PENGARUH MASUKNYA JEPANG TERHADAP PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

JUHERI SEPTIAWAN/ A / SIV
Pada awal mula Ekspansi Jepang ke Indonesia di dasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persedian minyak bumi yang dimiliki oleh jepang untuk keperluan perang ditambah lagi tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kmudian diikuti oleh Inggris dan Belanda keadaan inilah yang akhirnya mendorong Jepang mencari minyak buminya sendiri.
Pada tanggal 1 Maret 1942 sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di tiga tempat dipulau Jawa yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang. Masing-masing dengan kekuatan lebih kurang satu devisi. [ 1 ]
 Pada awalnya misi utama pendekatan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Pendaratan ini nyatanya di sambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Tidak adanya dukungan terhadap perang Gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan pulau jawa ikut memudahkan pendaratan. Melalui Indramayu dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara kalijati untuk di persiapkan sebagai pangkalan pesawat hingga akhirnya tanggal 9 Maret upacara serah terima kukuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati.
Meskipun ambisi Jepang demikian besar untuk menguasai Indonesia, namun Jepang menyadari dan berkaca dari kekuasaan Belanda selama di Indonesia. Sebab Belanda melakukan Imprealisme di Indonesia yaitu kurang lebih sekitar 350 tahun. Begitu banyak pergerakan-pergerakan baik yang bersifat politik maupun bersenjata yang tidak mengingankan adanya bangsa asing di wilayah Indonesia, hal ini menjadikan Jepang berhati-hati dan waspada. Jepang berusaha menarik simpati kepada rakyat Indonesia dengan berbagai macam cara.
            Jepang dalam menguasai kekuasaan penjajahannya di Indonesia, mereka menanamkan ideology yang mereka punya agar bisa mempengaruhi Indonesia yaitu dengan cara menghapuskan pengaruh barat ( Belanda ) yang ada di Indonesia. Jepang melakukan sistem Jepangnisasi dan menghapuskan berbagai macam warisan-warisan adat istiadat peninggalan Belanda. Tindakan-tindakan yang dilakukan Jepangnisasi terhadap bangsa Indonesia, salah satunya adalah Bendera Kimigayo yang boleh di kibarkan pada setiap perayaan hari-hari besar Nasional dan wajib mengemumandangkan lagu Kimigayo sebagai lagu kebangsaan Jepang. Sehingga dengan cara ini membuat bangsa Indonesia setidaknya lebih mempunyai rasa anti Belanda dan Pro terhadap Jepang.
            Pada tanggal 1 April 1942 Jepang menetapkan bahwa Indonesia harus menggunakan waktu Jepang ( waktu Tokyo ) dengan selisih waktu 90 menit untuk pulau Jawa. Waktu lama, yaitu waktu yang di gunakan pada masa penjajahan Belanda tidak boleh digunakan lagi. Selain perubahan waktu yang dilakukan oleh Jepang untuk kegiatan perekonomian yaitu kegiatan jual beli jepang menetapkan mata Uang Rupiah Hindia Belanda sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku dan melarang penggunaan mata uang lain.
            Pengaruh terhadap doktrin dari Jepangnisasi ini sangat mempengaruhi terhadap kultur dan kehidupan bangsa Indonesia, sebab jepang menanamkan jiwa Rakyat Indonesia dengan rasa anti dunia Barat ( Belanda ). Pengaruh ini berdampak sekali terhadap perubahan seperti sosial, budaya, ekonomi bahkan politik. Pada bidang politik perubahan yang mendasar yaitu banyaknya terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan pada masa penjajahan Jepang, karena setiap pergantian kekuasaan pasti memiliki perubahan. Seperti contonya, pada pergantian kepemimpinan Presiden Indonesia pasti setiap kepemimpinanya mempunyai kebijakan tersendiri. Begitulah yang terjadi pada masa penjajahan jepang ini, sistem pemerintahan masa Belanda tidak berlaku lagi di saat Jepang telah menguasai Indonesia.
Perubahan-perubahan Sistem Pemerintahan.
Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintahan Jepang meningkatkan dengan di keluarkannya Undang-undang No, 27 ( Tentang aturan pemerintahan daerah ) dan Undang-undang No.28 tentang pemerintah Syu dan Tokebetsu Syi. Yang menunjukan berakhirnya masa pemerintahan sementara. Ke dua Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan struktur Pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di pulau Jawa. Mereka mulai di pekerjakan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan tujuan peorganisasian jepang yang hendak menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di wilayah selatan, oleh karena itu aparat pemerintahan harus berada dibawah kekuasaan bangsa Jepang terbukti dengan jumlah pegawainya yang ada di Pulau Jawa. [ 2 ]
            Menurut Undang-undang No.27 ( Perubahan Pemerintahan ) Indonesia di bagi menjadi 3 wilayah yaitu Wilayah 1 meliputi Pulau Jawa dan Madura, wilayah 2 meliputi daerah Pulau Sumatera dan Wilayah 3 meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor dan Maluku. Pembagian menjadi 3 wilayah ini bukan hanya sebagai pemindahan tangan pada penjajahan yang ada di Indonesia, alasan Jepang melakukan dengan membagi wilayah yang menjadi 3 yaitu agar mempermudahkan sistem pemerintahan jepang  dalam mengatur daerah kekuasaanya, sistem ini disebut dengan Desentralisasi. Jadi setiap daerah di pimpin oleh seorang yang dipilih Jepang sendiri yang tugasnya di atur oleh pemerintahan jepang untuk mengatur daerahnya yang di pimpin itu agar maju tanpa campur tangan orang lain.
            Jika daerah itu maju dan menghasilkan Sumber Daya yang banyak, tentu akan menguntungkan Jepang dalam peperangan tanpa pemerintahan jepang harus bersusah payah mengatur setiap wilayah jajahannya. Alasan yang ke dua adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang di Indonesia, karena pimpinannya adalah orang Indonesia asli hanya saja tidak di pilih secara tidak Demokrasi tetapi di pilih langsung oleh pemerintahan Jepang yang berkuasa di Indonesia.
Pulau jawa dan Madura kecuali kedua koci Surakarta dan Yogyakarta di bagi atas Syu, Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Daerah Syi sama dengan daerah Stands gempente dahulu ( istilah kotapraja ). Daerah Syu sama dengan keresidenan dahulu yang terbagi atas Syi dan Ken.
            Daerah Ken sama dengan Kabupaten Gu sama dengan Kewedanaan atau di strick daerah son, son sama dengan kecamatan atau onder district. Sedangkan Ku sama dengan keluruhan atau desa dahulu. Selaku kepala daerah pada Syi, Ken, Gun son dan Ku masing-masing di angkat oleh Syico, Kenco, Gunco, Sonco&Kuco. Dengan demikian pembagian daerah pemerintahan daerah yang pada zaman Hindia Belanda terdiri dari atas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di hapuskan,. Sebagai gantinya pada tanggal 8 Agustus 1942 di tetapkan Syu sebagai pemerintahan tertinggi. Meskipun luas daerah Syu sama dengan keresidenan dahulu. Fungsi dan kekuasaannya berbeda, Residen dahulu merupakan daerah dari pembantu Gubernur ( Resident ). Sementara itu, Syu merupakan pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi di bawah seorang Syucokan yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur. Seoarang Syukokan memegang kekuasaan tertinggi di daerah Stu karena ia mempunyai kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Sehingga dapat di sebutkan sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawahan sampai ke atas. [ 3 ]
Untuk lebih jelas lagi pembagian sistem pemerintahan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jepang pada masa penjajahannya yaitu sebagai berikut :
1.      Keresidenan ( Syu ) di pimpin oleh seorang Syuco
2.      Kotapraja ( Syi ) di pimpin oleh seorang Syico
3.      Kabupaten ( Ken ) di pimpin oleh seorang Kenco
4.      Kewedanaan/Distrik ( Gun ) di pimpin oleh Gunco
5.      Kecamatan ( Son ) di pimpin oleh Sonco
6.      Kelurahan/Desa ( Ku ) di pimpin oleh Kuco
            Dalam melaksanakan tugasnya, Syucokan dibantu oleh cokan kabo ( Mp cokan) yang mempunyai tiga bu ( 3 bagian ) sebagai berikut :
1.      Naiseibu ( Bagian pemerintahan umum )
2.      Keizaibu ( Bagian Ekonomi )
3.      Keisatsubu ( Bagian kepolisian )
Para syucokan secara resmi di lantik oleh Gunseikan pada bulan September 1942. Pelantikan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan organisasi pemerintahan daerah dan penyingkiran pegawai-pegawai Indonesia yang pernah digunakan masa Hindia Belanda.
            Di Sumatera pemerintahan militer dibawah panglima tentara ke 20 membentuk kerisedenan Syu yang terdiri atas bun Syu ( Sub-keresidenan) gun dan son. Jabatan tertinggi di pegang oleh Jepang kesepuluhan Syu yang di bentuk adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Bangka, Belitung, Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang.
            Pada umumnya Struktur pemerintahan di bawah Syu sama dengan struktur pemerintahan di jawa. Perbedaannya hanya pada perubahan struktur di bawah. Salah satu di antaranya ialah perubahan afdeling ( kabupaten ) Siak dan Kepulauan Riau Lingga yang pada masa keresidenan Hindia Belanda masuk pada bagian Sumatera Timur dan pada masa Jepang di gabungkan ke dalam Riau Syu, sedangkan Kepulauan Riau Lingga berada di bawah otoritas Singapur. Jika di bawah jabatan gubernur di hapuskan pada masa pendudukan Jepang di Sumatera justru di angkat tiga orang gubernur masing untuk Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan mereka bertugas mengkoordinasi beberapa Syu mengingat luasnya pulau Sumatera.
            Pemerintahan mileter Jepang telah mengadakan pemisahan Jawa dengan Sumatera sebagai daerah otonomi yang berdiri sendiri dengan demikian Sumatera tidak lagi berpusat di Jakarta ( Batavia ) seperti zaman Hindia Belanda. Pulau Sumatera di gabungkan dengan semenanjung Malaya dengan pusatnya di shonanto ( singapur ). Berdirinya Gunseikanbu terdiri dari beberapa Departemen seperti, Departeman dalam negeri, Departemen kepolisian, Departemen kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian. [ 4 ]
            Pengawasan Jepang yang sangat ketat tersebut telah mengakibatkan bangsa Indonesia hidup sangat menderita. Kelaparan terjadi dimana-mana dikarenakan semua sumber daya alam baik hasil pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Semuanya harus diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Rakyat Indonesia dipaksa menyerahkan hasil panennya baik berupa padi, sayur-sayuran, palawijaya, buah-buahan dan lain-lain kepada Jepang.  Sehingga wabah kemiskinan yang parahpun terjadi di mana-mana, pada masa jepang sudah tidak asing lagi jika di temukan bangsa Indonesia yang mati bergelimpangan karena keparan.
Note :
1.      DR.A.H. Nasution (1977). Sekitar perang Kemerdekaan Jilid 1. Bandung. Penerbit Angkasa, Hal. 84.
2.      Nugroho. Notosusanto (2010). Sejarah Nasional Indonesia 6. Jakarta. Balai Pustaka, Hal. 14.
3.      S. Silalahi (2001). Dasar-dasar Indonesia Merdeka. Jakarta. Gramedia Indonesia, Hal. 32.
4.      Nugroho. Notosusanto (2010). Sejarah Nasional Indonesia 6. Jakarta. Balai Pustak, Hal. 17.
DAFTAR PUSTAKA
G. Nugroho (2010). Sejarah Nasional Indonesia 6. Jakarta: Balai Pustaka.
S. Silalahi (2001). Dasar-dasar Indonesia Merdeka. Jakarta: Gramedia Indonesia.
Adrian Vickers (2005). Sejarah Indonesia Modern. Sleman Yogyakarta: Univesity Pres.
http://www.bimbie.com/kebijakan-jepang.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG PEMERINTAHAN,PENDIDIKAN DAN BEBERAPA KEBIJAKAN LAINNYA DI INDONESIA


MERIAL ULFA/SI 4/B
Serangan tiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya perang dunia  II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda (1).Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan Indonesia dari penjajahan Belanda.Sedangkan dampak negatifnya,bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.(2).Sebelum saya membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia,saya akan membahas sedikit tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia,karena Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda,dan mengusirnya,sekaligus menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari Jepang termasuk Inggris,dan Amerika Serikat.Sebab bagi pemerintah Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan.
