Selasa, 12 Januari 2016

PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA


SAO/14B-SRI RAHMI UTARI

            Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia, merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu adalah suatu era, dimana enam koloni yang berdiri sendiri secara terpisah-pisah, bergabung menjadi satu yang kemudian disebut sebagai Federasi Colonial. Saat itu satu bangsa siap untuk lahir yaitu Australia. Pada masa itu Australia memiliki wewenang untuk mengatur kedaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun Australia belum mampu untuk menjalankan negara itu sendiri, Australia masih membutuhkan bantuan dari negara induknya yaitu Inggris.

Untuk urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah Inggris. Semua hubungan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintah Inggris. Pada saat itu lahirlah pendapat dari kalangan pemerintah Federal Australia bahwa "tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris". Namun akhirnya pendapat ini dipatahkan karena adanya kepentingan Australia akan suatu pulau yaitu Irian. Keadaan ini telah di sadari lebih dulu oleh Quensland. Akibat dari letak yang jauh dari Inggris, Australia tidak banyak mendapat dukungan dari Inggris untuk mempertahankan maupun menduduki Quensland. Akibat dari adanya keadaan yang demikian, pemerintah Australia mulai berfikir bagaimana caranya mereka mempertahankan diri tanpa selalu mengharapkan bantuan dari Inggris.
Pada tahun 1907, Australia diberi status dominion. Dengan demikian statusnya sebagai koloni Inggris mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Austalia untuk mulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris dalam melakukan hubungan luar negerinya. Dan pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri pembinaan pertahanannya.
     1.    Australia pada Masa Perang Dunia I
Selama perang dunia pertama berlangsung. Australia selalu berada dibelakang Inggris. Inggris selalu membantu Australia terutama di bidang militer. Australia masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang dikenal baik dalam urusan berperang.
Alasan Inggris selalu membantu Australia karena:
a) Australia merupakan negara bekas koloni Inggris, meskipun sudah berdiri sendiri namun  
    ikatan tersebut masih terjaga.
b) Rakyat dan pemerintah Australia tidak merasa keberatan atas campur tangan Inggris  
    terhadap politik luar negerinya.
c) Pada saat itu angkatan perang Australia relatif masih sangat lemah dan kecil.
d) Australia membutuhkan perlindungan dan bantuan Inggris untuk kemanan serta  pertahanan wilayahnya.
Dalam perang dunia pertama, Australia berperang menghadapi beberapa negara, yaitu:
a) Tahun 1914, Australia menghadapi Jerman di New Guinea dan pada saat itu pula Guinea menyerah.
b) Pasukan Australia diberangkatkan menuju Timur Tengah dan kawasan Eropa untuk  
    membantu pasukan Inggris melawan pasukan Jermen, Australia dan Turki. Pada 9 November
   1914, pasukan Australia berhasil menenggelamkan kapal Emden (kapal perang Jerman) yang
   berada di Samudra Hindia.
c) ANZAC yaitu pasukan gabungan Australia dan New Zealand Army Corps, bersama-sama
    dengan pasukan Inggris dan Perancis bermaksud membantu Rusia yang pada saat itu    
    mengalami tekanan dari pihak Jerman. Namun upaya ini mengalami kagagalan.
Setelah perang dunia pertama usai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa Australia berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Perdana menteri Australia, William Highes mendesak agar Australia diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa merdeka lainnya. Dan pada akhinya tuntutan Highes tersebut dikabulkan oleh Inggris. Untuk pertama kalinya Australia mendatangani perundingan perdamaian Versailles. Dan ketika Liga Bangsa-Bangsa di bentuk, Australia ikut menjadi anggota di dalamnya.
Pada tahun 1931, Atatue Of West Minster secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris. Dengan demikian Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar negeri Australia. Namun Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam kepentingan luar negerinya.
2.    Australia pada Masa Perang Dunia II
Perang Dunia II diawali dengan serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939. Tidak lama kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, dan Australia siap membantu Inggris. Dua tahun setelah meletusnya Perang Dunia II, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor (7 Desember 1941). Serangan Jepang ini melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia II. Kemudian Jepang berhasil menguasai Malaya, Filipina, dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia. Australia meminta perlindungan angkatan laut dan angkatan udara kepada Amerika Serikat. Dan Australiapun dapat menghindari serbuan Jepang.
3.    Hubungan Luar Negeri Australia Pasca Perang Dunia II
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak terjadi perubahan di seluruh bagian dunia. Perubahan yang menonjol adalah banyaknya daerah di Asia dan Afrika yang awalnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa telah terlepas dan merdeka. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Inggris kehilangan koloninya di Asia dan Inggris Raya, mengalami kemunduran.
