Kedatangan Bangsa Jepang ke Indonesia

Silvia Nora/SIV/B

Pada tanggal 8 Desember  1941 secara tiba-tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor yakni pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik.

Dalam gerakannya ke selatan Jepang telah pula menyerbu ke Indonesia (Hindia Belanda). Pada tanggal 11 1942 Januari tentaranya telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan keesokan harinya Komando Belanda di pulau itu menyerah pada tanggal 12 januari 1942. Tidak lama kemudian pada tanggal 24 Januari 1942, Balik papan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ketangan tentara Jepang. Setelah pada tanggal 29 Januari 1942 Pontianak berhasil didudukinya menyusullah pada tanggal 3 Februari 1942 Samarinda. Sesampainya di Kotabangun pada tanggal 5 Februari 1942 tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II, yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan berhasil direbutnya lapangan terbang itu pada hari berikutnya, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki oleh tentara Jepang pada tanggal 10 Februari 1942.

Dalam gerakannya ke Indonesia, pada tanggal 14 Februari 1942 diturunkan pasukan payung di Palembang. Dua hari kemudian yakni pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dengan jatuhnya Palembang itu sebagai sumber minyak maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Di dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak Serikat, yakni yang disebut ABDACOM(American British Dutch Australian Command) yang markas-besarnya ada di Lembang, dekat Bandung dengan panglimanya Jenderal Sir Archibald Wavell. Sedangkan Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai panglima tentara Hindia Belanda (KNIL). Pada akhir Februari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh telah mengungsi ke Bandung disertai oleh penjabat-penjabat tinggi pemerintahan.

Waktu itu dikerahkan kekuatan Serikat untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda di pulau Jawa. Kekuatan itu terdiri dari tiga resimen infanteri Belanda, tiga batalyon Australia dengan dukungan dua kompi pasukan berlapis baja, selanjutnya satu kompi taruna Akademi Militer Kerajaan (KMA) dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan (CORO) di Jawa Barat. Kekuatan lainnya di Jawa Tengah terdiri dari empat batalyon infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri dari tiga batalyon pasukan bantuan Indonesia dan satu batalyon mariner, yang kesemuanya dibantu oleh satuan-satuan artileri, diantaranya terdapat satuan dari Inggris dan Amerika.

            Kekuatan Serikat tersebut berhadapan dengan pasukan-pasukan Jepang yang mendarat Divisi ke-2 di Jawa Barat dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah, dekat perbatasan Jawa Timur. Kekuatan Jepang ini yang khusus dipergunakan untuk merebut pulau Jawa berada di bawah komando Tentara Keenambelas yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

            Pasukan-pasukannya yang ditempatkan di Jawa Barat terdiri dari tiga resimen infanteri dan satu resimen kavaleri, zeni dan angkutan. Kekuatannya bertambah dengan adanya satu detasemen dari Divisi ke-38 yang terdiri dari dua batalyon infanteri di bawah Kolonel Shoji. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasukan-pasukannya terdiri dari tiga resimen infanteri beserta sebuah brigade infanteri dengan bantuan satu batalyon pasukan perintis dan beberapa satuan artileri dan zeni. Di samping itu terdapat pula Brigade Sakaguchi yang sebelum mendarat di Jawa, pasukannya telah merebut Tarakan, Balikpapan, dan Banjarmasin di Kalimantan.

            Kekuatan invansi Jepang di Jawa itu menunjukan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan pihak Serikat. Disamping itu pihak jepang memiliki bantuan udara taktis. Sebaliknya pihak Belanda tidak memilikinya karena kekuatan udarannya sudah dihancurkan pada pertempuran-pertempuran pertama di bagian-bagian lain Indonesai maupun Malaya.

            Pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Pada tanggal 1 Maret 1942 Tentara Keenambelas Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, di Eretan Wetan(Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah).[1]

            Setelah pendartan itu, ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai "kota terbuka" yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Segera setelah jatuhnya kota Batavia ke tangan mereka, tentara ekspedisi Jepang langsung bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Buitenzorg(Bogor).

            Dalam rangka usaha menyerbu kota Bandung, pada tanggal 1 Maret Jepang telah mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang di Eretan, sebelah Barat Cirebon. Pada hari yang sama Kolonel Shoji telah berhasil menduduki Subang. Momentum itu mereka manfaatkan dengan terus menerobos ke lapangan terbang Kalajati, hanya 40 km dari Bandung. Setelah pertempuran singkat pasukan-pasukan Jepang merebut lapangan terbang tersebut.