Sebagai saudara tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya(Jepang mengajak Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran).Sehingganya strategi yang dipergunakan Jepang dapat meyakinkan rakyat.tokoh dan pemuda-pemuda Indonesia,sehingga tanpa curiga kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia.
Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup manis dan berbagai janji-janji,untuk lebih menarik simpati rakyat,dan ketika itu sebagian rakyat Indonesia diantaranya Kalimantan Timur ada yang percaya dan terpengaruh dengan propaganda Jepang terutama mahasiswa Samarinda yang sudah belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo..Meskipun ada usaha di pihak lain yang memegang pemerintah Hindia Belanda(nama Indonesia masa itu) untuk melumpuhkan propaganda dan janji Jepang tersebut,tapi tidak berhasil.(3)
Sesungguhnya setelah beberapa bulan pendudukan Jepang,contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya,dan secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru.Disinilah Jepang memulai kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia dikelabui.
1.Kebijakan Jepang di bidang Pemerintahan
Memasuki Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru.Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.
Pengibaran sangsaka Merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja selama dua minggu berkuasa,mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang,menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majlis Islam tetap berdiri,rakyat diharuskan menyerahkan besi tua,semua harta peninggalan Belanda,hasil perkebunan,ataupun paprik disita.(4)
2.Kebijakan di Bidang Pendidikan
Pada awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia,ada sebuah Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah Kalimantan.Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada masa Belanda.Ketika Jepang masuk mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut.
Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari terbit.Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan Taiso.
Disamping Taiso juga diharuskan bagi semua siswa melaksanakan lari berbaris sepanjang kampung yang pada waktu itu disebut Jajiasi.kemudian pelajaran berupa adu kekuatan juga diberikan seperti Sumo,yakini jenis permainan dorong menorong dengan tangan yang dibatasi oleh suatu lingkaran.Wibawa guru-guru pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia memang sangat dijaga,karena setiap siswa yang bertemu dengan guru harus hormat,pemerintahan Jepang memberikan ancaman kepada siswa yang tidak hormat dan berkebijakan untuk membuat siswa tunduk.
Dalam acara penaikan bendera Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang.
Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeire.
Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi hormat.Disamping diharuskan hormat kepada guru(sensei),maka setiap orangtua haru dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan Sonco.
Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang.Buku stensilan tersebut bernama Langkah pertama dan langkah kedua.Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji.
Dengan demikian,secara sistematis sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah Rakyat.Untuk keperluan menulis para siswa memakai batu tulis berwarna hitam.Untuk menanamkan semangat patriotisme dihati rakyar dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan negara Jepang.
Sekolah Rakyat 3 tahun pada waktu itu diberi nama Futu Gakko sedangkan Sekolah rakyat 6 tahun diberi nama Ku Gakko.Sekolah-sekolah baru tidak ada didirikan olh pemerintahan Jepang tapi hanya meneruskan sekolah-sekolah swasta saja.Selain itu bagi para siswa yang ingin melanjutka pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,maka diberi kesempatan yang bernama Sihan Gakko.
Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.[5]
3.Kebijakan dibidang Politik
Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). 
Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang.
4.Kebijakan Jepang membentuk berbagai Organisasi sekaligus kebijakan dibidang Militer
Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:
a)      Gerakan 3A,dengan isinya:Nippon cahaya Asia,Nippon pelindung Asia,Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.
b)      MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH.Masmansyur,
c)      PUTRA (Pusat tenaga rakyat) dibentuk pada 1 Maret 1943,yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu:Ir.Soekarno,Moh.Hatta,KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.
d)      Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.
e)      Peta
Kemudian, untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.
Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.
f)       Jawa Hokokai(Gerakan kebaktian Jawa).Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu:mengorbankan diri,mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.
5.Kebijakan Jepang dibidang Militer
Pengerahan pemuda                                                            
Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu.
Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan.
Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
a)      Seinendan (Barisan pemuda) sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun.
b)      Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April 1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.
c)      Fujingkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas
d)     Gakotai (barisan pelajar)
e)      Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang,dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun
f)       Peta (Pembela tanah air)
g)      Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa).Harus berbakti kepada Jepang.Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingannya,
h)      Barisan Pelopor
Pada tahun 1944,Jepang semakin terdesaknya dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang  oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.(6).
6.Kebijakan Jepang dibidang Agama.
Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya,yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya,seperti yang saya kemukakan diatas.Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam,dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke.Awal masuknya Jepang ke Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.
Namun pada kenyataannya,setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras.Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna.Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.Karena Jepang sendiri beragama Sinto,yang memperbolehkan memakan babi,sementara dalam ajaran Islam sangat dilarang.Selain itu,Jepang juga menginstruksikan seluruh rakyat harus menunduk kearah matahari terbit yang disebutnya upacara Seikeire,sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepan,dimana itu juga bertentangan dengan ajaran Islam sendiri.
7.Kebikan bidang Sosial-Budaya
Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat.Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat.Begitulah kekajaman Jepang.Akibatnya banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat.
8..Kebijakan dibidang Ekonomi.
*      Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya,dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia.Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian,perkebunan,hutan,bahan tambang dll.Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang,pangan.Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan,dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya,sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.
*      Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan,sekaligus memonopoli.
*      Mengawasi perkebunan,dan setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang.Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang.Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik,dan kekurangan material.
*      Selain memeras hasil bumi Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat,yang dilatarbelakangi oleh terdesaknya Jepang dalam perang dunia ke II melawan tentara sekutu,dan Jepang sudah pasti memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk itu.Maka dipergunakanlah tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa(tanpa dibayar)yang kita kenal dengan sebutan Romusha.Romusha merupakan kerja paksa yang dikerahkan Jepang dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta objek-objek vitalnya,seperti:
*      Membangun jalan,lapangan terbang,goa-goa untuk tempat persembunyian,benteng-benteng,kubu pertahanan dan rel kereta api.Selain itu rakyat Indonesia juga diperintahkan untuk membangun jalan raya,sejauh 70 Km bahkan lebih dari 150 Km.Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkan lah kaum-kaum pria di desa-desa tanpa diketahui darimana mereka harus dipekerjakannya.Banyak juga rakyat dipulau Jawa dikirim keluar Jawa yaitu ke Aceh,Maluku,Sulawesi bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia,Myanmar,dan Muang Thai Semua pekerjaan ini menelan korban jiwa yang tidak sedikit,korban yang gugur pun lebih banyak karena selain diserang wabah busung lapar dan terjangkit penyakit malaria.(7)
Notes:
[1] Suwondo,Bambang.1978.Kebangkitan Nasional daerah Kalimantan Timur.Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Kalimantan Timur Hal: 72
[3] Kebagkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur
[5]Bambang,Suwondo.1983.Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Jakarta Hal: 18 -21
Ricklefs,M.C.1989.Sejarah Indonesia Modern.Gajah Mada University Press:Yogyakarta .Hal 305
[7] Jakobi,Tengku Abdul Karim.1998.Aceh dalam Mempertahankan Kemerdekaan dan      Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang.PT.Gramedia Pustaka Utama:Jakarta Hal: 89 dan Hal: 100-101
DAFTAR PUSTAKA
1)      Suwondo,Bambang.1978.Kebangkitan Nasional daerah Kalimantan Timur.Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Kalimantan Timur
2)      Ricklefs,M.C.1989.Sejarah Indonesia Modern.Gajah Mada University Press:Yogyakarta
3)      Bambang,Suwondo.1983.Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Jakarta

EKSPANSI JEPANG KE INDONESIA

FITRIANI / SI IV/ A

            Pada hari minggu malam, 8 Maret 1942, pukul 23.00 WIB, radio NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij) yang melakukan siaran melalui stadion darurat di Ciumbuleuit, untuk terakhir kalinya mengudara. Penyiar Bert garthoff sempat menyampaikan salam terakhir, “kami tutup siaran ini sekarang. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali diwaktu yang lebih baik. Hidup Sri Ratu”. Beberapa jam sebelumnya, pada hari minggu sore, tetal terjadi peristiwa besar yaitu penyerahan Belanda kepada Jepang dilapangan militer kalijati Subang, Jawa barat.
            Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan kelanjtan dari serangan Jepang ke Asia tenggara di perang pasifik yang mereka namakan “Perang Asia Timur Raya” atau” Dai Toa Shenso”. Sejak serangan pearl harbour pada tanggal 7 Desember 1941, pukulan kekuatn militer Jepang ke wilayah Selatan tampaknya tidak banyak mengalami hambatan. Dalam waktu singkat, Hongkong dan Singapura segera jatuh. Demikian pula dengan Filipina sebagai benteng Amerika dan Hindia Belanda sebagai kekuasaan dari kerajaan Belanda.[1]
            Lima puluh jam setelah Jepang meluluhlantakan armada terkuat amesika Serikat. Presiden AS, menandatangani pernyataan perang terhadap Jepang, diikuti Gubernur Jendral hindia Belanda, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh stachhouwer.
            Jepang kemudian melakukan ekspansi ke Indonesia, sesuai rencananya menguasai wilayah Selatan (Asia Tenggara). Indonesia menjadi target sasaran Jepang karena dianggap memiliki bahan strategis terutama minyak dan karet. Jepang berpikir bahwa bahan-bahan tersebut bisa dikuasai bila mereka berhasil menduduki Indonesia. Dalam usahanya menguasai instalasi minyak, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan (Kalti) pada tanggal11 januari 1942. Keesokan harinya Tarakan berhasil dikuasai Jepang dengan menyerahnya Komandan Belanda di pulau itu. Serangan kemudian dilanjutkan ke Balikpapan sebagai sumber minyak kedua.
            Pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan pun dikuasai Jepang. Namun, Belanda segera membumihanguskan instalasi minyak di sana. Padahal, Jepang telah mengultimatumkan Belanda untuk tidak melakukan hal tersebut. Berturut-turut Kota di kamlimantan dikuasai oleh Jepang. Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan pada tanggal 10 Februari banjarmasin.
            Sasaran Jepang berikutnya adalah kota-kota lain di indonesia bagian timur, seperti Ambon, Morotai (kota yang mempunyai arti penting dalam pertempuran udara), manado, dan Kendari berhasil dikuasai. Dengan dikuasainya Kendari, hubungan udara antara Indonesia dan Australia terputus. Pertahanan Belanda di indoensia menjadi terancam. Serangan selanjutnya berlanjut ke Sumatera. Pada tanggal 16 Februari1942 Palembang sebagai sumber minyak berhasil diduduki Jepang.
            Untuk mengahadapi Jepang, pasukan sekutu, (tentara gabungan Eropa dengan Amerika) membentuk komando gabungan American British Dutch Australian Command (ABDACOM) pada tanggal 15 Januari 1942. ABDACOM dipimpin oleh Marsekal Sir Archibald wavell (Inggris) dan bermarkas di Lembang, dekat Bandung. Panglima angkatan perang Hindia Belanda Letnan jenderal Ter Poorten diangkat sebagai panglimaAngkatan Darat, sedangkan Laksamana Thomas C. Hart diangkat sebagai panglima angkatan Laut ABDACOM.
            ABDACOM kemudian dibubarkan pada tanggal 22 Februari 1942 karena kurangnya koordinasi yang baik antar-komando akibat dari mendahulukan kepentingan negaranya masing-masing. Sekutu kemudian membentuk formasi pertahanan laut yang dipusatkan kepada kesatuan pemukul (striking force). Formasi pertahanan laut ini berada dibwah pimpinan Laksamana Muda Karel Doorman yang berada dikapal penjelajah De Ruyter, dengan armadanya di Surabaya. Armada inilah yang kemudian terlibat pertempuran laut dengan armada Jepang di sebelah selatan Pulau Buwean, di alut Jawa, pada tanggal 27 ebruari 1942. Hanya sekitar dua jam, serangan tembakan torpedo Jepang megakibatkan Karel doorman kehilangan dua kapal perusak, Kortenaer dan Electra. Dalam usahanya melarikan diri, Laksamana Karel Doorman sempat memerintahkan kapal penjelajah Houston dan Perth menyelamatkan diri ke Tanjung Priuk, sedangkan kapal penjelajah De ruyter beserta Laksamana Karel Doorman tenggelam akibat serangan torpedo.[2]
            Setelah pasukan jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah penghasil minyak di Kalimantan, tentara ke-16 (osamu butai) dibwah Komandan Letnan Jendral Hitoshi Imamura mulai bergerak untuk merebut Pulau Jawa. Pada waktu itu, Letnan Jendral Hitoshi Imamura memercaykan Divisi ke-2 di bawah komando Mayer Jendral Maruyama Masao, Divisi ke-38 di bawah komando mayor Jenderal sano tadayoshi, Divisi ke-48 di bwaha komando Mayor Jenderal tsuchihashi yuetsu, dan detasemen Sakaguchi di bawah Komando Mayor Jenderal Sakaguchi Shikan.
