SEJARAH TERBENTUKNYA DAN BERKEMBANGNYA GERINDO

 KEVIN REZA – SI IV / A

Melihat tentang sejarah perjuangan Indonesia kita tahu bahwa para pahlawan telah banyak berjuang menumpahkan darah demi kemerdekaan Indonesia melalui perang. Salah satu penjajahan yang membuat indonesia begitu sengsara adalah zaman penjajahan kolonialisme pada masa Belanda. Para pejuang telah banyak mencurahkan semua pikiran dan tenaga untuk memerdekakan diri termasuk para kaum terpelajar pribumi/ pemuda indonesia. Mereka beruntung dapat menikmati pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan mereka menyadari bahwa kebebasan dari jeratan penjajahan harus diakhiri.

Kepedulian kaum terpelajar akan nasib bangsa Indonesia membuat mereka membentuk organisasi pergerakan. Dalam perkembangannya telah banyak organisasi pergerakan yang dibentuk oleh pelajar pribumi. Meskipun asas dan cara perjuangannya berbeda dari pahlawan mereka sebelumnya tetapi itu semua memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia dan bebas dari jeratan penjajahan bangsa asing. Satu dari organisasi pergerakan yang mereka buat adalah Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Terlebih dahulu kita seharusnya mengerti dengan sejarah pembentukan Gerindo.

Organisasi lain sebelum didirikannya Gerindo salah satunya adalah PNI. Setelah penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa pimpinan PNI, Mr. Sartono dan Ir. Anwari mengambil alih pimpinan pusat PNI. Pada tanggal 9 Januari 1930 Sartono dan Anwari mengeluarkan perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik dan membatasi kegiatan pada bidang sosial dan ekonomi.^[1]

Akhirnya pada tanggal 25 April 1931 atas putusan kongres luar biasa dinyatakan pembubaran PNI atas dasar keadaan memaksa.^[2] Putusan itu dikeluarkan agar pemerintah belanda menganggap telah membasmi pemberontak bagi mereka. Orang yang setuju dengan pembubaran itu membentuk partai baru setelahnya yaitu Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 29 April 1931 di Jakarta. PNI dengan Partindo sama hanya saja nama saja yang berbeda. Sedangkan ada orang yang tidak setuju dengan pembubaran PNI membentuk partai baru dengan nama PNI-Baru pada akhir bulan Desember 1931 di Yogyakarta.

Antara Partindo dengan PNI-Baru itu hampir tidak ada perbedaan. Asas dan tujuan kedua partai itu sama. Hanya berbeda pada strategi perjuangannya saja. Partindo menggunakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk menuju kemerdekaan, sedangkan PNI-Baru lebih kepada bidang pendidikan, social dan politik dalam menuju kemerdekaan.

Setelah Partindo dan PNI-Baru mengalami kesulitan dalam perjalanannya yang dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh permerintah kolonial Belanda yang ingin menghentikan mereka, maka terdengarlah isu untuk membubarkan Partindo dan PNI-Baru. Dan akhirnya pada tanggal 18 November 1936, Partindo dibubarkan, sedangkan PNI-Baru lumpuh dan tidak melakukan apa-apa lagi.

Dalam keadaan yang demikian, Sanusi Pane, pemimpin surat kabar Kebangoenan, pada awal tahun 1937 mengumumkan pandanganya tentang sikap yang sebaiknya ditempuh oleh bekas anggota Partindo khususnya dan non-kooperator umumnya. Dengan terus terang ia menyalahkan sikap yang diambil oleh Partindo yang dipandangnya terlalu agresif. Diharapkan agar dalam suasana yang sudah berubah orang juga mau mengubah sikapnya terhadap pemerintah. Orang harus berusaha mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah dan hendaknya didirikan partai baru yang membawa rakyat banyak bergerak dalam usaha-usaha yang konstruktif.

Dan akhirnya didirikan partai baru, partai sayap kiri yang bersifat kooperatif dengan pemerintah yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada 23 Mei 1937 di Jakarta. Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia merupakan salah satu dari organisasi pergerakan atau partai yang didirikan oleh Sartono, mempunyai tujuan sama seperti organisasi pergerakan lainnya yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia, mencapai bentuk pemerintahan berdasarkan kemerdekaan lapangan politik, ekonomi dan sosial. Selain dari itu Gerindo ini juga mempunyai tujuan diantaranya untuk memperkuat perekonomian Indonesia agar kehidupan masyarakat Indonesia berpindah ke taraf kehidupan yang lebih baik, mengangkat kesejahteraan kaum buruh serta memberi bantuan kepada kaum pengangguran. Tujuan dari Gerindo itu pada dasarnya untuk menimbulkan rasa nasionalisme di dalam hati masyarakat Indonesia.

Gerindo itu dibentuk oleh bekas-bekas anggota Partindo. Pembentukan Gerindo pada Mei 1937 merupakan respons terhadap bahaya fasisme yang mengancam demokrasi. Fasisme yang didasarkan pada ikatan darah, kebudayaan dan keturunan melaui sistem partai tunggal sehingga akhirnya dapat menimbulkan kekacauan situasi dan mengambil alih kekuasaan politik.

Gerakan Rakyat Indonesia juga terbentuk karena organisasi pergerakan sebelumnya yaitu Partai Indonesia mengalami permasalahan dan konflik dalam tubuh organisasinya sehingga Partindo dibubarkan. Adapun permasalahan dan konflik yang terjadi dalam tubuh Partindo adalah ketika Partindo menggunakan suatu daftar usaha, lengkap mengenai hal-hal sosial, ekonomi dan politik yang semuanya harus meratakan jalan dalam artian menyamakan semua derajat untuk menuju Republik Indonesia.

Oleh pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan dengan memperkeras pengawasan polisi dalam rapat-rapat yang di jalankan Partindo, memberikan larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota partai, larangan mengadakan persidangan di seluruh Indonesia, penangkapan kembali Ir. Soekarno yang telah keluar dari penjara lalu ditangkap dan diasingkan ke Flores. Penangkapan kembali atas pemimpin besar Partindo itu menyebabkan Partindo masuk ke dalam suatu masa yang tidak melakukan suatu aksi/kegiatan sehingga banyak kalangan partai menyuarakan agar Partindo dibubarkan dan minta untuk didirikannya partai yang baru.^[3]

Dibubarnya Partindo pada pertengahan November 1936 membuat ketua Partindo yaitu Sartono di bantu dengan Sanusi Pane dan Moh. Yamin kembali membuat organisasi pergerakan yang baru, organisasi itu diberi nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo dibentuk dengan tujuan hampir sama seperti Partai Indonesia, namun Gerindo ini menjujung asas kooperatif maksudnya mau berkerja bersama-sama dengan pemerintah jajahan tetapi Gerindo tetap bersikap tegas terhadap pemerintah Belanda sebagai perkumpulan untuk masyarakat umum yang berusaha mencapai bentuk pemerintahan negara berdasarkan kemerdekaan di lapangan politik, ekonomi dan sosial.

Dengan lahirnya Gerindo, partai sayap kiri Pergerakan Nasional dengan wajahnya yang baru, yaitu kooperasi. Asas Gerindo yaitu kebangsaan kerakyatan. Gerindo berjuang untuk mencapai kemerdekaan Nasional. Asas kebangsaan Gerindo tidak didasarkan atas dasar satu darah, satu turunan. Asas kerakyatan yaitu demokrasi dalam berbagai lapangan masyarakat yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Menurut Gerindo, yang menjadi pedoman partai adalah asas dan tujuan partai, setiap anggota harus tunduk pada aturan partai.