            Keesokan harinya tentara Hindia Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Serangan balasan kedua atas subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi tentara Hindia Belanda dipukul mundur. Pada tanggal 4 Maret 1942 untuk terakhir kalinya tentara Hindia Belanda mengadakan serangan lagi dalam usaha untuk merebut Kalijati dan sekali lagi mengalami kegagalan dengan menderita ratusan korban.

            Pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang bergerak dari kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater, sehingga tentara Hindia belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan yang terakhir. Tetapi tempat ini pun tak berhasil dipertahankan sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 petang hari dikuasai oleh tentara Jepang.

            Operasi kilat Detasemen Shoji itu telah mengakibatkan kritisnya posisi tentara KNIL dalam pertempuran di Jawa Barat, sehingga kapitulasi pasukan-pasukan yang dikonsentrasikan disekitar Bandung dalam beberapa hari dapat menjadi kemungkinan yang serius.

Tak lama sesudah berhasilnya didudukinya posisi tentara KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942 pada petang harinya pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Kolonel Shoji menyampaikan usul penyerahan lokal dari pihak Belanda ini kepada Jenderal Imamura tetapi tuntutannya adalah penyerahan total daripada semua pasukan Serikat di Jawa(dan bagian Indonesia lainnya). Jika belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka kota Bandug akan dibom dari udara. Jenderal Imamura pun mengajukan tuntutan lainnya agar Gubernur Jenderal Belanda turut dalam perundingan di Kalijati yang diadakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Jika tuntutan ini dilanggar, pemboman atas kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Akhirnya pihak belanda memenuhi tuntutan Jepang dan keesokan harinya, baik Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer maupun Panglima Tentara Hindia Belanda serta beberapa penjabat tinggi militer dan seorang penterjemah pergi ke Kalijati. Di sana mereka kemudian berhadaapan dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari Batavia(Jakarta). Hasil pertemuan kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang.

Keadaan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Balanda, Tjarda Van Starkenborg Stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jenderal Hithosi Imamura dalam sebuah pertempuran di Kalijati tanggal 8 Maret 1942.[2]

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang.

Jepang telah pula melakukan aksinya dengan berbagai macam pendekatan terhadap rakyat, diantaranya: mendirikan Gerakan Tiga A dengan slogannya yang terkenal: Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia, mengangkat orang-orang pribumi dalam berbagai pemerintahan yang prinsip turun-temurunnya dihapuskan; menetapkan wilayah-wilayah voorstenlanden sebagai kochi (daerah istimewa). Maksudnya agar tentara Jepang yang mendirikan pemerintah militernya dapat diterima oleh penduduk pribumi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara.[3]

Tujuan utama mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintahan militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.[4]

Sejak membentuk pemerintahan militernya, Jepang membuat banyak sekali perubahan dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Tanggal 1 Agustus 1942, saat dikeluarkannya undang-undang perubahan tata pemerintahan di Jawa, Jepang menetapkan bahwa seluruh daerah di Jawa dibagi menjadi Syu, Si, Ken, Gun, Son, dan Ku, kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kooti (kerajaan) dan Batavia sebagai Tokubetsu Si (ibukota pemerintahan militer). Pembagian pulau Jawa atas provinsi-provinsi juga dihapuskan.

Jepang masuk ke Indonesia, khususnya ketika menduduki Pulau Jawa tahun 1942-1945 telah membawa banyak perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Jawa di masa berikutnya. Periode ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan penting sejarah besar bangsa ini untuk melangkah ke masa depan. Masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama.

Notes :

[1] Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975), hlm. 2.

[2] Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 279-280.

[3] Sutriono Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 405-406.

[4] Cahyo Budi Utomo. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Nasional hingga Kemerdekaan (Semarang: IKIP Semarang Press. 1995). Hlm. 180.

Daftar Pustaka:

Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Onghokham. 1989. Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta: Gramedia.

KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG DI PALEMBANG

RESTU FAUZI/B/SI IV

Hal ini sudah terbukti sejak jepang lebih mementingkan sumber daya ekonomi Palembang ketimbang untuk mengakomodasikan kepentingan politik lokal. Kedatangan jepang di kota palembang bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber daya strategis dan ini sesuaidengan salah satu sasaran Perang Asia Timur Raya yang di kobarkan pada awal tahun 1942. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan utama yang sangat di perlukan jepang untuk melanjutkan perang dengan lawan-lawan perang nya seperti sekutu dan negara-negara eropa yang masuk dalam blok sekutu. Usaha jepang untuk mendapatkan minyak mentah dari Amerika Serikat, seperti perundingan yang juga di lakukan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda selama tahun 1939-1940, gagal total.

Jepang mencoba menyelesaikan persoalan dengan jalan perang, menyerbu negeri-negeri yang kaya akan sumber daya di kawasan selatan. Balatentara Jepang berhasil menduduki Sumatera. Palembang menjadi fokus dan tujuan utama Jepang dalam mengekploitasi seluruh kekayaan yang di miliki sumatera selatan khususnya sumber daya alam seperti minyak bumi dan masih banyak komoditas lain yang d peras jepang secara pasksa dan tidak menghiraukan masyarakat kota palembang. Bahkan masyarakat pribumi sekitar menjadi korban kekejaman pemerintah jepang. Mereka di paksa bekerja di pabrik-pabrik olahan minyak yang sedang di tambang jepang d palembang, mereka juga di jadikan budak dan pekerja kuli kasar di perkebunan-perkebunan yang awal nya milik masyarakat pribumi dan sekarang sudah d kuasai oleh pegawai-pegawai suruhan pemerintah jepang di kota palembang.

Jepang berkepentingan mengamankan instalasi minyak bumi yang berada di daerah palembang sehingga daaerah ini menjadi prioritas utama. Jepang tidak sepenuhnya berhasil menyelamatkan instalasi minyak bumi yang berada di daerah palembang. Serdadu-serdadu KNIL sempat membakar dan membumihanguskan instalasi minyak sungai gerong. Mereka meledakkan dengan dinamit pipa-pipa minyak yang mengalir dari jambi dan dari talang jimar.

            Sejak pertengahan 1943, menyusul perpindahan Markas Besar Tenttara ke -25 dari Singapura ke Bukitinggi, Jepang mendesak di adakan nya program pengerahan tenaga kerja masal ketika, krtika itu di kenal dengan tenaga kuli kerja pasksa yang di sebut pada zaman itu Romusha. Di Palembang, program tersebut diurus oleh Badan Pembantu Pemerintah (BPP), masayarakat setempat mengenalnya sebagai buruh pembantu Pemerintah.

Badan yang tersebar di setiap daerah kecamatan itu dikoordinasikan oleh gunco dan fuku-gunco. Mereka berdua adalah penentu utama dalam pengerahan Romusha.

            Ada dua kategori buruh romusha, pertama, romuusha yang di pekerjakan sekitar 1 sampai 3 bulan, mereka bekerja pada proyek pemerintah di sekitar keresidenan. Mereka diharukan membangun jembatan, membuat jalan-jalan, dan mendirikan barak-barak militer atau banggunan pemerintah. Kedua, romusha yang bekerja selama lebih dari 3 bulan, mereka biasanya di kirim untuk mengerjakan proyek-proyek di luar shu, bahkan sampai ke Malaya, Thailand, Burma, dan Filipina. [1]

Buruh romusha yang direkrut BPP Palembang umumnya masuk dalam kategori pertama. Terkadang mereka digabung dengan tenaga kerja nonpribumi. Sekitar bulan november 1943, misalnya, BPP Palembang mendapat tenaga kerja "tambahan". Sekitar 3.000 orang dari pihak Sekutu yang di tawan jepang ditugaskan bersama mereka membangun pelabuhan udara di Betung (60 km dari kota palembang). Pada bulan mei 1944 sebagian tenaga kerja BPP di Betung dipindahkan ke proyek pembuatan lapangan terbang kedua di Talang betutu. Sebagian lagi, ditambah tenaga kerja BPP yang baru, dikerahkan untuk memperbaiki pelabuhan Sungai Musi di Kota Palembang.

