Muhammad Nur : SI III/B
Latar belakang belanda melancarkan agresi militer terhadap kedudukan RI adalah penolakan RI atas nota yang dikirim belanda tanggal 27 Mei 1947 yang berisi tentang interprestasi belanda atas pasal-pasal dalam perjanjian lingarjati. Dalam nota tersebut Belanda menulis bahwa sebelum Negara RI terbentuk tanggal 1 januari 1949 harus dibentuk pemerintahan peralihan di Indonesia yang dikepalai oleh wakil tinggi mahkota Belanda. Pihak RI menolak nota tersebut, karena isinya tidak sesuai dengan jiwa perjanjian lingarjati. Dengan demikian sebenarnya telah terjadi perbedaan interprestasi antara kedua pihak atas pasal-pasal dalam perjanjian linggarjati.
Tujuan utama belanda melakukan serangan (agresi) meliternya atas Republik Indonesia yang dimulai sejak 21 juli 1947 adalah untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan menduduki kota-kota yang ada di pulau jawa, Sumatra, dan Madura yang menurut isi perjanjian linggarjati masuk pada wilayah Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menempuhnya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Langkah Politik: melakukan pengepungan terhadap ibu kota Republik Indonesia dan upaya diplomasi ke luar negeri untuk tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia. Secara sepihak belanda menghapus wilayah Republik Indonesia.
2. Langkah ekonomi: merebut daerah-daerah penghasil utama bahan makanan di jawa dan daerah-daerah perkebunan penghasil komuditas ekspor. Juga penguasa terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di jawa dan Sumatra.
3. Langkah militer: menghancurkan kekuatan militer Republik Indonesia.
Belanda sendiri menyebut agresi itu sebagai " aksi polisionil" dengan alasan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah masih menjadi wilayah kekuasaanya.
1. Dampak Agresi Belanda I Terhadap RI.
Ø Dampak Positif
Perjuagan bangsa Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional. Setelah perjanjian linggarjati, perdana menteri Sutan Syahrir mengirim sebuah delegasi yang di pimpin K.H.Agoes Salim ke Negara-negara islam di timur tengah. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan dari Negara-negara arab atas kemerdekaan Indonesia. Misi tersebut berhasil dengan gemilang. Semua Negara-negara arab yang di kunjungi menyatakan pengakuan de jure atas kedaulatanindonesia.
Mesir tercatat sebagai Negara pertama di dunia yang secara langsung menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan de jure sejumlah Negara arab tersebut memberi pengaruh besar bagi posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Pemberian pengakuan tersebut sangat mempengaruhi sikap Negara-negara dalam memandang konflik Indonesia dan Belanda.
Daftar Negara-negar yang Mengakui Kemerdekaan
Indonesia Hingga Tahun 1947
Negara Tanggal Pengakuan
1. Mesir 1 juni 1947
2. Libanon 29 juni 1947
3. Syria 2 juli 1947
4. Irak 16 juli 1947
5. Afganistan 23 september 1947
6. Saudi Arabia 24 November 1947
Ø Dampak Negatif
a) Wilayah kekusaan Republik Indonesia semakin sempit.
b) Stabilitas politik dan pemerintahan menjadi terganggu.
c) Kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit.
2. Dampak Agresi Belanda I Terhadap Pihak Belanda Sendiri
Ø Dampak Positif
a) Wilayah kekuasaan belanda semakin luas. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di jawa barat, jawa tengah bagian Utara, sebagian jawa Timur, Madura dan sebagian Sumatra timur. Secara politik, militer, maupun ekonomi jelas memberi keuntungan besar bagi belanda.
b) Pendudukan atas daerah-daerah baru yang berhasil mereka kuasai itu yang oleh belanda di jadikan landasan bila nanti diadakan perundingan dengan Republik Indonesia. Dengan begitu belanda akan merasa memiliki posisi yang lebih menguntungkan.
c) Belanda berhasil memperlemah pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan tentara RI.
Ø Dampak Negatif
a) Menimbulkan reaksi penentangan dari dunia Internasional terutama PBB.
b) Berkurangnya dukungan Negara-negara yang sebelumnya jadi sekutu Belanda.
3. Dampak Agresi Belanda Terhadap Respon Dunia Internasional.
Masalah Indonesia dimasukan dalam acara sidang DK-PBB pada tanggal 31 Juli 1947. India dan Australian mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB agar DK-PBB mengambil semua tindakan yang mengancam perdamaian dunia. Tanggal 1 agustus 1944 DK-PBB mengeluarkan seruan perhentian tembak menembak antara Republik Indonesia dengan Belanda. DK-PBB kemudian meminta Syahrir untuk berbicara di depan sidang PBB. DK-PBB kemudian menawarkan suatu komisi jasa baik guna menengahi konflik Republik dengan Belanda. Akhirnya setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dibentuklah komisi tiga Negara (KTN).
Daftar Pustaka
· Poesponegoro, Marwati Djoenod & nugroho notosusanto (1993). Sejarah Indonesia VI. Jakarta: Balai pustaka
No comments:
Post a Comment