PERAN FRANS KAISIEPO DALAM PENGEMBALIAN IRIAN BARAT
Perjuangan Pendirian Koloni Inggris di Australia Dibawah Pimpinan Arthur Philip 1788-1792
SEJARAH AUSTRALIA DAN OCEANIA AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
PERKEMBANGAN EKONOMI PADA PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN
PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI BRAZIL
PEMBENTUKAN KOLONI VICTORIA DI AUSTRALIA
GUSWITA PUTRI
Victoria adalah negara atau koloni terkecil yang masuk di Benua Australia dan Ibukota Koloni ini adalah Melbourne. Victoria adalah sebuah negara di Selatan-timur dari Australia. Victoria Australia yang paling padat penduduknya negara dan negara kedua terpadat secara keseluruhan. Sebagaian besar penduduknya terkonsentrasi di daerah sekitar Port Philip Bay, yang mencakup wilayah metropolitan dari modal dan kota terbesar. Melbourne yang merupakan kota kedua terbesar di Australia. Secara geografis negara terkecil di daratan Australia. Victoria berbatasan dengan Selat Bass dan Tasmania di Selatan, New South Wales Utara, Laut Tasman ke Timur, dan Australia Selatan ke Barat. Sebelum pemukiman Eropa, daerah yang sekarang merupakan Victoria dihuni oleh sejumlah besar masyarakatAborigin, secara kolektif dikenal sebagai Koori. Dengan Inggris setelah mengklaim seluruh Benua Timur Australia dari 135 Meridian Eastin 1788. Victoria termasuk dalam koloni yang lebih luas dari New South Wales. Pemukiman pertama di daerah tersebut terjadi pada tahun 1803 di Sullivan Bay, dan banyak dari apa yang sekarang Victoria temasuk dalam pelabuhan Philip Distrik pada tahun 1836,
Dominasi Kekalahan Mataram Terhadap Perlawanan VOC
Gerakan Separatis Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] Perjuangan Semesta [PERMESTA]
Thesy Mersury /S/B
Kutipan menurut Abdullah Azzam Al Afghani
Kondisi negara antara tahun 1950-1956 yang diharapkan sebagai awal pembangunan di segala bidang ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kehidupan politik dan demokrasi tidak efektif, kabinet tidak bertahan lama karena sering jatuh sebelum menjalankan program-programnya. Selain itu orang-orang yang mendapat jabatan ternyata tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Akhirnya, pada akhir 1956, dengan disponsori para perwira militer daerah, dibentuklah Dewan Banteng(Sumatera Barat), Dewan Gajah(Sumatera Utara), dan dewan Garuda(Sumatera Selatan), semacam pemerintah darurat di daerah masing-masing.
Keadaan yang jauh dari memuaskan itu menjadi pemikiran sekelompok anggota TNI. Pada saat reuni Dewan Banteng di Sumatera Barat, peserta sepakat bahwa untuk melaksanakan pembangunan, potensi