            Proses Rekrutmen atau pemilihan kuli romusha di Palembang sering membuat cemas para penduduk. Calon kuliBPP biasanya ditunjuk secara acak, pengalaman buruk sering mereka temukan dalam bekerja di lokasi kerja para buruh. Rekrutmen tenaga romusha memang penuh intimidasi dan ancaman dan juga pemerasan terhadap masyarakat calon kuli buruh romusha ini. Sebagian orang yang bekerja di BPP memperoleh sumber mata pencaharian baru dengan melakukan pemerasan atau korupsi. Mereka sering mendesak setiap desa dan dusun utuk menyediakan kuli buruh romusha lebih dari jumlah seharusnya. Jepang biasanya membutuhkan sekitar 10 sampai 20 orang romusha secaara teratur setiap bulan. Oknum (petugas) BPP mendaftarkan lebih dari jumlah yang telah ditetapkan, namun jatah romusha yang dipakai tetap sesuai dengan jumlah yang di inginkan atau sesuai pesanan Pemerintah jepang. Jika jumlah romusha yang mereka kirim di anggap kurang, resiko ditanggung oleh petugas (oknum) yang bersangkutan.

            Karena tidak diketahui secara pasti berapa banyak jumlah tenaga kerja romusha atau seberapa lama kerja lama kerja yang di butuhkan, sementara pejabat militer Jepang sendiri mustahil mengawasi seluruh cara kerja BPP di lapangan, maka perekrutan tenaga ini rentan penyalahgunaan. [2]

Mereka tidak hanya mempermainkan jatah pekerja kuli buruh romusha yang diminta, tetapi ,mereka juga menggunakan para buruh pekerja tersebut sebagai ajang balas dendam. Calon romusha biasanya ditunjuk secara acak dan sesuka hati pegawai BPP saja, dan mereka memperlakukan mereka secara semena-mena. Para petugas BPP akan menuntut imbalan besar jika si calon pekerja kuli buruh romusha hendak membatalkan atau mengganti tenaganya dengan orang lain, imbalan yang di mintanya tersebut di antaranya seperti uang, hewan ternak, jam tangan, mesin jahit, sepeda, dan lain-lain akan di minta dari mereka yang menolak kewjiban tersebut. Orang-orang yyang dimasukkan dalam daftar calon kerja romusha umumnya mereka yang tidak di sukai oleh para petugas BPP atau penguasa yang menyuruh karena dendam pribadi atau provokasi kelompok tertentu. Bila pada masa Kesultanan Palembang yang kemudiian dilanjutkan Pemerintah Hindia Belanda.

Perekrutan kuli tanpa bayaran (matagawe dan "kuli bujang") merupakan salah satu hak istimewapetinggi kerajaan termasuk pasirah, maka pada masa pendudukan Jepang urusan ini menjadi obyek komersial dan intimidasi. [3]

Pembayaran berupa uang atau barang pengganti lainnya berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, tergantung kategori dan jenis pekerjan romusha. Biaya bagi mereka yang di tunjuk untuk mengerjakan poyek-proyek tertentu yang berdekaatan dengan daerah asal bisa lebih murah, sedangkan mereka yang di tunjuk untuk mengerjakan proyek di daerah yang jauh dari kota palembang atau di luar kota palembang harus mengeluarkan biaya sangat mahal untuk mencapai lokasi tempat mereka bekrja. Para calon romusha sendiri biasanya memilih menebus dengan uang, atau ternak atau apa saja barang yang berharga dan meiliki nilai jual yang tinggi akan mereka berikan asal mereka tidak di kirim ke daerah proyek kerja paksa romusha pemerintah Jepang. Terlebih lagi dalam masyarakat luas beredar juga isu yang menyeramkan mengenai nasib yang menimpa anggota keluarga dan masyarakat sekitar mmereka yang ikut dalam kerja paksa romusha, mereka memang tidak memperoleh makanan yang layak dan makanan yang tidak bergizi untuk kesehatan diri mereka, sementara itu mereka juga di peras tanpa mendapat bayaran dan upah sepersen pun. Keamanan dan keselamatan kerja menjadi urusan dan tanggung jawab diri masing-masing. Banyak diantara anggota romusha yang hidup menderita karena di perlakukan kasar, dan banyak juga para kerja paksa tersebut tidak di beri makan sedikitpun dan para buruh tersebut banyak terserang penyakit karena kelaparan dan gizi buruk mengahampirinya, jika mereka para pekerja romusha tersebut sudah jatuh sakit, mereka akan di biarkan saja oleh para petugas BPP dan tidak di hiraukan lagi hingga sampai akhirnya mereka meninggal secara sia-sia satu persatu.

