MIMI CITRA SARI/ SI 5
1. Perkembangan Politik dan Pemerintahan Indonesia Pasca 21 mei 1998
A. Masa Pemerintahan Presiden Habibie
· Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Habibie
Ketika situasi politik di dalam negeri sedang mengalami kekacauan dan demostrasi, Presiden soeharto pada saat itu (1998)sedang melakukan lawatan keluar negeri , tepatnya di kairo mesir. Tetapi saat mendapatkan kabar kalau di tanah air semakin tidak terkontrol, presiden kemudian mempersingkat kunjunagannya di mesir. Sesampai di tanah air, aksi demostrasi menuntut presiden mundur bukannya tambah mereda tetapi justru makin makin meningkat. Menghadapi tuntutan tersebut , Presiden suoeharto kemudian melakukan pertemuan dengan sembilan tokoh nasional dan menyatakan akan me-reshuffle karbinet pembangunan VII menjadi karbinet reformasi serta usulan untuk membentuk komite reformasi. Tetapi proses penyusunan karbinet baru mengalami kegagalan karena sejumlah tokoh yang di pilih presiden banyak yang menolak. Sementara aksi demostrasi terus meningkat dan terjadi hampir di semua kota besar di indonesia.
Akibat makin meningkatnya desakan dan unjuk rasa masa,akhirnya pada tanggal 21 mei 1998, presiden soeharto menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden RI. Sesuai ketentuan dalam UUD 1945, presiden meneyerahkan jabatannya kepada wakil presiden, Baharuddin Jusuf Habibie. Proses pengambilan sumpah presiden dilakukan pada saat itu juga di istana merdeka. Proses suksesi itu sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan presiden soeharto dengan orde baru.
· Perkembangan Politik Indonesia
Di bidang politik dan pemerintahan, masa pemerintahan habibie dimulai dengan membentuk formatur kabinet untuk membantu tugas presiden menjalankan pemerintahan.
Program dan Kebijakan Pemerintahan
a. Kebijakan Desentralisasi
Salah satu program penting pemerintahan habibie adalah desentralisasi pemeintahan pada tahun 1999. Dengan di canangkannya desentralisasi pemerintaahan tersebut indonesia telah meletakkan landasan bagi proses kemandirian masyarakat sekaligus menghadapi tantangan untuk mendapatkan hasil seperti diamanatkan pada pembukaan UUD 1945. Desentralisasi membawa tuntutan akan menyerahkan tanggung jawab kewenangan dan pengambilan keputusan pada daerah. Proses desentralisasi masih memerlukan banyak kebaikan untuk merendam dampak negatifnya akibat kurangnya pemahaman akan desentralisasi itu sendiri.
b. Kebijakan yang Berkaitan Dengan Timor Timur
Kejadian penting pada masa pemerintahan habibie adalah keputusannya mengizikan timor timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan perpisahannya wilayah tersebut dari indonesia pada oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer dimata masyarakat sehingga saat inipun masa pemerintahan habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah republik indonesia, karena telah menyebabkan lepasnya wilayah yang merupakan bagian dari kedaulatan RI.
c. Program Pelaksanaan Pemilu
Agenda politik lainnya yang harus dilakukan pemerintahan habibie adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Sesuai dengan rencana,pemilu pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999 dan di ikuti oleh 48 partai politik. Dilihat dari jumlah partai pemilu, pemilu tahun 1999 jelas lebih demokratis di bandingkan pemilu-pemilu masa orba. Dengan demikian proses demokratis sudah tercemin dalam pemilu 1999.
B. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahib
1) Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Abdurrahman Wahib
Berawal dari pemilu tahun 1999. Pada pemilu partai demokrasi indonesia perjunagan(PDI-P) pimpinan megawati soekarno putri berhasil meraih suara terbanyak 35%. Tetapi karena masa jabatan presiden harus di pilih oleh MPR, abdurrahman wahib yang juga pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih sebagai presiden indonesia ke 4. Megawati sendiri kemudian di pilih oleh gusdur sebagai wakil presiden.
2) Perkembangan Politik Indonesia
Kondisi politik indonesia masa pemerintahan abdurrahman wahib di warnai dengan terjadinya beragama konflik kepentinga,baik antara pemerintahan dan parlemen, antara sesama anggota karbinet,antara para menteri dan para birokrat, maupun antara pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Puncak ketegangan politik di pusat adalah ketika terjadinya komflik antara presiden abdurrahman wahib dengan parlemen,terkait dengan pernyataan-pernyataan politik presiden yang dinilai terlalu melecehkan parlemen dan adanya dugaan keterlibatan presiden dalam kasus dana bulog atau "Bulog Gate".
