Andi aminah riski/PIS
Saat perang Dunia II, sebelumnya wilayah negara Belanda sudah dikuasai Jerman. Lalu, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, termasuk juga penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini tentunya juga berdampak atau berpengaruh terhadap pergerakan-pergerakan yang ada, sehingga munculnya organisasi-organisasi dan reaksi kaum pergerakan nasional Indonesia.
Pada tahun 1939, Sutarjo Kartohadikusumo. Ketua Persatuan Bestur (pamong Praja) Bumi Putera, mengajukan surat permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan petisi sutarjo. Isi petisi tersebut ialah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintah sendiri bagi bangsa Indonesia, meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda. Pelaksanaan pemerintahan dijalankan dalam waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil konferensi. Pada tahun berikutnya, Gabungan politik Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda.
Setelah melalui perjuangan yang gigih, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berjanji akan membentuk komisi yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang perubahan ketatanegaraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuk Commissie tot Berstudeering van staatsrechtelijike Hervormingen (komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan). Komisi ini dikenal dengan nama komisi visman, diketuai oleh Dr.F.H.Visman. pembentukan komisi ini tidak mendapat sambutan dari anggota-anggota volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan di kalangan kaum pergerakan disebabkan berdasarkan pengalaman, komisi-komisi yang dibentuk Belanda (contohnys, komisi sejenis pada tahun 1918) tidak akan membawa hasil yang menguntungkan bagi Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1942, panglima Angkatan Perang Hindu Belanda. Letnan Jendral H.terpoorten, atas nama Angkatan perang Sekutu DiIndonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang, Letnan Jendral Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai denga persetujuan jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa indonesia memasuki periode penjajahan yang baru.
Meski kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah tujuannya untuk menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut:
1. Jepang menyatakan kedatangan nya diIndonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
2. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia)
3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Idonesia.
4. Adanya semboyan Hakoo Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama.
Pemimpin-pemimpin pergerakan pun mau bekerja sama dengan Jepang, contohnya , Moh.Hatta dan Ir.Soekarno. meski keduanya terkenal sebagai tokoh nonkoopertif yang gigih. Namun mau bekerja sama dengan Jepang. Pertimbangannya, adalah bahwa saat itu Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah. Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai cita-cita.
Pendudukan Jepang di indonesia dibagi dalam tiga Wilayah.
1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, wilayahnya meliputi sumatra dengan pusat pemerintahan Bukittinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16, wilayahnya kekuasaanya meliputi jawa dan Madura dengan pusat pemerintaha di Jakarta.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut II, wilayahnya kekuasaanya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pemerintahan diMakasar.
Susunan pemerintahan Militer Jepang sebagai berikut
1. Gunshireikan(panglima tentara), kemudian disebut saiko shikikan (panglima tinggi), merupakan puncak pimpinan.
2. Gunseikan(kepala pemerintahan militer) , dirangkap oleh kepala staf tentara.
Koordinator pemerintahan militer setempat disebut gunseibu, pusat-pusat koordinat militer tersebut berada di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Selain itu dibentuk pula dua daerah istimewa (koci) yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Jepang masih sangat kekurangan tenaga pemerintah . jepang telah berusaha mengirimkan tenaga yang dibutuhkan, namun tidak sampai ke tujuan karena kapal yang mengangkut tenaga-tenaga pemerintah tersebut tenggelam setelah terkena serangan torpedo sekutu. Akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai dari bagnsa Indonesia asli. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi bangsa Indonesia dalam memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.
Dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan menghapus pengaruh Belanda pada Masyarakat Indonesia, jepang menetapkan Undang-Undang No.4. undang-undang tersebut meneteapkan bahwa hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang dan hanya lagu kebangsaan Jepang, kimigayo, yang boleh didengarkan pada hari-hari besar. Mulai tanggal 1 april 1942, semua lapisan masyarakat harus menggunakan pembagian waktu sesuai dengan yang dipergunakan di Jepang. Perbedaan waktu antara Tokyo dan Jawa pada masa itu 90 menit. Selain itu, mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama sumera. Tahun 1942 pada kalender masehi sama dengan tahun 2602 pada kalender sumera. Rakyat Indonesia juga diwajibkan untuk ikut merayakan hari raya tencostsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.
Selain itu jepang juga membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
2. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang berdiri atas 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
3. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No.22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.
4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.
Calon perwira PETA mendapat latihan pertama kali di Bogor, setelah mendapatkan latihan-latihan tersebut, tentara peta ditempatkan di daidan-daidan yang terbesar dijawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembanganya, banyak anggota peta yang merasa kecewa terhadap pemerintaha penduduk Jepang. Mulai tahun 1944 terjadi pembrontakan-pemberontakan yang terbesar adalah pemberontakan peta Bilitar, jatim, pada tanggal 14 februari 1945 yang diikuti oleh sekitar separuh dari seluuruh anggota daidan. Sayangnya, pemberontakan yang dipimpin olrh Supriyadi dan Muradi tersebut dapat dituntas Jepang. Pembentukan peta pada awalnya adalah untuk kepentingan Jepang dalam perang menghadapi sekutu dalam perang Asia Pasifik. Namun kemudian. PETA memberi manfaat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang.
Setelah kekalahannya pada PD II, lalu negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945
Daftar pustaka
Djoned O,Marwati,et al. 1894. Sejarah Nasional Indonesia,Jakarta: Depdikbud
Supriatna,Nana.2006. Sejarah Untuk kelas XI SMA Program IPA. Bandung: Grafindo Media
No comments:
Post a Comment