sejarah pendidikan islam modern di turki

Ainun Syarifatul Alfiah/SP

A. Peradaban Turki sebelum Reformasi

Turki berhasil membentuk suatu Imperium besar dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-religi. Kebebasan dan otonomi kultural yang diberikan Imperium kepada rakyatnya yang non-muslim, adalah suatu bukti bagi dunia bahwa sistem kekhalifahan dengan konsep Islam telah mempertunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luhur. Sultan adalah sekaligus khalifah, artinya sebagai pemimpin negara, Ia juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama. Kekhalifahan Turki didukung oleh kekuatan ulama (Syeikhul Islam) sebagai pemegang hukum syariah dan kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara Janisssari. Kekuatan militer yang disiplin inilah yang mendukung perluasan Imperium Turki, Kejayaan Turki ini runtuh karena kekalahan angkatan laut Turki di lepanto tahun 1571 dan kegagalan dalam penaklukan Wina tahun 1683, dengan kekalahan Turki ini menandakan pergeseran kekuasaan ketangan Eropa. Kekalahan tersebut di artikan sebagai lemahnya kekuatan pasukan Turki dan menguatnya pasukan Eropa. Lebih di tekan kan atau disadari lagi bahwa kekalahan itu menandai kelemahan teknik dan militer pasukan Turki. Inilah yang menjadi awal munculnya upaya untuk mencontoh teknologi militer Barat yang dianggap sudah maju. Selanjutnya kondisi ini membawa Turki pada suatu masa pembaruan atau modernisasi, para pejabat Turki yang berasal dari pendidikan istana yaitu yang bukan madrasah, memiliki kecenderungan bahwa memelihara keberlangsungan Negara dan memajukan kehidupan agama adalah tugas mereka. Dalam banyak hal pemerintah lebih mengutamakan Negara diatas yang lainnya. Kenyataan bahwa keterbelakangan Turki dalam bidang militer, teknologi, dan administrasi ini disadari sebagai sesuatu yang membahayakan bagi keberlangsungan Negara, sebagai solusi Turki harus menerima ide adopsi kemajuan yang telah dicapai Eropa. Hasilnya sederetan perubahan militer, administrasi, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial yang sangat dipengaruhi ide-ide barat. Basis islam tradisional masyarakat muslim mulai berubah sejalan dengan disekulernya ideologi barat.

Sadrazam/Wazir Agung merupakan kunci dalam pembaharuan, mereka berpendapat bahwa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan jalan keluar yang tepat bagi keterbelakangan Turki. Selain transfer ilmu dan pertukaran pelajar turki juga mengundang para     ahli      guna    mempercepat  pembaharuan.

Dengan dukungan sultan Ahmad III, Wazir Agung Damad Ibrahim melakukan usaha-usaha besar dalam mengadopsi teknologi modern guna memperkuat pemerintahan pusat, namun kebijakan Ibrahim tidak dapat memecahkan kesulitan utama pemerintah, pendapatan pemerintah hilang akibat pengalihan pajak oleh penguasa lokal atau gubernur provinsi dan merebaknya perdagangan gelap, pada saat yang sama pemeriantah membutuhkan dana yang besar untuk biaya peperangan dan perjanjian-perjanjian yang berujung kekalahan demi kekalahan, akibatnya inflasi tidak terkendali, pajak makin memberatkan rakyat, dan kemudian muncullah berbagai kejahatan di masyrakat, periode ini berakhir ketika semua unsur oposisi datang ke Istambul dibawah pimpinan Patrona Khalil menggulingkan sultan dan wazir agungnya tahun 1730.

Pada masa pemerintahan sultan Salim III, antara tahun 1789-1807, mengadakan pembaharuan yang fundamental di bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum, meski gagal dalam banyak hal, usaha-usaha pembaruannya menimbulkan periode yang disebut Nijami-jedid (orde baru) dan meletakkan dasar pembaharuan Turki Madern. Program pembaruan yang serius adalah pada bidang militer dengan cara meningkatkan kemampuan Jenisserry, hak istimewa menjadi jenissarry secara turun temurun dihapuskan dan diganti dengan harus mengikuti seleksi berdasarkan ukuran profesional. Salim digulingkan pada tahun 1807 oleh kombinasi kekuatan anti        pembaharuan.

Mahmud II dinobatkan menjadi sultan menggantikan sultan Salim, menurutnya hanya dengan pembaharuan yang sangat luas dalam pemerintahan dan masyarakat, Turki dapat mempertahankan keutuhan wilayahnya dari serangan Eropa. Pada tahun 1826 Mahmud membentuk tentara baru diluar jenissarry, dan kemudian Mahmud memerintahkan untuk memadamkan pemberontakan dan menyatakan jenissarry bubar. Dengan semakin melemahnya kekuatan oposisi Mahmud mulai membenahi pemerintahan yakni dengan membatasi hak luar biasa yang menurut tradisi dimiliki oleh para pejabat Negara, tradisi protokoler dihapuskan dan para pejabat dianjurkan mengganti pakaian kebesaran dengan stelan ala barat, selanjutnya menghapus jabatan Wazir Agung dan diganti dengan jabatan perdana menteri yang membawahi sejumlah menteri dengan kedudukan semi otonom.

Dalam bidang pendidikan didirikannya sekolah umum di daerah-daerah yang bertujuan mempersiapkan siswa sebagai tenaga administrative, didirikan pula sekolah sastra yang bertujuan mempersiapkan siswa menjadi penerjemah, di tingkat perguruan tinggi disamping Akademi Militer Mahmud mendirikan sekolah Teknik, kedokteran dan pembedahan, dan pada tahun 1838 sekolah kedokteran dan pembedahan disatukan.

Pada tahun 1939 abdul Majid dilantik menjadi sultan menggantikan Mahmud II. Modernisasi kerajaan berusaha dilakukan lewat perdana menteri Rasyid Pasha, pembaharuan yang dilakukan Rasyid Pasha terhambat oleh oposisi para ulama, pembaharuan yang tidak lain dari westernisasi membuka peluang bagi Negara-negara Eropa untuk ikut campur urusan internal Turki. Sultan Abdul Aziz yang dilantik menggantikan Abdul Majid tahun 1861 sebenarnya anti-barat dan menentang pembaruan liberal, akan tetapi pembaruan tidak dapat ditunda lagi karena adanya desakan-desakan diplomatik Eropa, dengan demikian pembaharuan perdana meneri Ali Pasha tetap mendapat kesulitan karena tidak mendapat dukungan dari Sultan, selain tidak melibatkan masyarakat kekuasaan sultan yang absolut dan korup menggambarkan sifat reaksioner pemerintah dalam melaksanakan pembaruan.

Murad V dinobatkan menjadi sultan yang baru dan ternyata dia bukan sosok yang tepat menghadapi masalah Turki yang sangat kompleks. Sultan Abdul Hamid dinobatkan menjadi sultan tahun 1876 dengan perdana menteri Mihdat Pasha, sistem pemrintahan konstitusinal dengan parlemen yang terdiri dari 80 anggota muslim dan 50 bukan muslim yang dijalankan tidak berlangsung lama karena tidak mempunyai hak serta tidak mempunyai kebebasan mngeluarkan pendapat, parlemen hanya bisa mengadakan sidang dua kali setahun.

 Abdul Hamid bukanlah sultan yang secara konsisten menentang pembaharuan westernisasi, lebih dari 30.000 jaringan telegram dan pos didirikan untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini terpencil, infrastruktur lain yaitu seperti jalan kereta api, saluran irgasi, jembatan, pelabuhan dan perbankan dibangun dengan dana pinjaman dari lembaga keuangan internasional, meski melarang ide-ide demokrasi barat Abdul Hamid mendorong penyebarluasan sains dan seni modern dengan mendirikan universitas dan melalui media massa. Menjelang tahun 1908 nama Turki Muda digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang menentang kekuasaan sultan, Konferensi Turki Muda di Paris tahun 1907 menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan kekuasaan sultan Abdul Hamid, setelah Turki Muda berkuasa pertentangan ideologi menjelma dalam betuk pertentangan di parlemen, perpecahan diantara parlemen Turki Muda tak terelakkan.

Pada tanggal 2 agustus 1914 di Eropa meletus perang Dunia pertama, karena masalah yang harus diperjuangkan Turki terlebih dahulu adalah membebaskan diri dari campur tangan barat maka tanggal 5 september secara resmi membatalkan kapitulasi. Setelah Perang Dunia I ini dengan kekalahan pihak Sentral yang didukung oleh Turki, Turki mengalami masa kemuduran yang sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki, bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak porandanya Turki menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Turki ketika itu. Pemikiran tentang identitas bangsa dan pentingnya suatu negara nasionalis yang meliputi bangsa Turki menjadi wacana yang banyak diperdebatkan.[1]

B. REPUBLIK TURKI

Pergeseran dari nasionalisme multi ras dan agama menjadi nasionalisme Turki tidak akan terasa dan mungkin tidak akan melangkah terlalu jauh apabila Sultan Mahmud Vehideddin tidak memutuskan untuk melawan para nasionalis dan bekerjasama dengan sekutu yang menduduki negeri itu, Mustapha Kemal yang ditempatkan di Samsun sebagai Inspektur Jendral Angkatan Darat Kesembilan menolak kembali ke Istambul dan memusatkan perhatiannya pada finalisasi program perjuangan nasional bersama Kazim Karabekir, Ali Fuad Pasha dan Husain Rauf. kongres delegasi provinsi-provinsi diselenggarakan di Erzerum dari tanggal 23 Juli sampai 19 Agustus 1919 menghasilkan antara lain menyatakan tuntutan atas kemerdekaan dan terciptanya persatuan bagi rakyat Turki yang bersatu dalam ras, agama, dan tujuan. Setrategi militer dan diplomasi yang digunakan kaum nasionalis berhasil secara gemilang, Majelis Agung Nasional mengesahkan undang-undang tentang Organisasi-organisasi Fundamental guna mengesahkan politik luar negeri yang dibuat Kemal atas nama Turki. Sebagai Presiden Majelis Agung Nasional Kemal mengadakan perjanjian dengan Itali, Rusia dan Prancis. Kemudian dengan ditanda tanganinya perjanjian Lausanne (Kemal dan Sekutu) merupakan simbol kemenangan turki atas Eropa, dan diakuinya Negara Nasional Turki dan mengubur kerajaan selama-lamamya. Dan pada tanggal 13 Oktober 1923 ibu kota Turki dipidahkan ke Ankara.

Pada tanggal 29 Oktober 1923 Turki memproklamasikan diri sebagai Negara Republik dengan Mustapha kemal sebagai presidennya. Dengan demikian kekholifahanpun telah dihapuskan dari Republik Turki.Mustapha Kemal mendirikan Negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustapha Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di Turki. Gagasan sekularisme Mustapha Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu ke-Turki-an, Islam dan Modernisasi. Kemudian pembaruan Kemalis dilaksanakan diatas

enam prinsip dasar yaitu :

Republikanisme,NasionalismePopulisme,Sekularisme,Revolusionisme.

. C.pembaharuan menurut Mustapha Kemal                                                                             

Peradaban menurut Mustapha Kemal, berarti peradaban Barat. yakni bahwa Turki harus menjadi bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum, peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini masyarakat Turki menggunakan pakaian a-la Barat. Sampai saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari 'belenggu' bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustapha Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Himpunan linguistik perlu waktu sekitar 20 tahun untuk menterjemahkan kata-kata dari bahasa arab dan persi sampai dianggap benar-benar sudah men-Turki. Reformasi bahasa ini memberi sumbangan yang berharga bagi perkembangan linguistik bahasa Turki saat ini. Penelitian yang mendalam terhadap akar bahasa dan struktur bahasa Turki membuktikan bahwa bahasa Turki termasuk kelompok bahasa Altay, yaitu bahasa-bahasa yang dipergunakan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah yang membentang dari Finlandia hingga Manchuria. Dari segi gramatikal, bahasa Turki termasuk bahasa aglutinatif, yaitu bahasa berimbuhan. Struktur sintaksis memperlihatkan pola Objek-Predikat, dimana Predikat selalu berada di akhir kalimat.

 Ciri-ciri struktural bahasa Turki memperlihatkan perbedaannya yang jelas dengan bahasa Arab. Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926, Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persaman hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama. Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Usmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi; hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari jum'at.                                                           

Mustapha Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931 dan 1935. Mustapha Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Partai Republik rakyat adalah partai politik yang dibentuk Mustapha Kemal untuk menjalankan roda Pemerintahan. Meskipun demikian, sejarah Turki menunjukkan pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi. Demokrasi muncul kemudian sejak Turki menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan terus berkembang menunjukkan kemajuan yang pesat. Daniel Lerner (di dalam Memudarnya Masyrakat Tradisional, 1983) telah melakukan penelitian yang mendalam di suatu kota dekat Ankara pada tahun 1950-an, dan menyimpulkan bahwa negara Turki telah tumbuh menjadi negara yang relatif lebih stabil dan demokratis di banding dengannegara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemalis (1923-1950) melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa latin telah menjadi bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaptasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai lapisan msyarakat.

Pada pemilu 1950, kekuasaan tunggal Partai Republik Rakyat berakhir dan digantikan oleh partai sekuler beraliran liberal, yaitu Partai Demokrat. Partai pimpinan Adnan Menderes ini mencoba mngoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya negara Turki. Namun Adnan menderes juga tidak ingin Kemalisme digantikan dengan ideologi lain. Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat inilah masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas (98 persen dari 70 juta jiwa) penduduk Turki dapat melakukan shalat di mesjid-mesjid umum, berpuasa dan melakukan ibadah naik haji, yang pada masa Kemalis sulit dilakukan.

Perkembangan masyarakat di Turki menemukan karakter sendiri yang unik sebagai suatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran Kemalisme, yang fundamental dan radikal, pemikiran liberalis yang meskipun menentang Kemalisme tetapi tidak ingin ideologi ini diganti, dan pemikiran Islam, baik yang konservatif maupun moderat. Semangat masyarakat Turki modern untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan demokratis, selalu disertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan idealisme ke-Turki-an dan ke Islaman.

Tentang sekularisasi dan modernisasi di Turki pada masa Kemalis seperti diuraikan di atas, Bryan S. Turner, seorang guru besar sosiologi di Universitas Flinders (Australia Selatan), menyimpulkan bahwa sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah, bukanlah sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan lebih maju (1984:318). Bagi kemalis, manusia Turki baru tidak saja harus berpikiran rasional seperti orang-orang Eropa, tetapi juga harus meniru tatacara berperrilaku dan berpakaian seperti mereka.

Sulit disangkal bahwa Mustapha kemal telah membawa Turki kedalam perubahan-perubahan yang radikal, bahkan dengan perubahan revolusioner dari sistem kekholifahan menjadi Republik parlementer, dari pembaharuan westernisasi menjadi sekularisasi.

D.Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Turki

Akibat kegigihan dan ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam mempertahankan Turki Usmani membawa dampak yang baik sehingga kemajuankemajuan dalam perkembangan wilayah Turki Usmani dapat di raihnya dengan cepat. Dengan cara atau taktik yang dimainkan oleh beberapa penguasa Turki seperi Sultan Muhammad yang mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negerinya yang kemudian diteruskan oleh Murad II (1421-1451M) (Yatim, 2003:133-134).

Sehingga Turki Usmani mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad II (1451- 1484 M). Usaha ini di tindak lanjuti oleh raja-raja berikutnya, sehingga dikembangkan oleh Sultan Sulaiman al-Qonuni. Ia tidak mengarahkan ekspansinya kesalah satu arah timur dan Barat, tetapi seluruh wilayah yang berada disekitar Turki Usmani itu, sehingga Sulaiman berhasil menguasai wilayah Asia kecil.

Kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Usmani yang luas berlangsung dengan cepat dan diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lain yang penting, diantaranyadalambidangpendidikan.

Salah satu lembaga yang maju pada masa turki usmani adalah madrasah, didorong mempelajari beragam ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan berserak saat berlangsungnya pemerintahan Turki Usmani. Salah satunya adalah madrasah. Bukan hanya kuantitas bangunan yang menjadi perhatian, juga kualitas pendidikan. Terobosan bermakna dalam hal ini adalah perumusan kurikulum. Kurikulum yang diberlakukan di madrasah berkembang secara dinamis menuju ke arah lebih baik. Salah satu hal yang berlaku dalam proses pengajaran di madrasah Turki Usmani adalah mendorong para siswa untuk mengakses sebanyak mungkin buku yang membahas beragam bidang ilmu.

Hal ini merupakan uraian perinci dari tujuan utama pendirian lembaga pendidikan berupa madrasah. Yaitu, melahirkan siswa Muslim yang memiliki banyak pengetahuan dan memegang teguh nilai-nilai moral yang baik dan benar. Madrasah digiring untuk menciptakan para siswa yang pandai sekaligus baik hati dan berbudi luhur. Pada masa pemerintahan Sultan Suleiman, terdapat kode hukum yang menjabarkan secara umum mengenai tujuan pendidikan.Disebutkan dalam kode hukum itu bahwa tujuan pendidikan adalah guna memahami misteri penciptaan dan membangun sebuah negara yang berjalan secara teratur dan baik. Ini diyakini akan menjamin kelestarian, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia. Tujuan lainnya, pendidikan menjadi sebuah sarana untuk menuai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu, mendapatkan penjelasan mengenai kebajikan, bakat, dan agama, hingga akhirnya para siswa memiliki kapasitas yang baik. Sejumlah sumber menyebutkan mengenai penetapan tujuan dan kurikulum pendidikan di madrasah itu. Di antaranya, berasal dari cendekiawan Ahmed bin Isameddin, yang hidup pada abad ke-16. Bahkan, ia merupakan seorang pengajar di madrasah. [2]

E.Pendidikan Pada Masa Turki Utsmani

Setelah mesir jatuh dibawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, lalu Sultan Salim memerintahkan, supaya kitab-kitab diperpustakaan dan barang-barang yang berharga di Mesir dipindahkan ke Istambul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama'-ulama', pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir, semuanya dibuang ke Istambul, setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan pangkat khalifah itu kepada Sultan Turki.

Dengan demikian Sultan Turki memegang dua kekuasaan: kekuasaan sebagai sultan dalam urusan duniawi dan kekuasaan sebagai Khalifah dalam urusan agama.

Dengan berpindahnya ulama'-ulama' dan kitab-kitab perpustakaan dari Mesir ke Istanbul, maka Mesir menjadi mundur dalam ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan berpindah ke Istambul, tempat kedudukan Sultan dan Khalifah. Dan Istambullah yang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan saat itu. 

Selain itu Sultan Salim mengumpulkan kepala-kepala perusahaan yang termashur di Mesir berjumlah kurang lebih 1000 orang banyaknya. Semua mereka dipindahkan ke Istambul,Mesir terpaksa ditutup. Itulah salah satu sebab mundurnya perusahaan di Mesir pada masa Utsmaniyah Turki.

Setelah Sultan Salim wafat, lalu digantikan oleh anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni (926-974 H = 1520-1566 M). Pada masa Sultan Sulaiman itu kerajaan Utsmaniyah sampai kepuncak kebesaran dan kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarahnya. Laut putih tengah, laut hitam, dan laut merah semua dalam kekuasaannya. Luas negaranya dari Makkah ke Budapes dan dari Baghdad ke Aljazair. Tetapi sesudah wafat Sultan Sulaiman kerajaan Utsmaniyah mulai mundur sedikit demi sedikit.

Pada masa Utsmaniyah Tuki pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama diwilayah-wilayah, seperti Mesir, Baghdad dan lain-lain. Yang mula-mula mendirikan madrasah pada masa Utsmaniyah Tuki ialah Sultan Orkhan (wafat tahun 761 H = 1359 M.). kemudian diikuti oleh Sultan-Sultan keluarga Utsmaniyah dengan mendirikan madrasah-madrasah, yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan pada masa Utsmaniyah banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah-madrasah terutama di Istambul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikitpun. Pada masa itu banyak juga perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tidak sedikit bilangannya. Tiap-tiap orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru, ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu. Tetapi mereka-mereka itu hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung utuk membagi harta warisan dan ilmu miqat untuk mengetahui waktu sembahyang. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiyah di Eropa dan tidak mau pula mengikuti jejak zaman kemajuan Islam pada masa Harun Ar-Rasyid dan masa Al-Makmun, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam. Demikianlah keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa Utsmaniyah Turki, sampai jatuhnya sultan atau khalifah yang terakhir tahun 1924 M.

Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal Matan Al-Jurumiyah, Matan Taqrib, Matan Alfiyah, Matan Sultan, dan lain-lain. Murid-murid setelah menghafal matan-matan itu barulah mempelajari syarahnya. Karena pelajaran itu bertambah berat dan bertambah sulit untuk dihafalkannya. Sistem pengajaran diwilayah ini masih digunakan sampai sekarang. Pada masa pergerakan yang terakhir, masa pembaharuan pendidikan Islam di Mesir dan Syiria (tahun 1805 M) telah mulai diadakan perubahan-perubahan di sekolah-sekolah (madrasah) sedangkan di Masjid masih mengikuti sistem yang lama.

Meskipun pada masa Turki Utsmani pendidikan Islam kurang mendapat perhatian yang serius dan juga terhambat kemajuannya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tiap-tiap masa pasti akan memunculkan tokoh-tokoh atau ulama'-ulama'ternama. Walaupun jumlah ulama' pada masa itu tidak sebanyak pada masa Abbasiyah yang merupakan puncak keemasan Islam.[3]

Sistem Pengajaran di Turki

Sistem pengajaran pada masa Turki seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu dengan cara menghafal matan-matan, seperti menghafal Matan Al

Jurumiyah, Matan Taqrib, Matan Alfiyah, Matan Sulam dan lain-lain.

Adapun tingkat-tingkat pengajaran di Turki adalah sebagai berikut:

1.      Tingkat Rendah (SR) 5 tahun

2.      Tingkat Menengah (SMP) 3 tahun

3.      Tingkat Menengah Atas (SMA) 3 tahun

4.      Tingkat tinggi (Universitas) 4 tahun

Dikelas IV dan V SR diajarkan ilmu agama jika mendapatkan izin dari orang tua murid. Begitu juga diajarkan agama dikelas III Sekolah Menengah (SMP) jika diminta oleh orang tua murid.

Selain itu ada juga sekolah Imam Chatib (sekolah agama) 7 tahun, 4 tahun pada tingkat menengah pertama dan tiga tahun pada tingkat menengah atas. Murid-murid yang diterima masuk sekolah imam chatib itu ialah murid-murid tamatan SR 5 tahun. Untuk melanjutkan dari sekolah Imam Chatib didirikan Institut Islam di Istambul pada tahun 1959, dan pengajarannya berlangsung selama 4 tahun.

Dasar-dasar pengajarannya adalah sebagai berikut:

1.    Tafsir

2.    Hadits

3.    Bahasa Arab

4.    Bahasa Turki

5.    Filsafat

6.    Sejarah Kebudayaan islam

7.    Ilmu Bumi

8.    Dan lain-lain.[4]

Notes :

 [1] Ali, Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki. Jakarta: Penerbit Djambatan,1994

[2]Syamsul munir amin, sejarah peradaban islam, jakarta: amzah, 2009, hlm..

 [3] Zuhairini, sejarah pendidikan islam, bumi aksara, jakarta, bulan bintang,1997 cet ke 2 hal 54.

 [4]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1992),cet ke.7, h. 168

KOMUNIS DALAM SAREKAT ISLAM (SI)

Ridho Arif P / SIV

SI (Syarikat Islam) dahulu bernama Sarekat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudin. Pada awal pendiriannya untuk perkumpulan pedagang-pedagang islam yang menentang masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu, selanjutnya tahun 1912 berkat keadaan politik dan sosial HOS Tjokroaminoto menggagas SDI untuk mengubah nama menjadi organisasi pergerakan yang sekarang disebut  SYARIKAT ISLAM. Hal ini dilakukan untuk menyumbangkan semangat perjuangan islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan Imperialisme . SI yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai "Blok di dalam", mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaonen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo. Adapun faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV ke dalam tubuh SI antar lain:

1. Centraal Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya, dalam hal ini Semaoen adalah ketua SI Semarang.
2. Peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Boedi Oetomo dan SI merupakan organisasi non-politik. Semaoen juga memimpin ISDV (PKI) dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua SI Semarang.
3. Akibat dari Perang Dunia I, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV.
4. Akibat kemiskinan yang semakin diderita rakyat semenjak Politik Pintu Terbuka (sistem liberal) dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang.[1]

Dan pada saat itu SI pecah menjadi dua kubu yaitu: SI putih dan Si merah. SI putih berhaluan kanan berpusat di kota yogyakarta dengan tokohnya yaitu: H. Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto dan Sekarmadji maridjan Kartosoewirjo. Dan SI merah berhaluan kiri berpusat di kota Semarang dengan tokohnya yaitu: Semaoen, Alimin dan Darsono.

Hal ini dapat terjadi semenjak Semaoen dan Darsono di keluarkan dari SI, dan pada akhirnya nanti SI merah melebur kedalam partai Komunis, sejak perpecahan ini SI tidak pernah lagi meraih kebesarannya, seperti yang diraihnya empat tahun pasca kelahirannya.[2]

Selain itu juga karena disebabkan oleh kemenangan lenin di rusia dalam revolusi oktober 1917 dan selogan komunis yang anti penjajah merupakan daya pikat tersendiri bagi sebagian kaum pergerakan untuk bergabung dengan partai komunis Hindia, termasuk beberapa Kyai .[3]

Ini membuktikan bahwa anti penjajahan yang dikumandangkan oleh para komunis, seperti angin segar bagi para pelaku pergerakan untuk membebaskan diri dari tangan penjajah, hal ini mungkin menjadi salah satu sebab mengapa komunis bisa masuk kedalam tubuh SI, karena pada dasarnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu bebas dari tangan penjajah, walaupun dengan cara yang berbeda. Tetapi perlu diingat bahwa masuknya kominis dalam tubuh SI bukan semata-mata untuk hal yang demikian, tetapi untuk hal yang lebih besar lagi, seperti mengubah indonesia menjadi negara komunis, namun pada saat itu usaha yang dilakukan oleh H.J.F.M Sneevliet melalui ISDV yang dirasa kurang memuaskan dalam usaha penyebaran paham komunis , karena itu ia mencoba menyebarkan dengan suatu organisasi yang sudah di terima dalam masyarakat nusantara, hal yang pertama ia lakukan iyalah menarik hati para pengurus SI disemarang, yang kebetulan sasarannya adalah SI itu sendiri, walaupun demikian SI sangat terbuka terhadap H.J.F.M Sneevliet dan kawan-kawannya, ini terbukti sering diundangnya H.J.F.M Sneevliet kedalam rapat-rapat SI untuk memberi ceramah tentang kebebasan atau keluar dari penjajahan. Dan pada akhirnya H.J.F.M Sneevliet berhasil memecah belah SI menjadi dua blok.

Telah disinggung di depan bahwa pada awalnya SI adalah Serikat Dagang Islam, yang didirikan atas pertimbangan komersil ekonomis. Asas komersil ekonomis itu telah tertukar dengan asas nasionalisme , yang sepenuhnya merupakan haluan politik. Nasionalisme yangb dianut SI adalah nasionalisme lunak karena SI mengambil sikap kooperatif terhadap pemerintah, suasana kehidupan politik setelah tahun1920 berbeda dengan kehidupan politik saan SI mulai berdiri. Pengalaman berpolitik selama sepuluh tahun lebih memberi pandangan luas. Pengaruh gerakan politik dari luar pun telah masuk. Demikianlah , sikap partai SI terhadap kerja sama dengan pemerintah jajahan perlu ditinjau kembali. Meskipun demikian setelah timbulnya perpecahan dalam tubuh SI akibat keluarnya golomngan revolusioner sosialistis yangg dipimpin oleh Semaun dan penggabungan berbagai Si lokal dengan PKI, sebenarnya Partai Serikat Islam menjadi setengah lumpuh.

Tenaga-tenaga revolusioner telah meninggalkan Sarekat Islam. Keuntungannya adalah bahwa asas dan tujuan Sarekat Islam dapat diselamatkan dari penyelewengan golongan Seamaun yang jelas menganut  Paham Komunis Internasional. Bagaimanapun untuk mencapai tujuannya, tidak ada lagi pertentangan dan ketegangan didalamnya. Keretakan dan ketegangan antara para anggota dalam suatu organisasi terbukti menghambat kemajuan menuju realisasi tujuan utama organisasi dan akhitnya perpecahan tidak dapat dihindarkan.[4]

Walaupun demikian terpuruknya keadaan SI pasca banyak ditinggal anggotanya yang memilih berhaluan komunis internasional, namun beberapa tokoh SI mulai bangkit untuk mengembalikan keadaan Si seperti semula, seperti yang dilakukan oleh Haji Agus Salim yang melancarkan gerakan Pan-Islamisme, maksudnya adalah mencari hubungan dan menghimpun segala kekuatan islam yang ada di indonesia yang berarti sudah mengacu pada persatuan islam internasional.

Kongres-kongres mulai digelar, hal ini dilakukan untuk mengurangi perselisihan dan bagaimana cara mewujudkan kerja sama yang baik antara kaum muslimin sesuai yang tertera pada kongres pertama yang diadakan di cirebon, dan pada kongres selanjutkan lebih menitik beratkan kepada islam dan perjuangan islam dalam menghadapi kapitalis, walaupun sayap kiri dari SI berhaluan komunis yang bertentangan dengan kapitalis. Karena pada hakikatnya komunis dan kapitalis tidak dapat disatukan , ia ada untuk saling berbenturan. Dan pada akhirnya SI menjalankan sikap kooperatif kepada pemerintah , yang sejak semula ditentukan oleh pimpinan SI , pada kongres kedua tahun 1917.

Bila dilihat ulang perjuangan SI dalam kebangkitan nasional memang cukup berat ini dikarenakan terpecahnya SI menjadi dua kubu berbeda yaitu SI putih dan SI merah, perpecahan ini sedikit mengejutkan karena SI merah justru menggunakan paha komunisme didalamnya, yang memiliki selogan anti penjajahan.walaupun perpecahan di dalam tubuh SI sangat rumit, namun dapat dilihat bahwa ada keunikan yang terjadi, yaitu berjalannya islam dengan kominis dalam jalan yang sama untuk terhindar dari penjajahan, walau pun dengan caranya masing-masing. Tetapi demikian perjuangan kebangkitan yang dilakukan oleh SI adalah salah satu gerakan pertama indonesia untuk menggapai kemerdekaan walaupn sangat lama, namun demikian dala sejarahnya perjuangan SI sangat sulit digantikan dalam sejarah indonesia.

NOTE:

[1] id.wikipedia.org/wiki/sarekat_islam

[2] Maarif, Ahmad Syafii (2009). ISLAM DALAM BINGKAI KEINDONESIAAN DAN KEMANUSIAAN: SEBUAH REFLEKSI SEJARAH. PT Mizan Pustaka.Bandung. Hal : 103

[3] Maarif, Ahmad Syafii (2009). ISLAM DALAM BINGKAI KEINDONESIAAN DAN KEMANUSIAAN: SEBUAH REFLEKSI SEJARAH. PT Mizan Pustaka.Bandung. Hal :104

[4] Muljana, Slamet (2008). KESADARAN NASIONAL.PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta. Yogyakarta. Hal : 130-131

Budi Utomo

Abdurrahman / SI IV

Budi utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan dan disahkan pada hari Rabu 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr.Sutomo dan para mahasiswa STOVIA  yaitu Goenawan Mangoenkusumo dan Suraji atas usulan dan gagasan Dr.Wahidin Sudirohusodo dan para pelajar STOVIA lainnya untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia.[1]

Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya ditunjukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirjo. Saat itu Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata "politik" ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai "tanah air Indonesia" makin lama makin bisa diterima dan masu ke dalam pemahaman orang Jawa.[2]

Untuk mengpropagandakan pendiriannya, organisasi pelajar Budi Utomo ini kemudian membuat surat edaran yang ditujukan kepada segala lapisan penduduk Bumiputera dengan memakai bahsa Jawa, Melayu dan bahsa Belanda. Adapun pendirian dari organisasi Budi Utomo ini antara lain : "Jangka pendek akan menyatukan penduduk Bumiputera dan jangka panjang akan membentuk organisasi umum di Jawa ("Algeemen Javasche Bond"), dengan adanya suatu persaudaraan nasional ("Nationale Broederschap), yang tidak memandang perbedaan ras, jenis kelamin dan kepercayaan. Sebagai tujuannya dinyatakan secara samar-samar dalam bentuk semboyan : "Hindia maju, ("Indie Vooruit").

            Dari pendirian Budi Utomo tersebut nampak dengan jelas, bahwa para pelajar STOVIA, sebagai pendiri Budi Utomo yang pertama dalam mengungkapkan cita-citanya atau tujuan akhirnya tidak memakai istilah "Jawa maju" (Java Vooruit) seperti yang telah dipakai oleh ketiga putri Jepara :akan tetapi mereka memakai istilah "Hindia maju" (Indie Vooruit). Juga dalam mengungkapkan jangkauan organisasi Budi Utomo mereka tidak memakai istilah "een Algemeen Javaansche Bond" (suatu perserikatan umum orang jawa) atau dalam bahasa inggrisnya "General Javanees Union" atau "the all Javanese Union", tetapi mereka mempergunakan istilah "een Algemeen Javasche Bond" ("suatu perserikatan umum di Jawa") atau dalam bahasa Inggrisnya "General Union in Java". Dengan demikian jelaslah bahwa semula berdirinya Budi Utomo tidak hanya merupakan suatu organisasi perserikatan kebudayaan (orang ) Jawa, melainkan merupakan suatu organisasi untuk umum di Jawa. Memang semula jangkauan geraknya akan terbatas pada penduduk pulau Jawa dan pulau Madura, tetapi kemudian meluas untuk penduduk Hindia (Indonesia) seluruhnya, tanpa memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan kepercayaan. Hal itu berarti adanya suatu usaha untuk membuat suatu wadah persatuan bagi seluruh penduduk (Bumiputera) di Hindia Belanda (Indonesia). Usaha semacam itu tentunya berlandaskan pada pola berfikir Indonesia-sentris yang mengatasi pola berfikir Regiosentris (kedaerahan) atau ethno-centris (kesukuan). Pola berfikir Indonesia-sentris inilah yang membawa kebangkitan, "Nasionalisme-Indonesia", yang dalam kelakuan manusia menimbulkan sikap Nasionalistis Indonesia. Sikap nasionalistis Indonesia dalam bentuk permulaannya atau "sikap protonasionalistis Indonesia" itu nampak pada sikap para pemimpin pelajar STOVIA pada awal berdirinya Budi Utomo (dari bulan Mei s/d Oktober 1908).

            Demikianlah antara tanggal 3 s/d 5 Oktober 1908 di Yogyakarta berlangsung kongres Budi Utomo yang pertama kali, yang oleh surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad dianggap sebagai kongres Nasional yang pertama kali diadakan secara modern di Indonesia. Pada saat itulah pimpinan Budi Utomo beralih dari tangan generasi muda kepada generasi yang lebih tua yang terutama terdiri dari para priyayi rendahan. Pada waktu itu nampak pula adanya dua aliran faham yang berbeda dalam tubuh organisasi Budi Utomo. Disatu pihak menghendaki agar supaya keanggotaannya hanya terbatas pada para ambtenaar terpelajar saja dan bergerak dalam bidang kebudayaan dan bidang sosial, terutama dibatasi sampai urusan pelajaran sekolah di pihak lain berkehendak supaya haluan organisasi menuju ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, yang menuntun agar nasib seluruh rakyat mendapat perhatian. Fihak yang pertama didukung oleh golongan tua dengan Dr.Radjiman Wedyodipuro (kelak Wediyodiningrat) sebagai pemukanya. Fihak kedua dikemukakan oleh golongan muda dengan dr. Tjipto Mangunkusumo dan Surjodiputro sebagai juru bicaranya. [3]

            Setelah perdebatan yang panjang tentang corak Budi Utomo, maka Pengurus Besar memutuskan untuk membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang di pilih oleh karena itu ialah bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena kebanyakan penduduknya ialah golongan pria rendahan, maka dapat dipahami mengapa Budi Utomo menganggap perluasan pendidikan barat. Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian Kolonial. Dengan demikian, maka Budi Utomo cendrung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priyayi dari pada bagi penduduk BumiPutera pada umumnya. Sasaran Budi Utomo merubah dari " Kemajuan untuk mempertahankan penghidupan" menjadi " Kemajuan secara serasi". Hal itu menunjukkan pengaruh golongan tua yang moderat dan golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya. Dengan demikian, maka sikap "protonasionalistis" dari pada pemimpin pelajar yang kentara pada awal berdirinya Budi Utomo, kini terdesak kebelakang. 

            Setelah dua pemimpinnya yang berbeda pendapat dengan anggota Pengurus Besar, yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo dan Surjodiputro, berhenti dari badan pengurus (oktober 1909), maka Pengurus Besar Budi Utomo tersebut menjadi lebih seragam. Setelah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Budi Utomo sebagai badan hukum (....1909), maka diharapkan organisasi itu akan melancarkan aktivitasnya secara luas. Tetapi segera Budi Utomo menjadi lamban, yang sebagian disebabkan kesulitan keuangan. Lain dari pada itu Bupati telah mendirikan organisasi sendiri ("Sedio Muljo" th. 1911), para pemuda STOVIA dan anggota lainnya berhenti sebagai anggotanya karena kecewa terhadap jalan yang telah ditempuh Budi Utomo. Walaupun pada akhir tahun 1909 Budi Utomo telah mempunyai cabang 40 tempat dengan numlah anggota lebih kurang 10.000 orang, namun perkembangan selanjutnya usaha Budi Utomo makin lama makin merosot. Bahkan Budi Utomo semakin kehilangan kedudukan monopolinya setalah muncul organisasi nasional lainnya, seperti : Sarekat Islam, yang beraliran nasionalisme, demokartis dengan dasar agama ; Indische Partij yang beraliran Indisch-nasionalisme radikan dan Muhammadiyah yang beraliran keinginan mengadakan pengajaran modern berdasarkan agama serta kebangsaan diluar politik.

Perkembangan selanjutnya merupakan periode yang paling lamban bagi Budi Utomo. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah bulanan Goeroe Desa dan beberapa petisi, yang dibuatnya kepada pemerintah berhubung dengan usaha meninggalkan mutu sekolah menengah pertama. Tatkala kepemimpinan pengurus pusat makin lemah, cabang-cabang melakukan aktivitas sendiri yang tidak banyak hasilnya. Pemerintah yang mengawasi perkembangan Budi Utomo sejak berdirinya dengan penuh perhatian dan harapan, akhirnya menarik simpulan, bahwa pengaruh Budi Utomo terhadap penduduk pribumi tidak begitu besar. Bebrapa bagian pemerintahan tampaknya merasa puas karena ketidakmampuan Budi Utomo itu, tetapi G.A.J.Hazeu, penasihat pemerintah untuk urusan pribumi, merasa kecewa karena kelambanan organisasi itu.

Tirtukusumo berhenti padan tahun 1912 dan ketua Budi Utomo yang baru, Pangeran Noto Dirodjo berusaha dengan penuh tenaga mengejar ketinggalan. Dengan ketua yang baru itu, perkembangan Budi Utomo tidak pesat lagi. Hasil-hasil yang pertama dicapainya oleh ketua berketurunan Paku Alam itu ialah perbaikan pengajaran di daerah kesultanan/kesunanan. Budi Utomo mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo. Akan tetapi, hasilnya tidaklah begitu besar. Sukses-sukses yang kecil itu makin tidak berarti dan berada dibawah bayangan munculnya organisasi nasional lainnya, terutama:

1.      Serekat Islam, yang didirikan pada tahun 1911, berasaskan dasar hubungan spiritual agama dan kepentingan perdagangan yang sama, berkembang menjadi gerakan rakyat yang pertama dan sebenarnya di Indonesia.

2.      Indische Partij, yang berdiri pada masa bersamaan mempropagandakan "Nasionalisme Hindia" dan bergerak dalam bidang politik.

Kedua partai itu menarik unsur-unsur yang tidak puas dari luar Budi Utomo. Sungguhpun prinsip-prinsip utama tentang netralisasi agama dan aktivitas non-politik Budi Utomo membedakan dirinya dengan organisasi-organisasi lain, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama prinsip-prinsip itu dipertahankan dengan sifat  yang pasif tidaklah dapat diharapkan pengaruhnya akan makin meluas.[4]

Kutipan

1.      Nur Asiah (2009). Pahlawan Nasional Indonesia. Mediantara Semesta. Jakarta. Hal : 19

2.      http://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi_Utomo

3.     (2003) Sejarah Kebangkitan Nasioanal Daerah Jawa Timur : Hal 45-48

4.      Poesponegoro,Mawarti Djoened (2012) Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta.Balai Pustaka : Hal 336 – 337

Daftar Pustaka

1.      Poesponegoro,Mawarti Djoened (2012).Sejarah Nasional Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.

2.      Asiah,Nur (2009).Pahlawan Nasional Indonesia.Jakarta: Mediantara Semesta

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI BELANDA

Putri Amelia/SP

Pendidikan tinggi di Belanda telah diakui reputasinya di dunia. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang pernah studi di universitas atau institusi di Pendidikan Tinggi Belanda memiliki kinerja yang sangat baik dimanapun berada. Untuk negara kecil seperti Belanda, orientasi internasional, termasuk pendidikan dan pelatihan merupakan kaharusan untuk dapat bertahan ditengah arus dunia yang semakin internasional. [1]

Pendidikan tinggi di Belanda terkenal berkat kualitasnya yang tinggi dengan lebih dari 1700 progran dan kursus. Pendidikan tinggi di Belanda memiliki program pendidikan berbahasa inggris terbesar di Eropa. Pendidikan tinggi di Belanda juga memiliki sistem biner yang berarti dapat memilih dua jenis pendidikan seperti pendidikan berorientasi pendidikan dan pendidikan profesional tinggi. [2]

Manajemen pendidikan di Belanda :

1.Otorita

Sistem pendidikan Belanda didasarkan pada status yang kuat dan berfungsi sebagai dasar peraturan-peraturan yang lebih rinci dalam bidang-bidang tertentu. Peraturan dibuat menurut urutan atau hierarki. Parlemen dapat menentukan bahwa hasil pembicaraan di dewan pendidikan harus terlebih dahulu disampaikan ke Parlemen sebelum peraturan itu dilaksanakan. Peraturan atau undang-undang ituberkaitan dengan pendanaan dan organisasi pendidikan.Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggung jawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hukum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Pejabat-pejabat provinsi bertanggung jawab terutama atas tugas-tugas pengawasan serta mempunyai peran dalam hal pelaksanaan pendidikan orang dewasa, dan juga lebih banyak dilibatkan dalam tugas-tugas perencanaan dan penasihatan.

Kementrian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Menteri dibantu oleh seorang sekretaris negara dengan tanggung jawab khusus atas pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1990, Inspektorat Pendidikan mempunyai 14 kantor di tingkat regional  dengan 500 orang staf tetap, 237 orang diantaranya adalah inspektur. Tugas kantor inspektorat adalah mengawasi pembangunan, menjaga bahwa semua peraturan berjalan sebagaimana mestinya, meningkatkan pembangunan pendidikan, dan melaporkan kepada menteri, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Inspektor Pendidikan Tinggi juga bertanggung jawabmenyusun dan memberikan dukungan terhadap tim evaluasi universitas saat melakukan evaluasi diri, dan bertanggung jawab juga menyanpaikan laporannya yang independen tentang keadaan pendidikan di parlemen.

Keputusan-keputusan berkenaan dengan struktur sistem pendidikan dibuat di tingkat parlemen nasional berdasarkan proposal pemerintahan pusat. Keputusan mengenai kurikulum dibuat oleh kepala sekolah dan guru-guru, namun tujuan akhir program-program pendidikan dan hampir semua ujian akhir tingkat sekolah menengah mengikuti standar nasional.

Dewan penasihat eksternal memberi nasihat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Ilmu pengetahuan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Dewan pendidikan dan Penasihat Pendidikan membuat rekomendasi mengenai kebijakan pendidikan secara umum. Menteri membicarakan kebijakan dan perencanaan dengan berbagai konsultatif yang meliputi perwakilan-perwakilan badan pendidikan, dengan orang tua, stafdan siswa atau mahasiswa. Perguruan tinggi HBO dan universitas masing-masing memiliki organisasi sendiri untuk berkonsultasi. Ada empat organisasi besar yang memayungi pendidikan di Belanda, yaitu satu untuk katolik, satu untuk protestan, satu untuk swasta nondenominasi, dan satu untuk sekolah-sekolah negeri yang mewakili orang tua,persatuan guru-guru, organisasi "school boards", pendidikan nonformal, pusat-pusat konsultasitempat orang tua dan staf berpartisipasi.

2. Pendanaan

Pendidikan formal dibiayai oleh Kementrian Pendidikan dan llmu Pengetahuan kecuali pendidikan pertanian yang dibiayai oleh Kementrian Pertanian dan Perikanan. Dana tersebut bersumber dari penghasilan pajak dalam jumlah yang sangat terbatas, dari sekolah, kursus, dan uang sekolah. Lembaga pendidikan tinggi dapat mengumpulkan uang daripengajaran atau penelitian yang dilaksanakan atas dasar kontrak. Pendidikan yang tidak didanai oleh pemerintah juga merupakan sektor yang cukup besar, yang dana seluruhnya dibayar oleh peserta pendidikan, orang tua, atau majikan yang menyekolahkan stafnya. Dana pemerintah dialokasikan untuk pendidikan sesuai persyaratan tertentu. Peraturan yang terpisah mengatur pendanaan untuk staf, investasi, dan untuk biaya operasional. Aspek-aspek pendanaan pendidikan mencakup jumlah murid, lama waktu pendidikan, besarnya kelas, dan skala gaji guru-guru.

Negara Belandamerupakan salah satu anggota OECD (Organization for economic Co-operation and Devolopment) yang menggunakan pesentase tertinggi dari GNP-nya untuk pendidikan (Gross National Products).  Antara tahun 1976 dan 1987 pengeluaran pemerintah untuk pemerintahan terus meningkat.

