TRAGEDI NASIONAL G-30-S/PKI DAN LAHIRNYA SUPERSEMAR

ENALIA/S/A

            Banyak peristiwa dalam sejarah nasional yang tercatat dan merupakan ingatan kolektif bangsa, tetapi tidak begitu banyak dari peristiwa itu yang diperlakukan sebagai simbol atau bagian dari mitos bangsa, karena peristiwa itu dinilai sebagai suatu titik awal dari suatu babak baru bagi bangsa kita. Misalnya peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965. Peristiwa itu telah mengundang banyak polemik sejak tahun 1966, terutama tentang kebenaran, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun dari kalangan yang berpolemik yang berpaling itu, hampir sepakat bahwa peristiwa itu merupakan sebuah tragedi nasional, suatu tragedi yang dapat dikatakan sebagai suatu "keharusan sejarah" untuk memasuki babak baru bagi bangsa Indonesia.

Landasan Politik Luar Negeri Orde Lama

YULIANA NURHAFIZAH/S1 V/B 

Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer, namun sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959 ini maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dari struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dimasa ini belum mampu

Andi Azis Affair (Pemberontakan Andi Azis) di Makassar

Mara Anjani / SIV / A

            Kapten Andi Azis yang bekas ajudan Presiden NIT di Makassar melakukan pemberontakan pada pemerintahan RIS. Pada tanggal 30 Maret 1950, Andi Azis bersama dengan pasukan yang ada di bawah komandonya, sudah menggabungkan diri ke dalam APRIS pada upacara resmi di depan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Ternyata, kurang dari satu minggu setelah penggabungan itu, Andi Azis melakukan pemberontakan. Motifnya adalah menolak masuknya

PERUBAHAN POLITIK INDONESIA PASCA DEKRIT (DEMOKRASI TERPIMPIN)

IRMA LINDA /SI V/A

Lima hari setelah dekrit presiden, kabinet karya dibubarkan dan pada 9 juli 1959 diganti dengan kabinet kerja. Dalam kabinet ini presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri sedangkan ir. Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakilnya dr. Leimena dan dr. Negeri pembebasan irian barat dan melengkapi sandang pangan rakyat

Era Demokrasi Terpimpin merupakan awal dari kediktatoran yang terjadi di Indonesia yaitu pasca

PANDANGAN MATA DUNIA TERHADAP AGRESI MILITER II BELANDA

BENI BOPINDO SI V/A

Serangan pasukan militer gabungan darat,laut dan udara belanda ke djogjakarta dan daerah republik  saat itu, bertumpuh sepenuhnya kepada unsure pendadakan strategis. Bahkan ,agar tidak memancing perhatian Negara-negara lain, serangan militer dengan nama sandi operatie kraai tersebut sengaja dibungkus istilah aksi polisinil. Operasi keamanaan dan ketertiban dalam negeri . selain itu agresi tersebut sengaja dilakukan menjelang hari libur natal, dimana umumnya selalu menjadi liburan panjang akhir tahun ,

PEMBERONTAKAN DI/TII DI JAWA BARAT

Donal Manalu/SNI V/A

Jika memperhatikan dengan seksama, Persoalan Darul Islam (DI) pada hakekatnya adalah persolan politik militer, di timbulkan oleh golangan extrimis Islam yang menginginkan supaya islam di jadikan dasar negara. Benih-benihnya sudah terlihat dalam Komite Pembela Kebenaran Partai Islam Indonesia (PSII). Komite ini lahir sebagai akibat terjadinya perpecahan dalam tubuh PSII pada zaman Hindia-Belanda antara golongan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dengan tokoh-tokoh lainnya. Dalam rapat yang di adakan di

Mengingat Tragedi Pengkhianatan G30S/PKI

DELIMA AFRILIA MANULANG/S/B

Mereka yang pernah merasakan hidup di masa Orde Baru (1967-98) pasti ingat betul dengan pengalaman menonton film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI. Film karya Arifin C. Noer yang diproduksi tahun 1984 ini oleh negara dijadikan film yang wajib ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai realisasinya, film tersebut kemudian ditayangkan oleh TVRI pada setiap tanggap 30 September waktu tengah malam tiap tahunnya bertepatan dengan waktu dimana peristiwa G30S terjadi.

