KHAIRUL AMIN/SI/V/A
Permasalahan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah berupa tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik itu langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman dalam pemersatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sakap ketahanan bangsa tau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat ketetapan
MPR dengan Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[1] Lalu pada masa kepemimpinan Soeharto langkah yang diambil dalam kebijakan politik Presiden Soeharto merupakan suatu langkah gubahan yang telah dirancang sedemikian rupa, kemampuan manjerialnya sangat luar biasa. Pembangunan pertanian, infrastruktur, kesehatan, teknologi, ekonomi bahkan tidak tertinggal juga pembangunan dalam bidang pendidikan. Kalau kita membaca GBHN (Garis Besar Haluan Negara) kita akan melihat bagaimana pembangunan Indonesia dirancang secara terukur.[2] Pak harto tidak pernah membuat sesuatu yang tidak bias dilaksanakan ini yang menyebabkan berbagai program pembangunan melalui enam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) bisa mulus terlaksana.[3]
MPR dengan Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[1] Lalu pada masa kepemimpinan Soeharto langkah yang diambil dalam kebijakan politik Presiden Soeharto merupakan suatu langkah gubahan yang telah dirancang sedemikian rupa, kemampuan manjerialnya sangat luar biasa. Pembangunan pertanian, infrastruktur, kesehatan, teknologi, ekonomi bahkan tidak tertinggal juga pembangunan dalam bidang pendidikan. Kalau kita membaca GBHN (Garis Besar Haluan Negara) kita akan melihat bagaimana pembangunan Indonesia dirancang secara terukur.[2] Pak harto tidak pernah membuat sesuatu yang tidak bias dilaksanakan ini yang menyebabkan berbagai program pembangunan melalui enam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) bisa mulus terlaksana.[3]
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk pegahayatan dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama ekaprasatya pancakarsa atau Pedoman pengahayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara mneyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan undang-undang dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.[4]
Melalui gagasan ini, opini masyarakat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap Pemerintahan Orde Baru. Sejak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Sejak saat itu semua bentuk organisasi hanya boleh menggunakan asas Pancasila. Menolak Pancasila sebagai asas tunggal berarti merupakan pengkianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penataran P4 merupakan bentuk doktrinisasi ideology. Dan Pancasila menjadi bagian dari system kepribadian, Budaya, dan Sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi orde baru. Oleh karenanya, semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila dan sebagainya. Dan Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.[5]
Adapun poin-poin dalam butir-butir Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Bangsa indnesia menyatakan kepercayaan nya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
3. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
5. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
1. Mengembagkan sikap saling mencintai sesama manusia
2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
3. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
4. Menegmbangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
6. Berani membela kebenaran dan keadilan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
c. Persatuan Indonesia
1. Menempatka persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara Indonesia sebagai kepentingan bersama
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan social
5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
6. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
1. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
2. musyarawah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
4. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Memeberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayainya untuk melaksanakan permusyawaratan
e. Keadilan Sosila Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menghormati hak orang lain
4. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat peborosan dan gaya hidup mewah
5. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan cara merugikan kepentingan umum
6. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social. [6]
Memantapkan Pancasila sebagai ideolgi bangsa memerlukan keberanian yang luar biasa ditengah mayoritas warga Negara yang memeluk agama islam. Namun dengan gemblang pak harto menjadikan satu-satunya asas untuk partai politik. Melalui BP7 dan P4, pak harto mendorong Pancasila menjadi sikap hidup bangsa Indonesia. Kalau tidak ada upaya pak harto dalam menghidupkan pnacasila saya yakin Indonesia akan berwujud lain. Ini menunjukkan pak harto sangat memahami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Selain itu juga kehebatas Pancasila juga diakui oleh Paus Yohannes Paulus II sebelum berkunjung ke Indonesia pada 1989, terlebih dahulu beliau mempelajari Pancasila. Sehingga akhirnya Paus Yohannes Paulus II mengakui Pancasila merupakan dasar Negara yang luar biasa. Pak harto pun dalam setiap pidatonya selalu mengatakan Pancasila merupakan dasar Negara bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
Pak harto melihat Pancasila digali oleh Bung Karno sebagai dasar dan ideology yang kuat untuk menyatukan bangsa Indonesia, dan pak harto menaamkannya sebagai perilaku dan pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara. Sayang sekali akhir ini justru presiden amerika serikat Barrack Obama yang menyebutkan kekagumamnya terhadap Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan asas tunggal dari Pancasila. Sementara para pemimpin Indonesia masa kini idak pernah lagi mengucapkan Pancasila. Pancasila sudah di tinggalkan.[7] saat ini pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib untuk membentuk kepribadian warga Negara. Pedoman Pengahayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4) masih diterapkan hanya saja diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang menjadi hal wajib dalam pendidikan. Tidak terlepas dari pemerhatian pendidikan kewarganegaraan juga dikenalkan diperguruan tinggi yang sudah menjadi mata kuliah wajib dengan tujuan untuk menciptakan generasi intelektual muda yang memiliki Kepribadian Warga Negara Dan Bela Negara Yang Kuat. Pendidikan kewarganegaraab diperguruan tinggi memberikan filosofi sehingga para alumni memiliki semangat juang dan kesadaran bela Negara yang tinggi sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegak dan berdiri utuhnya Negara Kesatuan Republic Indonesia.[8]
NOTES
[1] Sumarsono S dkk, Pendidikan Kewaganegaraan (Jakarta 2005), Hlm. 52
[2] Anita Dewi Ambarsari Dkk, Pak Harto The Untold Stories, (Jakarta 2012), Hlm. 332.
[3] Nico Daryanto, Pak Harto The Untold Stories, (Jakarta 2012), Hlm. 332.
[4] Deny J.A, Membaca Isu Politik (Yogyakarta: Lkis, 2006), Hlm. 25.
[5] Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia (Yogyakarta 2004), Hlm. 418.
[6] Dinolefty.Tigblog.Org
[7] Nico Daryanto, Pak Harto kedua tangan itu selalu terbuka, (Jakarta 2012), Hlm. 332.
[8] Sumarsono S dkk, Pendidikan Kewaganegaraan (Jakarta 2005), Hlm. 53
DAFTAR PUSTAKA
Setijo, Padji. 2008. Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Yogyakarta: Grasindo.
Daryanto, Nico. 2012. Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: Kompas Gramedia
Sudirman, Adi dkk. 2004. Sejarah Lengkap Indonesia.Yogyakarta: Ikapi Press
Sumarsono S dkk, 2005. Pendidikan Kewaganegaraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
Anonim. 2010. Rindu pancasila. Jakarta: Buku Kompas
No comments:
Post a Comment