Minggu, 10 Januari 2016

Sejarah Kepempimpinan Soeharto Pada masa Orde Baru


David Taufiq Ginting/S/B

            Orde Baru adalah suatu periode setelah orde lama. Latar belakang lahirnya orde baru secara umum adalah karena peristiwa G30SPKI yaitu peristiwa kekacauan terbesar di Indonesia dalam penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu Soekarno mengeluarkan supersemar ( Surat Perintah Sebelas Maret ) yang menugaskan Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara.
1.      Terjadinya G/30SPKI
            G30SPKI merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini membuat kondisi ketertiban dan stabilitas di Indonesia menjadi kacau. Soeharto ( yang nanti akan menjadi presiden di orde baru ) pun diperintahkan untuk menanganinya. Hal ini membuat Soeharto mendapat integritas yang kuat.

2.       Keadaan Perekonomian Memburuk
            Keadaan Perekonomian yang kian hari kian memburuk , terjadi inflasi sebanyak 6x lipat , kenaikan harga bahan bakar , devlauasi nilai rupiah.
3.      Menentang G30SPKI
            Rakyat sangat marah terhadap Gerakan 30 September dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI. Rakyat menuntut agar PKI dibubarkan dan tokoh - tokoh PKI dihakimi. Hal ini terjadi karena PKI telah banyak melakukan tindakan – tindakan keji terhadap rakyat.
4.      Pembentukan Front Pancasila
            Beberapa kesatuan organisasi seperti KAPPI , KAPPI , KAMI , KASI bergabung membentuk Front Pancasila atau Angakatan 66 untuk menghancurkan tokoh G30SPKI.
5.      Tiga Tuntutan Rakyat ( Tritura )
Tiga Tuntutan Rakyat atau yang sering dikenal dengan Tritura ini berisi :
1.      Pembubaran organisasi PKI
2.      Pembersihan Kabinet Dwikora
3.      Penurunan harga-harga barang
6.      Merosotnya Wibawa Soekarno
            Kekuasaan dan wibaba Presiden Soekarno semakin merosot setelah usaha untuk mengadili tokoh yang ikut dalam Gerakan 30 September 1965.

TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS
            TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS ini berisi pencabutan jabatan presiden dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi presiden. Tanggal 12 Maret 1967 . Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah berlakunya Supersemar , kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata. Dengan dikeluarkannya Supersemar , pemerintah mendapat kepercayaan dari rakyat dan semakin meningkat. Namun setelah itu terjadi masalah dualisme. Soekarno sebagai presiden dan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah. Masalah ini membuat Soeharto naik daun apalagi Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Tanggal 23 Februari 1967 , MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkan SOeharto menjadi presiden. Akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS.[1]
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas poltik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun, stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan partai politik lain yang menginginkan perubahan demokrasi dengan merangkul ABRI terutama angkatan dasar sebagai kekuatan birokrasi dalam proses politik. Mass media dan rakyat dibayang-bayangi oleh ketakutan apabila ingin membeberkan berita atau melancarkan kritik, ungkapan realistis di masyarakat, kecuali di berikan izin oleh pemerintah. Akibatnya, pembangunan mental bangsa Imdonesia semakin merosot. Timbuk KKN ( Korupsi, kolusi, nepotisme ) dimana-mana. Rakyat hilang kepercayaan terhadap pemerintah, unjuk rasa muncul dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM, dan para politisi ditambah lagi dengan krisi ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia.[2]
Perubahan sistem politik dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila atau masa orde baru membawa perubahan pula pada orientasi dan kebijakan pembagunan ekonomi, yakni pembagunan jangka panjang 25 tahun dan pembagunan lima tahun (pelita). Pada masa orde baru pemulihan dan pembagunan ekonomi nasional mendapat prioritas utama yang memerlukan prasayat penciptaan stabilitas politik. Kabinet  pembagunan I yang dibentuk presiden soeharto pada tanggal 6 juni 1968 mengembah tugas yang dikenal sebagai panca krida (5 Tugas) yakni:
a.                                    Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pelaksanaan dan keberhasilan rencana pelaksanaan rancangan pembagunan lima tahun dan komisi pemilihan umum.
b.                                    Merumuskan dan melaksanakan rencana pembagunanan lima tahun.
c.                                    Menyelengarakan komisi pemilihan umum pada tanggal 5 juli 1971.
d.                                   Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dengan memusnahkan sisa pemberontak dan menyalahgunakan menghianati pancasila dan undang-undang 1945.
e.                                    Meningkatkan efesiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di pemerintah pusat dan daerah.[3]
Pada masa orde baru kebijakan tentang pangan identik dengan beras penyediaan beras yang cukup merupakan inti kebijakan pemerintah orde baru, karena produksi beras merupakan merupakan inti kesejahteraan rakyat,produksi beras ditargetkan meningkat sebesar 47% menjelang (1947) langkah-langkah ini mulai menunjukkan hasil nyata dengan meningkatkan produksi lahan pertanian pada tahun 1967 kolognas diganti oleh bulog, yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden dan pada tahun itu indonesia dilanda krisis besar yang disebabkan berlangsungnya musim kering yang panjang yang menyebabkan harga beras tidak terkendali.mengantisipasi situasi krisis tersebut program bimas makin di galakkan dan disempurnakan menjadi bimas goyo. Program ini berhasil dalam memperkenalkan para petani dengan teknologi penyediaaan pupuk dan kredit bantuan dan pertanian modern dengan pemakaian pupuk dan kredit bantuan dan pertanian modern dengan pemakaian pupuk ,bibit unggul yakni varietas unggul IPRI.[4]
Keberhasilan materil orde baru bersumber pada kemauan soeharto dari awal masa kuasanya untuk mengikuti nasihat sekelompok ahli ekonomi, dari universitas indonesia yang dipimpin Profesor widjojo nitisastro yaitu kepercayaan mereka akan kekuataan pembagunan perekonomian yang berlandaskan pasar dan kenalannya dikalangan pinjaman dana pembagunan di luar negeri. Pada pertengahan 1960-an,ekonomi indonesia sedang merosot tajam.produktivitas menurun,inflasi melambug tinngi, indonesia tidak dapat lagi membayar bunga atas hutangnya kepada pemerintah dan bank asing. Sebagai pengekspor minyak yang berarti indonesia pernah memperoleh keuntugan dari kenaikan tajam harga minyak dunia,sekali pada 1974 dan terulang lagi 1979. Pada tahun 1970-an perusahaan minyak negara pertamina hampir ambruk, namun selama dekade itu, dibidang minyak orde baru menikmati keuntungan yang tak diduga, yang digunakan untuk untuk memperkuat negara, Dana hasil ekspor minyak di gunakan untuk mengkooptasi golongan elit yang kurang puas dan khalayak ramai juga di kesankan, misalnya dengan diperbanyaknya sekolah, jalan di perbaiki, serta dibuka lapangan kerja yang lebih luas dan kebijaksanaan soeharto tentang swasembada pangan (beras), membawa pendapatan dan harga yang stabil bagi jutaan petani dan konsumen bahan makanan. Presiden juga menyalurkan manfaat materill kepada elit dan kalangan yang berpotensi menjadi kontra-elit. Perwira tinggi militer, pejabat tinggi sipil, dan anggota DPR dan MPR semua menerima gaji dan tunjangan yang cukup besar melalui anggaran negara, Soeharto juga menggunakan pemberitaan ekonomis seperti kredit prefensial dan lisensi monopoli untuk mendorong pertumbuhan kalangan pegusaha dan pebisnis yang beretnis non-Tionghoa atau rakyat pribumi. Peranan politik soeharto juga megikuti jejak pendahulunya soekarno yang menghubungkan angkatan kepolisian dengan Tentata Nasional Indonesia (TNI) dan juga membagun pandangan masyarakat bahwa sejak dahulu ABRI, sudah menentukan nasib negara secara politik dan pada rezim soeharto juga soeharto memploritaskan pegawai negeri pemerintah dan pejabat tinggi negara di jajaran stuktural dan salah satu syarat untuk menjadi pegawai negeri tidak menjadi anggota partai atau dengan kata lain jika pegawai berkarir dalam politik harus keluar dari kedudukannya sebagai pegawai negeri pemerintah dan diperlakukan pula upaya pencegahan ruang lingkup pegawai negeri pemerintah dari ruang lingkup partai,sedangkan jabatan-jabatan mentri yang hanya bisa berasal dari dalam partai politik, sedangkan jabatan jabatan-jabatan pegawai biasa hingga jabatan stuktural harus dari orang non partai dan kalau ada mentri ada yang berpihak misalnya mengeluarkan dana departemen untuk kepentingan kelompok partai nya, maka tuduhan Korupsi, Kulosi dan Nepotisme (KKN).Serta tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai mentri, hal itu untuk mencegah terjadinya conflict of interes selama yang bersangkutan berjabat sebagai mentri meskipun presiden soehartoisme mewajibkan segala pegawai negeri dan pejabat negara masuk menjadi anggota partai golkar 'menghindari' kabinetnya diisi oleh fungsional partai.Selama 30 tahun lebih pemerintahan soeharto membiasakan diri menghimpun departemen –departemen dalam jumlah besar lebih dari 30 departemen
Pada petengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda bangsa indonesia semakin parah, Para kolong merat selama pemerintahan orde baru terlalu dimanjakan,  ketika krisis terjadi, lari meningalkan pak harto.Sementara ada penguasa memiliki kekayaan lebih dari tiga puluh triliun rupiah,disisi lain puluhan juta orang orang kekayaannya  nol rupiah (mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan). Termasuk anggota veteran pejuang kemerdekaan, relatif masih banyak yang hidup miskin.Hal ini memungkinkan terjadi perbedaan taraf hidup sesama bangsa indonesia sangat timpang, bahkan yang sudah menjadi kolongmerat pun kurang mengigat nasib dari warga negaranya yang dulu berjuang mengusir penjajah/penindas bangsa. Berdasarkan undang-undang 1945 yang berbeda dengan undang-undang kapitalis. Krisis ekononomi yang terjadi di indonesia semakin parah, ekonomi indonesia mengalami kekacauan, presiden soeharto mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Rupiah dihadapkan mata uang asing sama sekali remuk,bahkan sempat tembus diatas angka RP 12.000,00 per dollar kepercayaan dunia internasional menipis harga-harga melonjak  tinggi. Mahasiswa dan masyarakat bergolak menuntut reformasi.
Harmoko selaku ketua DPR didampingi para wakil ketua DPR megadakan konfrensi pers demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden soeharto secara arif dan bijaksana sebaliknya mengundurkan diri, karena pak harto dirasa tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan tugas nya sebagai pemimpin bangsa indonesia, karena komite reformasi dan kabinet reshufle tak terbentuk pak harto mengatakan kalau begitu lebih baik saya mundur. Presiden soeharto meminta Prof. Dr. Yusrill Ihza Mahendra bersama Sadillah Mursjid untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dia turun secara konstituonal. Upaya beberapa pihak untuk menurunkan presiden soeharto telah berhasil lalu sesuai dengan pasal 8 undang-undang dasar 1945 wakil presiden B.J Habibie melanjutkan tugas kepresidenan hingga tahun 2003 selanjutnya presiden B.J Habibie membentuk kabinet reformasi pembagunan yang terdiri dari 36 mentri.[5]