Aktivitas di bidang pertama kali ditunjukkan dengan sikapnya terhadap Petisi Sutarjo, Gerindo menyokong bagian Petisi yang menuju konferensi imperial dimana utusan-utusan Belanda dan Indonesia yang mempunyai hak sama untuk memusyawarakan kedudukan Indonesia. Partai ini juga menyusun kekuatan dalam dewan-dewan, sehingga mengikutsertakan wakil-wakilnya dalam dewan-dewan untuk menjalankan kewajiban sesuai keinginan rakyat.^[4]

Sebagai suatu organisasi pergerakan yang baru, Gerindo yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di bidang politik sosial dan ekonomi tentu harus memiliki suatu program kerja agar organisasi itu benar-benar menjadi sebuah organisasi yang peduli akan nasib bangsa untuk kehidupan yang lebih baik. Gerindo yang didirikan pada tanggal 24 Mei 1937, melaksanakan program kerjanya yaitu mengadakan kongres pertama pada tanggal 20-24 Juli 1938 di Jakarta, kongres itu dilaksanakan sebagai bentuk kerja nyata dari suatu organisasi pergerakan yang peduli terhadap perubahan sosial dalam masyarakat pribumi. Dalam kongres pertama itu, menghasilkan pembentukan PERI (Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia) yang merupakan perkumpulan ekonomi berdasarakan demokratis nasionalisme. Program kerja PERI diantaranya adalah memperbaiki harga-harga hasil bumi dan menurunkan harga-harga barang keperluan rakyat dan perluasan kesempatan kerja.

Pada tanggal 1-2 Agustus 1939, setelah kongres yang pertama, kongres kedua dilaksanakan di Palembang, dalam kongres ini diambillah keputusan berupa penerimaan Peranakan (Peranakan Eropa, Peranakan Tionghoa dan Peranakan Arab) untuk menjadi anggota partai itu. Jelas bahwa usaha Gerakan Rakyat Indonesia ialah memperteguh ekonomi Indonesia untuk memperkuat pertahanan negeri. Dalam kongres yang kedua, Gerakan Rakyat Indonesia juga berusaha untuk mencapai adanya aturan menentukan batas upah yang rendah dan tunjangan bagi para pengangguran. Keputusan lain yang diambil Gerakan Rakyat Indonesia lainnya adalah menyetujui masuknya Gerakan Rakyat Indonesia kedalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Setelah kongres yang kedua tahun 1939, pada tanggal 1 Oktober 1940, dipilih pengurus besar yang baru, Drs. A. K. Ghani terpilih menjadi ketua. Pengurus yang baru itu berniat akan membuat persatuan yang semakin kuat dalam tubuh kepartaian.

Untuk sekian kalinya setelah kongres yang pertama dan kedua tahun 1937 dan 1939, pada tanggal 10-12 Oktober 1941, kongres ketiga dilaksanakan, dalam kongres yang ketiga ini, Gerindo hendak mendirikan suatu Partai Buruh Politik Indonesia yang baru, namun rencana itu tidak terealisasikan oleh karena sudah ada Gerindo, hal ini dilakukan karena Gerindo itu bukan hanya suatu organisasi politik/partai politik kebangsaan saja tetapi Gerindo berusaha untuk mencapai sautu bentuk masyarakat yang berdemokrasi politik, ekonomi dan sosial dalam artian menuju keadilan sosial yang akan dilaksanakan dengan jalan demokrasi. Dari kongres yang ketiga ini juga diambil kesepakatan bahwa untuk memperteguh barisan demokrasi, kiranya perlu dibebaskannya pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah diasingkan. ^[5]

Adapun kongres yang dilaksanakan Gerindo ini semuanya dipusatkan pada politik, hal ini dikarenakan kemenangan di bidang politik merupakan jalan untuk kemenangan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dapat dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Tentu hal itu membuat antara politik dan ekonomi juga sosial merupakan tali penghubung yang saling mengait dengan erat dan sulit untuk dipisahkan.

Seperti gerakan/partai-partai sebelumnya, Gerindo meski dalam perkembanganya mengalami kemajuan yang pesat dalam mencapai tujuannya yaitu di bidang sosial, politik dan ekonomi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Gerindo ini memiliki nasib yang sama seperti gerakan/partai-partai sebelumnya yaitu terjadinya konflik.

Konflik yang terjadi dalam tubuh Gerindo ini dimulai ketika Muh. Yamin mencalonkan diri sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat Hindia-Belanda) untuk mewakili golongan Minangkabau yang tidak mau bekerjasama dengan Gerindo. Pencalonan itu menimbulkan keonaran di tubuh partai sehingga membuat pengurus besar mengadakan pemecatan sementara terhadap Muh. Yamin.

Meskipun demikian, Yamin tetap pada pendiriannya, terdorong oleh nafsunya untuk masuk menjadi anggota Volksraad, Yamin tidak menyadari bahwa dirinya telah terperangkap jebakan dan dijadikan alat oleh pemerintah Belanda untuk memecahkan barisan kulit berwarna. Pencalonan Muh. Yamin dikabulkan oleh Gubernur Jenderal Belanda, Yamin menjadi anggota Volksraad. Masuknya Muh. Yamin sebagai anggota Volksraad pada akhirnya membuat dirinya dipecat dari keanggotaan Gerindo secara tidak terhormat. Tindakan yang diambil Yamin itu, oleh anggota Gerindo dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap Gerindo.

Dalam perjalanannya, Gerindo lebih mengutamakan kegiatan di bidang poltik karena kemenangan di bidang politik tersebut merupakan jalan utama membawa rakyat ke susunan ekonomi dan sosial yang lebih baik, jalan untuk mencpaai itu adalah membim bing rakyat sampai mencapai tingkat keinsafan politik, ekonomi dan sosial, menyusun kekuatan rakyat di luar dan di dalam dewan-dewan. gerindo menjunjung tinggi demokrasi, menggambarkan tujuan politik sebagai satu parlemen yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Tujuan ekonomi sebagai susunan ekonomi yang berdasarkan kooperasi di bawah pengawasan negara, tujuan sosial sebagai satu lingkungan hidup berdasarkan hak dan kewajiban yang sama antara berbagai macam penduduk.

Lahirnya Gerindo dan dalam waktu yang singkat, anggota Gerindo mendirikan cabang-cabang. Cabang-cabang Gerindo tersebar hamper merata di seluruh Indonesia. Pada umumnya suatu cabang Partindo secara otomatis menjadi cabang Gerindo mengingat bahwa Gerindo berdiri setelah Partindo dibubarkan. Pemerintah colonial masih berusaha untuk menghambat perkembangannya. Kecurigaan pemerintah terhadap para mantan anggota Partindo tidak hilang sehingga ada beberapa rapat pendirian cabang Gerindi dibubarkan. Meskipun begitu, aktivitas politik Gerindo tidak akan berhenti, hal ini ditandakan dengan dukungan Gerindo terhadap Petisi Sutarjo yang menuju konferensi imperial di mana utusan-utusan Belanda dan Indonesia yang mempunyai hak sama untuk memusyawarakan kedudukan Indonesia.

Mengenai dewan-dewan, Gerindo mempergunakan dewan-dewan sebagai alat perjuangan dan tempat menyusun kekuatannya untuk mempengaruhi kemajuan rakyat. Partai ini tidak puas terhadap susunan dan kekuasaan dewan-dewan yang ada. Gerindo menuntut parlemen yang sejati, penuh dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Untuk itu, Gerindo menuntut hak memilih umum dan langsung. Ditetapkan agar semua wakilnya dalam dewan-dewan menjalankan kewajiban sesuai keinginan rakyat. Selain itu berusaha memperbesar kekuatan baik kekuatan dalam dewan-dewan Gerindo dan di luar dewan Gerindo.^[6]

Dengan kehadiran Jepang di Indonesia tahun 1942 seluruh aktivitas kepartaian menjadi lenyap dan diganti dengan organisasi-organisasi buatan Jepang.

