Kamis, 09 Juni 2016

KABINET NATSIR (06 September 1950-20 Maret 1951)


Nurul Mufadhilah / E / S

Kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara republik Indonesia serikat adalah kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 september 1950 sampai tanggal 20 maret 1951. Kabinet kualisi dimana partai nasional Indonesia (PNI) sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Pada masa kabinet ini, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan buntu.
1.               Pembentukkan Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet yang berkoalisi dengan berintikan partai Masyumi. Akan tetapi PNI tidak mendapat kedudukan dalam kabinet ini, kebanyakan dari kabinet ini adalah orang-orang dari partai Masyumi, walaupun didalam menterinya terdapat orang-orang non partai. Kabinet ini merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk didalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Impian dari Natsir sendiri adalah kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalisme dengan koalisi dari berbegai partai. Namun hal
ini tidak dapat terlaksanakan karena adanaya perebutan kursi didalam susunan menteri didalam kabinet antana PNI dan Masyumi. Sehingga terjadi ketidak senangan dari pihak PNI sehingga adanya kesulitan untuk mengajak PNI masuk kedalam kabinetnya. Dalam hal ini Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dibanding partai lainnya. Namun PNI tidak setuju dengan hal tersebut karena baginya semua partai juga berhak atas kedudukan didalam pemerintah. Tuntutan dari pihak PNI yaitu agar orang-orang yang menduduki jabatan sebagai menteri dalam Negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Dalam hasil dari perundingan PNI bersedia melepas menteri luar Negeri diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk partai lain. Namun keinginan PNI untuk mendapat kursi jabatan dalam Negeri harus pupus setelah ditentukkan menteri dalam Negeri harus diserahkan kepada partai Masyumi. Hal ini dianggap dari pihak PNI tidak adil, karna perdana menteri sendiri sudah dipegang oleh partai Masyumi.
Selain mendapat kecaman dari pihak partai lain, kabinet Natsir juga mendapat kencaman dari partai sendiri yaitu Masyumi. Kencaman itu ditujukan untuk keputusan konggres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai untuk menjadi menteri. Sebenarnya maksud dari isi konggres ini  adalah adanya pengkonsolodasi partai, namun diubah oleh Dewan Partai di Bogor tanggal 3 sampai 6 Juni 1950 bahwa sistem federal tidak dapat dipertahankan lagi. Supaya keputusan konggres ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir dinonaktifkan dari ketua umum partai Masyumi.dan digantikan oleh Jusuf Wibisono.

2.               Pelaksanaan Kabinet Natsir

Kebijakan luar negeri dari kabinet Natsir ini adalah bebas dan netral, walaupun dalam kenyataanya masih bisa dibilang condong ke negara-negara Barat. Pada bulan September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Pemerintahan Natsir mengalami keuntungan ekonomi yang terjadi karena perang Korea,yaitu naiknya harga komoditi. Hal ini membuat adanya pendapat tentang ekspor dan bea ekspor dari para politisi yang berkuasa dipemerintahan. Namun menteri perekonomian pada saat itu yaitu Syaffrudin Prawinegara menolak menggunakan hal-hal semacam itu untuk mendapatkan keuntungan. Kabinet Natsir lebih berkonsentrasi pada pemulihan kembali perekonomian dan pemuliahan keamanan negara.
Kabinet Natsir sering disebut dengan Kabinet "dagang sapi" dengan sifat tawar menawar. Dalam hal ini yang dimaksud politik "dagang sapi" ini mencari yang ideal dalam membentuk kabinet koalisi. Natsir mendapat kesulitan dari partai-partai yang mempunyai wakil didalam kabinetnya karena ada pula kencaman dari dalam parlemen terhadap kabinet. Diantara beberapa tuntutan dari partai itu sendiri seperti diadakannya tindak lanjut terhadap kabinet dan bahkan ada yang meminta untuk membubahkan kabinet Natsir ini. Sifat tawar-menawar dari pembentukan kabinet Natsir ini hanya akan memperpanjang waktu dan memperlambat pembentukan kabinet. Sehingga terkadang banyak parti yang belum siap dengan calon menterinya. Selain itu pemilihan menteri juga didasarkan pada sifat suka tidak suka yang lebih bersifat keindividualan. Sehinggal hal ini membuat banyak diantara menteri yang menjadi menteri dulu baru memperdalam bidang yang bersangkutan yang diberikan kepada menteri ini.
Sukiman berpendapat terhadap kabinet Natsir merupakan zaken kabinet, karena bukan kabinet yang terdiri dari berbagai partai politik. Sehingga membuat sifat koalisi yang diminta oleh Presiden dalam kabinet tidak terlaksana dengan baik, dan sistem koalisi juga tidak dapat dipertahankan. Adanya campur tangan Presiden dan Tentara dalam kabinet Natsir. Walaupun peran Presiden tidak terlalu menonjol, namun beliau sering melakukan pembicaraan dengan waki-wakil partai didalam forum. Sedangkan keikut sertaan tentara dalam kabinet ini, seperti tuntutan dari tentara yang menginginkan adanya pergantian menteri pertahanan yang diganti oleh otrang nonpartai. Sehingga Natsir tidak mampu untuk menolak masalah itu. Permasalahan yang sangat penting didalam kabinet Natsir yaitu tentang Irian Barat. Perundingan yang dilakuakan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 4 Desember 1950 tidak berjalan dengan baik. Dan hal ini membuat opsi tidak percaya dari pihak lain. Krisis ditambah lagi ketika Hadikusumo dari partai PNI sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis.