            Untuk merebut pulau Jawa, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura memerintahkan Mayor Jenderal Maruyama Masao, panglima Divisi ke-2, dan Detasemen Shoji dari Divisi ke-38 untuk merebut Jawa Barat. Pada tanggal 1 maret 1942, tentara Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di pulau Jawa di tiga tempat sekaligus, yaitu teluk Banten, Eratan Wetan (Jawa Barat), dan Kranggan (Jawa tengah).  keadaan ini memaksa Gubernur Jendral Hindia Belanda, Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer, menyerahkan tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jendral Hitoshil Imamura dalam sebuah pertemuan di Kalijati tanggal 8 maret 1942. Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan Kolonial Belanda dan menepatkan Jepang sebagagai penguas baru atas Indonesia. Hak-hak kekuasaan ini memungkinkan Jepang membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando, yaitu tentara ke-16 di pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, tentara ke-25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan amada selatan ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Barat yang berpusat di Makasar.[3]
Tentara angkatan ke-16 pimpinaan Letnan Jendral Hitoshil Imamura diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di Wilayah Jawa. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling majunamun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama adalah manusia. Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Jepang, mengingat niat awal merekauntuk menduduki kawasan Asia Tenggara adalah membangun kawasan persekmamuran bersama Asia Raya.
Pada awalkedatangan Jepang disambut baik oleh orang-orang Jawa yangberanggapan bahwa kedatangan tentara Jepang sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh sebab itu, ketika tentara Jepang mendirikan pemerintahan militernya orang-orang Jawa menerimanya dengan sukarela. Disamping itu, bagian propaganda(sendendu) Jepang telah pula melakukan aksinya dengan berbagai macam pendekatan terhadap rakyat, diantaranya ; mendirikan Gerakan Tiga A denga slogannya yang terkenal : Jepang Cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang Saudara Asia. Mengangkat orang-orang pribumi dalam berbagai pemerintahan yang perinsip turun-temurunnya dihapuskan ; menetapkan wilayah-wilayah voorstenland sebagai kochi (daerah istimewa). Maksudnya agaar tentarra Jepang yang mendirikan pemerintah militernya dapat diterima oleh penduduk pribumi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Tujuh utamaini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat dikalangan rakyat Jawa den memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.
Sejak membentuk pemerintahan militernya, Jepang membuat banyak sekali perubahan dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi ditingkat bawah. Tanggal 1 Agustus 1942, saat dikeluarkannya undang-undang perubahan tata pemerintahan di Jawa, Jepang menetapkan bahwa seluruh daerah Jawa dibagi menjadi syu,si,ken,gun,son,dan kun, keuali surakarta dan yogyakarta yang ditetapkan sebagai kooti (kerajaan) dan Batavia sebagai tokubetsu si (ibu kota pemerintah militer). Pembagian pulau Jawa atas provinsi-provinsi juga dihapuskan.
Sejarah Jepang masuk keIndonesia, khususnya ketika menduduki pulau Jawa tahun 1942-1945 telah banyak membawa banyak perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Jawa dimasa berikutnya. Priode ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan penting sejarah besar sejarah besar bangsa ini untuk melangkah kemasa depan. Masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama.[4]

NOTES:
[1] Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm 2.
[2] Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid I (Bandung: Angkasa, 1988),hlm. 87-88; Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia,1989), hlm. 279-280.
[3] M.C.Ricklefs. 1985. A Historiografi of Modern Indonesia Since c.1200. a.b Satriono Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 405-406.
[4] Cahayo Budi Utomo. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Nasional Hingga Kemerdekaan (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 180.

DAFTAR PUSTAKA
Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975)
Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid I (Bandung: Angkasa, 1988),hlm. 87-88; Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia,1989), hlm. 279-280.
M.C.Ricklefs. 1985. A Historiografi of Modern Indonesia Since c.1200. a.b Satriono Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005)
Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005), Cahayo Budi Utomo. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Nasional Hingga Kemerdekaan (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995)