PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMAPAI TAHUN 1950

JULIVA NINGSIH / SI 5

 

Kondisi ekonomi pada akhir kedudukan Jepang dan Indonesia pada awal kemerdekaan , keadaan ekonomin Indonesia sangat kacau. Inflansi yang sangat parah menimpa negara Republik Indonesia yang baru berusia beberapa bulan. Inflansi terjadi karena mata uang penduduk Jepangberedar secara tidak terkendali. Dalam pewrekonomian negara sengkin memburuk,Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan bahwa mata uang penduduk Jepang tidak berlaku. Pada saat itu, Negara Republik Indonesia belum memilikimata uang sendiri sebagai mata uang pengganti. Kas negara kosong, kondisi perekonomianyang cukup buruk di dukung oleh keadaan dimana pajak dan bea masuk lainya sangat kecil. Sebaliknya pengeluaran negara semangkin bertambah. Menghadapi situasi demekian pemerintah mengambil kebijaksanaan – kebijakasaaan tertentu dengan menyatakan bahwa beberapa mata uang masih tetap berlaku sebagai pembayaran yang sah diwilayah Republik Indonesia . Mata uang itu adalah mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata ungang penduduk Jepang.

Inflansi menimbulkan penderitaan hidup yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, terutama dikalangan petani. Hal ini di sebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Disanping itu keadaan ekonomi Indonesia semangkin memburuk setelah terjadi blokade-blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade itu menutupi pintu perdagangan Republik Indonesia. Tindakan blokade ini di lakukan sejak bulan Novenber 1945. Akibatnya barang-barang milik pemerintah Republik Indonesia tidak dapat di ekspor. Alasan Belanda melakukan blokade adalah sebagai berikut

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia

2. Mencegahnya keluar hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainya

3. Melindungi bangsa indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuataan-perbuataan yang di lakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Tujuan blokade -blokade ini adalah untuk menjatuhkan republic Indonesia yang baru berdiri dengan snjata ekonomi. Perekonomian banga Indonesia pun memburuk. Bangsa Indonesia juga kekurangan bahan-bahan inpor yang sangat dibutuhkan. Disamping itu inflnsi tidak dapat dikendalikan. Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 maret 1946, Panglima AFNEI yang baru Letnan Jendral Sir Mantago Stopfrod mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Uang NICA dimaksudkan sebagai pengganti uang jepang yang nilainya sudah sangat turun.

Sehubung dengan hal itu pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI juga melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang jepang. Untuk mlaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan pemerintah membentuk  Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946.

Usaha Menembus Blokade Ekonomi

Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk menembus blockade ekonomi musuh dengan cara memetahkan isolasi ekonomi. Untuk itu pemerintah melakukan usaha-usaha sebagai berikut.

1. Diplomasi beras ke India 

            Pemerintah Republuk Indonesia bersedia membantu india yang sedang ditimpa kelaparan dengan meengirim 500.000 ton beras. Segagai imbalanya, pemerintah india menjanjikan mengirimkan bahan pakayan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Usaha peemerintah dalam bidang politik ini ternyata berhasil dengan baik. india menjadi Negara asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatic diforum-forum internasional.

2. Mengadakan hubungan dagang  langsung keluar negeri.

            Pemerintah mengadakan hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri. Usaha itu dirintis oleh Banking and Tranding Coperation (BTC). Banking and Tranding Coperation (BTC) atau perseroan bank dan perdagangan, merupakan usaha prdagangan swasta yang membantu usaha ekonomi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan pengusaha swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc). dalam transaksi pertama, Amrika Serikat bersedia member barang-barang ekspor  seperti gula, the, karet dan lain-lain. Kapal yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia menuju plabuha Cirebon bernama Martin Behrman yang mengangkut barang-barang ekspor Indonesia. Tetapi kapal itu dicegat oleh angkatan laut Belanda dan diarak ke pelabuhan Tanjung Periuk. Barang-barang muatannya di sita pemerintah Indonesia berusaha untuk menembusnya melalui Sumatera tujuan utamanya adalah Singapur dan Malaysia. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blockade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonsia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Sejak tahun 1947, Indonesia membentuk perwakilan resmi di Singapur dengan diberi nama Indonesia Office (Indoff). Secara resmi Indoff memperjuangkan kepentingan politik luar negri Indonesia. Akan tetapi secara rahasia indoff mengendalikan penembusan blokade belanda dan usaha perdagangan barter.

