KONGRES PEMUDA II


Hayati Otari/4A
            Kongres Pemuda Kedua adalah kongres pergerakan pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. (S. Silalahi,M.A, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2001,hal;16)
            PPPI merupakan penggerak utama dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II. PPPI itu telah member pengaruh yang besar sekali kepada pemuda-pemuda kebangsaan untuk merealisasikan cita-cita persatuan yang sudah beberapa tahun lamanya menanggapi hati sanubari mereka. Cita-cita persatuan tidak boleh ditunda-tunda terlalu lama. Kesamaan tujuan sudah ada. Tinggal cara untuk membentuk persatuan nasional sajalah yang perlu dipikirkan.
            Untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres Pemuda II, tidak cukup memakan waktu satu atau dua hari. Melainkan persiapannya memakan waktu cukup lama. Berbulan-bulan persiapan itu telah dibahas. Pokok persoalan yang menjadi bahan bahasan ialah bagaimana caranya mendapatkan bentuk persatuan diantara pemuda-pemuda Indonesia yang sudah lama dicita-citakan itu. Juga akan dibicarakan dalam Kongres Pemuda II tersebut masalah pendidikan,pengajaran, kebudayaan, kepanduan,kewanitaan, dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan untuk mempertebal dan meyakinkan rasa kesadaran nasional dan persatuan nasional, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
            Tentang bentuk persatuan, PPPI mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam satu perkumpulan yang merupakan badan Fusi. Usul PPPI ini sebenarnya merupakan ulangan dari usul PPPI yang diajukan dalam Kongres Pemuda I, tetapi belum mendapat keputusan dalam kongres tersebut. Masing-masing organisasi pemuda, masih merasa keberatan untuk melepaskan organisasinya yang telah lama dirintis. Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:140).
            Namun setelah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun penangkapan secara besar-besaran dan ditahannya para tokoh pergerakan nasional, maka kebutuhan terbentuknya persatuan sangat mendesak. Peristiwa tersebut adalah pemberontakan PKI pada bulan November 1926. Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:140).
            Dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka usaha untuk pembentukan badan fusi atau badan federasi pemuda makin dipercepat. Akhirnya secara praktis persiapan Kongres Pemuda I telah terbentuk, sejak bulan Juni 1928. Adapun pengurus kongres tersebut susunannya sebagai berikut.
            Ketua               : Sugondo Djojopuspito, dari PPPI,mahasiswa Fakultas Hukum
            Wakil Ketua     : Djoko Marsaid, dari Jong Java, mahasiswa Fakultas Hukum
            Sekretaris         : Moh. Yamin, dari Jong Sumatranen Bood
            Bendahara        : Amir Sjarifuddin, dari Jong Bataks Bood
            Pembantu I       : Djohan Moh. Tjai, dari Jong Islamieten Bood
            Pembantu II      :Kotjosungkono, dari Pemuda Indonesia
            Pembantu III    : Senduk, dari Jong Celebes
            Pembantu IV    : J. Leimena, dari Jong Ambon
            Pembantu V     : Rohjani, dari Pemuda Kaum Betawi
(Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:141).
            Semenjak terbentuknya pengurus kongres itu, maka pengurus terus berusaha keras untuk terlaksananya Kongres Pemuda II. Hamper lima bulan lamanya, pengurus mempersiapkan kongres tersebut. Dari sejak acara pembukaan samapi dengan persidangan telah disiapkan  oleh panitia pengurus kongres. Adapun susunan acara yang telah berhasil disusun adalah sebagai berikut.
a.       Persidangan Pertama, diadakan pada hari Sabtu malam Minggu, tanggal 27 Oktober 1928, dimulai pukul 19.30 bertempat di Gedung Katholike Jongelingen Bood, Waterlooplein, dan Weltevreden.
Yang dibicarakan berikut ini.
1.      Pembukaan, oleh Ketua Kongres Sugondo
2.      Sambutan-Sambutan
3.      Pembicaraan perihal Persatuan dan Kebangsaan Indonesia, oleh Moh. Yamin.
b.      Persidangan Kedua, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, dimulai pukul 8.00, bertempat di Gedung Oost Java Bioscoop, Koningplein Noord, dan Weltevreden.
Yang dibicarakan tentang pendidikan, ada empat orang pembicara yaitu sebagai berikut.
1.      Nona Purnomo Wulan
2.      S. Mangunsarkoro
3.      Sarwono
4.      Ki Hajar Dewantoro
c.       Persidangan Ketiga, pada hari Minggu malam Senin, tanggal 28 Oktober 1928, dimulai pukul 20.00, bertempat di Gedung Indonesische Clubgebouw, Kramat No. 106, Weltevreden.
Sebelum siding dimulai, diadakan arak-arakan pandu. Acara selengkapnya sebagai berikut.
1.      Arak-arakan Pandu, pukul 1730-1930
2.      Perihal Kepanduan, oleh Ramelan
3.      Perihal Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pemuda Internasional, oleh Mr. Sunario
4.      Mengambil Keputusan
5.      Penutup
Yang hadir dalam Kongres Pemuda II ini adalah wakil-wakil dari sebgai organisasi pemuda seluruh Indonesia, yaitu: Jong Java, Jong Sumatranen Bood, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islameiten Bood,Jong Bataks Bood, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, Jong Ambon, dan PPPI.  (Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:143).
            Kongres Pemuda II ini, juga dihadiri oleh utusan-utusan dari partai-partai politik, yaitu sebagai beriku.
1.      Mr. Sartono, utusan dari PPPI dan PNI cabang Jakarta
2.      Martokusomo, utusan dari PNI cabang Bandung
3.      Abdurachman, utusan dari Budi Utomo cabang Jakarta.
4.      Mr. Sunario, utusan dari PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia) dan INPO ( Indonesische Nationale Padvinders Organisatie).
5.      S.M. Kartosuwirjo, utusan dari Pengurus Besar PSI.
6.      Dr. Amir, utusan dari Dienaren van Indie.
7.      Sigid, utusan dari Indonesische Club.
8.      Muhidin, utusan dari Pasundan.
9.      Arnold Mononutu, utusan dari Perserikatan Minahasa.
10.  Suyono dan Sukowati, utusan dari Volksraad.
11.  Dr. Pijper dan Van der Plas, utusan dari pemerintah Hindia Belanda.
12.  Utusan dari kalangan pers cukup banyak, baik wartawan Kreng Po maupun wartawan-wartawan Bumi Putera.
13.  Polisi-polisi dari pemerintah Hindia Belanda, banyak yang dating dengan senjata lengkap. Polisi ini memang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi jalannya kongres.
            Kongres berjalan tertib. Sekalipun PID, senantiasa mondar-mandir melaksanakan tugas pengawasan, namun para pembicara tidak merasa gentar untuk menyampaikan permasalahan yang menyangkut soal-soal perjuangan menentang penindasan dan kekejaman penjajah. Inti pembicaraan tetap dititikberatkan masalah persatuan dan cita-cita nasional. PID hanya semata-mata bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan banyak pula yang tidak mengerti persoalan politik. Oleh karena itu, PID sering membuat laporan yang tidak  sesuai dengan keadaan yang sebenarmya.
            Perumusannya dibuat  oleh Sekretaris Panitia, Moh. Yamin. Pembacaan putusan kongres itu dilakukan dengan khidmat oleh ketua Sugondo Djojopuspito dimuka kongers. Dengan demikian pemuda-pemuda telah mengambil suatu keputusan unitarisme yang heroic. Persatuan Indonesia yang menjadi dasar Indonesia Raya tidak federalis, melainkan unilatarisme, yang didapat pada persatuan bangsa, daerah dan kebudayaan. (Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:145).
            Kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa itu dilambangkan dengan berikut ini.
1.      Lambang warna yang berupa pengibaran bendera Merah Putih.
2.      Lambang suara, dengan melagukan lagu Indonesia Raya, ciptaan pujangga muda W.R. Supratman.
3.      Lambang lukisan, berupa lencana garuda terbang.
(Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004, hal:145).
Keputusan-keputusan Kongres Pemuda II
1). Mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda.
2).Menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3).Menetapkan sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia.
4).Melebur semua organisasi pemuda menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.
Kongres Pemuda II berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat penting untuk modal perjuangan selanjutnya. Sumpah Pemuda amat berpengaruh bagi upaya mencapai lndonesia merdeka. Partai-partai  yang ada segera menyesualkan diri dengan cita-cita pemuda. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjiwai partai-partai di Indonesia itu diwujudkan dalam wadah baru bernama Gabungan Poitik Indonesia (GAPI). Demikian pula beberapa perkumpulan wanita yang kemudian bergabung dalam Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, juga semua, organisasi kepanduan yang membentuk persatuan dengan nama BPPKI. (S. Silalahi,M.A, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2001,hal;25)
Daftar Pustaka
S. Silalahi,M.A, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2001
  Drs.Sudiyo, Perhimpunan Indonesia, Bina Adiaksara,Jakarta,2004

NU PADA ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (Dalam Pengembangan di Bidang Ekonomi)

NAMA : Suni Hartini/B/SIIV/2012

Nahdatul ulama (NU), tidak saja lahir dengan bangunan keagamaan, nasionalisme dan pemikiran, namun ia juga dibangun oleh kekuatan ekonomi. Tiga fondasi itulah yang menjadi berdirinya NU pada tahun 1926, dan sering disebut sebagai pilar penyokong berdirinya NU. Tiga pilah utama yaitu sebagai semangat nasionalisme dan politik, sebagai semangat pemikiran keilmuan dan keagamaan dan sebagai semangat pemberdayaan ekonomi. Dalam perjalannya, ketiga pilar ini tidak berjalan dengan seimbang, dan satu pilar atau orientasi menindih orientasi yang lain. Selama 82 tahun NU berdiri, orientasi politiklah mendapatkan porsi lebih, hingga porsi pengembangan pemikiran melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi terabaikan. Maka saat ini mesti menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kedua pilar yang selama ini agak terpinggirkan, pendidikan dan perekonomian [1]
Terlalu banyak jejak NU dalam politik, ternyata tidak demikian halnya dalam domain ekonomi. Ranah ini kurang disentuh, sehingga kiprah NU yang sudah 82 tahun belum juga sanggup mengangkat kesejahteraan warganya. Padahal dari jumlah penduduk miskin sekitar 37,2 juta jiwa, sebagian besar warga NU. Berdasarkan survei nasional LSI 2004, jumlah warga nahdliyin mencapai 35 persen. Mayoritas tinggal di pedesaan dan sebagian lagi “terpaksa” hijrah ke kota menjadi buruh dan bekerja di sektor informal. Artinya tahun 2007 saja, jumlah nahdliyin miskin sekitar 13 juta jiwa. Hal ini pula yang kemudian disadari oleh para tokoh NU, khususnya oleh Ketua Umum PBNU Dr.KH. A. Hasyim Muzzadi. Dalam pidatonya menyambut puncak peringatan Harlah NU ke-82, Kyai Hasyim selain berpesan agar warga Nahdhiyyin tidak terjebak dalam konflik dan perpecahan politik, juga mendorong pada upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Nahdhiyyin.
Urgensi dan matra pengembangan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Terma Ekonomi kepentingan rakyat sebenarnya tidak  dikenal dalam teori ekonomi. Terma ini muncul dari pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang tengah terjadi, barangkali yang dimaksud terma ini merupakan gabungan dua teori antara kapitalis dan sosialisme. Krisis ekonomi itu timbul karna system pemerintahan yang sangat sentralistik serta akibat campur tangan yang terlalu besar dari pemerintahan orde baru ke dalam perekonomian hingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efektif.[2]
Persyarat untuk pemulihan ekonomi adalah pemerintahan yang baik dan bersih. Dari pemerintahan yang seperti itu sangat dimungkinkan akan terciptanya penataan dan penguatan institusi sehingga mendorong mekanisme pasar bekerja secara sehat. Supaya ekonomi pasar benar benar untuk kesejahtraan rakyat, maka harus ditunjang oleh undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah, seperti undang-undang persaingan sehat.
Setelah beberapa waktu NU berdiri ditengah kondisi perjuangan dan makin banyaknya persoalan social kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlotut Tujjar tidak lagi memiliki peranan penting sebagaimana di awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. untuk mengantisipasi problem ekonomi umat ketika itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi. Pada tahun 1937 Ketua Tanfidz NU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan koperasi Syirkah Mu’awwanah. Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya.
Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada yang secara khusus mengurusi masalah bisnis di dalam NU (lihat teks dalam Anam 1985, Lampiran) Para anggota yang memproduksi barang-barang sederhana seperti pakaian, rokok, sajadah, dan lain-lain diperkenankan memasarkan barangnya dengan nama “Nahdlatul Ulama”, dengan menggunakan lambang resmi NU. Sebagai imbalannya mereka harus mamberikan persentase keuntungannnya kepada organisasi, dan semua label harus dicetak di percetakan milik NU sendiri. Kiai didorong madirikan toko sendiri, dengan logo NU, untuk menjual barang-barang yang diperlukan di pesantren; departamen ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis mereka, dan para usahawan didorong menjual barang-barang mereka ke toko-toko ini dengan persyaratan yang lebih mudah.
Namun pada kenyataannnya Syirkah Mu’awwanah dan departemen yang mengurusi bisnis di NU ini tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat. Meski telah memiliki BMT SM NU dan usaha-usaha lain seperti Koperasi an Nisa, Koperasi Bintang Sembilan dari kelanjutan Syirkah Muawwanah, namun hingga kini manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh warga NU. Selain itu, banyak pesantren NU yang berhasil memperkuat basis ekonominya dengan mendirikan koperasi-koperasi pesantren. Lihat saja, Koperasi Pesantren Sidogiri di Pasuruan bahkan sudah memiliki lebih dari 10 cabang, An Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, Nurul Jadid di Paiton-Probolingga, Pesantren Drajat di lamongan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Diantara pesantren itu bahkan telah memiliki produk unggulan masing masing. Namun koperasi-koperasi dan unit-unit usaha produksi yang berdiri kuat di pesantren ini masih belum memiliki jaringan ekspansi pasar yang kuat dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga pengembangannya menjadi agak terhambat. Selain itu aspek permodalan juga masih sangat kurang, disamping sklill dalam menangani bisnis juga masih perlu terus ditingkatkan.
Secara structural, sebenarnya telah diadakan upaya-upaya membangun perekonomian ini. Pada juni 1990 NU menandatangani kesepakatan dengan Bank Summa (milik grup Astranya William Soerjadjaya) dan membentuk bank Nusumma. Kehadiran bank Nususmma ini sebenarnya adalah upaya menjembatani kebutuhan permodalan bagi pengembangan usaha-usaha warga NU, selain secara khusus juga dimaksudkan sebagai badan usaha untuk menopang kebutuhan NU. Namun keberadaan Nusumma sendiri tidak mampu bertahan setelah kelompok usaha William Surjadjaja tersandung masalah dan terpaan badai krisis ekonomi 1997. setelah Nusumma tidak lagi punya liquiditas dan pemerintah tidak lagi membantu meningkatkan liquiditasnya, akhirnya Nusumma turut di liquidasi bersama bank-bank nasional lainnya.
Setelah masa reformasi bergulir, NU pun turut dalam program-program peningkatan kesejahteraan khususnya petani dan pengusaha kecil. NU juga dipercaya sebagai salah satu penyalur dana dari program Kredit Usaha Tani (KUT), namun karena minimnya SDM dan banyak factor lain, seperti fluktuasi harga dan gagal panen, banyak dari peminjam dana KUT tidak mengembalikan, termasuk yang disalurkan melalui NU kepada warganya. Akhirnya program KUT dinyatakan gagal dan Pemerintah membebaskan dari pengembalian utang KUT.
Peran-peran NU dalam mengembangkan sector perekonomian ini terasa masih sangat kurang sekali jika dibandingkan dengan perhatian NU terhadap urusan-urusan politik. Padahal kita tahu bahwa, sector ekonomi menjadi tumpuan utama dalam masyarakat.
