ZURIKA MITRA/SI V/B
Sebelum masuknya era reformasi, banyak timbul kerusahan-kerusahan dimana-mana. Kerusuhan ini terjadi akibat tuntutan pemuda dan rakyat terhadap pemerintahan saat itu dikarenakan tidak percayanya lagi rakyat serta pemuda dalam kinerja pemerintah yang selama ini dinilai curang, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainya. Sehingga timbul kerusuhan-kerusuhan pada tahun 1995, 1996, 1997, dan tahun 1998 yang merupakan klimaks dari kerusuhan tersebut. Kerusahan ini di latarbelakangi banyak persoalan. Selama ini kita kebanyakan hanya mendengar dan melihat kasus pelanggaran HAM 1998, Peristiwa Semanggi. Namun kenyataan yang tercatat, bahwasanya kerusuhan-kerusuhan ini adalah sebanyak 58 insiden, yang terjadi berbagai daerah dan Provinsi di Indonesia
Agaknya akan terlalu banyak penjelasan jika kita akan membahas satu per satu insiden tersebut. Pada penulisan ini, akan mengambil topik tentang "Tragedi 27 Juli 1996".
Di awal tahun 1996, Ibukota Jakarta kembali di guncang oleh Insiden PDI-Megawati di Gambir, Jakarta. Namun hanya berselang satu bulan kemudian, insiden di Jakarta kembali terjadi. Insiden ini adalah Penyerangan ke Kantor PDI di Jalan Diponegoro atau dengan nama lain disebut dengan Sabtu Kelabu. Insiden-insiden ini menambah daftar panjang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1995 sampai 1998.
Pada tanggal 27 juli 1966 ini disebut juga sebagai Peristiwa Kudatuli (akronim dan Kerusuhan Dua Puluh juli) atau peristiwa sabtu kelabu. Karena peristiwa ini terjadi pada hari sabtu. Peristiwa ini berawal dari kemenangan Megawati Soekarno Putri pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Surabaya pada 1993. Kemenangan Megawati ini merupakan ancaman bagi rezim Orde Baru.[1]
Ini terjadi karena adanya Konflik dalam tubuh partai Demokasi Indonesia (PDI) antara kelompok pendukung Suryadi (Ketua Umum, Kongres Medan 1996) melawan kelompok pendukung Megawati (Ketua Umum, Munas Jakarta 1993) mencapai puncaknya pada pasca Kongres IV PDI di Medan tanggal 20 juni 1996. Pada Kongres PDI ketiga diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta pada 15 april 1986 dan dibuka oleh Presiden Soeharto, tidak berhasil memilih seorang ketua umum pada sidang terakhir pada 18 april 1986. Peserta Kongres menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk menyusun DPP baru. Pemerintah menetapkan pimpinan DPP baru periode 1986-1991 yang dipimpin oleh Suryadi (Ketua Umum) dan Nicolaus Daryanto ( Sekretaris Jendral ). Sejak saat itu terjadi perpecahan dalam tubuh PDI mengakhiri dualisme kepemimpinannya, tidak berhasil. Dari pihak Megawati, kemudian membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang dipimpin oleh Amertiwi Saleh, R.O Tambunan, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Kongres PDI di Medan.[2]
Maka Soeharto dan pembantu milliternya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali Soerjadi sebagai ketua umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati Soekarno Putri itu di lawan pendukung Megawati Soekarno Putri dengan menggelar mimbar bebas dikantor DPP PDI. Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru, telah mampu membangkitkan kesadaran kritis atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi pengambilan secara paksa, perlawanan rakyat pun terjadi. Berawal dari pengambilan kantor Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrasi (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat oleh massa ini berlanjut pada kerusuhan massa di Jakarta. Pada hari sabtu tanggal 27 juli 1996 kelompok pendukung Suryadi bergerak untuk merebut gedung DPP PDI. Lima truk yang mengangkut 200 orang pendukung Suryadi yang di pimpin oleh Buttu Hutapea Sekjen PDI dengan mengenakan kaus bertuliskan " Pro Kongres " tiba di depan kantor PDI. Pendukung Megawati bertahan di halaman kantor.
Kedua belah pihak bentrok saling melempar batu sehingga kaca-kaca jendela hancur berantakan. Sementara kelompok massa yang bergerak dari arah lain membakar semua bus di Jalan Surabaya. Di tengah-tengah "perang batu" aparat Kepolisian dengan mengendarai ambulans mengadakan negosiasi dengan pendukung Megawati yang disusul oleh Komando Kodim 0501. Dua panser bergerak dari jalan Surabaya menuju kearah keributan. Menjelang pukul 09.00 masa pendukung Suryadi berhasil memasuki halaman gedung. Pendukung Megawati terdesak, aparat kepolisian bergerak memisahkan mereka dan menutupi jalan antara Jalan dan Pegangsaan. Puluhan korban berjatuhan. Pendukung Megawati yang terkonsentrasi di depan gedung bioskop Megaria, mencoba menembus barikade Polisi. Massa kemudian mundur kearah Cikini, Salemba dan Jalan proklamasi. Massa yang mundur kearah Salemba dan Matraman merusak dan membakar kantor Persit/Chandra Kirana, gedung Departemen Pertanian berserta mobil yang berada di dalamnya. Mereka juga merusak dan membakar gedung Darmek, Bank Keswan, dan Bank Swarsarindo. Sebagian massa melempari kantor Polsek Matraman. Massa yang bergerak kearah Kramat Raya membakar Show-room Toyota Auto 2000 yang berada disebelahnya juga tidak luput dari amukan massa, dan merusak gedung Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara.
