang telah dibunuh. Tiga perempat populasi negara ini hidup dibawah paras kemiskinan antarbangsa yaitu US$ 1.25 sehari.
A.    Pembantaian di Rwanda
Pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Rwanda sendiri adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah.
Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994, ketika presiden rwada, Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah helicopter pemberian pemerintah perancis. Saat itu, habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada dalam satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah Burundi. Sebagian sumber menyebutkan pesawat yang digunakan bukanlah helicopter melainkan pesawat jenis jet kecil Dassault Falcon.
Disinyalir, peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk masa depan Rwanda. Habyarimana berencana melakukan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya, seperti tertuang dalam Piagam Arusha pada tahun 1993. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai menteri Pertahan Rwanda.
Pada tahun 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu(85%), Tutsi(14%), dan Twa(1%). Habyariman mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. . Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.
Kekhawatiran sekaligus kekecewaan berlebihan inilah yang akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. Habyarimana akhirnya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentangnya ketika mereka berada di dalam pesawat (atau helikopter) pemberian Presiden Perancis Francois Mitterand.
B.     Pembunuhan Massal
Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 2 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Hanya dalam beberapa jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Pengawal Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi. Mereka bekerja sama dengan kelompok militan Rwanda, Interahamwe dan Impuzamugambi.
Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung piagam Arusha tanpa memedulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi piagam Arusha.
Sebagian besar korban digeletakkan begitu saja dan tidak dimakamkan secara layak. Paling umum saat itu hanyalah ditimbun dengan tanah sekedarnya. Pegunungan Gisozi disinyalir menjadi tempat pemakaman massal. Di tempat ini diperkirakan terdapat 250.000 jasad warga tak berdosa korban konspirasi keji. Dikatakan konspirasi, karena kemudian berkembang cerita bahwa kudeta ini dilakukan pemimpin Front Patriotik Rwanda, RPF (Rwandan Patriotic Front) yaitu Paul Kagame. Usai pembunuhan massal, Kagame tampil sebagai Presiden mengantikan Habyarimana.
C.    800.000 jiwa
Dalam seratus hari pembantaian berbagai kalangan mencatat tidak kurang dari 800.000 jiwa atau paling banyak sekitar satu juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian. Lalu setelah Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF pada 4 Juli 1994, sekitar 300 mayat masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye berjarak 100 km dari timur Kigali. Korban yang jatuh di etnis lain (Twa dan Hutu) tidak diketahui, akan tetapi kemungkinan besar ada walaupun tidak banyak jumlahnya.
Pembunuhan besar-besaran di Rwanda sayangnya tidak mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional khususnya Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu penyebab paling dominan adalah karena negeri ini tidak memiliki nilai kepentingan strategis di mata internasional.
Kenyataan ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Ketika konfrensi tentang pembantaian etnis dilaksanakan di Kigali tahun 2004, disebutkan secara jelas, forum menunjuk Amerika Serikat, Belgia, Perancis dan Inggris berada di balik tragedi pembantaian. Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan yang waktu lalu menjabat sebagai wakil komandan pasukan penjaga perdamaian di Rwanda tak luput mendapat sorotan. Terutama setelah ia mendapat Penghargaan Nobel untuk bidang perdamaian. Juga disebutkan, veto dari Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menurunkan jumlah pasukan penjaga perdamaian dari 2500 personel menjadi 450 personel tidak mampu mengatasi masalah. "Pihak luar gagal mencegah pembantaian selama 100 hari di Rwanda" kata Presiden Paul Kagame sebelum memimpin upacara mengheningkan cipta.
D.    · Dimensi Internasional dan Resolusi Konflik
Menurut Donald L. Horowitz adalah "Ethnic conflict is the result of an extraordinary presence of traditional antipathies so strong that they can survive even the powerful solvent of modernization".
Di dalam konflik yang terjadi di Rwanda, tentu ada aspek dimensi internasional di mana komunitas internasional turut berperan dalam usaha meredam konflik tersebut. Seperti yang telah dijabarkan di atas, PBB sebagai organisasi internasional telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Rwanda.
PBB membentuk pasukan dengan misi menjaga perdamaian di Rwanda. Misi ini bernama United Nations Assistance Mission for Rwanda, atau biasa disebut UNAMIR. UNAMIR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 872 (1993) pada 5 Oktober 1993 untuk membantu mengimplementasikan perjanjian Arusha. Mandat UNAMIR adalah:
". . . to assist in ensuring the security of the capital city of Kigali; monitor the ceasefire agreement, including establishment of an expanded demilitarized zone and demobilization procedures; monitor the security situation during the final period of the transitional Government's mandate leading up to elections; assist with mine-clearance; and assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction with relief operations."
Dari kutipan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa misi UNAMIR hanya sebatas membantu (assist) menjaga perdamaian di Rwanda, dan mengawasi (monitor) keamanan Rwanda. UNAMIR sendiri dipimpin oleh Letnan Jenderal Romeo Dallaire.
Di awal misi ini terbentuk ada sekitar 400 pasukan Belgia yang terlibat, walaupun Rwanda merupakan bekas jajahan Belgia, dan PBB biasanya melarang bekas penjajah terlibat di dalam misi perdamaian. Pada akhirnya, Belgia menarik pasukannnya setelah 10 anggota pasukan perdamaian di bawah UNAMIR terbunuh ketika melindungi Perdana Menteri Rwanda.
Namun, misi perdamaian ini dianggap gagal, karena tidak dapat mencegah terjadinya genosida dan jatuhnya korban jiwa di Rwanda. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 912 dan mengurangi jumlah personel UNAMIR menjadi 270 personel. Dallaire sebagai pemimpin pasukan UNAMIR terus berusaha untuk menjaga perdamaian di Rwanda walaupun dengan keterbatasan personel dan logistik. Dallaire sendiri juga telah meminta tambahan personel, tetapi permintaan ini ditolak.
Pihak internasional, dalam hal ini DK PBB tampak menunjukkan keengganan untuk membantu penduduk Rwanda yang terancam. Pasukan UNAMIR sendiri hanya memiliki jatah makanan untuk jangka waktu dua minggu, persediaan air hanya untuk satu atau dua hari, dan bahan bakar untuk dua atau tiga hari. Persediaan amunisi dan medis pun sangat terbatas.
PBB dan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Perancis hanya mendukung evakuasi warga asing dari Rwanda, tapi tidak berusaha untuk menyelamatkan penduduk Rwanda yang sedang terancam.
Genosida ini berakhir ketika RPF berhasil mengambilalih ibukota Rwanda yaitu Kigali pada Juli 1994. Tentara Perancis yang dikirim ke Rwanda juga berhasil membuat zona aman di bagian barat daya Rwanda. 17 Juli 1994, RPF mengalahkan pemerintahan Rwanda dan menyatakan akhir perang.
PBB berusaha untuk "membayar" kegagalannya di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lain yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda atau oleh orang Rwanda di negara-negara tetangga selama tahun 1994.

