Minggu, 10 Januari 2016

GERAKAN 30 SEPTEMBER 1945 PKI


ASWAN NUR HAMZAH/S/A

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petaniBarisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin".
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak merekaatas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat[1].
Sebuah penghianatan terbesar yang di alami bangsa indonesia adalah peristiwa G 30 S PKI. gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan presiden soekarno dan mengigikan pemerintahan indonesia menjadi pemerintahan komunis.Gerakan 30 S PKI dipimpin oleh ketua saat itu adalah Dipa Nusantara Aidit atau sering di kenal dengan nama DN.Aidit.DN.Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluru masyarakat supaya mendukung PKI denga iming-iming indonesia akan maju dan sentosa. Gerakan 30 S PKI bergerak atas satu komandan yang dipimpin oleh komandan batalyon I cakarabirawa,Letnan Kolonel Untung Syamsuri.gerakan ini di mulai dari jakarta dan Yogyakarta,geraka ini mengincar Dewan Jendral dan Perwira Tinggi .Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para Jendral dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun,ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jendral dan perwira tinggi.Jendral yang di bantai oleh PKI diantaranya Jendral Ahmat Yani dan Karel Satsuit Tubun.Sisa Jendral dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di Lubang Buaya.Para pahlawan Dewan Jendral dan perwira Tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman Gerakan 30 S PKI dan ditemukan di sumur Lubang Buaya. Atas kejadian yang membuat luka Bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan rasa terpaksa akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi "Ganyang Malaysia" di bubarkan. Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahan nya kepada Mayor Jendral Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Menurut versi resmi yang disetujui oleh pemerintahan rezim Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, sejarah awal lahirnya Supersemar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Sukarno mengadakan sidang pelantikan "Kabinet Dwikora yang Disempurnakan", yang juga dikenal dengan istilah kabinet seratus mentri .karena jumlah menterinya mencapai lebih dari 100 orang. Pada saat sidang kabinet dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Tjakrabirawa (pasukan khusus pengawal Presiden Sukarno) melaporkan bahwa banyak 'pasukan liar' atau 'pasukan tak dikenal' yang belakangan  diketahui adalah pasukan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang di kabinet yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Salah satu anggota kabinet tersebut adalah Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Presiden Sukarno bersama Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh langsung berangkat menuju Bogor menggunakan helikopter yang telah disiapkan. Sidang kabinet itu sendiri akhirnya ditutup oleh Wakil perdana mentri II Dr.J.Lemaina yang juga kemudian ikut menyusul ke Bogor. Situasi tersebut dilaporkan kepada Letnan Jenderal Suharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Konon, Letnan Jenderal Suharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Suharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Pak Harto untuk menunggu situasi. Karena cukup janggal malam harinya. Letnan Jenderal Suharto mengutus tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Sukarno, yaitu Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, Brigandir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat. Setibanya di Istana Bogor, terjadi dialog antara tiga perwira tinggi AD tersebut dengan Presiden Sukarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Letnan Jenderal Suharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan stabilitas keamanan nasional apabila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Sukarno berlangsung hingga pukul 20.30 WIB malam. Akhirnya, Presiden Sukarno setuju terhadap usulan tersebut sehingga dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret(Supersemar) yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 dini hari pukul 01.00 WIB yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar TNI AD Brigadir Jenderal Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, di mana saat itu ia menerima telepon dari Mayor Jenderal Sutjipto selaku Ketua G-5 KOTI pada tanggal 11 Maret 1966 sekitar pukul 22.00 WIB malam. Sutjibto meminta agar konsep tentang pembubaran partai komunis Indonesia (PKI) disiapkan dan harus selesai malam itu juga.permintaan itu atas perintah pangkopkamtib Letnan Jendral soeharto.Bahkan,Sudharmono sempat berdebat dengan Murdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai supersemar tiba. satu dari ketiga perwira tinggi TNI AD yang akhirnya menerima surat itu, ada seorang perwira tinggi yang membaca