Sejarah Sistem Politik di Kanada


Kiki Amalia/PIS

Konfederasi Kanada adalah proses penyatuan propinsi, koloni dan teritori "British North America" ke dalam sebuah 'Federal Dominion of Canada' pada tanggal 1 Juli 1867. Walaupun sering dikatakan sebagai konfederasi Kanada, tetapi Kanada sebenarnya adalah negara Federal dan bukan Konfederasi seperti yang biasanya dimaksud. Dalam konteks Kanada,  konfederasi hanya dimaksudkan sebagai proses politikyang menyatukan koloni dan teritori lain. Pada bulan Januari 1867, perudingan British North America Act, menyetujui nama negara mereka adalah Kanada, dan Kanada Timur dinamakan Quebec sedangkan Kanada Barat dinamakan Ontario. Setelah bentuk negara 'kerajaan' dan 'Konfederasi' ditolak, akhirnya disepakati untuk menggunakan 'Dominion' sebagai bentuk negara. Dominion adalah julukan pertama kali digunakan terhadap sebuah negara. Bentuk negara seperti ini dipilih untuk menunjukan status Kanada sebagai koloni Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri. Sehingga walaupun jarang digunakan, nama lengkap negara Kanada yang sebenarnya adalah "The Dominion of Canada".
'The Dominion of Canada' adalah negara Federal yang paling terdesentralisasi di dunia. Di Kanada, propinsi bersifat semi berdaulat yang berada langsung di bawah kerajaan (The Crown) sehingga kerajaan terbagi kedalam 11 yurisdiksi, 1 federal, dan 10 propinsi. Hubungan antara pemerintah Federal dengan propinsi menjadi isu politik yang berkepanjangan di Kanada. Setiap propinsi memperebutkan alokasi dana pemerintah Federal untuk propinsi, propinsi yang kaya mengeluh karena membayar terlalu banyak sedangkan propinsi yang miskin mengeluh karena dana dari pemerintah Federal yang terlalu kecil.
Pada kenyataannya, sejak tahun 1960 pendapatan pajak untuk pemerintah Federal terus menurun, dari 65% pada tahun 1960 menjadi 39,2% pada tahun 2006. Kanada menempati urutan ke-15 dari seluruh Negara anggota OECD dan urutan ke-34 dari 50 negara maju di dunia, sebagai Negara yang paling sedikit menerima pendapatan pajak dari daerah kepada pemerintah Federal. Tidak hanya soal pembagian pendapatan, setiap propinsi dan teritori juga lebih mendahulukan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan Negara. Misalnya, propinsi di bagin barat Kanada ingin mengontrol sumber daya alamnya, wilayah tengah Kanada ingin mempertahankan industrinya, propinsi Quuebec ingin menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasanya yang berbeda, sedangkan propinsi di Atlantik berusaha untuk tidak kehilangan pengaruh dibandingkan dengana propinsi lainnya.
Pemerintah Federal yang lemah dimana propinsi dan teritori memiliki pendapatan pajak yang sangat besar dan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan Federal pada gilirannya membuat pemerintah Federal tidak dapat berfungsi dengan baik. Jeffrey Simpson, menyebut fenomena di Kanada ini sebagai "open federalism" yaitu visi dimana tidak ada satupun tujuan nasional yang dapat dilakukan tanpa persetujuan propinsi dan teritori atau akan dapat veto. Sedemikian terdesentralisasinya Negara Kanada, sehingga orang-orang Kanada sendiri menganggap Kanada seperti sebuah Negara tanpa pemerintah.
Kanada memiliki 10 propinsi: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, dan 3 teritori: Northwest Territories, Nunavut dan Yukon. Undang-undang sipil tersendiri yang dinamakan 'The Civil Code of Quebec' berdasarkan 'Custom of Paris'.
Pada tahun 2006, The economict memberikan peringkat ke-3 negara paling demokratik di dunia kepada Kanada di dalam 'Democracy index'. Kanada memiliki tradisi demokrasi yang kuat peninggalan koloni dan pemerintah Federal parlementer. Struktur pemerintah Kanada berasal dari parlemen Inggris, tetapi model Federaldan pembagian kekuasaan berasal dari proses politik di Kanada sendiri. Melalui Balfour Declaration 1926, Inggris memberikan otonomi penuh kepada Kanada untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Sistem Federal Parlementer di Kanada terdiri dari 3 bagian yaitu kerajaan, senat dan 'The House of Commons'. Senat yang merupakan perwakilan dari daerah memiliki 105 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas saran dari Perdana Menteri sampai mereka mencapai usia pension. Anggota senat berasal dari perwakilan propinsi Ontario, Quebec dan wilayah Maritim. Jumlah anggota senat adalah hasil kompromi, lobi dan variasi lain, atau bisa dikatakan bahwa jumlah perwakilan daerah di senat tidak mencerminkan jumlah populasi penduduk di propinsi dan teritori.