            Romusha yang dikirim biasanya ditugaskan untuk memperbaiki atau membangun proyek-proyek Perang jepang, seperti jalan dan jembatan serta lubang-lubang perlindungan. Ada juga kalanya mereka di tugaskan mengerjakan proyek-proyek lain, misalnya, menggarap perkebunan-perkebunan besar yang di tinggalkan pada masa pemerintahan kolonial belanda. Jepang sendiri mulai secara serius, dengan memanfaatkan tenaga-tenaga romusha, menggarap 146.047 hektaar perkebunan karet dan 54.634 heektar perkebunan teh di sekitar kaki Gunung Dempo, Pagar Alam sejak 1944. [4]

Jepang juga mulai membuka dan menanam pohon-pohon kina di tanah seluas 10.449 ha. Sebagian besar tenaga kerja paksa romusha yang menggaraap perkebunan didatangkan dari Pulau Jawa. Namun jepang tidak menyediakan bahan pangan yang cukup dan memadai untuk para buruh yang sedemikian banyak tersebut, hingga akhirnya itulah yang menjadi penyebab utama para buruh kerja paksa romusha yang jatuh sakit dan mati sia-sia.

            Kuli BPP atau Romusha pada zaman kepeendudukan Jepang pada gilirannnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para penduduk pribumi setempat. Mereka dilanda putus asa yang cukup berat karena di ancam dan intimidasi yang keras dari pemerintah jepang dan mereka nyaris tidak menemukan jalan untuk keluar dari kesengseraan. Mereka akhirnya kehilngan akaal sehat dan mulai menyerempet berbagai tindakan yang justru membahayakan keselamatan jiwa mereka masing-masing, ketimbang jadi "kuli kerja paksa romusha sampai mati atau sekurang-kurangnya menjadi sampah di tengah jalan" lebih baik menolak secara terang-terangan tuntutan BPP. Sejak itu rakyat tidak mau lagi menyerahkan uang bahkan makanan apa pun. Mereka mulai berani melakukan perlawanan secara terbuka. Beberapa penduduk Desa Bandan yang teerletak tidak jauh dari kota Palembang, mislanya, menyerang soncho dan guncho yang datang ke desa ini untuk urusan BPP pada tanggal 26 agustus 1942. Tepat satu bulan berikutnya kejadian serupa terulang di puninjawa, Baturaja, beberapa pemuda desa itu di tangkap dan seorang diantaranya di tembak mati.

Perlawanan ini berlanjut sampai ke kasus di desa air hitam. Kaum desa air hitam sebagian besar bernaung di bawah PSII sesungguhnya meenyambut gembira kedatangan bala tentara Jepang.

Notes :

[1] Zed, Mestika. Kepialangan, politik dan revolusi : Palembang 1900-1950. Jakarta. Hal 248

[2] Zed, Mestika. Kepialangan, politik dan revolusi : Palembang 1900-1950. Jakarta. Hal 249

[3] Zed, Mestika. Kepialangan, politik dan revolusi : Palembang 1900-1950. Jakarta. Hal 249

[4] Zed, Mestika. Kepialangan, politik dan revolusi : Palembang 1900-1950. Jakarta. Hal 250

DAFTAR PUSTAKA

Zed, Mestika. Kepialangan, politik dan revolusi : Palembang 1900-1950

Pustaka LP3ES Indonesia, 2003

Wikipedia, Kependudukan Jepang di indonesia.

TERBENTUKNYA KONGRES PEMUDA II

RESTI DAMAYANTI /B/SIV

            Kongres Pemuda II berlangsung pada 27-28 Oktober dalam tiga tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di gedung Katholieke Jongelingen Bond di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), lalu dipindahkan ke Oost Java Bioscoop di Konigsplein Noord (sekarang Jalan Medan Merdeka Utara), dan kemudian Gedung Kramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat.

Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, kongres pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara, yang membahas berbagai tema. Diantara pembicara yang dikenal, antara lain: Soegondo Djojopespito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Poernomowoelan, Sarmidi Mangoensarkoro, dan Sunario.

Hadir pula banyak organisasi pemuda dan kepanduan saat itu, diantaranya: Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Roekoen, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll.

Sebelum kongres pemuda II, para pemuda sudah pernah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Soerjowitjitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama sudah bersepakat menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan. Akan tetapi, pada saat itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagsan Yamin tentang penggunaan bahasa melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Keputusan kongres pertama akhirnya menyatakan bahwa penetapan bahasa persatuan akan diputuskan di kongres kedua.