            Perubahan-perubahan ini, berpengaruh pada politik luar negeri Australia. Australia yang pernah mendapat bantuan Amerika dalam menghindari serangan Jepang, telah membuat Australia perlahan-lahan lepas dari Inggris. Pada tahun 1951, Australia mulai mengadakan kerjasama dengan New Zealand dan Amerika Serikat. Kerjasama ini menghasilkan perjanjian yaitu perjanjian ANZUS TREATY. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang di tandatangani Australia tanpa campur tangan Inggris.
            Berakhirnya Perang Dunia II ini menyadarkan Australia bahwa negaranya berada di wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, dan terletak di Pasifik. Dengan munculnya kesadaran tersebut, Australia mulai memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Pada tahun 1950, Australia berkeinginan untuk menderikan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi negara-negara Asia (Asia Selatan dan Asia Tenggara) yang disebut dengan Colombo Plan.
            Latar belakang berdirinya Colombo Plan adalah adanya kesadaran bahwa kepentingan penduduk Asia meliputi kepentingan seperempat penduduk dunia. Colombo memiliki dua program pokok yaitu Economic Development Programmed dan Technical Cooperation Sceheme. Hasil yang telah ada dari program tersebut adalah adanya peningkatan dalam bidang produksi pertanian, pengairan, dan perluasan tanah yang di olah. Technical Cooperation Scheme bertidak sebagai penyedia para ahli untuk memberikan latihan bagi teknisi-teknisi dan member bantuan dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu para teknisi juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan khusus di Australia. Walaupun Australia masih terikat oleh Inggris dalam British Commonwealth Of Nations, namun ikatan Inggris semakin longgar. Inggris tidak lagi menjadi partner dagang utama Australia, karena Australia lebih memilih Jepang dan negara-negara asean sebagai partner dagangnya. Sebagai negara yang ikut menanda tangani piagam PBB, Australia mulai aktif dalam berbagai kegiatan badan internasional.
4.    Hubungan Luar Negeri Australia dengan Negara Lain
Sebagai negara yang merdeka, Australia memiliki tugas utama memberikan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian terhadap warga negaranya juga penduduk dunia. Tugas tersebut bisa diwujudkan dengan cara membina baik dengan negara lain.
Kebijakan luar negeri Australia sejak awal pada dasarnya cenderung berkiblat pada Inggris dan Amerika Serikat, mengikuti ikatan moral dan tradisi nasionalnya dalam menjalankan politik luar negerinya. Australia memberi perhatian khusus kepada Cina, Jepang, dan negara-negara Asean, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Pasifik Selatan.
            Australia juga memberi pandangan secara istimewa terhadap Asean karena organisasi regional negara-negara Asia Tenggara ini dapat dianggap sebagai The Stabilizing Factor di Asia Tenggara. Kerjasama dengan Asean merupakan salah satu tiang politik luar negeri Australia. Asean dianggap kelompok yang mempunyai prospek hubungan ekonomi yang cerah dan dinamis. Dioalog Australia-Asean dimulai sejak tahun 1974. Pada tahun 1978, dibentuk forum Australia-Asean Consultative Meeting yang mengadakan kegiatan pertemuan secara berkala.
            Dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Australia juga mempunyai kepentingan strategis, politis, dan ekonomis yang semakin meningkat. Australia menganggap negara-negara tersebut sebagai halaman belakangnya. Dengan Selandia Baru, Australia berusaha untuk tetap memelihara keserasiannya. Tetapi hubungan itu seringkali mengalami hambatan psikologis karena kecenderungan Australia yang menganggap selandia baru sebagai saudara muda. Antara Australia dengan Papua New Guinea terdapat hubungan khusus dalam berbagai kegiatan pemerintah dan non pemerintah. Komitmen Australia terhadap Negara bekas wilayah kekuasaannya itu sangat mendasar dalam politik luar negerinya.
5.    Hubungan luar negeri Australia dengan Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan dari kebijakan dan hubungan luar negeri Australia Indonesia di mata Australia merupakan salah satu negara di Pasifik Selatan yang tentu saja terletak di bagian utara Australia hubungan tersebut naik dan turun dipengaruhi oleh keadaan masing-masing negara dan dunia international.
            Di bidang ekonomi, kedua negara telah menanda tangani persetujuan dagang pada Desember 1959 yang di perbaharui pada November 1972. Sejak itu pertumbuhan neraca perdagangan menunjukan peningkatan kedua negara juga merintis kerjasama ekonomi di Laut Timur mengenai eksploitasi minyak dan gas. Di bidang pertahanan dan keamanan, cukup banyak program kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu kerjasama pertahanan (defence cooperation) yang disingkat DEPCO meliputi kegiatan seperti patroli bersama, latihan perang bersama, pemetaan pertama dan pertukaran personil.
            Pada tahun 1968, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kebudayaan. Suatu perjajian kebudayaan pertama yang dibuat oleh Australia dengan negara lain. Tahun 1972, dicapai kesepakatan untuk mendirikan pusat kebudayaan Australia di Jakarta. Sedangkan dalam rangka Colombo Plan, Indonesia telah banyak memanfaatkan beberapa proyek terutama di bidang pendidikan, yaitu penanda tanganan naskah kerjasama pada Desember 1987 berupa bantuan tenaga pengajar Bahasa Indonesia untuk pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dasar dan menengah Australia Utara, serta kerjasama dalam program pendidikan teknik dan kejuruan.

