Ekonomi Selandia Baru

Amirul Syafiq/16b/sao

Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal, Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini.

Selandia Baru memiliki sebuah ekonomi pasar yang modern, makmur, dan maju dengan taksiran produk domestik bruto (PDB) berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) per kapita sebesar US$ 28.250. Satuan mata uang Selandia Baru adalah Dollar Selandia Baru, secara informal dikenal sebagai "dollar Kiwi"; mata uang ini juga beredar di Kepulauan Cook (lihatlah Dollar Kepulauan Cook), Niue, Tokelau, dan Kepulauan Pitcairn. Selandia Baru menempati peringkat ke-5 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011, ke-4 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi The Heritage Foundation tahun 2012, dan ke-13 dalam Indeks Inovasi Global INSEAD tahun 2012 .

PERJUANGAN I GUSTI KETUT JELANTIK MELAWAN PENJAJAH BELANDA

SURYANTI/SI III/A

            I Gusti Ketut Jelantik, terlahir di desa Tukadmungga pada  tahun 1850. Beliau adalah generasi ke IX dalam silsilah keturunan Ki Gusti Anglurah Panji Sakti. Pada usia 25 tahun, I Gusti Ketut Jelantik ditinggal wafat oleh ayahandanya, I Gusti Ketut Banjar, yang pernah menjabat Sedahan Agung semasih Bali di bawah raja I Gusti Made Karang.
Ibunya, Gusti Biang Kompyang Keramas berasal dari Banjar Penataran desa Buleleng, setelah menjanda diambil sebagai isteri oleh I Gusti Bagus Jelantik, yang tidak lain adalah kakak kandung I Gusti Ketut Banjar almarhum. I Gusti Bagus Jelantik waktu itu sebagai Punggawa Penarukan (1860-1880) yang kemudian merangkap jabatan sebagai Patih Kerajaan Buleleng (1872-1887). Mereka tinggal di Puri

PERANG SIPIL DI LAOS

DIZI PAPILA PERTIWI/ 1505117029/ SAT/ A

Satu- satunya partai politik yang diakui oleh negara Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala Negara di Laos adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana mentri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Poltibiro dan 49 anggota komite pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri.

Laos juga menganut konstitusi baru sejak tahun 1991. Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru majelis nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia. Parlemen tunggal ini kemudian diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota , menyetujui semua hukum baru,

SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA SULTAN AGUNG ANJOKROKUSUMO

TITIN ARTIKA/16B/SIII

Pada masa pemerintahan Sultan AgungAnjokrokusumo sistem pemerintahan  ditandai oleh ekspedisi dan peperangan yang kesemuannya dalam rangka politik ekspansi yang diwarisinya dari ayahnya.Berbagai penaklukkan dan pertempuran pertama Sultan Agung anjokrokusumo setelah pengangkatannya terjadiantara 1613-1619M, diawali dengan serangan militer atas sebuah aksi perampokan ke ujung Timur Jawa pada tahun 1614M hinggakemudian dilanjutkan berbagai penaklukan di Wirasaba, Lasem, Pasuruan, Tuban, Surabaya, hingga ia bertekad untuk menaklukkan Batavia. Aksi-aksi Ekspansike Ujung Timur Jawa, 1614Raja ketiga kerajaan Islam Mataram yakni Sultan Agug anjokrokusumo tidak segera mengikuti jejak ayahnya.Peperangan terhadap Surabaya dilajutkannya, akan  tetapi dengan cara lain. Sebelum tahun 1620 tidak ada petunjuk dilancarkannya serangan langsung terhadap Surabaya, yang jelas ialah petunjuk dilancarkannya serangkaian seranganterhadap sekutu-sekutu atau jajahan Surabaya yang sebagian sangatberhasil.

SEJARAH KONFLIK MASYARAKAT PATTANI DAN PEMERINTAH THAILAND ( 1979 M – 2005 M )

Aisyah Nur Hanifah / SAT / 15A

Negara Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta orang. Sebelumnya, pada tahun 1939, Thailand dikenal dengan nama Siam. Namun, Thailand juga merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah atas kekerasan dan pemberontakan, yang didalamnya terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan – gerakan Saparatisme dari Provinsi Pattani, yaitu merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Negara Thailand. Timbulnya Saparitisme di Thailand ketika itu disebabkan telah terjadinya kebijakan asimilasi dari segi linguistik dan kebudayaan.

