KABINET NATSIR (06 September 1950-20 Maret 1951)

Nurul Mufadhilah 

 

Kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara republik Indonesia serikat adalah kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 september 1950 sampai tanggal 20 maret 1951. Kabinet kualisi dimana partai nasional Indonesia (PNI) sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Pada masa kabinet ini, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan buntu.

MANIFESTO POLITIK

OKTAVIA SESMITA/ 14A/ SI IV

Latar Belakang

Krisis berbangsa yang multidimensi telah meningkatkan ancaman dan terjadinya bencana lingkungan hidup serta langgengnya bahkan bertambah parahnya kemiskinan rakyat. Situasi ini merupakan akibat bekerjanya elit politik dan ekonomi atau kalangan oligarki politik (sistim politik yang dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja) yang korup. Bangsa ini sekaligus diperlakukan sebagai kuda tunggangan kekuatan ekonomi politik asing yang merampas kedaulatan negara dan rakyat. Rangkaian krisis ini telah mengarah kepada ancaman terhadap hak hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat atau mengarah kepada krisis keselamatan rakyat.

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin ( Dekrit Presiden 5 Juli 1959 )

Yedija Yosafat Tarigan / SI V 

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya  demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri.

Kabinet Wilopo ( April 1952- Juni 1953 )

SRI OKTAVIANI / SIV

A.    Sekilas tentang Wilopo

Wilopo menjadi menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada kabinet WILOPO, beliau lahir di Purworejo tanggal 21 oktober 1908. Masa jabatannya yaitu 03 April 1952 – 29 April 1952. Beliau adalah pemimpin Kabinet atas namanya sendiri, yaitu Kabinet Wilopo. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada tahun 1952 hingga 1953. Beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri selama 25 Hari dalam periode kabinetnya, baru kemudian digantikan oleh Moekarto Notowidigdo. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri RI dengan periode tersingkat dalam sejarah Menteri Luar Negeri RI.

Menilik Kembali Tragedi 40 Tahun Tritura Hingga Sekarang.

Windari/S/B

Tri Tuntutan Rakyat atau biasa disingkat Tritura adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil keputusan. Keadaan Negara Indonesia sudah sangat parah, baik deri segi ekonomi ataupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan Bakar Minyak(BBM). Oleh karenanya, pada 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Sejak gagalnya kudeta G 30 S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G 30 S/PKI.[1]  

PERKEMBANGAN EKONOMI PADA PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Marlogam Purba/ SI V

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri.

LATAR BELAKANG DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

                                                            MAMAN KURNIAWAN / SI V

Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulaibersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

PEMILU 1955 EKSPERIMEN DEMOKRASI PARLEMENTER

DHEVA EKA PUTRA 

 

Sistem Kepartaian di Indonesia

Giovanni Sartori (1976), dalam bukunya Parties and Party System : A Frame Work for Analysis, mengajukan tesis, sistem kepartaian sejajar dengan perkembangan masyarakat dari tradisional ke modern. Dua kendala utama dijadikan acuan yang dapat menggerakkan evolusi sistem kepartaian itu, yakni kuatnya peran ideologi dan heterogenitas kelompok masyarakat. Secara alamiah masyarakat akan bergerak dalam dimensi linier dari sistem kepartaian, automized, polarized plurarism, moderate plurarism, two party, predominant party, hegemonic party, akhirnya single party. Sementara Mouris Duverger, membagi dalam bentuk numeric, seperti sistem multipartai, sistem dwipartai, dan sistem partai tunggal [1].

FAKTOR PENYEBAB INDONESIA KELUAR DARI PBB

DEVI ANGGRAEINI / SI V

            Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang secara resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945, melalui ratifikasi piagam 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Organisasi internasional PBB didirikan sebagai organisasi internasional yang berwujud perserikatan negara-negara di dunia yang dianggap sebagai organisasi yang menggantikan posisi organisasi sebelumnya yakni Liga Bangsa Bangsa (LBB). LBB dianggap telah gagal sebagai organisasi internasional dalam mencegah terjadinya Perang Dunia kedua, sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya Perang Dunia ketiga yang tentu saja tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat negara di dunia ini kemudian dibentuklah organisasi PBB tersebut.

KELUARNYA INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA PBB

ANISA MUTIARA PRIYADI/ SI V

            Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang secara resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945, melalui ratifikasi piagam 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Organisasi internasional PBB didirikan sebagai organisasi internasional yang berwujud perserikatan negara-negara di dunia yang dianggap sebagai organisasi yang menggantikan posisi organisasi sebelumnya yakni Liga Bangsa Bangsa (LBB). LBB dianggap telah gagal sebagai organisasi internasional dalam mencegah terjadinya Perang Dunia kedua, sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya Perang Dunia ketiga yang tentu saja tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat negara di dunia ini kemudian dibentuklah organisasi PBB tersebut.

BERKEMBANGNYA PEMIKIRAN LIBERALISME DAN KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA SAAT DEMOKRASI LIBERAL

Febby Indri R/ SI V

 

Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Liberalisme menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, aliran dengan nama "liberal" mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang.

Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari Zaman Kesedaran Barat dan kini mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Liberalisme menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal seperti seperti hak-hak raja yang diberikan

SUPERSEMAR DAN PENGKHIANATAN SUHARTO DAN TNI AD

Nomi Destari Sitorus/S/A

A.    Super Semar Mencelakakan Bangsa dan Negara

Angkatan Darat dengan dukungan berbagai golongan reaksioner dalam negeri dan luar negeri telah menjadikan Surat Perintah Sebelas Maret sebagai puncak pembangkangan, pemboikotan dan pengkhianatan terhadap presiden Sukarno. Pembangkangan, pemboikotan dan pengkhianatan terhadap presiden Sukarno ini didahului dengan pembunuhan besar-besaran terhadap 3 juta anggota dan simpatisan PKI, dan penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 2 juta orang tidak bersalah apa-apa, serta penyebaran terror di seluruh

PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Pahma Herawati/S/A

            Pada tahun 1950-1966 terjadi dua macam demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin[1].Masing-masing demokrasi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda.

            Sejak tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Periode ini berlangsung mulai dari 18 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada awalnya, sebelum republik indonesia

Munculnya Sistem Politik Pada Demokrasi Terpimpin

AINI MUALLIPA / A/S1/5

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tesebut.Di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama pernah menggunakan model pemerintahan Demokrasi Parlementer. Akan tetapi, Demokrasi Parlementer  ini gagal dalammengatasi permasalahan yang dihadapi pada masa awala kemerdekaan, maka Orde Lama kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin. Sistem ini diterapakan pada masa kedua jabatan Soekarno pada tahun 1959 sampai 1966.

Terjadinya Gerakan 30 September dan Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret

NINIK SUGIARTI/S/A

A.                Terjadinya Gerakan 30 September

Prinsip Nasakom yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin, memberi kesempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Usaha PKI itu juga didukung oleh kondisi ekonomi nasional yang makin memprihatinkan dan kondisi sosial serta politik yang penuh gejolak pada awal tahun 1960-an. PKI bersama presiden dan Angkatan Darat kemudian menjadi kekuatan penting dibandingkan kekuatan lain dalam kehidupan politik nasional Indonesia pada saat itu.

PERTEMPURAN PASCA KEMERDEKAAN DI PADANG DAN SEKITARNYA

JUHERI SEPTIAWAN /A/SI/5

Sumatera Barat adalah salah satu dari sedikit daerah administratif setingkat provinsi di Indonesia yang teritorialnya hampir identik dengan sebuah daerah budaya. Daerah budaya yang di maksud adalah Minangkabau. Kesamaan ini tidak hanya terlihat sejak provinsi itu di bentuk secara yuridis tahun 1957, tetapi juga telah terwujud jauh hari dari sebelumnya. Setidaknya, gejala kesamaan itu telah muncul sejak cikal bakal daerah administratif Sumatera Barat terbentuk dan itu terjadi di zaman pemerintahan Belanda. Sebuah

Pemerintahan Parlementer Terpimpin

Apriandi Arifwan/S/A

Pemilu pertama kali pada tanggal 15 desember 1955, berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante (Dewan Penyusun UUD). Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956 dengan tugas terutama merumuskan UUD yang Baru sebagai peganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 november 1956 Konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaannya dari presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa ada pembatasan waktu. Namun, ketika itu situasi dalam negeri goncang karena adanya pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI (pemerintah

PERISTIWA G30S/PKI DAN SUPERSEMAR

Pahma Herawati/S/A

            Peistiwa Gerakan 30 September 1965/PKI yang kemudian dikenal dengan sebutan G30S/PKI merupakan salah satu dari sekian banyak catatan hitam dalam lembaran sejarah Indonesia. Peristiwa kudeta yang diwarnai dengan kekerasan berdarah ini membawa dampak yang sangat besar bagi perjalanan sejarah bangsa indonesia.

Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Ibrahim Gani /SI V/A

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tesebut. Di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama pernah menggunakan model pemerintahan Demokrasi Parlementer. Akan tetapi, Demokrasi Parlementer  ini gagal dalammengatasi permasalahan yang dihadapi pada masa awala kemerdekaan, maka Orde Lama kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin. Sistem ini diterapakan pada masa kedua jabatan Soekarno pada tahun 1959 sampai 1966.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP ( 12 AGUSTUS 1955-3 MARET 1956 )

DAHRIAL HAMIDI / SI V/ A

            Kabinet Ali - Arifin jatuh akibat dari pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat sebagai KSAD menggantikan Jenderal Bambang Sugeng dengan pangkat Jenderal Mayor, yang diboikot Kolonel Zulkifli Lubis wakil KSAD yang merasa lebih berhak menduduki KSAD tersebut dari Bambang Utoyo yang juga invalid. Kejadian ini tanggal 27 juni 1955 yang berakibat pelantikan Bambang utoyo gagal, Kolonel Zulkifli Lubis diskorsing sementara, tetapi akhirnya ducabut kembali.