            Di samping Indoff, kementrian pertahanan juga membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Tugas pokok badan ini adalah untuk membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta usaha untuk memasukknya ke Indonesia

Usaha Indonesia dalam Mengatasi Kesulitan Ekonomi

            Pada awalnya perekonomian Republik Indonesia mengalami kekacauan akibat penduduk Jepang. Pemerintah tidak sempat melakukan tindakan-tindakan secara konsepsional. Namun, di bawah bayangan konflik Indonesia dan Belanda pada bulan Februari 1946 pemerintah memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Prakarsa itu diwujudkan dalam pengadaan masalah ekonomiyang dihadiri oleh cendekiawan, gubernur serta pejabat-pejabat yang secara langsung terikat dan bertanggung jawab langsung dalam masalah ekonomi di pulau Jawa. Namun usaha ini merintis pemecahan masalah ekonomi secara menyeluruh. Tujuan konferensi ekonomi adalah mencari kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sangat mendesak yang dihadapi oleh pemerintah. Masalah-masalah itu adalah sebagai berikut :

·         Masalah produksi dan distribusi bahan makan

·         Masalah sandang

·         Status dan administrasi

            Konferensi ekonomi kedua diselenggarakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan konferensi yang pertama. Acara yang dibahas menyangkut program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini, wakil Presiden Mohammad Hatta menyarankan agar dilakukan rehabilitas pabrik-pabrik gula. Gula merupakan bahan ekspor yang penting, pengusahaannya harus dikuasai oleh Negara, sehingga hasil ekspor dapat dibelikan atau ditukarkan dengan barang-barang dibutuhkan oleh Republik Indonesia.

            Pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A. K. Gani dibentuk Badan Perancang Ekonomi (Planning Board). Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi selama jangka waktu 2-3 tahun. Badan tersebut adalah untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGM (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara). Menteri Gani menyampaikan rencana pembangunan sepuluh tahun,  yang dikemukakan sebagai langkah pertama adalah sebagai berikut:

·         Semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang telah ada sebelun perang menjadi milik Negara. Hal ini baru terlaksana pada tahun 1957.

·         Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.

·         Perusahaan milik Jepang akan di sita sebagai ganti rugi terhadap RI.

·         Perusahaan modal asing lainya di kembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.

            Untuk membiayai Rencana Pembangunan, menurut Dr Gani, Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing,serta pinjaman dari dalam dan luar negeri. Pemikiran-pemikiran itu di nilai positif oleh pemerintah. Sayangnya pemikiran ini tidak dapat dilaksanakan karena kondisi polotik dan militer yang tidak memungkinkan. Aksi mileter Belanda pertama telah mengakibatkan sebagian besar daerah Republik yang sangat potensial didalam pengnbangan ekonomi jatuh ketangan Belanda. Kesulitan ekonomi yang di alami oleh pihak Republik Indonesia semangkin bertambah parah. Ole karena itu, pemerintah yang di pimpin oleh Drs. Moh Hatta melakukan tindakan yang realitis. Pemerintah mengadakan rasionalisasi yang meliputi perencanaan admistrasi Negara, angkata perang dan aparat ekonomi

            Pada awal kemerdekaan, dasar konomi kita tergantung pada produksi pertanian maka bidang ini digiatkan kembali. Melalui Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo, diturunkan rencana produksi tiga tahun (1948- 1950) yang terknal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha suasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo juga menyarankan agar dilaksanakan trasmigrasi.

            Pada bulan Apri 1947, Badan Perancang di perluas menjadi Panitia Pemikirn Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengmpulkan data dan memberikan bahan bagi kebijaksanaan pmerintah guna merencanakan pembagunan ekonomi, serta nasehat-nasehat kepada pemeritah didalam rangka perundingan dengan Belanda. Semua hasil pemikiran panitia ini belum smpat diwujudkan karena situasi politik dan militer tidak stabil.

                                                         

Daftar Pustaka

−      Mustopa Habib dkk. "Sejarah SMA dan MA kelas xll".Yudistira: Jakarta

-          Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto."Sejarah Nasional Indonesia V1". Balai  Pustaka: Jakarta

-                      . 1996.Terminologi Sejarah (1945-1950) dan (1950-1959).Jakarta:Depdikbud Proyek IDSN.