Seusai kongres pemuda ke-II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan, Van Der Plass, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh kongres pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van Der Plass sendiri menertawakan keputusan kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara dalam kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Soegondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pimpinan sidang dan berusaha mempergunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik.

Siti Sundari, salah satu pembicara dalam kongres pemuda II itu, masih mempergunakan bahasa Belanda. Hanya saja, dua bulan kemudian, sebagaimana ditulis Dr Keith Foulcher, pengajar jurusan Indonesia di Universitas Sydney, Australia, Siti Sundari mulai menggunakan bahasa Indonesia.

Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van Der Plass sangatlah meleset. Sejarah telah membuktikan bahwa kongres itu telah menjadi "api" yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme.

Padahal, sebagaimana dikatakan sejarahwan Asvi Warman Adam yang mengutip pernyataan Profesor Sartono Kartodirdjo, bahwa Manifesto Politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda pada 1925 lebih fundamental daripada Sumpah Pemuda 1928. Manifesto Politik 1925 berisi prinsip perjuangan, yakni unity (persatuan), equality (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan). Adapun Sumpah Pemuda hanya menonjolkan persatuan-paling tidak demikianlah yang tertanam dalam memori kolektif masyarakat Indonesia selama ini melalui slogan "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa".

Bung Karno sendiri menganggap Sumpah Pemuda 1928 bermakna revolusioner: satu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dan persahabatan antarbangsa yang abadi. "Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir," kata Soekarno dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-35 di Istana Olahraga Senayan, Jakarta, 28 Oktober 1963. [1]

A.Persiapan Kongres

Upaya mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah telah dimulai sejak Kongres Pemuda Pertama 1926. Sebagai kelanjutannya, tanggal 20 Februari 1927 diadakan pertemuan, namun pertemuan ini belum mencapai hasil yang final. Sebagai penggagas Kongres Pemuda Kedua adalah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Hindia Belanda.

Pada tanggal 3 Mei 1928 diadakan pertemuan lagi untuk persiapan kongres kedua, dan dilanjutkan pada 12 Agustus 1928. Pada pertemuan terakhir ini telah hadir perwakilan semua organisasi pemuda dan diputuskan untuk mengadakan kongres pada bulan Oktober 1928, dengan susunan panitia yang membagi jabatan pimpinan kepada satu organisasi pemuda (tidak ada organisasi yang rangkap jabatan) sebagai berikut:

Ketua: Sugondo Djojopuspito (PPPI)

Wakil Ketua: R.M. Joko Marsaid (Jong Java)

Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Soematranen Bond)

Bendahara: Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)

Pembantu I: Johan Mohammad Cai (Jong Islamieten Bond)

Pembantu II: R. Katjasoengkana (Pemoeda Indonesia)

Pembantu III: R.C.I. Sendoek (Jong Celebes)

Pembantu IV: Johannes Leimena (Jong Ambon)

Pembantu V: Mohammad Rochjani Su'ud (Pemoeda Kaoem Betawi)

B.Pelaksanaan

Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, diadakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, kongres diadakan di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada rapat penutupan di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri: hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair, atas saran Sugondo kepada Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres akhirnya ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia.

C. Peserta

Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie namun sampai saat ini tidak diketahui latar belakang organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kwee Thiam Hiong hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Turut hadir juga 2 perwakilan dari Papua yakni Aitai Karubaba dan Poreu Ohee. Diprakarsai oleh AR Baswedan pemuda keturunan arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab.

D.Gedung

Bangunan di Jalan Kramat Raya 106, tempat dibacakannya Sumpah Pemuda, adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa milik Sie Kok Liong.

Gedung Kramat 106 sempat dipugar Pemda DKI Jakarta 3 April-20 Mei 1973 dan diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 20 Mei 1973 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Gedung ini kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1974. Dalam perjalanan sejarah, Gedung Sumpah Pemuda pernah dikelola Pemda DKI Jakarta, dan saat ini dikelola Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.[2]

NOTES:

[1]  http://www.berdikarionline.com/lipsus/menuju-kongres-pemuda-pergerakan/20110520/sejarah-kongres-pemuda-dan-sumpah-pemuda.html

[2]  foulcher.Keith.2000. Sumpah pemuda:makna penciptaan kebangsaan Indonesia.komunitas bambu : Jakarta

Daftar Pustaka

1.http://www.berdikarioonline.com

2.Foulcher.Keith.2000.Sumpah pemuda: makna penciptaan kebangsaan Indonesia .Komunitas bambu. Jakarta

Pendidikan yunani kuno

Lisa rahmadania/ Sp

Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia. Jadi pada saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah dan masih ada pula. Pada kenyataannya

dapat kita telaah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai garis persamaan. Garis persamaan atau benang merah pendidikan itu ialah:

1. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifar universal.

3. Praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan (ke-khasan) berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa.

Yunani kuno terbagi menjadi dua, Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut bangsa Doria, sedangkan penduduk Athena disebut bangsa Lonia. Kedua negara tersebut merupakan Polis atau negara kota. Sparta dengan ahli negaranya Lycurgus, sedang Athena dengan ahli negaranya Solon. Pada kedua negara tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam dasar, tujuan, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Orang-orang Sparta mementingkan pembentukan jiwa patriotik yang kuat dan gagah berani (Djumhur, 1976:24)

SPARTA

Pendidikan di Sparta didasarkan atas dua azas :

-          Anak adalah milik Negara.

-          Tujuan pendidikan adalah membentuk serdadu-serdadu pembela negara serta warga negara.

Ciri-cirinya, pendidikan diselenggarakan oleh negara, bukan oleh Keluarga. Yang berhak mendapat pendidikan hanya warga negara Sparta yang merdeka saja. Anak-anak cacat dan lemah dibunuh atau dilemparkan Dario atas batu besar, di pegunungan Tygetos. anak-anak yang telah berumur 7 tahun dimasukkan kedalam asrama negara. Yang diutamakan adalah pendidikan jasmani.

Adapun pelaksanaan pendidikannya, Anak-anak dibiasakan menahan lapar, tidur diatas bantal rumput dan padsa musim dingin hanya memakai mantel biasa saja. Sifat-sifat yang harus dimiliki tentara,misalnya keberanian, ketangkasan, kekuatan, cinta tanah air, tunduk kepada disiplin, selalu mendapat perhatian. Sebaliknya, kesenian seperti mu7sik dan nyanyian diabaikan, semata-mata hanya dijadikan alat untuk mempengaruhi jiwa dalam melaksanakan dinas ketentaraan.

ATHENA

Tujuan pendidikan Athena adalah membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis (selaras). Ciri-cirinya, negara hanya mengawasi saja, yang berhak mendidik adalah keluarga dan sekolah. Semua anak-anak dari warga negara yang bebas mengunjungi sekolah. Mata pelajran terbagi atas bagian gymnastic (Jasmani) dan bagian muzis (Rohani). Pendidikan jasmani diberikan di Palestra, dan tempat gulat di Gymnasia. Latihan utama adalah berjalan, gulat, lempar cakram, melompat, lempar lembing. Pembentukan muzis meliputi, membaca, menulis, berhitung, nyanyian dan music, kelak akan dipelajarinya "Artes Liberales" atau seni bebas, terdiri dari

-  Trivium (3 ajaran) : Gramnatica, Retorica (pidato) dan dialektika yaitu ilmu mengenai cara berfikir secara logis dan bertukar pikiran secara ilmiah.

-  Quadrivium (4 ajaran) : Arithmatica (berhitung), Astronomia (ilmu bintang), Geometria (ilmu bumi alam dan falak) & Musica.

Membaca diberikan dengan metode mengejak (sintetis murni) menulis dilakukan  pada batu tulis yang dibuat dari lilin.

Pendidikan warganegara sangat dipentingkan di Yunani, terutama di Sparta. Segala kepentingan negara diletakkan di atas kepentingan individu. Dan kemudian muncul keinginan untuk mendapat Kebebasan, terutama kaum Sofist. Kaum sofist tidak mengakui kebenaran mutlak dan berlaku umum. Pendapat mereka "manusia ialah ukuran segala-galanya, manusia sendiri yang menentukan mana yang baik mana yang buruk". Pendirian ini bersifat antroposentris. Suatu disebut benar juka itu menimbulkan keuntungan atau kemenangan. Benar sekarang belum tentu benar nanti, benar bagi si A belum tentu benar bagi si B (relatif). Kaum sofist yang terkenal diantaranya Goergias, Protagora, Pipias.

Akibat dari ajaran sofisme ini ialah turunnya nilai-nilai kebudayaan, merosotnya niali-nilai kejiwaan, pembentukan yang harmonis antara jiwa dan raga dikesampingkan. Orang mencari pengetahuan dengan tujuan untuk mencapai kesenangan kebendaan semata (intelektual materialistis).

