Rabu, 23 Desember 2015

KONFERENSI MEJA BUNDAR



Desti Handayani/S/B
Perjanjian Linggarjati
Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda,seperti contohnya peristiwa 10 November , selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura , namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946bertempat di konsulat jenderal inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-belanda dengan dipimpin oleh lord killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan genjatan senjata ( 14 Oktober ) dan meratakan jalan ke arah perundingan linggarjati yang dimulai tanggal 11 november 1946.
Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi :
1.      Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu jawa dan Madura .
2.      Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1Januari 1949.
3.      Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS.
4.      Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran Indonesia- Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala UNI.
Perjanjian linggarjati menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, dan PNI. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden NO. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J.Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lain dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda , hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia Belanda .
Perjanjian Renville
            Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangi pada tanggal 17 Januari 1948, diatas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 18 Desember 1947 .
            Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R.Abdul Kadir wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.
            Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada tanggal 17 agutus 1949 sepakat untuk melakukan genjatan senjata hingga ditandatanganinya persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk kedalam TNI, dan sesekali uni pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi di Kerawang dan Bekasi.
            Isi perjanjian nya yaitu :
1.      Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia .
2.      Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda.
3.      TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta .
Sebagai hasil persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah
Tidak semua pejuang Republik Indonesia yang tergabung dalam berbagai laskar seperti barisan Bambu Runcing mematuhi hasil persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, menganggap negara Indonesia telah kalah dan bubar, kemudia ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia(DI/TII). Hingga pada 7 agustus 1949, diwilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
Perjanjian Roem Royen
      Perjanjian Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi Mohammad Roem dan Herman Van Rojien. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag pada tahun yang sama.
      Bagi RI perjanjian ini adalah suatu dukungan moral yang tinggi, karena dengan hadirya perjanjian ini kehadiran RI diakui secara resmi dalam pergaulan internasional. Mesir akan selalu dikenang sebagai negara yang pertama kali mengakui kedaulatan RI.
      Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap nya terhadap pemerintah RI di Yogyakarta ,dimana ia mengatakan bahwa Yogyakarta adalah Republik Indonesia.
      Hasil pertemuan ini ialah :
-          Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya
-          Pemerintah RI akan menghadiri KMB
-          Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang
Pada tanggal 21 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan, dan hasilnya :
-          Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat
-          Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
-          Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia
Pada tanggal 13 Juli Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian ini dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintah Darurat RI (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI.
      Pada tanggal 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengangkat delegasi RI untuk KMB yang dipimpin oleh Moh.Hatta. konferensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 dan diikuti pula oleh UNCI.
      Pada hakekatnya KMB menghasilkan tiga isu utama persetujuan,yaitu :
1.      Piagam penyerahan kedaulatan
2.      Piagam Uni-Nederland dengan lampiran persetujuan Pemerintah Belanda dan Pemerintah RIS
3.      Persetujuan Peralihan/ Perpindahan yang memuat peraturan-peraturan yang bertalian dengan penyerahan kedaulatan

Setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi Inter-Indonesia, kini Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23       Agustus hingga 2 November 1949. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda dipihak lain, mengumumkan pemberhentian tembak-menembak.
 Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Sementara pada tanggal 14 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar. Komisi PBB yang turut serta dalam KMB itu terdiri atas: Herremans, Merle Cochran, Critchley, dan Romanos. Sebelum terjadinya konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Belanda yaitu, Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville(1948), dan Perjanjian Roem Royen(1949).
Peserta yang menghadiri Konferensi Meja Bundar :
a)      Indonesia di pimpin oleh Drs. Moh. Hatta
b)      BFO(Bijeenkomst voor Federaal Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak
c)      Belanda diwakili Mc Van Maarseveen
d)     UNCI diwakili oleh Critchley

Hasil konferensi meja bundar :
a)      Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
b)      Penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tangal 30 Desember 1949.
c)      Tentang Irian Barat itu akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.
d)     Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Nederland, yang akan dikepalai oleh Raja Belanda.
e)      Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f)       Tentara Kerajaan Belanda(KL) akan selekas mungkin ditarik mundur dari dari Indonesia, sedang tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan, bahwa para anggotanya yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI.

DAFTAR PUSTAKA
Kansil,C.ST, Julianto.[1998].Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia.             
            Jakarta:Erlangga

Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notususanto. [1993]. Sejarah Nasional    Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka

Andhyana. 2013. "Kronologi Terjadinya Konferensi Meja Bundar". (http://andhyana.blogspot.co.id/2013/12/kronologi-terjadinya-konferensi-meja.html . diakses pada tanggal 22 November 2015 pukul 15.12.18 WIB )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar