Rabu, 23 Desember 2015

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AWAL MASA ORDE BARU


Fitri Elna/S1 5

                         Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan  berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama  memerintah adalah  keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan  menteri  pada pemerintahan Suharto. Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah  mengendalikan inflasi  dari 650% menjadi  di bawah 15% dalam  waktu  hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang  begitu  tinggi, Suharto membuat  kebijakan yang  berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan  menertibkan  anggaran, menertibkan sektor   perbankan, mengembalikan ekonomi  pasar, memperhatikan  sektor ekonomi, dan  merangkul  negara-negara barat untuk  menarik  modal.

             Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer  dalam menangani masalah  ekonomi  yang  dihadapi  Indonesia, yaitu  dengan mencanangkan  sasaran yang tegas. Pemerintah  lalu  melakukan  PolaUmum Pembangunan  Jangka Panjang (25-30 tahun)  dilakukan  secara  periodik  lima tahunan  yang  disebut  Pelita (Pembangunan Lima Tahun)   yang dengan melibatkan para  Rektorat  dari  Universitas Indonesia, dia berhasil  memperoleh   pinjaman dari  negara-negara Barat  dan  lembaga  keuangan  seperti IMF dan Bank Dunia.  Liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  kemudian  dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik KianGie, yang menilai  kebijakan ekonomi Suharto  membuat  Indonesia  terikat   pada   kekuatan  modal asing.

    1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Dilaksanakan pada1April 1969 hingga31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal    pembangunan Orde Baru.Untuk  meningkatkan taraf hidup  rakyat  dan sekaligus  meletakkan  dasar-dasar bagi  pembangunan dalam  tahap berikutnya.
            2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran   yang   hendak di capai  pada  masa  ini adalah  pangan,  sandang, perumahan, sarana dan  prasarana,  mensejahterakan  rakyat, dan  memperluas  lapangan  kerja . Pelita II berhasil meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam   hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.Lalu banyak, jalan dan  jembatan yang di  rehabilitasi dan di bangun.
3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan   nasionalnya  adalah  Trilog i Pembangunan dan  Delapan  Jalur Pemerataan. Inti  dar i kedua  pedoman  tersebut  adalah   kesejahteraan  bagi  semua  lapisan masyarakat dalam suasana  politik dan ekonomi  yang  stabil.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV  lebih dititik  beratkan  pada  sektor   pertanian  menuju  swasembada  pangan dan  meningkatkan industri  yang  dapat menghasilkan  mesin industri itu  sendiri . Hasil  dicapai  pada Pelita IV antara lain swasembada pangan.

5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada PelitaV ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah  akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama.Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
            6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian  serta  pembangunan dan  peningkatan  kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara AsiaTenggara termasuk  Indonesia. Karena  krisis  moneter dan  peristiwa  politik dalam negeri yang   mengganggu   perekonomian  menyebabkan  rezim Orde Baru runtuh. Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an  juga   menggenjot  penambangan  minyak dan  pertambangan, sehingga pemasukan  negara dari  migas meningkat dari $0,6 miliar  pada tahun 1973 menjadi $10, 6 miliar  pada tahun 1980 . Puncaknya  adalah  penghasilan  dari  migas yang memiliki  nilai samadengan 80% ekspor  Indonesia. Dengan  kebijakan  itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung  sebagai  kasus sukses  pembangunan ekonomi.
        
Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru
               Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.Meskipun perekonomian Indonesia meningkat , tapi secara  fundamental  pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan  serta  pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam..
 Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, KalimantanTimur,dan Irian.Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian
                    Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.      Pertumbuhan,ekonomi yang tinggi karena,setiap program pembangunan pemerintah  terencana dengan baik dan  hasilnya pun dapat terlihat secara  konkrit.
2.      Indonesia mengubah status dari  negara  pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang  memenuhi kebutuhan beras sendiri  (swasembada beras).
3.      Penurunan angka kemiskinan  yang diikuti dengan  perbaikan  kesejahteraan rakyat.

     Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.      Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam
2.      Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
3.      Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)
4.      Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
5.      Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
6.      Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
7.      Meskipun pertumbuhanekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
8.      Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

                  Krisis moneter yang menimpa dunia dan Asia Tenggara telah merembet ke Indonesia, sejak Juli 1997, Indonesia mulai terkena krisis tersebut. Nilai rupiah terhadap dollar  Amerika teru s menurun. Akibat  krisis tersebut, banyak  perusahaan  ditutup, sehingga  banyak   pengangguran  dimana-mana , jumlah  kemiskinan  bertambah.  Selain itu, daya beli      menjadi  rendah dan  sulit  mencari.  bahan-bahan  kebutuhan  pokok . Sejalan  dengan  itu, pemerintah  melikuidasi          bank-bank  yang bermasalah serta mengeluarkan         KLBI  (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) menyehatkan bank-bank yang  ada di bawah  pembinaan  BPPN.  Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia.
                   Ekonomi   Indonesia  tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1)Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
           
  Awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tampak pada pertengahan bulan Juli 1997 yaitu mulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada pertengahan bulan Juli 1997 adalah US $ 1 = Rp. 3.000,- dari Rp. 2.500,- terus menurun menjadi US $ 1 = Rp. 8.650,- pada tanggal 15 Januari 1998  pernah hampir mencapai US $ 1 = Rp. 17.500,-. Pada akhir pemerintahan Presiden Habibie  nilai tukar rupiah terhadap US dollar mulai stabil dan menguat yaitu  sebesar US $ 1 = Rp. 6.750,-. Pada  awal pemerintahan Abdurrahman Wahid kurs rupiah pada bulan Oktober 1999 US $ 1 berkisar di bawah Rp. 7.000,- dan terus menurun tajam menjadi US $ 1 mendekati  Rp.12.000,- pada akhir bulan April 2001.Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia,  antara lain di sebabkan:  Krisis Ekonomi Periode I (Juli 1997 s/d bulan Oktober 1999).
                  Krisis rupiah yang semula hanya bersifat kejutan dari luar (external shock) telah meluas menjadi krisis ekonomi yang berakibat luas, baik terhadap perusahaan  maupun rumah  tangga.Fondasi perekonomian Indonesia yang semula dianggap kuat ternyata tidak menunjukkan  ketahanan menghadapi permasalahan akibat krisis nilai rupiah terhadap US dollar. Dari krisis ini tampak betapa secara struktural modal swasta berskala besar sangat lemah sebagaimana diperlihatkan oleh besarnya hutang dan lemahnya daya saing  di pasar yang semakin terbuka. Pemerintah pun tidak mempunyai kewibawaan yang memadai dalam mengatasi krisis ini. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US dollar berdampak luas, karena otoritas moneter juga melakukan kebijaksanaan uang ketat.Akibatnya, baik pengusaha maupun rumah-tangga terkena dua-kali pukulan. Pukulan dari melemahnya Rupiah dan pukulan akibat langkanya Rupiah. Hutang luar negeri swasta berjangka pendek yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 1998,
 
Krisis Ekonomi Moneter 1997/1998
      Krisis moneter yang terjadi di Indonesia berawal dari krisis finansial yang terjadi di Thailand pada pertengahan 1997.  Sebelumnya Indonesia terlihat jauh dari krisis tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relative rendah, neraca pembayaran secara keseluruahan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating bebas. Rupiah merosot tajam dari rata-rata Rp 2,450 per dollar AS Juni 1997 menjadi Rp 13,513 akhir Januari 1998, namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar Rp 8,000 awal Mei 1999.
    Di Indonesia dalam periode 1990-an kemiskinan meningkat akibat krisis ekonomi 1997/1998, dan peningkatan tersebut lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. Hal ini terjadi karena ekonomi perkotaan yang didominasi oleh sektor-sektor non-pertanian yang sangat bergantung pada impor, modal asing, dan utang luar negeri (ULN) lebih terpukul oleh krisis tersebut dibandingkan ekonomi perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian yang lebih tergantung pada sumber produksi dalam negeri. Krisis Moneter 1997/1998 tidak semata-mata krisis moneter dalam arti sempit—kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika—tetapi sudah mengarah pada distorsi pasar, kenaikan harga yang tidak masuk akal, sembako menghilang, pengangguran meningkat dan mengarah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Dilihat dari indikator makroekonomi, fundamental ekonomi Indonesia,bisa dikatakan kuat hanya jika dilihat dari kriteria pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA
·  Ahli Kamonangan Tambunan. Pembangunan Ekonomi  dan Utang Luar Negeri. Rajawali  Press. Jakarta. 2008.
  Faisal  Basri &Haris  Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian  dan Renungan  TerhadapMasalah-masalah Struktural,TransformasiBaru, dan Prospek  Perekonomian  Indonesia. Prenada  Media. Jakarta. 2009.
·         Soeharsono  Sagir . Kapita  Selekta  Ekonomi  Indonesia. Prenada  Media. Jakarta. 2009.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar