PENDIDIKAN INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1950)

FADILA RACHMAN/SP

Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali berjuang secara politik dan fisik serta adanya kendala dari dalam yaitu pergolakan politik. Pendidikan pada masa kemerdekaan walaupun dalam keadaan sulit tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang- undang pendidikan Nomor 4 tahun 1950. Itulah produk hukum pendidikan Nasional pertama terlepas kemudian kita

memandang bahwa produk hukum itu kurang terang memberikan definisi tentang konsep dan sistem pendidikan nasional. Mohammad Yamin adalah menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, pada masa itu memberikan penerangan posisi pendidikan sebagai landasa pembangunan masyarakat indonesia secara nasional, artinya pendidikan harus mengangkat tata nilai sosial yang menjadi identitas bangsa dengan corak budaya , tradisi, bahasa, agama, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sitem pendidikan warisan kolonial. Secara garis besar, pendidikan nasional adalah bentuk reaksi atas sistem pendidikan yang bersifat deskriptif dan elitis. Oleh karenanya tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis.

Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil . maka dari itu hal demikian sangat berpengaruh mengenai pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, yaitu terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional, misalnya pada masa permulaan kemerdekaan. Melalui SK Menteri Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan No. 104/Bhg. 0, tanggal 1 maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot- patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.Pada tanggal 25 November 1945, berdiri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mempunyai asas-asas perjuangan sebagai berikut :

1.        Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia

2.        Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan
dasar-dasar kerakyatan

3.        Membela hak dan nasib buruh pada umumnya dan guru pada khususnya.

Kebijaksanaan politik pendidikan para menteri yang bertugas antara tahun 1945-1950 dapat dikatakan belum bisa dirasakan atau belum terlihat hasilnya. Tentunya, hal ini berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan itu sangat kentara bagaimana pergantian kementerian pendidikan diganti secara cepat dan berulang-ulang. Kita bisa menyimpulkan bahwa usaha-usaha nyata yang pernah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendidikan antara tahun 1945-1950 adalah seputar bangunan sekolah, guru, kurikulum, sistem kerja,serta biaya. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah , tindakan utama adalah mengatasi bangunan rusak atau hancur lebur akibat revolusi fisik atau bangunan tersebut dipakai oleh pemerintah. Disamping dilakukannya usaha pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah tersebut, juga tidak kekurangan partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun bangunan sekolah dengan peralatannya dan yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Usaha semacam itu juga merupakan suatu cara yang bertujuan hendak membentuk kelas masyarakat dan dengan harapan pelajaran di sekolah akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Pengajaran sebelum kemerdekaan disadari menunjukan sifat apatis, sedangkan hubungan antara orang tua murid dan guru tidaklah erat. Seperti yang diketahui bahwa pada fase- fase awal perjuangan kemerdekaan,republik telah mendapat bantuan langsung atau tidak langsung baik material maupun moral, dari berbagai pihak yang mempunyai itikad baik terhadap bangsa Indonesia. Sebagai contoh nyata, India dan Australia termasuk negara yang telah menunjukkan simpatinya secara positif terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Struktur Persekolahan Dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa Awal Kemerdekaan

Tata susunan persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak jaman Jepang.

Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

-          Pendidikan Rendah

Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikannya semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 Nopember 1946 No. 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat telihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV, V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia.

-          Pendidikan Guru (Periode Tahun 1945-1950)

(1)      Sekolah Guru B (SGB) lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas I,II,III sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP, SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekuarangan guru tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, pertama ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.

(2)      Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR dan di kenal dengan sebutan SGC tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.

(3)      Sekolah guru A (SGA) karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Disamping Itu dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.

-          Pendidikan Umum ((SMP) dan (SMT)).

(1)      Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya pada zaman jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat keputusan menteri PPK tahun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas IIA,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banayak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.

(2)      Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Kementerian PPK hanya mengurus langsung SMAT yang ada di jawa terutama yang berada di kota-kota seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya perhubungan dengan pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: isinya memenuhi kebutuhan nasional dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia.

-          Pedidikan Kejuruan

a)      Pendidikan ekonomi: pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama, pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang.

b)      Pendidikan Kewanitaan: sesudah kemerdekaan pemerintah membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) yang lama pelajaranya empat tahun setelah SMP atau SKP.

-          Pendidikan Teknik

Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur karena disamping pelajaranya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah Teknik di Solo misalnya, dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali apa adanya. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah: Kursus Kerajinan Negeri (KKN), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik menengah (STM), Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik

Setelah aksi agresi militer I kedua lembaga pendidikan tinggi terakhirini ditutup oleh Belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Tetapi kuliah-kuliah masih dilanjutkan dirumah-rumah dosen sehingga merupakan semacam kuliah privat. Sebelum agresi militer I di Malang terdapat pula lembaga pendidikan tinggi republik. Demikian pula terdapat sekolah tinggi kedokteran hewan sekolah tinggi teknik di Bandung dipindahkan ke Yogyakarta. Sementara itu daerah Republik Indonesia sendiri terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti : Sekolah Tinggi Teknik didirikan pada 17 Februari 1946 oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada didirikan pada 3 Maret 1946 oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan di Yogyakarta, Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi didirikan pada Februari 1946 di Malang, Perguruan Tinggi Kedokteran II didirikan pada 4 Maret 1946 di Solo, Perguruan Tinggi Kedokteran I didirikan pada 5 Maret 1946 di Klaten. Demikianlah pendidikan antara tahun 1945- 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Ciri – cirri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Disalah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah- daerah negara federalyang dikuasai atau dipengaruhi Belanda, sedangkan dipihak lain langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA         

1.      Moestoko, Somarsono. 1986. Sejarah Pendidikan dari Zaman Kezaman. Jakarta : Balai Pustaka.

2.   Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

3.   Rifa'i, Muhammad. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

4.  Husaini, Abdul Rajak. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, Solo: CV Aneka, 1995.