Senin, 08 Januari 2018

POLITIK ISOLASI JEPANG (SAKOKU)

VIKA GUSTINA/PIS/017/B

A.    Pengertian politik isolasi
Sakoku (鎖国 harfiah: negara terkunci / negara terantai) adalah kebijakan luar negeri Jepang, yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang, dengan ancaman hukuman mati. Kebijakan tersebut ditetapkan ketika Keshogunan Tokugawa berada di bawah pimpinan Tokugawa Iemitsu, melalui sejumlah dekret dan kebijakan yang dikeluarkan pada periode 1633-1639. Kebijakan tersebut tetap berlaku sampai dengan kedatangan Komodor Matthew Perry tahun 1853 dan pembukaan Jepang. Namun, warga Jepang masih dilarang meninggalkan Jepang sehingga berlakunya Restorasi Meiji (1868).
Istilah Sakoku berasal dari karya sastra Sakoku-ron (鎖国論?), yang ditulis oleh Shitsuki Tadao pada tahun 1801. Shitsuki meciptakan kata tersebut ketika sedang menerjemahkan karya-karya Engelbert Kaempfer, pengelana Jerman abad ke-17, yang bercerita mengenai Jepang. Istilah yang paling sering digunakan saat ini untuk merujuk kebijakan ini adalah kaikin (海禁 pembatasan laut).