PERGOLAKAN DI DAERAH-DAERAH UNTUK MENENTANG PEMERINTAH NKRI

OLEH : ANISA FIRDA RAHMA / SI V

            Pada akhir tahun 1956 dan awal tahun 1957 di beberapa daerah di sumatera dan di Sulawesi muncul gerakan-gerakan menentang pemerintah pusat disebabkan oleh kecilnya alokasi dana pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Minimnya alokasi itu menyebabkan pembangunan di daerah terhambat. Hal yang sama juga dirasakan oleh pejabat-pejabat militer di daerah yang menyebabkan antara lain mereka tidak mampu membangunasrama yang baik bagi pasukannya. Gerakan di daerah-daerah ini mendapat

Peranan Indonesia Dalam Konferensi Asia-Afrika

DELIMA AFRILIA MANULANG/S/B

A.    Latar Belakang Terbentuknya KAA

Berakhirnya Perang Dunia II membawa pengaruh terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu juga ditandai dengan munculnya 2 kekuatan ideologis, yaitu politik dan militer termasuk pengembangan senjata nuklir. Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah menjalin kerja sama dengan negara

BARET MERAH KNIL (Koninkiljk Nederlandsche Indisch Legher) MENYERGAP MAGOEWO

MUHAMMAD FIKRI MUZAKI /  SI V  / B

Belum puasnya Belanda dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Belanda seakan enggan untuk melepaskan tanah jajahannya ini yang sudah dikuasai ratusan tahun lamanya. Banyak pertikaian dan perundingan yang dilakukan agar bisa menyelesaikan dan mendamaikan kedua pihak. Akan tetapi, perundingan selalu dibumbui oleh pengkianatan dan pelanggaran. Pihak Belanda selalu mencari kambing hitam jika perundingan tersebut tidak menyenangkan hati mereka. Wajar jika Indonesia diobok-

PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN

ULIL ABSIROH/B/S15

Latar Belakang Pemberontakan RMS

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil (mantan jaksa agung NIT) merupakan sebuah gerakan sparatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT melainkan untuk membentuk Negara sendiri terpisah dari RIS. Soumokil awalnya sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz akan tetapi dia dapat melarikan diri ke Maluku. Soumokil juga dapat memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makasar ke

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM AGRESI MILITER BELANDA

IRMA NOVITA DESI /S-A

A.PENGERTIAN AGRESI MILITER BELANDA I

Operatieproduct (bahasa Indonesia: operasi produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Militer ini merupakan bagianAksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati.

SAYUTI MELIK (1908-1989)

KARDI CANDRA /A/SI/V

Sebelum kita bercerita biografi tokoh proklamasi pastilah kita tau betapa jerih payahnya perjunagan mereka untuk mencapai suatu niat yang besar yang mana niat itu telah tercapai dan sampai saat ini kita masih bisa mersakan betapa indahnya niat yang mereka raih itu yaitu kemerdekaan Indonesia yang mana diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 agustus 1945. Baik disini penulis mencatat salah satu tokoh proklamasi yang kita kenal dengan nama Sayuti Melik mengapa penulis ingin menulis biografi Sayuti Melik ini

Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Soekarno untuk Menentang Pembentukan Federasi Malaysia yang Pro-Inggris di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara

Oleh: Merial Ulfa/ B/ SI 5

Pada awal tahun 1960-an Inggris berencana melakukan dekolonisasi atas wilayah jajahannya di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara.Inggris ingin mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia.Inggris  bermaksud untuk merubah Persekuruan Tanah Melayu menjadi Federasi Malaysia.Namun,tidak semua penduduk dikawasan itu setuju bergabung dengan federasi

PEMBERONTAKAN DI/TII JAWA TENGAH DAN ACEH

FITRI VIDIANINGSIH/ S I V/A

Pengantar

Ketika para bapak pendiri Indonesia mempersiapkan perangkat ketatanegaraan yang hendak dibentuk, terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah Dasar Negara RI. Para tokoh muslim menginginkan agar Islam di jadikan dasar Negara, namun tokoh lainnya menginginkan Indonesia menjadi Negara sekuler. Walaupun tidak setuju, para tokoh muslim akhirnya menerima bahwa Islam tidak akan dijadikan agama Negara. Akan tetapi, beberapa tokoh Islam tidak bersedia menerima kesepakatan tersebut. Mereka

Operasi Trikora ( Irian Barat )