2.      Republik Burundi
Burundi adalah sebuah negara tanpa laut di daerah Danau Besar di tengah benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di selatan dan timur, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Nama negara ini berasal dari bahasa Bantu, Kirundi. Negara ini sangat miskin. Dibanding Indonesia, pendapatan perkapitanya 400 kali lebih kecil daripada Indonesia.
Tanpa batas laut, menghadapi tekanan penduduk dan memiliki sumber daya alam yang sedikit, Burundi merupakan salah satu negara termiskin dan mempunyai paling banyak konflik di Afrika dan di dunia. Ukurannya yang kecil menutupi masalah besar yang dihadapinya dalam mencari penyelesaian klaim supremasi dari minoritas Tutsi yang berkuasa dengan permintaan partisipasi politik dari suku mayoritas Hutu.

A.    Sejarah Burundi
Burundi merupakan sebuah kerajaan merdeka sejak abad ke-16. Asal-muasal kerajaan Burundi sendiri masih diselimuti mitos. Menurut beberapa legenda, Ntare Rushatsi, pendiri dinasti pertama, datang dari Rwanda pada abad ke-17; sumber-sumber lain yang lebih tepercaya memberikan kemungkinan bahwa Ntara berasal dari Buha, di tenggara, dan mendirikan kerajaannya di wilayah Nkoma. Hingga jatuhnya kerajaan pada tahun 1966, ia merupakan salah satu taut terakhir dengan sejarah Burundi di masa lalu.
Pada tahun 1903, Burundi menjadi jajahan Jerman dan diserahkan kepada Belgia pada Perang Dunia II. Ia kemudian menjadi bagian dari mandat Liga Bangsa-Bangsa Belgia, Ruanda-Urundi pada tahun 1923, dan kemudian Wilayah Kepercayaan PBB di bawah otoritas Belgia setelah Perang Dunia II.
Sejak merdeka pada tahun 1962 hingga pemilu pada tahun 1993, Burundi dikuasai serangkaian diktator militer, seluruhnya dari kelompok minoritas Tutsi. Periode tersebut dipenuhi kerusuhan etnis termasuk kejadian-kejadian besar pada tahun 1964, 1972 dan akhir 1980-an. Pada tahun 1993, Burundi mengadakan pemilu demokratis pertamanya, yang dimenangi Front untuk Demokrasi di Burundi (FRODEBU) yang didominasi suku Hutu. Pemimpin FRODEBU Melchior Ndadaye menjadi presiden Hutu Burundi pertama, namun beberapa bulan kemudian dia dibunuh sekelompok tentara Tutsi. Pembunuhan ini lalu mengakibatkan terjadinya perang saudara.

Perang saudara antar suku Hutu dan Tustsi terus berlanjut hingga tahun 1996, saat mantan presiden Pierre Buyoya mengambil alih kekuasaan dalam suatu kudeta. Antara tahun 1993 dan 1999, perang antaretnis antara suku Tutsi dan Hutu telah mengakibatkan korban sebanyak 250.000 jiwa. Pada Agustus 2000, persetujuan damai ditandatangani hampir seluruh kelompok politik di Burundi yang menjelaskan rencana menuju perdamaian. Kemudian pada tahun 2003, gencatan senjata disetujui antara pemerintah Buyoya dan kelompok pemberontak Hutu terbesar, CNDD-FDD.
Meski telah ada persetujuan damai, hingga kini konflik masih berlanjut. Dalam pemilu yang diadakan bulan Juli 2005, mantan pemberontak Hutu, CNDD-FDD berhasil memenangkan pemilu.
Burundi ketakutan terhadap rekrutmen paksa dari kelompok milisi pro pemerintah bernama Imbonerakure--organisasi sayap pemuda dari partai CNDD-FDD yang kini berkuasa. Lebih dari 8.000 warga Burundi telah mengungsi ke negara tetangga di Rwanda dan Kongo sepanjang dua pekan terakhir karena situasi yang terus memanas di negeri yang terletak di kawasan Afrika Tengah tersebut menjelang pemilihan umum. PBB menyatakan hal tersebut pada Jumat.
Mereka mengungsi karena beredarnya kabar mengenai hilangnya sejumlah warga yang diduga diculik oleh kelompok oposisi. "Secara keseluruhan, lebih dari 8.000 warga Burundi mencari perlindungan di dua negara tersebut sepanjang dua pekan terakhir. Sebanyak 7.099 di antaranya ke Rwanda sementara sisanya ke Republik Demokratik Kongo," kata juru bicara UNHCR Adrian Edwards.
UNHCR khawatir soal potensi semakin banyaknya jumlah pengungsi mengingat "ketegangan politik yang terus tinggi dan laporan tindakan kekerasan yang juga semakin banyak."
B.     Pembagian wilayah administrasi
Burundi di bagi menjadi 17 provinsi, 117 komune, dan 2.638 koline (hills).[1] Provincial governments are structured upon these boundaries. In 2000, the province encompassing Bujumbura was separated into two provinces, Bujumbura Rural and Bunjumbura Mairie.
Berikut daftar provinsi di Barundi:
·         Bubanza                          
·         Bujumbura Mairie
·         Bujumbura Rural
·         Bururi
·         Cankuzo
·         Cibitoke
·         Gitega
·         Karuzi
·         Kayanza
·         Kirundo
·         Makamba
·         Muramvya
·         Muyinga
·         Mwaro
·         Ngozi
·         Rutana
·         Ruyigi

Daftar Pustaka
·         Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika

Tidak ada komentar:

Posting Komentar