6.    Politik Luar Negeri Saat Ini
Pada masa ini orientasi politik luar negeri Australia ditetapkan melalui upaya membendung perluasan komunis melalui cara memberikan bantuan militer dan memperkuat pertahanannya melalui perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara yang berada di sekitarnya yang tergabung dalam Commonwealth of Nation. Australia membantu membendung ekspansi Korea Utara melalui kekuatan militernya. Australia juga memberikan bantuan militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota British Commonwealth of Nations) dalam rangka membandung kekuatan komunis di Asia Tenggara.
Dalam kasus perang Vietnam, keterlibatan militer Australia adalah dengan mengirimkan "army advisers" untuk melatih tentara Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan, bahkan tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu membendung agresifitas komunis. Di sini terlihat bahwa periode tahun 1950an sampai 1960an Australia menganut konsep pertahanan yang disebut dengan Forward Defence, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan di luar wilayah negaranya (lihat keterlibatan tentara Australia pada perang Korea, perang Vietnam, dan Malaysia & Singapura). Setelah itu, pada periode berikutnya orientasi pertahanan Australia menganut konsep Defence of Australia. Konsep pertahanan ini menggunakan self reliance sebagai dasar utamanya. Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri dan harus mampu menangkal jangkauan senjata musuh dengan memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia menerapkan Regional Defence dengan strategi varian kerjasama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat.
Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya. Setelah melepaskan diri dari keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada Amerika Serikat. Lebih jauh Steven Pailah (2008) mengemukakan bahwa national interest Australia lebih ditujukan pada pembentukan lingkar Pasifik Barat yang dimanifestasikan dalam bentuk Australia's Maritime Identification System (AMIS). AMIS merupakan manifestasi konsep keamanan maritim regional Amerika Serikat yang diterjemahkan oleh Australia sebagai penguatan strategi pertahanan maritimnya. Menarik untuk disimak pendapat Petrov (2008) yang menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yakni (1) Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat; (2) Tradisi Evatt (partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa; (3) Tradisi Spender & Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia. Sampai saat ini, ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.