Hal itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, sikap hati-hati yang berlebihan, sehingga perubahan masyarakat yang begitu cepat terlambat untuk disikapi. Sikap demikian memang ada nilai positifnya, yaitu tetap kuatnya karakter dan identitas NU karena ia tidak mudah larut dalam perubahan. Tradisi NU menjadi demikian kokoh sehingga gaya hidup liberal tidak mampu membuatnya terseret terlalu jauh. Namun dampak negatifnya NU menjadi gagap dalam merespons persoalan yang membutuhkan jawaban segera. Kedua, orientasi politik yang kuat di kalangan elite NU. Banyak elite NU yang menjadi pengurus karena ingin mendapatkan jabatan politik baik di tengah masa jabatannya maupun sesudahnya. Misalnya menjadi ketua NU karena berniat ikut dalam pemilihan presiden atau wakil presiden, atau jabatan-jabatan politik lain di bawahnya seperti gubernur/wagub atau bupati/wabup. NU pun sering menjadi kendaraan politik, atau banyak orang bilang NU terkadang lebih politis dari partai politik.
Orientasi seperti itu sebenarnya tidak menjadi masalah jika selama menjadi pemimpin NU ia bisa fokus dan serius mengembangkan NU sebagai gerakan ekonomi dan pendidikan, tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau pamer kekuatan (show of force). Sebab, selama dua sektor itu tidak tergarap dengan baik, maka tradisi NU yang sudah sangat kokoh bisa mengalami proses degradasi yang tidak terkendali dan persoalan NU saat ini atau di masa depan akan tetap sama dengan persoalan yang dihadapi pada tahun 1950-an: minimnya sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan yang kurang layak.  Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masional kedepan.
 Pengalaman Krisis moneter dan krisis ekonomi menunjukkan bahwa sector pertanian merupakan salah satu sector yang masih memiliki nilai positif dalam pertumbuhan GDP walaupun nilainya kecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa sector pertanian memiliki ketangguhan dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional. Untuk mendorong pertumbuhan sector pertanian, perlu diantisipasi dengan meningkatkan dukungan modal pada usaha kecil/menengah serta pengembangan investasi disektor agrobisnis dengan berorientasi pada permintaan pasar domestic maupun ekspor.[3]
Masalah-masalah dasar dibalik krisis ekonomi Indonesia. krisis ekonomi diindonesia merupakan risis kombinasi antara social,ekonomi,dan politik. Ketika krisis itu pertama kali menerpa, saat itu pemerintah indonesiaentah disengaja atau tidaktelah memperbodoh rakyat dengan mengungkap data pendukung yang menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.ternyata data itu tidak valid.
Kini upaya pemulihan ekonomi masih mengandung optimism, karena :
a.      Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat lagi karena regional asia tengah pulih.
b.     Dukungan luar negri terhadap Indonesia masih tinggi
c.      Kekayaan alam Indonesia masih cukup besar
d.     Ada potensi ekspansi pajak
e.      Mobilita social secara vertical harus didasarkan pada prestasi bukan KKN
f.      Restrukturisasi dan privatisasi BUMN

Notes :
[1]Muktamar. 1997. XXX NU. Kediri jawa timur.Hal. 519
[2] Nur khalik ridwan. 2002. Masail maudhu’iyyah siyasiyyah.jakarta. Hal.559
[3] Dharwis, Ellyasa KH. (ed). 1997. Gus dur, dan NU. Yogyakarta. Hal. 250


DAFTAR PUSTAKA
Ridwan nur khalik. NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan politik &kekuasaan/ Nur Khalik Ridwan-jogjakarta: Ar- Ruzz media, 2010

Sejarah Pendidikan Cina pada Masa Dinasti Han

ANDI AMINAH RISKI/SP
Ada sebuah hadist: "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina". Dalam hadist ini muncul satu negara, yaitu negeri Cina. Dari hadist ini timbul pertanyaan, ada apa dengan pendidikan cina sehingga dapat dijadikan panutan untuk negeri lain. "Di negeri Cina pendidikan mendapat tempat yang penting sekali dalam penghidupan". Dengan mendapatkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, membuat sistem pendidikan di Cina meningkat. Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filofis orang Cina mengenai pendidikan dan pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina berapa lama.Permulaan pendidikan Cina kuno mencampai puncak dimulai pada Dinasti Han.
Dinasti Han merupakan dinasti kekaisaran besar pertama didalam perjalanan sejarah kekaisaran Cina. Pada masa ini banyak literature lama yang dikumpulkan dan diperbaiki kembali. Hal tersebut dikarenakan pada masa pemerintahan sebelumnya ajaran-ajaran kong hu cu diberantas habis. Pada masa ini Confusianisme menjadi falsafah terkemuka dan menjadi inti bagi sistem pendidikan. Pada masa Dinasti Han yang menjadi dasar masyarakat Tionghoa, ialah pengajaran counfusius Pada negeri Cina pendidikan mendapat tempat yang penting sekali dalam penghidupan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Cina menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat, yang mengutamakan etika. Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembalinya popularitas aliran filsafat Kung Fu Tse di dalam masyarakat Cina. Anggapan tersebut muncul dari ajaran-ajaran Confusianisme yang mulai mendapatkan tempat kembali di hati rakyat Cina, yang ditandai dengan munculnya Dinasti Han sebagai penguasa. Ajaran-ajaran tersebut mengajarkan bahwa pendidikan tersebut penting. Seperti yang ditanamakan Hsun Tzu, "Belajar terus sampai mati dan hanya kematianlah yang menghentikannya" (H. 19). Belajar adalah pekerjaan sepanjang hayat, dan jabatan yang tinggi mungkin merupakan ganjarannya. Cina telah memberikan status pada kegiatan belajar lebih dari masyarakat mana pun. Dalam membicarakan mengenai falsafah pendidikan Cina, tidak dapat dijauhkan dari pembicaraan mengenai ajaran Confusianisme. Seperti yang diutarakan di atas, bahwa ajaran confusianisme memberikan dasar-dasar dan sumbangan-sumbangan dalam sistem pendidikan Cina, khususnya pada masa Dinasti Han ini. Dalam ajaran confusianisme, pendidikan adalah mesin yang mengemudi dunia kebenaran.  menuntut pendidikan dikejar secara terus menerus sampai kematian. Pernyataan-pernyataan yang dinilai mementingkan pendidikan tersebut dan diperkuat dengan ajaran kong hu cu yang dianggap sebagai agama bagi masyarakat Cina, dimana masyarakat Cina sangat kuat dalam memeluk ajaran tersebut, sehingga membuat pendidikan memiliki sisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Cina.[1]
Dinasti Han berlangsung 206 SM sampai 220 M, didahului oleh Dinasti Qin yang terjadi 221 sampai 207 SM dan diteruskan oleh Tiga Kerajaan. Han didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang, yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Gaozu dari Han. Han sempat diselingi oleh Dinasti Xin 9 samapai 23 M yang didirikan oleh seorang bekas pejabat bernama Wang Mang. Dinasti Han ini sempat ter putus sejenak oleh kudeta dari Wang Mang, dimana ia mendirikan Dinasti Xin (9 – 25) yang berumur singkat. Tetapi kemudian Kaisar Han Guangwu (25 – 57) yang juga terkenal dengan sebutan Guang Wudi berhasil merestorasi kembali Dinasti Han. Oleh karena itu Dinasti Han sebelum pemberontakan Wang Mang disebut dengan Dinasti Han Barat dan Dinasti Han sesudahnya disebut dengan Han Timur. periode Dinasti Han dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas di Cina menyebut diri mereka sebagai "orang Han" dan aksara Cina disebut "huruf Han" (Hanzi).[2]
Pada masa Dinasti Han sudah terdapat sebuah system pendidikan yang ketat, untuk tujuan mendapatkan pejabat-pejabat kerajaan yang berkualitas. Para pelajar yang menginginkan untuk menjadi pegawai kerajaan tidak dipandang asal golongannya, asal ia dapat melawati tahapan-tahapan ujian yang sudah ditetapkan oleh kekaisaran. Hal tersebut dikarenakan ajaran konfusius tidak memperbolehkan memandang asal-usul seseorang atau pangkatnya .Para pegikut-pengikut konfusius yang berada di beberapa daerah distrik mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat informal. Disebut sekolah informal dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terikat oleh tempat atau waktu. Berjalannya pendidikan di distrik ini dibantu oleh para saudagar yang memberikan sumbangan-sumbangan.Sekolah di setiap distrik ini menampung para pemuda-pemuda yang ingin menuntut ilmu sebelum mereka mengikuti tahapan-tahapan ujian penerimaan sebagai pegawai kekaisaran. Materi-materi pelajaran yang diajarkan dalam proses belajar mengajar yaitu berasal dari isi kitab konfusius. Dalam kitab konfusius ini berisikan cerita-cerita dalam bentuk sastra, yang didalamnya terdapat ilmu sastra, ilmu strategi perang, ilmu pasti, ilmu hukum, dan sebagainya. Para murid diharapkan dapat menghafalkan isi kitab tersebut dan mengembangkannya sendiri dalam bentuk puisi. Mengajar yang digunakan para guru dalam menyampaikan bahan materi pelajaran adalah para murid berkumpul mengelilingi guru yang sedang menyampaikan isi dari kitab konfusius tersebut. Setetah disampaikan kepada para murid, mereka diharapkan dapat menghafalkan isi kitab tersebut. Metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat itu ialah metode ekspositori (ceramah). Penyimpulan ini dikarenakan yang dilakukakan serupa dengan metode ekspositori, dimana guru lebih aktif disini dalam mentransfer imu kepada para murid. Setelah tahapan belajar mengajar, maka melangkah kepada tahapan evaluasi atau system ujian. System ujian yang berlaku pada masa Dinasti Han merupakan suatu hal yang unik dalam system pendidikan Cina. Pada masa itu sudah berkembang suatu system evaluasi yang sangat kompleks. Menurut Rochiati Wiriaatmadja, A. Wildan, dan Dadan Wildan mengatakan bahwa ujian ini dibagi ke dalam tiga tahap atau jenjang. Tiga tahap ujian tersebut antara lain: Ujian tingkat pertama diadakan di beberapa ibukota prefektur (kabupaten). Calon pegawai yang dapat melewati ujian tahap pertama ini diberi gelar Hsui-Tsai, bila diartikan yaitu "bakat yang sedang berkembang". Mereka mendapatkan hak istimewa seperti dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, terbebas dari hukuman badan, sehingga sangat sulit sekali untuk lolos dari tahap ini. Seorang Hsui-Tsai diharuskan tiap tahuan mengikuti ujian sebagai upaya mempertahankan gelarnya tersebut, bila tidak maka namanya akan hilang dalam daftar nama golongan pelajar. Sebelum sampai pada ujian tahapan ini, pelaksanaan ujian saringan pertama dilaksanakan di setiap distrik dari setiap prefektur. Selanjutnya, ujian tingkat dua yakni ujian tingkat provinsi untuk mencapai gelar Chu-Jen, yakni "orang yang berhak mendapatkan pangkat". Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapatkan gelar Hsui-Tsai. Para peserta ujian tidak langusng mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademi prefektur dalam rangka menghadapi persiapan ujian Chu Jen. Ujian provinsi ini diadakan tiga tahun sekali. Mereka yang dapat lulus dari ujian ini dengan nilai tertinggi akan mendapatkan tunjangan belajar. Pada tahap akhir yaitu ujian tahap tiga yang diadakan di ibukota kerajaan. Ujian ini diadakan setiap tiga tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar Chih Shih, yakni "Sarjana naik pangkat". Peserta ujian mendapatkan nilai yang tertinggi berhak mendapatkan penghormatan istimewa dan menjadi orang termasyur di kerajaan. Para lulusan dapat diangkat menjadi anggota akademi Hanlin (Hanlin Yuan), yakni dewan penasihat khusus kaisar yang beranggotakan enam orang. Adapun materi-materi yang diujikan dalan tahapan-tahapan ujian ini, yakni menurut H.J. An Den Berg, Kroeskamp, dan J.P. Simandjoentak (1951: 188) adalah isi kitab-kitab konfusius serta pengikut-pengikutnya. Hal tersebut bertujuan sebagai pembuktian bahwa mereka mengetahui isi buku tersebut dengan seksama. Untuk membuktikan hal tersebut mereka diharuskan dapat membuat karangan dan mengubah dengan dasar aturan-aturan kuno. Selain itu juga, para peserta juga diuji mata pelajaran lain, yang digolongkan ke dalam mata pelajaran tambahan. Ujian tersebut dilaksanakan di ruang dalam bangunan-bangunan yang sangat panjang dan lurus. Bangunan panjang tersebut terdiri dari kamar-kamar kecil yang disekat . calon pegawai tersebut tinggal di dalam kamar selama sehari untuk ujian tahap pertama, tiga hari untuk ujian tahap kedua, dan lebih lama lagi untuk ujian tahapan ketiga. Output-output yang dikeluarkan dari system pendidikan ini disalurkan menjadi pegawai-pegawai pemerintahan dan mereka yang gagal dalam mengikuti ujian ini akan menjadi tenaga-tenaga pengajar di daerah asalnya. Dapat dikatakan bahwa kekaisaran Wu-ti-lah yang telah meletakkan dasar system ujian, seperti yang berlaku di Tiongkok itu.[3]
Kaum gentry merupakan kelompok feudal baru (New Feodal Class) yang menggantikan kedudukan para bangsawan dari zaman dinasti Chou. Kelompok ini terbentuk secara alami. Anggota dari kelompok ini berasal dari orang-orang yang lulus ujian sipil, secara bertahap dan semakin banyaknya lulusan dari ujian tersebut, maka baru terbentuklah suatu kelas baru dalam kehidupan masyarakat yang lazim disebut kaum literati-confucians atau para serjana sastra-confuciabis.Mereka yang diajarkan kitab-kitab konfuius dan pengikutnya dan dapat dikatan sangat dekat dan memahami isi kitab tersebut menjadi pendukung dan pembina utama ideology Confusinisme. Lulusan ujian negara yang semakin banyak tersebut pada akhirnya membentuk kelas sendiri dalam startifikasi masyarakat Cina, dimana mereka memonopoli jabatan-jabatan dalam pemerintahan, yaitu golongan yang memiliki keahlian dalam tata administrasi pemerintahan. Kelas baru tersebut menggeser posisi bangsawan di dalam stratifikasi masyarakat Cina. pergeseran tersebut dikarenakan kehormatan dan penghargaan yang diberikan oleh lulusan ujian tersebut sangatlah tinggi. Penghargaan tersebut tidak saja datang dari masyarakat tetapi juga datang dari kaisar sendiri. Dominasi kelompok ini juga tidak lepas dari kebijakan kaisar yang tidak memberikan posisi jabatan-jabatan pemerintahan kepada bangsawan, atau pada masa Sje Hwang-ti disebut penganut aliran undang-undang, melainkan kaisar mencari pengikut-pengikut ajaran konfusius melalui system ujian yang dikeluarkan. Keistimewaan yang diberikan kepada golongan ini juga membuat mereka dihargai dalam masyarakat. Mereka mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan setiap mereka melewati tahapan ujian yang diikuti. Selain itu, keistimewaan yang diberikan kepada kaum gentry ini bahwa: "Golongan sarjana sebagai golongan pegawai negeri yang tidak perlu mengotorkan tangannya dengan pekerjaan tangan. Sebagai tanda orang yang tidak hidup dari hasil pekerjaan tangannya, jari kuku "kaum terpelajar" panjang-panjang dan dipelihara dengan baik. Tangan halus dan lembut!". Dari perubahan atau pergeseran dalam stratifikasi masyarakat ini berarti telah terjadi sebuah perubahan dalam masyarakat Cina, dimana sebelumnya masyarakat memandang tinggi seseorang dalam masyarakat didasari atas kepemilikan harta dan keturunan, pada maa Dinasti Han hal tersebut berubah. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang sesorang berdasarkan kepemilikan harta dan keturunannya, melainkan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya.[4]

NOTES:
[1] Muhammad Said dan Junimar Affan; Mendidik Dari Zaman ke Zaman .1987.
[2] http://group.yahoo.com/group/budaya-tionghoa/message
[3] I. Djumhur. Sejarah Pendidikan. Jakarta: Djembatan H.J. An Den Berg, Kroeskamp, dan J.P. Simandjoentak. 1951.
[4] Kong Hu Cu. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Rochiati Wiriaatmadja. 2000.