naskah Supersemar, kemudian kaget dan berkomentar,loh inikan perpindahan kekuasaan. Naskah asli Supersemar semakin tidak jelas, karena beberapa tahun kemudian dinyatakan hilang. Hilangnya naskah asli Supersemar pun tidak jelas oleh siapa dan di mana, karena pelaku sejarah peristiwa Supersemar tersebut saat ini sudah meninggal dunia semua. Belakangan, keluarga Muhammad Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada dalam dokumen pribadi sang jenderal yang disimpan di sebuah bank. Menurut kesaksian salah satu pasukan pengawal Presiden Sukarno (Tjakrabirawa) di Istana Bogor,Letnan Dua sukardjo Wilaradjito, perwira tinggi militer yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 bukan hanya tiga orang, melainkan empat orang, karena Brigadir Jenderal Maraden Panggabean juga ikut serta. Berdasarkan kesaksiannya, Sukardjo Wilardjito menerangkan bahwa Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf membawa stopmap berwarna merah jambu berlogo Markas Besar Angkatan Darat, kemudian mengeluarkan secarik kertas berisi naskah Supersemar untuk ditandatangani Bung Karno. Setelah membaca naskah Supersemar, Bung Karno sempat heran dan bertanya,Lho,kok ini diktumnya diktum militer,bukan ditum kepresidenan. Brigadir Jenderal Amir Machmud lantas menjawab Utuk menguba waktunya suda sempit. Tandatangani sajalah,paduka.Bismillah.Kemudian, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean mencabut pistol dari pinggangnya, lalu menodongkannya ke arah Presiden Sukarno. Melihat keselamatan Presiden Sukarno sedang terancam dalam bahaya, Sukardjo pun segera mengeluarkan pistolnya juga dan menodongkannya ke arah Basuki Rachmat dan Maraden Panggabean. Segera setelah itu, Presiden Sukarno langsung mengatakan"Jangan,jangan!Sudah,sudah! Baiklah kalau memang surat ini harus aku tandatangani dan harus aku serahkan kepada Harto. Tetapi, kalau situasi sudah kembali pulih, mandat ini agar dikembalikan lagi kepadaku Presiden Sukarno pun menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean.Setelah Supersemar ditandatangani oleh Presiden Sukarno, pertemuan pun bubar. Setelah memberikan salam kepada Presiden Sukarno, para jenderal utusan Suharto kemudian kembali menuju ke Jakarta. Saat itu, Sukardjo langsung merasakan firasat buruk, terlebih seusai Bung Karno berpesan, "Mungkin aku harus meninggalkan istana. Berhati-hatilah kamu." Itulah kata-kata terakhir Presiden Sukarno kepada Sukardjo, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala untuk memberikan hormat sekaligus bentuk kekagumannya kepada Bung Karno. Sukardjo langsung yakin bahwa peristiwa penandatanganan Supersemar yang diawali dengan penodongan pistol ke arah Presiden Sukarno tersebut pasti akan diselewengkan oleh Suharto. Benar saja, tidak lama kemudian (sekitar 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki oleh pasukan RPKAD dan Kostrad. Letnan Dua Sukardjo Wilardjito beserta rekan-rekan pengawalnya sesama anggota pasukan Tjakrabirawa dilucuti senjatanya, kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer. Mereka semua lantas diberhentikan dari dinas militer. Hingga saat ini, kesaksian Sukardjo Wilardjito adalah referensi sejarah yang paling sering dirujuk dan paling dipercaya oleh banyak orang terkait kontroversi lahirnya Supersemar, meskipun beberapa kalangan menyatakan keraguannya terhadap penuturannya tersebut. Bahkan, dua di antara para pelaku sejarah Supersemar, yakni Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf dan Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dengan tegas membantah peristiwa tersebut. Mereka menyatakan bahwa Presiden Sukarno menandatangani Supersemar dalam 'kondisi baik dan hangat', bukan di bawah todongan senjata. Kesimpulan Bahwasanaya dalam pemerintahan soekarno banyak terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan selalau di ingat bangsa ini.terutama peristiwa G 30 SPKI yang merupakan peristiwa yang mengiris bangsa ini.di mana terbununya para petinggi ABRI di sebabkan oleh partai komunis Indonesia yang ingin menerapkan paham komunis di Negara Indonesia.dan mereka beranggapan bahwasanya ABRI telah menghalangi niyat mereka untuk menjadikan Negara Indonesia yang menganut paham komunis. Akibat terbununya petinggi ABRI membuat situasi di Negara Indonesia semakin panas,dengan adanya tuntutan rakyat terhadap presiden soekarno agar membubarkan partai komunis Indonesia.serta para petinggi Negara ingin soekarno memberikan jabatan kepresidenannya untuk sementara kepada soeharto,sampai kondisi Negara stabil.sehingga lahir supersemar,yang mana supersemar ini membuat soeharto menjadi presiden Indonesia serta menumpaskan G 30 SPKI.tapi supersemar sekarang menjadi tanda Tanya bagi bangsa Indonesia,di karnakan tidak ada di temukan nasaka asli supersemar.sehingga supersemar saat ini menjadi misteri. Dan juga menyebabkan runtunya pemerintahan soekarno[2].
Pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde BaruPartai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Tragedi Kemanusiaan ini berawal dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul sebagai akibat kesenjangan perikehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik laten dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya, kemudian mendapatkan jalan manifestasinya ketika muncul isu tentang rencana Kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Perwia-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan Sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan manuver (aksi) polisionil dengan menghadapkan tujuh orang Jendral yang diduga mengetahui tentang Dewan Jendral ini ke hadapan Soekarno. Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ketujuh orang Jendral tersebut. Fakta yang terjadi kemudian adalah tiga dari tujuh orang Jendral yang dijemput paksa tersebut, sudah dalam keadaan anumerta.
Soeharto lah yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa pagi hari Jumat tanggal 01 Oktober 1965 tersebut. Tanpa periksa dan penyelidikan yang memadai, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya karena Kolonel Untung ---yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi (kelompok tandingan untuk Dewan jendral)--- memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Chusus Partai Komunis Indonesia. Hasil akhirnya adalah Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jendral Syarif Thayeb dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengahdan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa TengahTimurBali, dan Sumatera Utara[3].
Usaha Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh Parlemen Sementara, dan Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Pada Maret 1968 Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi Presiden oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral Abdul Harris Nasution (yang memang sengaja Soeharto tempatkan setelah menangkap dan memenjarakan seluruh pimpinan MPRS yang notabene adalah tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh Soekarnois). Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional. Penjelasan memuaskan untuk kekejamannya telah menarik perhatian para ahli dari berbagai prespektif ideologis. Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik "Orde Baru" dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin[4]
Kesimpulan
Peristiwa G 30 S PKI adalah peristiwa berdarah bunuh membunuh yang tidak jelas kepastiannya, dalam peristiwa ini 6 jendral tewas dan PKI dituduh sebagai pembunuhnya. Kronologinya akan dibahas pada poin-poin di bawah. Menurut isu beredar, ada kabar bahwa para jenderal tidak puas dengan pemerintahan Soekarno, kabar ini disebut Isu Dewan Jenderal, menurut isu beredar, kemudian digerakan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili mereka, namun dalam proses penangkapan, secara tak terduga mereka terbunuh pada tanggal 30 September 1965. Menurut isu, setelah ke enam jenderal terbunuh, tersebarlah tuduhan bahwa PKI yang membunuh para jenderal tersebut.
Menurut isu, untuk menyikapi tuduhan atas PKI tersebut, diberantaslah PKI yang dianggap ingin mengudeta pemerintahan. Banyak anggota-anggota PKI yang terbunuh, juga banyak orang-orang kita yang terbunuh oleh PKI, semua itu terjadi pasca terbunuhnya jenderal pada 30 September 1965.Sampai akhirnya, lima bulan setelah itu, keluarlah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah sebelas Maret. Semua pihak, terutama Soekarno berharap semoga aksi bunuh membunuh pasca kejadian 30 September 1965, itu segera selesai.
Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Isu mengenai peristiwa G 30 S PKI, dari mulai tuduhan-tuduhan kudeta sampai kematian para jenderal tidak begitu jelas.

Daftar Kutipan
[2]Lorimer, Lomren. 1999. Negara dan Bangsa, Jakarta
[3]Widya Dana M.C, Rickles. 1999. Sejarah Modern Indonesia, Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar