ORGANISASI BUDI UTOMO 1908
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG DAN BELANDA
SISTEM LIBERAL DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL
RODEARNI S
Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disebut sistem liberalisme. Maksudnya adalah bahwa pada masa itu untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Selama masa ini pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan-perkebunan kopi, teh, gula dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini kemungkinan oleh undang-undang agraria (Agrarische wet) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak undang-undang ini melindungi hak milik petani Indonesia atas tanah mereka. Di lain pihak undang-undang agraria membuka peluang bagi orang-orang asing, artinya orang-orang bukan pribumi Indonesia, untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Zaman liberal menyaksikan penetrasi ekonomi uang yang lebih mendalam lagi kedalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat jawa. Hal ini terutama disebabkan oleh penyewaan tanah penduduk oleh
PERANG THOMAS MATULESSY (PATTIMURA)
Shinta Afrima
A. Latar Belakang Terjadinya Perlawanan
Tidakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintah Inggris di Indonesia tahun 1811-1816. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda, di bawah ini menyebabkan timbulnya perlawanan rakyat Maluku:
a) Penduduk wajib kerja paksa untuk kepentingan Belanda misalnya di perkebunan-perkebunan dan membuat garam.
b) Penyerahan wajib berupa ikan asin, dendeng dan kopi.
c) Banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja.
PERLAWANAN SISINGAMANGARAJA XII DAN RAKYAT BATAK
Shinta Afrima
A. Latar Belakang
Sejak Belanda mencerngkramkan kekuasaannya di Nusantara, sejak saat itu pula kehidupan masyarakat Nusantara ditentukan oleh keadaan politik yang terjadi di negeri Belanda dan Eropa. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda, semata-mata semuanya adalah untuk mencari keuntungan untuk pihak Belanda sendiri, sedangkan rakyat Indonesia yang dikuasai mengalami penderitaan yang cukup hebat karena harus menanggung kebijakan yang menyengsarakan tersebut.
Selain melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, Belanda juga melakukan politik Pax Nederlandica dan mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka melanggenkan kekuasaannya di Nusantara. Maka beragam reaksi perlawan dilakukan oleh rakyat atas kebijakan Belanda yang menyengsarakan tersebut dan proses kristenisasi yang dianggap sebagai sebuah hal yang
PEMBERONTAKAN ORANG-ORANG CINA DI BATAVIA
Restu wulandari
Ketika orang Belanda menaklukan Jacatra dan mendirikan Batavia (sekarang Jakarta), mereka mendapati orang Cina sudah ada di Jawa dan aktif dalam perdagangan. Jan Pietterzoon Coen, Gubernur Jendaral VOC (1618-1623), menyadari kekuatan penduduk Cina di wilayah itu dan memutuskan menggunakan mereka sebagai pengecer karena mereka melebihi kita (Belanda) dari segi kemampuan. Orang Cina bahkan dibujuk agar mau pindah ke Jakarta untuk membantu mengembangkan kota itu. Orang Belanda dan orang Cina hidup berdampingan dengan damai, dan berbeda dengan orang Cina Manila, orang Cina di Jawa diterima oleh penguasa Belanda. Kecuali di Kalimantan barat. Di situ penambang Cina, yang sudah membentuk kongsi sebelum orang Belanda tiba, menolak tunduk pada penguasa Belanda, yang kemudian menghancurkan mereka.
KABINET NATSIR (06 September 1950-20 Maret 1951)
Nurul Mufadhilah
Kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara republik Indonesia serikat adalah kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 september 1950 sampai tanggal 20 maret 1951. Kabinet kualisi dimana partai nasional Indonesia (PNI) sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Pada masa kabinet ini, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan buntu.
PERLAWANAN KESULTANAN-KESULTANAN BENGKULU MENGHADAPI PEMERINTAH HINDIA BELANDA ABAD KE - 19
RESTU WULANDARI
A. Latar Belakang
Bengkulu atau dulu yang dikenal sebagai Bencoolen, Benkoelen, Bengkulen atau Bangkahulu adalah sebuah wilayah yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Sumatra Barat, di sebelah timur dengan Jambi dan Sumatra Selatan sedangkan di sebelah selatan dengan Lampung. Nama "Bencoolen" diperkirakan diambil dari sebuah nama bukit di Cullen, Skotlandia, Bin of Cullen (atau variasinya, Ben Cullen). Penamaan ini kurang berdasar karena bukanlah tabiat bangsa Melayu untuk menamakan daerahnya dengan nama daerah yang tidak dikenal apalagi asal nama itu dari Skotlandia yang jauh disana. Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari kata 'Bangkai' dan 'Hulu' yang maksudnya 'bangkai di hulu'.