Notes :

[1] John Ingleson. (1988). Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934. Jakarta. LP3ES. Hlm: 132

[2] Sartono Kartodirjo. (1975). Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta. Depdikbud. Hlm: 374

[3] A.K. Pringgodigdo. (1991). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta. PT. Dian Rakyat. Hlm: 131

[4] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto. (2009). Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm: 378-379

[5] A.K. Pringgodigdo. (1991). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta. PT. Dian Rakyat. Hlm: 132

[6] Eko Praptanto. (2010). Sejarah Indonesia Zaman Kebangkitan Nasional. Jakarta. PT. Bina Sumber Daya MIPA. Hlm: 43

DAFTAR PUSTAKA

http://mediabacaan.blogspot.com/2013/08/pembentukan-partindo-dan-gerindo.html

A.K., Pringgodigdo. 1991. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. PT. Dian Rakyat: Jakarta

Badrika, I Wayan. 1993. Sejarah Nasional dan Dunia. Cempaka Putih: Jakarta

Eko Praptanto. 2010. Sejarah Indonesia Zaman Kebangkitan Nasional. PT. Bina Sumber Daya MIPA: Jakarta

John, Ingleson. 1988. Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934. LP3ES: Jakarta

Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Susanto. 2009. Sejarah Nasional Indonesia V. Balai Pustaka: Jakarta

Sartono, Kartodirjo. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Depdikbud: Jakarta

Sudiyo. 2002. Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Suhartono. 2001. Sejarah Pergerakan Nasional. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

GAPI ( GABUNGAN POLITIK INDONESIA )

LASMI PURNAMA SARI/A/Si IV

Kaum pergerakan nasional menempuh cara koperasi dan kaum pergerakan nasional ini mengadakan penggabungan pergerakan partai politik yang diberi nama gabungan politik Indonesia atau yang disingkat dengan nama GAPI.

            Suatu gagasan untuk membina partai-partai politik yang dalam bentuk federasi ini yang  muncul kembali pada tahun 1939. Menurut Muh Husni Thamrin yang mempunyai inisiastif untuk membentuk GAPI ini karena dengan alasan disebabkan oleh beberapa faktor maka muncul kembali dan dibentuknya kembali federasi ini, faktor tersebut terdiri dari :

1.      Kegagalan Petisi Sutardjo

2.      Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme

3.      Sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia.

Organisasi Gabungan Politik Indonesia yang disingkat dengan nama GIPA berhasil didirikan pada tanggal 21 Mei 1939, tepatnya pada saat itu di Jakarta. Suatu keberhasilan didirikannya GAPI ini diperoleh setelah banyak suatu peristiwa-peristiwa. Yaitu seperti yang diketahui pada masa itu diadakan pendekatan-pendekatan dan perundingan-perundingan dengan partai-partai dan organisasi-organisasi, antara lain yaitu seperti PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Katolik yang untuk membicarakan masa depan bangsa Indonesia ini, walaupun pada saat itu beberapa kaum pergerakan nasional pada saat itu banyak yang kurang setuju dengan munculnya GAPI ini, akan tetapi tidak memungkinkan bahwa beberapa kaum pergerakan nasional initidak menginginkan pemerintahan sendiri. Dan disitu pula ditegaskan bahwa masing-masing partai dan Organisasi tetap mempunyai kemerdekaan pekerjaan sendiri dari masing-masing partai, dan apabila salah satu partai dengan partai yang lainnya mengalami perselisihan maka Gapi lah yang sebagai penengah atas dari partai-partai tersebut. [I]

Kongres pertama Gapi pada masa itu adalah pada tanggal 4 Juli 1939, pada saatitu telah dibicarakannya aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". Hal ini tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi suatu parlemen yang berdasarkan Demokrasi.

Seperti yang diketahui bahwa ada terjadinya perbedaan pandangan antara Moh. Husni Thamrin dengan Moh. Yamin, yang pada akhirnya Moh.Yamin  bersama-sama dengan Soangkupon, Abdul Rasyid, dan Tajudin Noor, keluar dari fraksi Nasional, dan kemudian mereka membentuk organisasi baru yang bernama Golongan Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan nama GNI pada tanggall 10 Juli 1939.

Walaupun ada perbedaan antar GAPI dan GNI tetapi keduanya bergerak secara "koperasi" dan juga sama-sama bertujuan untuk mencapai pemerintahan sendiri. Hal ini dapat diketahui pada hasil dari kongres Rakyat Indonesia pada bulan Desember 1939.

Pada saat itu dengan meletusnya perang dunia II, Gapi mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifest GAPI, yang isinya adalah mengajak rakyat Indonesia dan negeri Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme. Dan kerja sama itu akan berhasil jika rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan.

Dan selanjutnya pada tanggal 25 Desember 1939 GAPI, di Jakarta, pada saat itu membentuk suatu Kongres Rakyat Indonesiab (KRI). Kongres ini dihadiri olleh berbagai golongan politik dan selain itu dihadiri juga dengan bukan dari golongan politik. Yang bertujuan pada saat itu dari GAPI adalah untuk mempopuerkan tuntutan Indonesia Berparlementer, hasil-hasil dari kongres ini adallah

a)      Menetapkan Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap

b)      Bendera persatuan Indonesia Merah Putih

c)      Lagu persatuan Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya

d)     Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia.

Pada Agustus 1940, di saat Belanda telah dikuasai oleh Jerman, dan pada saat itulah Indonesia dinyatakan darurat dalam keadaan darurat. Dan mendengar hal itu GAPI mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Yang isinya pada saat itu adalah sebagai berikut. "meminta pemerintahan Belanda mempergunakan Belanda mempergunakan hukum tata negara dalam masa genting untuk melangsungkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dan diadakan parlemen penuh menggantikan Volksraad yang ada".

Tuntutan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain adalah Wibowo cs, Sutardjo cs, dan Thamrin cs. Dengan demikian, pemerintahan pada saat itu berada dalam pemerintahan yang sulit dan kedudukan pemerintah berada di London, maka pada saat itu pula kaum pergerakan nasional semakin mampu untuk menggerakkan menarik perhatian rakyat Indonesia untuk menuntut haknya. [II]

Sebenarnya sudah diperhitungkan oeh kaum nasional baik dari tunututan Indonesia berparlemen maupun perubahan-perubahan yang lainnya bahwa tidak akan setujui oeh pemerintahan Belanda. Hal ini diketahui pada saat sejak diawali adanya tuntutan kearah berdirinya pemerintahan sendiri, pada saat itu selalu ditanggapi dengan hal-hal yang sangat menyakitkan dan menganggap bahwa belum adanya kemampuan rakyat Indonesia untuk menjaankan pemerintahannya sendiri.

Ternyata dugaan yang mengatakan Indonesia ini belum sanggup ternyata benar, yaitu dengan tanggapan yang diberikan oleh Dr. H.J. Levelt yang jatuh pada tanggal 23 Agustus 1940 yang mengatakan bahwa "Bahwa belum waktunya mengadakan suatu rancangan perubahan ketatanegaraan Indonesia, namun pemerintahan akan membbentuk suatu komisi untuk peninjauan".

Dan pada tanggal 14 September 1940 atas persetujuan pemerintah dibentuknyalah komini untuk menyelidiki perubahan ketatanegaraan. Komisi dikenal dengan nama KOMISSI VISMAN yang diketuai oleh Dr. F.H. Visman dan anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Belanda maupun orang-orang Indonesia, dari mereka-mereka itu adalah Mr.K.L.J. Enthoven, Dr. M.r. T.S.G. Mulia, Mr. Ir. Ong Swan Yoe, Mr. P. Wijssen, dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Maksud dari komisi tersebut yang tidak lain adalah mengadakan pembahasan dan analisis keinginan-keinginan Indonesia dari semua tingkat mengenai susunan pemerintahan.

 Tetapi pementukan komisi ini tidak disambut baik dari anggota-anggota Volsraad, dan yang tidak setuju selanjutnya adalah dari GAPI yang secara terang-terangan tidak menyetujuinya. Ketidaksetujuan mereka adalah karena kejadian pada masa lalu. Dan hal ini disebabkan suasana semakin genting sedangkan yang dikehendaki oleh  kaum pergerakan nasional adalah bentuk dan susuanan parlemen, serta selain itu menginginkan juga perubahan ketatanegaraan secara cepat dan jelas. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah terbentuknya Komisi Visma akan melakukan pembahasan dan perdebatan yang memakan waktu yang sangat lama.berdasarkan pengalaman pada komisi yang sejenis tahun 1918 (Volksraad), ternyata tidak menghasilkan apa-apa lagi perbaikan nasib rakyat Indonesia. [III]

Untuk lebih memperjelas tuntutan, dibentuknyalah suatu panitia yang bertugas pada saat itu sebagai menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan yang diinginkan. Haxil panitia ini disampaikan pada tanggal 14 Februari 1941 di Gedung Radd van Indhie, Jakarta, dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI. Pertemuan ini tidak menghasilkan hal-hal yang baru sehingga GAPI dianggap tidak radikal lagi.

Setelah itu disusul kembali dengan adnya pidato Wilhelmina yang pada saat itu jtuh pda tanggal 10 Mei 1941 selain itu juga diperjelaskan didalam pidato Gubernur Jenderal dalam pembukaan sidang Volksraad, yang intinya pada sidang itu adalah membahas mengadakan larangan dan pembatasan tentang rapat-rapat dan konsultasi komite-komite parlemen. Dan akhirnya pada tanggal 14 Juli 1941 untuk melarang kegiatan politik dan rapat tertutup. Untuk rapat dan berkumpul lebih dari 25orang dilarang.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan milisi orang-orang putera ( inhemse milite) yang pada tbulan juni dan juli 1941. Walaupun pada saat itu inhemse milite tidak mendapat dukungan oleh kaum pergerakan nasional namun oleh R.P. Surosodimanfaatkan untuk menyatukan antara golongan rakyat Indonesia diluar dan didalam Volksraad, dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. [IV]

Dan oleh karena itu perlu dibentuk badan baru yang merupakan tandingan dari Volksraad dan yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kemudian terbentuklah badan baru itu pada tanggal 13-14 September 1941, yaitu pada saat berlangsung Kongres Rakyat Indonesia tepatnya didaerah Yogyakarta. Badn baru tersebut diberi nama Majelis Rakyat Indonesia. Dan kemudian pada akhirnya mereka berhasil memilih pimpinan hariannya.

Tidak lama kemudian terdengarlah meletusnya Perang dunia ke II yang pada saat itu piahk Belanda masuk dalam blok Sekutu dan Jepang masuk kedalam blokj fasisme (Nazi). Dan dipihak Indonesia harus berdiri dibelakang pemerintahan untuk mendukung Hindia Belanda atau yang dikenal sekarang denagn nama Indonesia. Anjuran untuk berdiri dibelakang ini adalah dari Majelis Rakyat Indonesia, sehingga anjuran ini menghasilkan perselisihan pendapat antara kaum pergerakan nasional. Akibat dari hal ini PSII keluar dari Mari dan GAPI,dengan alasan bahwa Sartono dan Sukardjo telah bertindak sendiri tanpa sepengetahuan anggota-anggotanya. [V]

Notes :

 [I]  Drs. Sudiyo (2002). Pergerakan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 82

[II]  Drs. Sudiyo (2002). Pergerakan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 83-84

[III] http://gabunganpolitikindonesia.com

[IV] Drs. Sudiyo (2002). Pergerakan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 86

[V]  Drs. Sudiyo (2002). Pergerakan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 87-88

Daftar Pustaka

Sudiyo.2002.pergerakannasional.rinekacipta.jakarta

http://gabunganpolitikindonesia.com