A.  Latar belakang terjadinya politik isolasi
Masalah agama yang banyak dianggap sebagai latar belakang penutupan negara sebenarnya bukanlah faktor utama penyebab terjadinya Sakoku. Kekhawatiran akan imperialisme Eropa juga merupakan faktor yang menentukan. Misi pelayaran Portugis adalah Gold, Gospel, Glory atau mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan. Adalah suatu hal yang tak mungkin, ketika proses penyebaran Kristen di Jepang tersebut, tanpa diikuti tujuan – tujuan imperialisme karena dapat dikatakan ketiga misi ini adalah satu paket. Faktor inilah yang pertama dilihat oleh Toyotomi Hideyoshi sebagai sesuatu yang akan membahayakan, hingga dialah penguasa pertama di Jepang yang melarang penyebaran agama Kristen.
Dengan keadaan masyarakat Jepang pada saat itu tidaklah berlebihan jika Imperialisme menjadi momok. Masyarakat Jepang pada saat itu yang sangat terikat dalam sistem feodalisme, kurang mempunyai rasa memiliki akan tanah air Jepang. Stratifikasi sosial yang ketat membuat mereka berpikir bahwa hanya kelas teratas ( Samurai ) yang berhak merasa memiliki Jepang dan membelanya ketika bahaya terjadi. Nasionalisme mereka pun kurang teruji, karena sejak dulu belum pernah ada negara lain yang mengadakan kontak dengan Jepang. Bahkan sebagian besar kebudayaan Jepang berasal dari negara lain terutama China. Pendek kata, Jepang pada saat itu belum sadar akan ke Jepangannya. Karena hal itulah, dikhawatirkan jika imperialisme masuk ke Jepang, maka Jepang akan sangat cepat dikuasai.
B.  Pemerintahan Jepang selama politik isolasi
Ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup negara maka pemerintah justru mempunyai kesempatan yang besar untuk memperbaiki pola pikir masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masa Sakoku adalah masa Jepang menjadi kepompong. Dalam masa Sakoku masyarakat Jepang banyak belajar memahamai bangsanya sendiri dan bangsa lain. Negara yang tertutup menghasilkan kondisi yang kondusif untuk membangun nasionalisme masyarakat, bahkan pada saat itu materi tentang nasionalisme dimasukkan dalam sistem pendidikan (Kokugaku). Ajaran perbaikan dalam agama Shinto yang dijadikan sebagai sudut pandang pembelajaran nasionalisme, diharapkan dapat membangkitkan rasa kebudayaan pada saat krisis. Hal itu juga diharapkan dapat meletakkan dasar -dasar bagi reaksi konservatif dan ketahanan terhadap ancaman asing di bawah naungan kekaisaran.
Pada masa Tokugawa Bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya "falsafah nasional" bangsa Jepang yang digunakan sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut "kokutai no honggi" (prinsip dasar negara), dimana prinsip tersebut menempatkan Kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan langsung dari Amaterasu (Dewa). 18 Selain dari pada itu pada era Tokugawa ini, pemikiran-pemikiran konfusianisme disusun secara sistematis dan kemudian diadopsi menjadi ajaran dasar dalam menyelesaikan permasalahan politik dan juga sosial yang dihadapi bangsa Jepang. Murayama (1982: 108), mengatakan bahwa pada masa Tokugawa pemerintah Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran konfusianisme, doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara yang isinya antara lain:
1. Kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sehingga rakyat harus bersedia untuk berkorban demi kepentingan nasional;
 2. Pemerintah selalu berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada kedudukan individu. Sehingga jika rakyat ingin maju harus patuh dan mengikuti peraturan pemerintah;
3. Pemerintah adalah abdi masyarakat. Apabila rakyat menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah, agar disampaikan secara langsung, jelas dan santun;
4. Kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Untuk itu setiap individu masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah;
5. Doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, pejabat dan pegawai pemerintah, tetapi juga bagi rakyat secara keseluruhan.
Ajaran konfusianisme tersebut yang kemudian melandasi kesetiaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah Jepang, dan doktrin ini dianggap telah berperan dalam membentuk karakter masyarakat Jepang dalam membangun pertahanan diri yang kuat dan juga sangat efektif untuk menjaga kelangsungan kekuasaan pemerintah Jepang. Doktrin tersebut juga dilengkapi dengan etika samurai (Bushido) yang didalamnya terkandung nilai; kesetiaan, rela berkorban, disiplin, jujur dan pantang menyerah. Menurut Yamaga Soko (Kenneth G Henshall: 2004:61) seorang penulis dari karya Hagakure (in the shadow of leaves) pada tahun 1716, dan Gorin no Sho (the five rings) pada tahun 1643. yang dalam setiap tulisannya menekankan pentingnya pilosopy dari Bushido yang merupakan aspek terpenting yang harus dimiliki oleh seorang samurai (prajurit) mengatakan; "Confucianists were very much concerned with knowing one's place, honouring relationship, respecting order, and doing one's duty. Because of this values, Confucianism was revived and promoted by the Tokugawa shogunate."
Dengan demikian nilai-nilai Bushido yang dipegang oleh kaum samurai dipengaruhi oleh ajaran Budha dan konfusianisme yang dikembangkan ke seluruh lapisan masyarakat pada masa Shogun Tokugawa. Konfusianisme di Jepang itu dikembangkan untuk memperkuat posisi Shogun dalam masyarakat militer, maka ciri khas konfusianisme Jepang adalah sifat nasionalisnya. Pada masa isolasi (sakoku) konfusianisme merupakan ajaran pokok yang mempertebal etos "Nasionalisme Jepang". Kelas samurai secara sangat sadar dipandang sebagai perwujudan dan penjaga moralitas. Tokugawa Mitsukuni, seorang pangeran ketiga dari Mito, menulis perintah untuk para pengikutnya yang isinya adalah sebagai berikut, "what, then, the use of the (shi), or (samurai) class? Its only business is to preserve, or maintain giri, the people of the other classes deal with visible things, while the samurai deal with invisible, colorless, unsubstantial things...., if there were no samurai, right (giri) would disappear from human society, the sense of shame will be lost, and wrong and injustice would prevail."
Dan menurut Kawakamu Tasuke "Bushido" yang pada awalnya berkembang dari kebutuhankebutuhan praktis para prajurit, selanjutnya dipopulerkan oleh ide-ide moral konfusius tidak hanya sebagai moralitas kelas prajurit tetapi juga sebagai landasan moral nasional". Bushido juga merupakan rangkuman nilai-nilai dasar orang Jepang dan juga karena baik pada masa Tokugawa maupun zaman modern etika Bushido paling tidak sebagian besar darinya telah menjadi etika nasional. Berikut adalah pernyataan Kawakamu Tasuke, mengenai Bushido sebagai etika moral; "Bushido which had originally developed from the practical necesities warriors, come to be popularizedby confucian moral ideas, not only as the morality of the warrior class but as the cornerstone of national morals."
C.  Berakhirnya politik isolasi
Berkembangnya ilmu pengetahuan dari barat mengundang pendapat umum yang bertentangan mengenai kebijakan politik isolasi yang dilakukan oleh bakufu terhadap Jepang. Pendapat pertama, politik isolasi selama 200 tahun berhasil membangun Jepang dengan identitas sebagai masyarakat feudal yang kuat, serta kebudayaan Jepang telah mengalami kematangan.
Pendapat kedua menyatakan bahwa dengan melaksanakan politik isolasi, Jepang menjadi negara terbelakang. Sejatinya Jepang memiliki keistimewaan, ketika muncul dua kubu anti orang asing dengan pro orang asing. Jepang berhasil menghindarkan diri dari perpecahan nasional sebab kharisma tenno dan ideology Tennoisme menyelamatkan Jepang dari ancaman perpecahan nasional.
Untuk mengimbangi keterasingan dari dunia luar, agar tidak tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Jepang tetap mempelajari ilmu – ilmu sains, terutama yang berasal dari Belanda (rangaku). Materi ini juga dimasukkan dalam sistem pendidikan. Namun, kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan Belanda untuk tinggal di Dejima, tanpa masuk wilayah Jepang membuat masyarakat lebih objektif dalam menerima ilmu – ilmu dari Belanda tersebut. Pembelajaran terhadap sains Eropa dengan metode struktural seperti ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat tidak terkontaminasi budaya Barat dan dapat tetap menjunjung tinggi tradisi Jepang.
Sakoku, kebijakan penutupan negara merupakan awal terbentuknya nasionalisme Jepang hingga pada masa Perang Dunia II Jepang, pernah dikenal sebagai negara penganut ultranasionalisme. Merujuk pendapat Arief Budiman seorang pengamat politik, bahwa nasionalisme adalah sesuatu hal yang sangat sulit digarap. Itulah yang terjadi pada Jepang di masa pra dan pasca Sakoku. Masyarakat Jepang yang dulunya awam akan nasionalisme berkembang menjadi masyarakat Jepang yang terlalu membanggakan negaranya hingga menjajah negara lain.
Politik isolasi berakhir setelah Jepang dibuka oleh Commodore Perry pada tanggal 30 Maret 1854 berdasarkan Perjanjian Shimoda. Sebab-sebab Jepang dibuka oleh Commodore Perry:
·       Pemerintahan Bakufu berpegang pada politik Isolasi
·       Berhasilnya Tiongkok dibuka untuk bangsa asing
·       AS membutuhkan tempat istirahat dalam pelayaran menuju Tiongkok
·       Kepulauan Jepang merupakan batu lonncatan yang baik ke Tiongkok
Sebenarnya upaya Commodore Perry untuk membuka Jepang pada awalnya mengalami kegagalan. Namun pada tahun 1853 Commodore Perry kembali lagi dengan membawa 7 kapal perang. Hal ini menjadikan Shogun Iyesada tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa menandatangani Perjanjian Shimoda (1854) yang isinya menyatakan pelabuhan Shimoda dan Hokodate terbuka untuk bangsa asing
Pada tahun 1858 menyusul pelabuhan-pelabuhan lain seperti Yokohama, Nagasaki, Kobe, Tokyo, Osaka, dan Nigata dibuka untuk bangsa asing hingga Jepang akhirnya terbuka lebar-lebar bagi bangsa asing. Akibatnya pembukaan Jepang bagi bangsa asing
·       Meluapnya persaan anti Shogun
·       Gerakan pro-kaisar semakin kuat
·       Terjadinya pemberontakan Satsuma dan Chosu ( 1863)
·       Terjadinya Restorasi Meiji
Terbukanya bangsa jepang bagi bangsa asing menyadarkan bangsa Jepang akan ketertinggalannya dari bangsa-bangsa luar. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut Jepang melaksanakan modernisasi dengan cara antara lain :
·       Di bidang pemerintahan : Sistem pemerintahan diatur secara barat dengan menggunakan sistem Monarkhi Parlementer. Pada tanggal 11 Februari 1890 UUD Jepang disahkan oleh kaisar sementara pemerintahan daimyo dihapuskan.
·       Di bidang angkatann perang : Angkatan darat dipegang oleh keluarga Chosu dan meniru sistem angkatan darat Jerman. Sedangkan angkatan laut dipegang oleh keluarga Satsuma dan meniru sistem angkatan laut Inggris. Menteri pertahanan bertanggungjawab langsung kepada kaisar karena itu tercipta gunbatsu (pemerintahan diktator militer).
·       Di bidang Industri : Yang dilakukan adalah dengan mengirim tenaga-tenaga yang potensial untuk belajar teknologi industri di Eropa. Selain itu juga berhasil mendatangkan mesin-mesin modern Inggris yang biayanya didapat dari hasil penjualan teh dan kain sutra.
·       Di bidang Pendidikan : Yang dilakukan adalah menerapkan sisitem wajib belajar untuk anak-anak berusia 6 tahun. Selain itu juga mengirm pelajar-pelajar ke Eropa untuk memperdalam Ilmu pengetahuan dan teknologi.


DAFTAR PUSTAKA
Asril. 2017. Sejarah Asia Timur. Pekanbaru. Universitas Riau

Tidak ada komentar:

Posting Komentar