7.    Kebijakan Luar Negeri Australia
Kebijakan luar negeri Australia berpatokan pada tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Berikut ini adalah mengenai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional Australia:
a)         Tujuan Nasional Australia
Tujuan dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat yang turun temurun secara singkat. Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada dua sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai, sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative. Tujuan utama dari politik luar negeri suatu Negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal yang mutlak. Keamanan Negara bukan hanya keamanan secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi ekonomi Negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan.
b)    Kepentingan Nasional Australia
       Dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok:
·         Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
·         Mendukung terciptanya keamanan global.
·         Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sektor industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.
·         Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia terus memainkan peranan yang positif dan konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.
Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia, Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut:
a) Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia  
    dalam membuat kebijakan independen.
b) Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala
    internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.
c) Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (di dalam dan di  
    luar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui migrasi  
    tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan, narkotika dan
    kejahatan transnational, sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global.
d) Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi
     liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik  
    minat negara-negara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda.

8.    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia
Kebijakan luar negeri Australia sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal yang amat mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia antara lain:
Pertama, "Historical Culture" atau budaya historis dan demografis. Dari sisi budaya historis dan demografis ini, ada dua negara yang amat berpegaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Australia, yaitu Inggris dan Amerika. Kedua, adalah faktor geografis. Sebagai Negara benua di selatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan inggris (Anglo Celtic), masyaraka Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Ketiga, perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Keempat, tujuan yang inin diraih dari kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari kebijakan luar negeri Australia ini dapat disimpulkan kedalam empat hal: a) suatu Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya, dan politi, termasuk ideology dan national etosnya; b) suatu dunia yang lebih aman; c) suatu dunia yang lebih kaya; d) suatu dunia yang lebih baik.
9.    Kecenderungan Politik Luar Negeri
Kecenderungan politik luar negeri Australia untuk menjalin kerja sama dan membuka diri terhadap kawasan asia pasifik dengan tetap tidak meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia pada masa sekarang. Walaupun hubungannya dengan negara induk yakni Inggris sekarang agak melemah dikarenakan jarak antara Australia dan negara induk tersebut menyebabkan Australia lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat yang mana notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di kawsan asia pasifik. Jadi menurut Australia hubungannya sebagai orang western tetap dijaga dengan kerjasama keamanan bersama AS selain itu untuk masalah kerjasama ekonomi dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik.
Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut :
a) Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) adalah Forum Kepulauan Pasifik (sebelumnya   
    dikenal sebagai Forum Pasifik Selatan sebelum 2000), yang pelayanan Sekretariat,  
    menyatukan independen dan mengatur diri-negara di Pasifik dalam tahunan pemimpin sebuah  
    KTT.
b) Secretariat of the Pacific Community (SPC)
c) South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk
    menilai, eksplorasi dan pengembangan mineral dan sumber daya yang tidak hidup lainnya.
d) Pacific Regional Environment Program (SPREP) mempromosikan kerjasama regional dalam
    masalah lingkungandi asia pasifik.
e) Forum Fisheries Agency (FFA) yang bertujuan membantu anggota untuk memaksimalkan
    manfaat yang berkelanjutan dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya  
    perikanan mereka.
f) South Pacific Board of Educational Assessment (SPBEA) yaitu suatu daerah, organisasi antar
    pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara-negara anggota dan  
   wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional sertifikat
    nasional.
g) University of South Pacific (USP) yang merupakan penyedia utama pendidikan tersier di
    wilayah Pasifik dan pusat internasional keunggulan untuk pengajaran, penelitian dan  
     konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.
h) Fiji School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang melatih  
    dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di Pasifik.
Selain dukungan Australia juga merupakan anggota dari organisasi regional asia pasifik yaitu:
a) APEC yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.
b) ASEAN-Australian Development Cooperation Programme (AADCP) Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia adalah demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan prioritas saat ini dan tantangan yang dihadapi kedua pasangan untuk memperluas hubungan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan negara-negara dengan tantangan pembangunan yang berbeda. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di dalam ASEAN, dengan membantu ASEAN untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui kerjasama regional.
Tujuan khusus dari AADCP adalah:
·         untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER).
·         untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah
·         untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan kerjasama lingkungan;
·         untuk mempercepat baru Negara-negara Anggota ASEAN 'integrasi ke ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam program-program kerjasama ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA
Ba'in. 2011. Paparan Kuliah Sejarah Australia- Oceania. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

1 komentar:

  1. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih.

    BalasHapus