Muhammad Nur / B / SI V

Berbicara tentang perjuangan fisik pastilah seluruh nusantara ini pernah melakukan perjuangan fisik melawan para penjajah baik pada masa kerajaan maupun setelah kemerdekaan indonesia itu sendiri. Pada tulisan ini saat akan membahas tentang perjuangan fisik yang di lakukan para pejuang setelah kemerdekaan. Perjuanagan itu di lakukan karena para pejuang kita tidak terima di jajah oleh bangsa asing, karena mendapatkan kemerdekaan indonesia itu sangatlah sulit, para pejuang-pejuang terdahulu banyak

OPERASI-OPERASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT

TIKA NOVITA SARI B / SV

Sejak di proklamasikanya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaa Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka selambat-lamnbatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentag hal ini. Papua menjadi daerah yang diperebutkan antar

Gerakan 30 September Partai komunis Indonesia dan Supersemar

Loly Handriani/S-B

A. Gerakan 30 September Partai komunis Indonesia

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Kebijakan Presiden Setelah Kemerdekaan Indonesia

EGGI MAKHASUCI / SI5

Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat.  Sejak deklarasi kemerdekaan yang digaungkan pada 1945, Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif masyarakat internasional telah ikut berkiprah dalam percaturan politik internasional.Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tanda bahwa Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang merdeka dan lepas dari penjajahan.Sejak merdeka hingga kini, tentu Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Pasang surut yang terjadi tentu juga dipengaruhi oleh keadaan politik internasional saat itu. Penentuan formulasi kebijakan yang tepat tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar tepat mengenai sasaran yang diinginkan, yaitu tercapainya kepentingan nasional.Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Pergantian kepemimpinan mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandakan telah berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia, meski dengan berbagai persoalan yang mengiringinya.

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Agenda politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik, daripada semata-mata mengikuti tekanan lingkungan internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah sebuah negara yang baru merdeka yang belum secara penuh mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di dunia. Sedangkan syarat suatu negara diakui sebagai suatu negara yang berdaulat penuh adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia bahwa negara tersebut adalah sebuah negara baru yang telah merdeka dan berdaulat.

Orientasi kebijakan Indonesia pada saat itu adalah mempertahankan kedaulatan dan membentuk otoritas negara itu sendiri, sambil menata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagai aktor sentral (dalam hal ini berperan sebagai seorang presiden) berusaha memainkan peranannya sebagai seorang nasionalis sejati yang mempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya.

Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" (1948), Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. (Jusuf, 1989, hal. 31) Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan konstelasi politik internasional pada saat itu.

Pada masa Soekarno (1945-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soekarno lebih memilih gaya politik revolusioner (domestik maupun luar negeri).Presiden Soekarno pada masa itu diasosiasikan dengan kelompok negara-negara komunis. Kedekatannya dengan para pemimpin negara komunis menyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya terkesan mendekati garis kiri dan Indonesia dikenal sebagai negara yang bersahabat dengan negara-negara komunis. Soekarno punya agenda politik luas yang mencakup gagasan-gagasan kiri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah membawa Indonesia pada aliran arah kiri dengan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking yang beliau buat. Poros ini kemudian menempatkan Indonesia pada posisi yang aneh di kalangan negara-negara Barat. Puncaknya adalah keluarnya Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Anwar, 2005, hal. 76-77) Namun, Soekarno sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis.

Kedekatan Indonesia dengan negara-negara komunis pada saat itu ternyata mempengaruhi agresivitas politik luar negeri Indonesia. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pola pembentukan kebijakan pelaksanaan politik luar negeri. Faktor pertama, kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih kurang stabil dan diwarnai pertentangan basis pencarian dan pemilihan ideologi negara. Faktor kedua, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat kacau dan terpuruk, di antaranya ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hingga mencapai 600%. Faktor ketiga, pengambilan keputusan pada saat itu bersifat sangat sentral dan sangat terpaku pada sosok kharismatik Soekarno. Soekarno menjadi tokoh andalan Indonesia dalam forum internasional, bahkan karena hal tersebut, Soekarno juga dinobatkan sebagai "Presiden Seumur Hidup" oleh rakyat Indonesia. Sentralisasi peran Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukan pendekata-pendekatan "terpimpin" hingga akhirnya terbentuk Demokrasi Terpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parlementer RIS. Faktor keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur. Kepentingan Indonesia sendiri adalah dalam rangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yang baru merdeka sebagai fondasi bagi nation-building dan state-building. Di sinilah Indonesia menentukan posisinya dalam kerangka Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Meja Bundar, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Irian barat dan Malaysia, dan politik poros-porosan Jakarta-Peking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong Yang.Kepentingan nasional yang paling utama ketika itu tidak lain adalah untuk memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada Agustus 1945. Konferensi dan kebijakan tersebut merupakan wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Namun, ada yang menilai bahwa konferensi dan kebijakan tersebut tidak murni untuk mencari dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik luar negeri Indonesia masih rapuh. Pemimpin-pemimpin Indonesia belum memberikan perhatian besar pada politik luar negeri. Pada waktu kemerdekaan bangsa diproklamirkan, politik luar negeri merupakan suatu wilayah diskursus yang banyak dikenal, yang oleh Rosihan Anwar diistilahkan dengan sebutan "terra incognita". (Wuryandari, 2008, hal. 58)

Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement / NAM). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet).  Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu pada masa ini, konsep politik luar negeri Indonesia cenderung berlawanan dengan konsep hegemoni negara-negara barat dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, khususnya negara-negara besar.

Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pascakemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya.Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Berkaitan dengan penggunaan instrumen politik luar negeri, instrumen politik luar negeri yang dominan digunakan pada masa pemerintahan Soekarno adalah diplomasi. Diplomasi ditempuh untuk memuluskan jalan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia akan kemerdekaannya. Selain itu, diplomasi juga dominan dipilih karena sesuai dengan konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin dicapai tanpa diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional.

Strategi ganda Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya pada masa revolusi di atas pada tingkatan tertentu menunjukkan ambivalensi. Pada satu sisi, pendekatan pertama melalui perjuangan fisik di atas jelas menunjukkan optimisme dan kepercayaan yang tinggi dari Indonesia bahwa Indonesia dengan kemampuannya sendiri bisa melawan kekuatan asing, khususnya dengan Belanda yang secara militer lebih kuat. Pada sisi lain, pendekatan yang juga menekankan pada diplomasi menggunakan bantuan pihak ketiga juga menunjukkan sisi lemah dalam kebijakan luar negeri Indonesia. (Wuryandari, 2008, hal. 75).

DAFTAR PUSTAKA

·  Anwar, D. F. (1998). The Habibie Presidency. Dalam G. Forrester, Post Suharto Indonesia : Removal or Chaous? (hal. 4). Bathurst: Crawford House Publishing.

·  Effendi, T. D. (t.thn.). Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009.

PERJUANGAN PENGEMBALIAN IRIAN BARAT

AINUN SYARIFATUL ALFIAH/PIS

Di tengah kehidupan politik yang masih belum stabil pasca kemerdekaan,hubungan iindonesia dengan belanda kembali tegang. Belanda yang harus mengakhiri penjajahanya di tanah indonesia masih berusaha untuk menancapkan kekuatan kolonialismenya di wilayah paling timur Negara Republik Indonesia. Belanda tetap kokoh mempertahankan Irian Barat atau yang sekarang di sebut papua. Padahal sesuai perundingan KMB, seharusnya dalam jangka waktu setahun pasca kemerdekaan wilayah irian barat harus sudah menjadi wilayah indonesia. Sementara itu, dengan jalan buntu belanda sengaja menjadikan masalah irian barat menjadi berlarut-larut. Sebenernya sejak zaman kerajaan tidore dan majapahit wilayah irian barat telah masuk ke dalam kekuasaan kedua kerajaan tersebut.

1.      Perjuangan  melalui jalur diplomasi

Setahun setelah irian  barat di kuasai belanda, pemerintah RI berusaha menyelesaikan masalah ini melalui perundingan bilateral dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda. Upaya penyelesaian Irian Barat ini mulai di rintis pada masa kabinet nasir.

Pada akhir Maret 1950 pihak indonesia  dan belanda melangsungkan Konferensi Uni Indonesia dan Belanda di jakarta untuk membahas masalah irian barat dan ketatanegaraan indonesia. Konferensi ini tidak membuahkan kesepakatn mengenai penyerahan irian barat dan hanya berhasil membentuk suatu komite bersama yang beranggotakan enam orang. Tiga dari indonesia, yaitu Mr.Moh Yamin, L.H.PS.Makaliwy,dan J. Latuharhary, serta tiga orang dari belanda,yaitu G.H Vander Kolff,R.van Dijk dan J.M Pieters.