Sejarah dan perkembangannya Komunisme di negara Vietnam

Cifta ayu olisstiowati/15B/sat

A.    Timbulnya Gerakan Komunis Vietnam

Berbicara Mengenai Gerakan Komunis Di Indocina Lebih Banyak Mengemukakan Gerakan Komunis Vietnam. Sebab Justru Gerakan Komunis Vietnam Dengan Viet Minhnya Merupakan Inti Kekuatan Dari Gerakan-Gerakan Komunis Yang Asa Dalam Berjuang Untuk Memperoleh Kemerdekaan. Dilihat Dari Segi Konsepsi Dan Ajarannya, Sebagian Besar Memberikan Penilaian Bahwa Gerakan Komunis Itu Mengandung Unsur-Unsur Tetapi Di Balik Propaganda Yang Manis Itu Sebetulnya Tersembunyi Maksud Dan Tujuan Tertentu. Dalam Pahamnya Kaum Komunis Harus Dapat Membentuk Suatu Pemerintahan Yang Berdasarkan Kepada Paham Komunisme Dan Sekaligus Sebagai Negara Komunis.

Sejarah Pulau Bintan

Cifta ayu olisstiowati/15B/sr

Sejarah Pulau Bintan – Letak Kerajaan Bintan Diperkirakan Berada Didaerah Yang Sekarang Bernama Bintan Bukit Batu, Kecamatan Teluk Bintan. Kerajaan Bintan Merupakan Satu Diantara Mandala Dari Kerajaan Sriwijaya. Sedikit Sumber-Sumber Sejarah Yang Menyebutkan  Data Mengenai Penguasa Di Kerajaan Itu. Sumber Sejarah Menyebutkan Rajanya Bernama Azhar Aya. Setelah Azhar Aya Mangkat Ia Digantikan Kedudukannya Oleh Iskandar Syah. Semasa Pemerintahan Iskandar Syah Inilah Kerajaan Bintan Memiliki Daerah Kekuasaan Yang Luas Disekitar Pulau-Pulau  Riau.

SISTEM PERDAGANGAN PADA MASA KERAJAAN SIAK

MUTMAINAH/ SAT/ VA

 

Wilayah Kerajaan Siak terdiri dari wilayah daratan di pesisir timur Pulau Sumatera yang membentang dari perbatasan dengan Kerajaan Indragiri di selatan terus ke utara meliputi bagian hilir sungai Kampar, sungai Rokan, Asahan, Deli sampai Temiang yang berbatasan dengan Aceh. Wilayah daratan ini memiliki potensi ekonomi yang besar karena pada masa itu sudah dijumpai barang tambang berupa emas dan timah di Petapahan. Hutannya yang luas dan lebat menghasilkan kayu untuk keperluan perumahan, kapal, dan lainnya. Demikian pula hasil hutan lainnya seperti rotan, madu, lilin, gaharu, cula badak, gading gajah, amat banyak dihasilkan.

LAGU MELAYU RIAU YANG MEMILIKI NILAI BUDAYA DAN KEAGAMAAN SEBAGAI IDENTITAS DAERAH "SOLERAM'

 fauziah hafni 

 

            Penduduk Provinsi Riau pada umumnya merupakan suku melayu dan masyarakat di wilayah ini sebagian besar beagama islam. Sehingga adat istiadat masih di junjung tinggi sampai saat ini sampai sekarang, salah satunya adalah lagu soleram yang merupakan peninggalan leluhur terdahulu.

            Bagi orang melayu, agama islam adalah panutannnya. Seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat wajib merunjuk pada ajaran islam dan dilarang keras benelikai, apalagi menyalahinnya. Karenannya, semua nilai budaya yang di anggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran islam harus "diluruskan" terlebih dahulu. Nilai yang tidak dapat di luruskan segera dibuang. Acuan ini dapat menyebabkan islam tidak dapat di pisahkan dari budaya, adat istiadat, maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang melayu. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa orang di luar islam yang menganut agama islam tersebut " masuk melayu" dan sebaliknya. Bila orang melayu keluar dari agama islam, tangggallah hak dan kewajiban-nya sebagai orang melayu. Orang keluar dari islam tidak lagi di angggap sebagai orang melayu. Didalam ungkapan adat dikatakan,

PENGELOLAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN

MENANTI SINAGA/SP/015/B

Sistem Pengelolaan Pendidikan

Sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan.Kebijakan menteri dilaksanakan hingga di daerah otonom. Di daerah terdapat dewan pendidikan (board ofeducation). Pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dn Busam), masing-masing dewan pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom, dari lima orang dipilih dan dua orang lainnya merupakan jabatan ex officio; yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan super intendent, Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur.

Pemerintah menganggarkan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berasal adri alokasi dana APBN. Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga forsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini. Adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari, GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.