C. Masa PemerintahanPresiden Megawati
1. Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Megawati
Proses pengangkatan megawati sebagai presiden RI memiliki kesamaan dengan naiknya habibie sebagai presiden. Naik nya megawati sebagai presiden ke 5 terjadi setelah abdurrahman wahib menyetakan pengunduran dirinya sebagai presiden akibat tekanan dan demostrasi yang di lakukan oleh rakyat. Melalui mekanisme sidang istimewa MPR 23 juli 2001, megawati dinyatakan sebagai presiden RI ke 5 indonesia. Sementara itu melalui mekanisme pemilihan di MPR, Hamzah Haz yang juga ketua umum PPP terpilih lah sebagai wakil presiden RI mendapingi megawati soekarno putri. Hamzah Haz terpilih setelah dalam votting di MPR/DPR berhasil mengalahkan ir. Akbar tanjung yang waktu itu menjabat sebagai ketua partai golkar.
2. Perkembangan Politik Indonesia
Megawati menamakan kabinet dengan kabinet gotong royong . kabinet ini di lantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.
Ø Program dan Kebijakan Pemerintahan
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahankepada indonesia karena merupakan putri presiden pertama soekarno. Meski ekonomi indonesia mengalami banyak perbaikan,seperti nilai tukar rupiah yang lebih stabil, namun indonesia pada masa pemrintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Ø Program Pelaksanaan Pemilu 2004
Jika sebelumnya pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme MPR/DPR maka sejak 2004 mekanismenya kemudian mengalami perubahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada 2004 indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung. Pemilihan umum secara indonesia tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung.
D. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
1. Latar Belakang Terbentunknya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Partai demokrat yang sebelumnya kurang di kenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya jendral purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dianggap memiliki karisma dan menjanjikan perubahan kepada indonesia. Karisma yudhoyono berhasil menarik hati dan simpati mayoritas pemilih dan akhirnya mengantarkannya sebagai pemenang pemilu presiden 2004.
Pelantikan presiden dan wakil presiden baru indonesia dilakukan oleh MPR pada tanggal 20 oktober 2004. Acara pelantikan itu dihadiri pemimpin-pemimpin negara sahabat, yaitu perdana mentri australia john howard,pedana menteri singapura lee hasien loong,perdana menteri malaysia abdullah ahmad badwi,perdana menteri timor timur mari alkatiri,dan sultam brunai darusllam hasanl bolkiah srta beberapa utusan dari negara lain.
2. Perkembangan Politik Indonesia
a. Maslah Keamanan Dalam Negeri
Ø Penyelesaian Masalah Aceh
Setelah berada dalam komflik yang berkepanjangan, akhirnya melalui serangkaian proses perundingan yang panjang, pemerintahan mencapai kesepakatan damai dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada 15 agustus 2005 di helsinki. Terlepas dari reaksi negatif yang sempat muncul. Penyelesaian undang-undang pemeritahan aceh pada bulan agustus 2006 menjadi bukti pelaksanaan kesepahaman damai yang di tanda tangani di helsiki.
Ø Konflik Poso
Permasalahan keamanan di tingkat lokal lainya adalah konflik di poso. Latar belakang terjadinya konflik poso sangat beragam, mulai dari isu SARA (suku,agama,ras dan antar kelompok), kesenjangan dalam politik dan pemerintahan,sosial-ekonomi,dari konflik ini sangat besar.
Ø Isu Terorisme
Terkait dengan pemasalahan keamanan dalam negeri meskipun beberapa pelaku utama dan pelaku pendukung terorisme di indonesia berhasil di tangkap seperti Dr.azahari dan Nordin M. Top tetapi dalam perkembanganya dpemerintahan masih terus di sibukkan denga munculnya pelaku-pelaku terorisme baru yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia,bahkan juga di luar negeri.
b. Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Negeri
Dalam hal pelaksanaan pemerintahan dalam negeri,pemerintahan yudhoyono-kalla mencatat prestasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Sejak bulan juni 2005 hingga februari 2007 tercatat telah ada 15 provinsi, 185 kabupaten dan 100 kota telah menyelenggarakan pilkada.
c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Berkaitan dengan pusat-daerah pemerintahan di akhir tahun 2006 pernah mengeluarkan kebijakan yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat . kebijakan itu adalah soal tunjangan dana komunikasi intensif dan dana operasional yang di berikan kepada anggota DPRD di seluruh indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
· Buku Sejarah SMA kelas XII Penerbit Amara
· Badrika, I Wayan.2006. Sejarah untuk SMA kelas XII, Jakarta:Erlangga.
No comments:
Post a Comment