[2]Drs.Chotib, menuju masyrakat yang Madani,(Jakarta:2006).
[3]Sejarah Perekonomian Indonesia,Departemen pendidikan Dan Kebudayaan RI Jakarta 1996 penulis:RZ.Leirissa G.A.ohorella,Yuda B.Tangkilisah Dicetak oleh:CV DEFIT PRIMA KARYA,Jakarta
[4]Dampak Ekonomis Soeharto) INDONESIA BEYOND SOEHARTO Editor Donald K.Emmerson penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama,bekerja sama dengan The Asia Foundation  indonesia jakarta 2011
[5]Kesaksian Sejarah H. Probosutedjo Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno, Pak Harto BJ-Habibie – Gusdur H. Probosutedjo diterbitkan oleh: Gemah Ripah, Jakarta Agustus 2001
REFERENSI
Chotib, 2006. Menuju Masyrakat Yang Madani. Jakart
K.Emmerson, Donald. 2011. Dampak Ekonomis Soeharto INDONESIA BEYOND SOEHARTO. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,
Kesaksian Sejarah H. Probosutedjo Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno, Pak Harto BJ-Habibie – Gusdur H. Probosutedjo. 2001. Jakarta: PT Gemah Ripah
RZ.Leirissa, 1996 . Sejarah Perekonomian Indonesia,Departemen pendidikan Dan Kebudayaan RI. Jakarta: CV DEFIT PRIMA KARYA.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar