Periode demoraksi terpimpin

Ojak Pasu Parulian Simamora/ SI5

a.     Kembali ke undang-undang dasar 1945

Menurut Undang Udang dasar (UUDS) 1950,Ir soekarno adalah prsiden/kepala negara Konstitusional. Akan tetapi ia menganggap dirinya juga pemimpin rakyat dan dia tak mau hanya dijadikan simbol belaka serta dia mengatakan bahwa dia bukan presiden ala amerika atau ala perancis tetapi menjadi presiden indonesia yang murni dan pemimpin yang memimpin rakyat.

Dengan demikian Pribadi sukarno pada dirinya sendiri berkembang menjadi sebuah kekuatan politik yang setingkat dengan partai-partai dan merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan politik indonesia sejak akhir tahun 50-an.

Pada tanggal 10 november 1956 konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD republik indonesia tanpa adanya pembatasan masa kerja, ketika itu situasi dalam negri goncang, daerah-daerah mulai bergolak dan mulai tahun 1956 berdirilah dewan banteng, dewan gajah, dewan garuda, dewan manguni, dewan lambung mangkurat dan kemudian menjadi pemerintahan revolusioner republik indonesia dan perjuangan rakyat sementara (PPRI/Permesta) dan akhirnya menjadi republik persatuan indonesia (RPI).

Ketidaksabaran rakyat semakin meningkat dan keinginan untukk diambilnya tindakan drastis guna mengatasi kemacetan nasionalyang semakin memuncak. Pada tanggal 22 april 1959 presiden sukarno berpidato lagi di muka sidang konstituante dan atas nama pemerintah menganjurkan agar supaya dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan saja UUD 1945, menjadi UUD negara republik indonesia yang tetap.

b. kekuatan-kekuatan politik dalam konstelasi demokrasi terpimpin

pada umumnya partai politik (parpol) dan organisasi massa (orma) mendukung dekrit presiden 5 juli 1959 maupun penpres No.7 tahun 1959 yang mengatur tentang dapat atau tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dalam negara Repuplik Indonesia. Sehubungan dengan penpres No.7 tahun 1959 itu, maka masyumi dan PSI terkena dan kemudian dibubarkan

pada pertengahan tahun 1960 telah sselesai disusun lembaga tertinggi negara baik yang disebutkan dalam UUD maupun tidak, misalnya DPA< DPR_GR,  MPR(S), Depernas, Front nasional, dll. Semua keanggotaan lembaga-lembaga tersebut disusun dengan komposisi gotong-royong yang menurut bung karno adalah merupakan adalah pengejawantahan dari demokrasi terpimpin. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak banyak berbuat berhubungan ddengan pembatasan tugas yang diberikan oleh presiden sukarno . mereka menetapkan apa yang diajukan dan diinginkan olehpresiden/kepala pemerintahan.

Adapun PKI sudah sejak semula mendukung konsepsi presiden dengan perhitungan bahwa dengan mendukung konsepsi tersebut PKI akan dapat menuju ke realisasi Nasakom ( nasakomisasi, kabinet gotongroyong dll). Dengan menggarapnya secara sistimatis,ditimbulkan keyakinan pada diri presiden sukarno, bahwa tanpa PKI, ia akan menjadi lemah terhadap TNI. Konspirasi Nasakom  (Nasional-agama-komunis) pada hakkatnya yang berarti mengikutsertkan dan memasukkan komunisme kedalam pelaksanaan pancasila.padahal komunisme didasarkan atas dialektis-materialisme, jadi anti ketuhan, lagi pula komunisme menganung perjuangan klas,yang asing bagi pancasila.

Landasan dari semua gerakan PKI adalah manipol yang menyatakan, bahwa rakyat Indonesia sedang menyelesaikan revolusinya yang berarti revolusi indonesia belum selesai. Adanya saran RRC kepada presiden sukarno agar dibentuk angkatan laut ke-5 disamping Angkatan Darat, angkatan laut, angkatan udara dan polisi dengan tujuan memberikan kekuatan  bersenjata kepada PKI yang terdiri dari sukarelawan dwikora yang sudah dikerahkan, juga menemui kegagalan. Pada akhirnya PKI melakukan kampanye untuk pembentukan kabinet  Nasakom yang baru mencapai hasil sedikit dengan masuknya pemimpin –pemimpin utama PKI sebagai menteri-menteri tanpa portofolio.

C. keadaan  selama Demokrasi Tepimpin

Sejak periode 1960/1961 keadaan neraca perdagangan indonesia belum menampakkan suatu kemajuan, malahan telah menunjukkan perkembangan yang lebih buruk. Indeks biaya hidup menunjukkan perkembangan yang makin menaik : dari tahun 1961 mengalami kenaikan 70% pada tahun 1962 dalam waktu 3 bulan atau kenaikan 225% bila dibandingkan dengan angka indeks 1960.

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka ekspor drive, misalnya sistim bukti ekspor atau BE,SIVA dan peraturan lainnya mengalami kegagalan.pada tanggal 28 maret 1963 presiden telah mengumumkan berlakunya deklarasi ekonomi (Dekon). Dengan adanya deklarasi ekonomi tersebut maka pemerintah yang memegang peranan pemimpin dalam bidang ekonomi. Peraturan pelaksanaan dekon tanggal 26 mei 1963 ternyata telah menimbulkan kesulitan,karena tidak sesuai dengan dekon itu sendiri.

Mengenai strategi dasar ekonomi yang ditempuh pemerintah pada waktu itu,pada tahap pertama berusaha menciptakan susunan ekonomi yang bersigfat demokratis serta bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama sebenanya merupakan persiapan menuju pada ala masyarakat sosialis indonesia, dimana setiap orang akan dijamin hidupnya secara layak.

DPR tidak berfungsi , sehingga pernah pada awal tahun 1965 mengesahkan 50 UU, termasuk manggaran belanja negara. Deferred payment, proyek mecusuar cetak uang kertas tanpa batas , inflasi 600% merupakan ciri-ciri ekonomi terpimpin.

D. politik luar negri selama demokrasi tepimpin

Politik luar negri poros-porsan bertentangan dengan prinsip politik bebas dan aktif. Adanya konfrontasi dengan malaysia tidak membawa keuntungan bagi indonesia dan hubungan internasional, sehingga indonesia makin diasingkan dari pergaulan internasional. Pada waktu itu PKI telah berhasil membelokkan politik luar negri indonesia keaah blok komunis, sehingga tercipta jakarta-Peking. Karena itu kita makin terikat pada RRC.

Dalam bidang sosial budaya kelihata kegigihan PKI mempengaruhi sosial-budaya dengan ciri-ciri budaya asing komunis. Buku-buku, majalah-majalah, serta film-film yang berbau barat dikatak merusak jiwa masyarakat dan dilarang. Hubungan diplomatik dengan kerajaan belanda sejak tanggal 17 agstus 1960 diputuskan secara sepihak oleh indonesia. Hal ini terjadi setelah perjuangan diplomasi dengan belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan.

E. pembebasan irian jaya

Salah satu program kabinet kerja ialah pembebasan irian jaya yang telah lama merupakan masalah nasional. Persetujuan konfrensi meja bundar (KMB), pasal 1 mengenai "penyerahan" kedaulatan atas indonesia berbunyi  : kerjaan belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia pada republic Indonesia serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dank arena itu mengakui republic Indonesia serikat Negara yang berdaulat. Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah, yaitu pernyerahan kekuasaan oleh belanda atas irian jaya kepda Indonesia. Oleh karena itu untuk masalah terebut kemudian tercapai suatu kompromi, yakni bahwa dalam waktu 1 tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada republic Indonesia serikat, masalah status irian jaya akan diselesaikan dengan jalan perundiangan antara republic Indonesia serikat dengan kerajaan belanda

F. konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB

Dalam periode ini Indonesia menentang pembentukian Malaysia karena sebagai akibat pengaruh PKI presiden sukarno menganggap bahwa Malaysia  proyek neo-kolonialisme inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Karena itu Malaysia harus dicegah berdirinya dan setelah tetap dipaksakan berdirinya, harus dihancurkan

Untuk melaksanakan niat itu dilancarkan konfontasi bersenjata yang diklakukan oleh sukarelawan yang sebagian diambil dari ABRI dan masyarakat luas. Berlandaskan dwi komando rakyat (Dwikora) yakni :

1.perhebat ketahanan revolusi Indonesia

2.bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, singapura, sabah, serawak, brunai, untuk membubarkan Negara boneka Malaysia.

G. gerakan 30 september / PKI

Momentum yang diperoleh PKI selama jaman demokrasi terpimpin mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1965. Dalam suatu aliansi presiden sukarno mereka telah membagi kekuatan politik di indonesia atas kawan dan lawan, yang kawan di rangkul dan yang lawan di singkirkan. Yang masih ragu ragu digarap menjadi kawan.

Sesuai dengan doktrinnya, setiap partai komunis, dimanapun di dunia, bertujuan untuk merebut kekuasaan Negara dan menyingkirkan kekuatan kekuatan politik lainnya dalam rangka menegakkan diktatur proletar dan dilaksanakan oleh partai. Usaha merebut kekuasaan Negara selalu di lakukan dengan kekerasan, dengan kudeta atau dengan menggunakan kekuatan tentara komunis seperti di eropa timur maupu di cina dan asia timur. Di Indonesia PKI telah merebut kekuasaan Negara dengan pemberontakan madiun yang dimulai pada tanggal 18 september 1948.

Pada tanggal 1 oktober sebelum subuh, gerakan 30 september (G 30 S PKI) beraksi. Letnan jenderal A.Yani, Menteri Panglima TNI-AD, seorang pahlawan gerilya yang terkenal dalam perang kemerdekaan dan panglima operasi yang dalam waktu beberapa hari berhasil menduduki daerah pusat daerah PRRI di sumatera barat, ditembak mati dirumahnya oleh geromolan penculik G 30 S/PKI dan kemudian dibawa kelubang buaya tempat pembunuhan yang sudah mereka sediakan dan berikut adalah daftar korban  PKI

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)

Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)

Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Daftar pustaka

Kartodirjo surtono,et.al,1975 "sejarah nasional  Indonesia VI".jakarta :departemen pendidikan dan kebudayaan Indonesia