Ribuan massa terus bergerak ke arah Matraman. Dengan tembakan ke udara, massa mulai tercerai-berai. Sebagian ke arah Pramuka, sebagian lagi ke arah Proyek Perdagangan Senen. Sebelumnya, seorang polisi kelihatan memegangi kepalanya yang bocor kena lemparan batu.
Massa yang bergerak ke sekitar Jalan Proklamasi merusak gedung Telkom, persis di depan jalan tempat Proyek Apartemen Menteng. Mereka menjadi satu kerumunan besar di pos polisi di bawah jembatan kereta api layang. Belum lagi masa dari arah selatan di bawah jembatan layang kereta api yang sebelumnya dipukul mundur, sudah mulai bergerak maju dan menjadi satu kembali dengan massa besar tadi.mimbar besar pun di gelar. Helikopter polisi terus memantau massa yang mulai mengadakan mimbar bebas. Dipandu aktivis pemuda, mimbar bebas menjadi ajang umpatan pada aparat keamanan, dan sanjungan untuk Mega "Mega Pasti menang" terus terdengar. Masa yang masih di dalam pagar lintasan kereta api mulai merobohkan pagar besi. Lantas menyatu dengan massa peserta mimbar bebas. Jalan Panataran dan membakar 23 mobil. Dua toko di Jalan Proklamasi juga di bakar. Massa yang mundur lewat Jalan Cikini merusak gedung Bank BHS. Sementara itu, aksi pendukung Megawati masih berlanjut sampai hari Minggu tanggal 28 juli. Melihat peristiwa kerusuhan ini pemerintah bereaksi keras, Kepala Staf Sospol ABRI Syarwan Hamid dan Dirjen Sospol Depdagri Sutoyo N.K. mengundang sejumlah organisasi massa ke Departemen Dalam Negeri. Mereka menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan itu berkembang bukan lagi murni masalah intern PDI, melainkan sudah meluas dengan masuknya pelbagai kepentingan yang beraliansi dengan pimpinan PDI. Sejumlah 240 orang di tangkap dan 120 orang di nyatakan sebagai tersangka.[3]
Peristiwa itu berlanjut dengan diburu dan ditangkapnya beberapa orang aktivis PDI yang ditahan oleh Kejaksaan agung, antara lain, Mochtar Pakpahan, Pimpinan Serikat Buruh Indonesia(SBS) dan tokoh-tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD), tokoh majelis Rakyat Indonesia (MARI) Ridwan Saidi, Permadi, Budiman Sujatmiko, dan Petrus Haryanto. Yang dianggap telah melecehkan Presiden. sehingga mereka dituntut dengan Undang-Undang anti-subversif. Motif politik dalam kasus ini sangat jelas. Bahkan, dalam pengakuan ketua PDI, Soerjadi dikatakan bahwa penyerbuan dilakukan oleh Brimob dan TNI yang berpakaian PDI.[4]
Selain pimpinan-pimpinan ini yang ditahan, tidak menutup kemungkinan adanya korban yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Berdasarkan penelitian Komnas HAM, 70 orang dinyatakan hilang dan 149 orang luka-luka. Kerugian material meliputi 22 gedung dan 91 mobil dibakar, serta 2 sepeda motor rusak. Ini sekali lagi membuktikan kepada kita betapa perlunya adanya penyatuan didalam perbedaan. Banyak insiden-insiden yang terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pengamatan yang lebih cermat memperlihatkan bahwa ada kecenderungan sasaran aksi kerusuhan lebih didomonasi 78% oleh masyarakat atau kerusuhan yang bersifat komunal (SARA).[5]
Disamping unsur SARA juga terdapat kerusuhan yang bersifat politik juga. Mengingat kondisi politik Indonesia yang tidak stabil saat ini. Diberbagai Media Massa Nasional dicatat insiden yang terjadi dari tanggal 1 Januari 1995 hingga 15 Juni 1998, tercatat juga sasaran aksi kerusuhan yaitu :
1. Negara 26,7%
2. Masyarakat 40,0%
3. Negara kepada masyarakat 26,7%
4. Masyarakat kepada Negara 6,7%
Dengan data ini semua, sedih rasanya insiden ini terjadi secara kontinuitas antara 1995 sampai 1998. Dari berbagai tercatat sangat banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat, Negara serta organ-organ lain. Ini hanya yang tercatat, bagaimana dengan yang tidak tercatat. Ya inilah salah satu sejarah Bangsa Indonesia yang harus diingat agar kerusuhan-kerusuhan ini tidak terulang dimasa yang akan datang.
Notes :
1. Soemarjan,Selo.1999.Kisah Perjuangan Reformasi.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Hal :31
2. Sudirman, adi.2014.Sejarah lengkap Indonesia.DIVA press:Yogyakarta. Hal : 417
3. Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.2008.Sejarah Nasional Indonesia VI.Balai Pustaka,Jakarta.Hal:599
No comments:
Post a Comment