a.       Progam-progam kerja dari Kabinet Natsir ialah :
1.       mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
2.       mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
3.       menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
4.       menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
5.       memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
6.       mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
7.       membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat
8.       Penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit
9.       Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)
10.    Pembentukan DPRD

b.      Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir :
1.          Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
2.          Indonesia masuk PBB
3.          Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

c.       Kendala/ Masalah yang dihadapi      :
1.          Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
2.          Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
3.          Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
4.          Seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

3.      Penyebab Runtuhnya Kabinet Natsir

Penyebab jatuhnya kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet natsir didimisioner sejak 21 Maret 1951 dan mengundurkan diri setelah DPR menerima mosi S. Hadikusumo tentang pencabutan PP Nomor 39/1950 tentang pembekuan DPRD. Menteri Asaat ( Menteri Dalam Negeri) tidak menyetujui mosi tersebut dan kabinet sependapat dengan Asaat, maka kemudian mengundurkan diri. Kabinet Natsir mengundurkan diri karena tidak mau menerima mosi DPR, walaupun Kabinet belum di jatuhi Mosi Tidak Percaya dari DPR ini menjadi sifat dari Kabinet-kabinet pada masa UUDS 1950, walaupun sistem yang dianut oleh UUDS 1950 adalah perlementer, dimana parlemen dapat menggulingkan Kabinet, tetapi sepanjang 1950-1959 kabinet tidak hanya mosi tidak percaya, tetapi suara-suara luar kabinet sudah menyebabkan Kabinet mengundurkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

1)      M. Dzulfikriddin. 2011. Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: Mizan.
2)      Shalfiyanti, dkk. 1996. Terminologi Sejarah. Jakarta : cv. Defit Prima Karya.
3)      Yustisia, dkk. 2015. UUD 1945 Kabinet Kerja Reshuffle. Jakarta: Visimedia.

1 komentar:

  1. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini HANDAYANI seorang TKW dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar IBU DARNA yg dari singapur tentan AKI SYHE MAULANA yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya saya juga mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dr hasil ritual/ghaib dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus dan menang RM.230.000 Ringgit ,kini saya kembali indon membeli rumah dan kereta walaupun sy Cuma pembantu rumah tanggah di selangor malaysia , sy sangat berterimakasih kepada AKI SYHE MAULANA dan tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI MAULANA saya juga sudah bisa sesukses ini. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, ini adalah kisah nyata dari seorang TKW, Untuk yg punya mustika bisa juga di kerjakan narik uang karna AKI MAULANA adalah guru spiritual terkenal di indonesia. jika anda ingin seperti saya silahkan kunjungi situs/website AKI MAULANA ~>KLIK DISINI<~  yg punya rum terimakasih atas tumpangannya.

    BalasHapus