Selanjutnya,pada bulan desember 1950 di adakan kembali Konferensi serupa di Den Haag namun masih tetap berakhir tanpa menghasilkan titik temu. Setahun kemudian, yaitu pada desember 1951 di adakann lagi konferensi dengan pihak belanda. Belanda mengajukan usul agar masalah irian barat di bicarakan dalam Mahkamah internasional, tetapi pihak indonesia menginginkan agar pembahasaan masalah irian barat di masukkan dalam forum majelis umum PBB. Sesudah itu, tidak ada lagi perundingan bilateral. Danmasalah mengenai kedudukan irian barat tetap terkatung-katung.

Di negeri belanda sendiri telah terjadi perubahan pandangan atas indonesia. Para pegawai sipil dan militer belanda yang baru pulang ke negerinya membawa propaganda buruk atas indonesia.

Menurut mereka, selama masa revolusi orang-orang belanda merasakan kepahitan dan penderitaan yang hebat. Indonesia hanya  berpura-pura menerima semua ketentuan KMB. Buktinya, kekacauan masih terjadi di mana-mana, pemogokan tiada terkendali, dan bangsa indonesia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Propaganda ini meninbulakn pergerakan anti indonesia  dan memaksa belanda.

Kegagalan usaha secara bilateral ini membuat pihak indonesia mengubah perjuangan diplomasinya melaui forum PBB. Sejak sidang 21 september 1954 pemerintah indonesia berturut-turut membawa masalah irian barat dalam forum sidang umum PBB. Persoalan ini berulang kali di masukkan dalm acara sidang, tetapi tidak pernah menperoleh keputusan yang di harapkan. Penyebabnya belanda dan sekutunya selalu menjaga keinginan bangsa indonesia itu. Sikap dukungan terhadap belanda semakin kuta dengan bersaman dengan

pertentangan antara blok barat dan blok timur. Dengan demikian resolusi irian barat yang di sponsori indian dan tujuh negara lain tidak dapat di menagkan karena tidak mencapai kuorum, maka sejak 10 desember 1054 PBB mengesampingkan masalah irian barat dalam sidang-sidang berikutnya yang berarti persoalan irian barat bukan lagi urusan PBB.

Dalam suasana anti belanda yang semakin meningkat, pada 18 november 1957 di selenggarakan rapat umum pembebasan irian barat di jakarta. Rapat ini membicarakan langkah serta tindakan yang perlu di ambil guna membebaskan irian barat di tindak lanjuti dengan munculnya aksi rakyat dan beberapa tindakan pemerintah. Berikut aksi dan tindakan yang di lakukan pemerintah RI.

·          Aksi mogok para buruh terhadap perusahaan-perusahan belanda

·          Pemerintah melarag beredarnya senua terbitan film yang menggunakan bahasa belanda

·          Di larang Maskapi Penerbangan Belanda ( KLM) mendarat dan terbang di atas wilayah RI

·          Semua perwakilan Konsuler Belanda di indonesia di minta di hentikan.

2.      Perjuangan dengan sikap radikal terhadap belanda

Dalam upaya pembebasan irian barat,bangsa indonesia juga dapat bersikap tegas. Sikap tersebut di lakukan akibat kegagalan diplomasi langsung dengan belanda. Indonesia menyatakan pembubaran Uni Indonesia Belanda pada 10 agustus 1954. Sikap konfrontasi ini di perkuat dengan pernyataan pembatalan perjanjian KMB. Melaui undang-undang No. 13 tahun 1956 tertanggal 3 mei 1956 indonesia menyatakan bahwa Uni indonsia belanda sudah tidak ada  lagi. Selanjutnya hubungan antar indonesia dengan belanda merupakan sebuah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat berdasarkan  hukum internasional.

 Di karenakan belanda mengulur-ulur waktu dalam pemyerahan irian barat melaui jalur diplomasi maka pemerintah mengambil sikap keras terhadap belanda, yaitu sebagi berikut:

·         Pada tahun 1954 indonesia membatalkan ikatan Uni indonsia belanda

·          Pada tahun 1956 indonesi membatalkan persetujuan KMB

·          Pada tahun 1957 indonesia melakukan tindakan dengan menbenarkan pemogokan total kaum buruh yang bekerja di perusahan-perusahan Belanda. Melarang pengedaran film yang berbahsa belanda. Kapal-kapal penerbangan belanda di larang mendarat dan terbang di atas wilayah dan hubungan diplomatik di putus.

·          Pada tahun 1958 indnesi mengambil alih perusahaan-perusahaan milik belanda dan membentuk Front nasioanl pembebasan Irian Barat.

Perusahan-perusahan belanda yang di ambil alih oleh pemerinatah RI antar lain sebagai berikut:

1.Bank Escompto                    4. Perusahaan Philips 

2. Percetakan De Unie                        5. Perusahaan KLM

 3.Gedung Nederlandsche

·         Pada tanggal 17 agustus 1956 di resmikan pembentukan Provinsi Irian Barat di Soasio, Maluku Utara dengan gubernur Zaenal Abidin Syah.

3.      Perjuangan melalui kekuatan militer

Sikap tegas bangsa indonesia telah di tunjukkan dengan pembatalan secara sepihak Uni indonesia belanda. Sikap tegas tersebut semakin kuat setelah perjuangan diplomasi mengalami kegagalan. Perjuangan bnagsa indonesia untuk mengembalikan irian barat kini beralih dari diplomasi kek kontropersi. Tindaka kontropersi polotik ekonomi yang di lancarkan indonesia ternyata belum berhasil

 Oleh karena itu,indonesia mulai mempersiapkan penyelesaian irian barat dengan kekuatan militer. Untuk kepentingan ini pemerintah indonesia awalnya berencana membeli senjata dari Amerika Serikat, tetapi gagal.pembelian senjata kemudian di alihkan ke negara-negara Blok Komunis terutama Uni Soviet.

 Pada tanggal 19 desember 1961, presiden soekarno mengumumkan Tiga Komando Rakyat(trikora) yang isinya adalah:

·          Gagalkan pembentukan negara boneka Negara Papua buatan Belanda kolonial.

·          Kibarkanlah Sang Merah Putih di irian Barat Tanah Air  Indonesia.

·          Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan Kemerdekaan dan kesatuan tanah Air dan Bangsa.

 Dengan di cetuskanya,trikora tersebut maka konfrontasi antara belanda dan indonesia pun di mulai. Sebagai reaksi terhadap Trikora pada tanggal 2 januari 1962 presiden/panglima Tertinggi ABRI/panglima Besar Komando Tertinggi pembebasaan irian barat mengeluarkan Keputusan No. 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasaan irian barat.

 Komando mandala di bentuk pada tanggal 2 januari 1962. Tugas komando Mandala adalah sebagai berikut:

1.      Merencanakan,mempersiapkan dan menyelenggarakan operas-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

2.       Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi irian barat.

Pada awalnya, belanda yakin bahwa pasukan militer indonesia tidak mungkin menembus wilayah irian barat. Keyakinan itu tidak terbukti. Pasukan indonesai ternyata mampu menembus wilayah irian barat, bahkan mampu merebut Teminabuan. Pada tanggal 13 januari 1962, Brigadir Jendral Soeharto di lantik menjadi panglima . Pangkat nya di naikan menjadi mayor jendral. Di samping panglima Mayor Jendral Soeharto juga merangkap sebagai Deputi kasad untuk wilayah indonesia bagian timur.

 Pada tanggal 15 januari 1962 terjadi pertempuran di laut Aru antara MTB ALRI melawan kapal perusak dari fregat Belanda. Dalam pertempuran itu, Komodor Yos Sudarso gugur karena KRI macan tutul yang di tumpanginya di tembak kapal belanda. Komodor Yos Sudarso pada waktu itu menjabat sebagai deputi kasal. Panglima mandala menyusun strategi yang di namakan strategi panglima mandala. Operasi-operasi militer terus di lancarkan oleh pihak indonesia. Operasi tersebut antara lain Operasi Benteng Ketaton, Operasi Srigala. Dan operasi Jaya Wijaya.

Sebelum operasi jaya wijaya di laksanakan, panglima besar tertinggi pembebasan Irian Barat mengirimkan instruksi yang isinya menghentikan tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB. Para perwira tersebut di dampingi Brijenn Achmad Wiranatakusumah, Kolonel Udara I Dewanto, dan Letkol Laut Nizam Zachman.

Intruksi-intruksi tersebut di kirimkan kepada yang berkepentingan karena pada tanggal 15 agustus 1962 pemerintah belanda dan indonesia menandatangani persetujuan mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB. Keberhasilan Trikora merupakan perpaduan usaha diplomasi dan militer.

 Daftar pustaka

Mayasari,Widi.2007.ips sejarah untuk smp/mts semester 2.jakarta:penerbit media pressindo

Katodirdjo,Sartono.1999.pengantar sejarah indonesia satu.jakarta:penerbit PT Gramedia Pustaka Utama