Pemerintah Kanada terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kerajaan (The Crown) dipimpin oleh Ratu Elizabeth II dan Gubernur Jenderal Kanada, Michaelle Jean. Sedangkan pemimpin pemerintahan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper (sejak 6 Februari 2006) dan 28 orang menteri di kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan disahkan oleh Gubernur Jenderal. Menteri-menteri di cabinet biasanya berasal dari partai politik yang berkuasa di 'The House of Commons'. Kepala Negara yang berasal dari kerajaan bersifat turun-temurun, sedangkan Gubernur Jenderal ditunjuk oleh kerajaan atas saran dari Perdana Menteri untuk periode 5 tahun. Melalui pemilihan legisatif, pemimpin dari partai mayoritas di 'The House of  Commons'  atas petunjuk dari Gubernur Jenderal ditugaskan menjadi Perdana Menteri. 'The House of Commons' yang pada intinya terdiri dari perwakilan pemerintah dan oposisi saat ini memiliki 308 anggota yang dipilih dari setiap distrik dalam sistem pemilihan yang plural. Jumlah kursi di 'The House of Commons' mencerminkan jumah populasi penduduk dan direvisi setiap 5 tahun sekali melalui sensus penduduk.
Pemilihan umum di Kanada hanya memiliki anggota parlemen. Partai politik yang memiliki kursi terbanyak atau mendapat dukungan terbanyak di 'The House of  Commons' dapat membentuk pemerintahan, dan pemimpin partainya menjadi Perdana Menteri. Dengan system pemilu parlemen seperti ini, terbentuknya pemerintahan di Kanada sangat tergantung dari apa yang terjadi di 'The House of Commons'. Ketika salah satu partai politik mendapat mayoritas suara popular dan mayoritas kursi di 'The House of Commons', maka partai tersebut menguasai pemerintahan secara penuh atau disebut 'pemerintahan mayoritas yang sebenarnya'. Tetapi sejak tahun 1921, pemerintahan di Kanada hampir selalu berbentuk mayoritas semu atau minoritas, dan tidak pernah berbentuk koalisi. Pemerintahan mayoritas semu adalah pemerintahan yang dibentuk oleh partai politik yang memiliki mayoritas kursi di 'The House of Commons' tetapi sebenarnya tidak mendapat suara mayoritas popular di masyarakat. Sedangkan pemerintah minoritas dibentuk oleh sebuah partai politik yang walaupun tidak memiliki jumlah kursi mayoritas tetapi mendapat dukungan di 'The House of Commons' dan partai-partai lain.
Dalam kasus pemerintah minoritas, Gubernur Jenderal memilih pemimpin partai terbesar untuk memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Walaupun demikian, untuk mempertahankan pemerintahan minoritas yang stabil, Perdana Menteri dan partai politiknya memerlukan dukungan dari partai politk lainnya di 'The House of Commons'. 'Hung Parliament' semakin sering terjadi karena perubahan dari system 2 partai menjadi system multipartai dimana tidak ada satu partai politikpun yang dapat menguasai mayoritas kursi di 'The House of Commons'. Hadirnya partai baru 'Bloc Quebecois'  diluar 2 partaibesar yang sudah ada yaitu partai Konservatif dan membuat 2 partai besar tersebut sulit untuk mencapai mayoritas di 'The House of Commons'. Akibatnya sejak tahun 1921, 24 dari 26 kali pemilihan umum selalu menghasilkan pemerintah minoritas atau mayoritas semu.
Pada pemilihan umum tahun 2008, dari 19 partai politik di tingkat Federal, hanya 4 partai dan 2 orang dari jalur independen yang mendapat kursi di 'The House of Commons'. Kalmia partai hasil pemilihan umum tanggal 14 Oktober 2008 yang mendapat kursi di 'The House of Commons'.



DAFTAR PUSTAKA :
Sistem Politik di Kanada, PT Mizan Publika
Kebebasan Politik di Kanada, Penulis: Tibor R. Machan Penerbit : Yayasan Obor Indonesia.

No comments:

Post a Comment