Kepentingan negara harus tunduk pada kepentingan perseorangan. Pembentukan kecerdasan lebih penting dari pendidikan agama dan susila.

AHLI-AHLI PENDIDIK YUNANI

Phytagoras (580-500 SM)

Tujuan pendidikanya adalah untuk membentuk manusia susila-agama.

Dasarnya adalah:

Hanya jiwa yang berjasa, bukan jasad.

Jiwa berasal dari tuhan yang kekal sifatnya

Sejak kecil manusia cenderung untuk berbuat jahat

Kesempurnaan adalah kebajikan

Pelaksanaanya: Dia mendirikansebuah gabungan yang disebut gabungan kaum Phytagoras terdiri dari anggota-anggota yang tinggal bersama-sama dengan mentaati aturan-aturan tata tertib tertentu.

Socrates (469-399 SM)

Cita-citanya

Ia berpendapat, bahwa bukan manusia melainkan tuhan yang menjadi ukuran sesuatu.

Berlawanan dengan Phytagoras, Socrates percaya bahwa manusia mempunyai pembawaan untuk berbuat baik.

Socrates berpendapat, ilmu adalah sumber dari kebajikan.

Pelaksanaanya

Dimana saja, di jalan-jalan, di taman-taman diberikanya ajaran kepada rakyat dengan jalan percakapan (dialog).

Dengan jalan induksi, dibawanyalah mereka kepada ilmu yang sebenarnya.

Oleh kaum Sofist, Socrates difitnah telah merusak akhlak pemuda, dituduh mengajarkan dewa-dewa baru dan membelakangi dewa-dewa resmi. Hakim menjatuhi hukuman minum racun kepadanya, bila tidak menarik ajaranya. Tetapi ia lebih memilih minum racun sampai mati daripada mengingkari pendirianya.

Plato (427-347 SM)

Plato adalah seorang bangsawan dan murid Socrates. Ia adalah pengarang pertama di Yunani, yang telah menyusun suatu sistem pendidikan yang lengkap, dan merupakan bagian dari pengajaran ketatanegaraanya.

Cita-cita pendidikanya

Bagi Plato tujuan pendidikan itu adalah membentuk warga negara secara teoritis dan praktis. Plato berbendapat, bahwa kesukaran-kesukaran politis dapat diatasi apabila ada keadilan.

Plato membagi manusia menurut kemampuanya masing-masing

1)   Manusia akal, yang menggunakan akalnya dengan bijaksana.

2)   Manusia kehendak, yang memiliki sifat-sifat keberanian, sedia melaksanakan kehendak dan perintah atasanya.

3)   Manusia hasrat, yang banyak keinginanya.

Pendidikan adalah alat untuk:

1)      Memperoleh bahan manusia yang tepat.

2)      Mengisi ketiga tingkatan sosial.

Pengajaranya

Harus mematuhi kebutuhan-kebutuhan warga negara yang sudah maju.

Harus sesuai dengan tugas-tugas setiap manusia untuk berbuat kebajikan.

Yang diajarkanya adalah olehraga, seni musik, matematika dan dialektika.

Aristoteles

Aristoteles dilahirkan di Stagira pada tahun 384 sebelum masehi, ia berguru pada Plato di Athena selama 20 tahun. Sepeninggal Plato, ia mendirikan sekolah di Assus, Asia kecil dan kemudian ia kembali lagi ke Athena. Bukunya yang terpenting mengenai cita-cita pendidikanya ialah "Politicia" dan "Anima" mengenai ilmu jiwanya.

Cita-citanya

Aristoteles berpendapat, bahwa kebijakan itu diperoleh dengan jalan alam, pembiasaan dan pembukaan akal. Dalam pada itu pendidikan harus mengenal pembawaan dan kecenderungan anak, supaya ia mendapat bimbingan dengan sebaik-baiknya. Menurut Aristoteles sumber pengetahuan adalah pengalaman, pengamatan dengan alat indera yang menghasilkan bahan untuk berfikir. Aritoteles adalah bapak ajaran daya, yang memberi jiwa dua daya pokok, yakni daya mengenal dan daya kehendak

Sumber:

Dra.hj.maliha aziz, asril,S.Pd /bahan ajar sejarah pndidikan. pekan baru(2006)

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dyah%20Kumalasari,%20SS.,M.Pd./DIKTAT%20sej.pend%20I.pdf,