3. Personalia

Pendidikan guru adalah bagian dari pendidikan tertinggi. Guru-guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi profesional atau fakultas-fakultas yang khusus untuk pendidikan untuk sekolah dasar (PABO's). Kuliah berlangsung selama 4 tahun, dan memprogramkan agar guru-guru yang mengajar disekolah dasar mampu mengajarkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mahasiswa yang mendaftar pada lembaga keguruan meningkat dengat cepat (1987:3,000-4,000 orang;1990:6,000) setelah menurun sebelum 1987. Jumlah tamatan juga meningkat (1987:1,700 orang; 1989:2,600 orang).

Guru-guru sekolah menengah harus memiliki kualifikasi "Grade" satu atau kualifikasi "Grade" 2. Guru yang berkualifikasi "Grade" 2 boleh mengajar pada level tiga tahun pertama di VWO dan HAVO, dan di sekolah-sekolah MAVO, VBO, dan MBO. Guru-guru berkualifikasi boleh "Grade" 1 boleh mengajar pada semua kelompok umur pada semua jenis sekolah menengah. Kuliah penuh untuk pendidikan guru-guru "Grade" 2 dalam mata pelajaran umum, diselenggarakan pada perguruan tinggi profesional selama 4 tahun. Mahasiswa mengambil spesialisasi  dalam satu mata pelajaran atau bidang studi dan hanya boleh mengajar, selain bidang keahliannya, mata pelajaran pendukung pada level tertentu. Semenjak tahun 1979, diadakan kuliah eksperimen dfalam mata pelajaran teknik yang berlangsung selama 5 tahun. Jumlah mahasiswa pada program ini meningkat (1987:3,148 orang;1990: 4,427 orang), walaupun jumlah lulusannya menurun (1987: 2,254 orang; 1989: 1,755 orang).

Untuk mendapatkan guru-guru yang berkualifikasi "Grade" 1, mahasiswa yang telah menyelesaikan satu program gelar nonkependidikan di universitas, perlu mengikuti pendidikan satu tahun di perguruan tinggi keguruan. Pendidikan guru yang terdiri dari dua lapis padsa pendidikan tinggi sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Untuk mengajar pada pendidikan khusus diperlukan mengambil pendidikan dua tahun setelah mendapatkan kualifikasi mengajar HBO. Kuliah paruh waktu juga disediakan padaperguruan tinggi profesional untuk program kualifikasi "Grade" 1 dan "Grade" 2. Jumlah peminat untuk program keguruan kenyataannya menurun. Ulasan negatif di  media masa menyebutkan bahwa gaji rendah, sedikit kesempatan untuk promosi serta kurangnya mobilitas telah membuat profesi ini menjadi kurang menarik. Sebagai konsekuensinya, rekrutmen guru-guru baru menjadi masalah dan meminta pemikiran yang sungguh-sungguh.

Guru-guru sekolah dasar normalnya bekerja 40 jam seminggu. Pada sekolah menengah, standar beban mengajar guru adalah 29 jam pelajaran. Tugas guru mencakup mengajar dan tugas lainnya (nonteaching). Guru-guru yang dibebani tugas-tugas ekstra, dibebaskan sebagian dari tugas mengajar. Dosen-dosen perguruan tinggi diatur dengan satu bentuk peraturan sendiri didasarkan pada peraturan pegawai negeri, tetapi dimodifikasi sesuai keadaan di universitas. [3]

Kebebasan pendidikan yang digariskan undang-undang dasar memerlukan standar yang telah ditetapkan oleh Kementrian dan Ilmu Pendidikan. Standar ini mencakup mata pelajaran yang di wajibkan untuk jenis sekolah tertentu, dan peraturan yang mengikat lainnya mengenai isi ujian-ujian sekolah. Hampir semua sekolah di Belanda, murid-murid naik secara otomatis dari "Grade" ke "Grade" yang lebih tinggi.Penelitian pendidikan berupa investigasi atas pendidikan yang diberikan dan tingkat keberhasilan dapat membantu kegiatan mengontrol kualitas. [4]

Sesudah perang 80 tahun berakhir pemerintah Belanda mendirikan 4 universitas, seperti di Leinden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614), Utrecht (1636) dan 10 buah sekolah Gymnasium. Pembukaan sekolah dasar tidak ketinggalan, tapi usaha mendirikannya tyerutama didorong oleh gereja. Wewenang pemerintah dalam soal pendidikan dan hak gereja dalam soal pelajaran agama adalah hasil perjuangan gagasan perpisahan gereja dan negara dalam abad ke-18 di daratan Eropa dan dimenangkan oleh Revolusi Perancis.

Pendidikan agama di sekolah diwajibkan menurut undang-undang dari tahun 1806. Sumbernya terletak pada tempat lain, yang memaksa pemerintah menjadi bersikap "netral" karena tuntutan guruharus memperlihatkan contoh kehidupan beragama tidak dapat dipenuhi. Raja Williem II berikhtiar menghilangkan hambatan-hambatan yang menyampaikan usul-usul dengan membentuk satu komisi yang menyampaikan usul-usul perbaikan. Hasil komisi ini dikeluarkan Keputusan Raja tahun 1842, yang tidak memenuhi harapan golongan-golongan yang tidak puas. Sebab komisi ini telah mengusulkan untuk meneruskan permohonan pengesahan sekolah kepada raja kalau ditolak oleh pemerintah kotapraja, tapi usulan tidak menjadi bagian dari keputusan Raja. Di tanah jajahan di Indonesia soal otorisasi sekolah-sekolah swasta dihidupkan pada akhir masa jajahan dalam bentuk pembatasan sekolah-sekolah swasta melalui pengesahan oleh wakil pemerintah Belanda seperti kontrolir menurut syarat-syarat tertentu. Hal itu ditentang oleh semua organisasi sekolah swasta, istimewa oleh almarhum Ki Hadjar Dewantara. [5]

Disisi lain, Belanda diakui dunia sebagai negara yang memiliki standar internasional. Pendidikan di Belanda sangat ditekankan dan menjadi salah satu masalah prioritas pemerintah mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi/universitas. Dunia sendiri mengakui prestasi Belanda didunia pendidikan, terbukti 11 dari universitas di Belanda masuk rangking 200 universitas terbaik dunia.

DaftarPustaka :

[1] http://cor-amorem.blogspot.com/2010/06/pendidikan-di-belanda.html

[2] http://www.nesoindonesia.or.id/sistem-pendidikan

[3] Syah Nur,Agustiar (2001). Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Lubuk Agung. Bandung. Hal : 83

[4] http://rifnihayati97.blogspot.com/2012/05/sistem-pendidikan-di-belanda.html

[5] Said, M (1981). Pendidikan Abad Kedua puluh Dengan Latar Belakang Kebudayaannya. Mutiara. Jakarta. Hal : 82