KERAJAAN SRIWIJAYA

MAMAN KURNIAWAN / PIS

Sriwijaya adalah nama kerajaan yang tentu sudah tidak asing bagi Anda, karena Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara pada waktu itu (abad 7 - 15 M).
Jika Anda ingin mengetahui perkembangan Sriwijaya hingga mencapai puncak kebesarannya sebagai kerajaan Maritim, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu sumber-sumber sejarah yang membuktikan keberadaan kerajaan tersebut.
Sumber-sumber sejarah kerajaan Sriwijaya selain berasal dari dalam juga berasal dari luar seperti dari Cina, India, Arab, Persia.

Sumber-sumber dari dalam negeri
Sumber dari dalam negeri berupa prasasti yang berjumlah 6 buah yang menggunakan bahasa Melayu Kuno   dan huruf Pallawa, serta telah menggunakan angka tahun Saka.Untuk mengetahui keberadaan prasasti tersebut, simaklah uraian materi berikut ini!
a. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kedukan Bukit, di tepi sungai Talang dekat Palembang, berangka tahun 605 Saka atau 683 M. Isi prasasti tersebut menceritakan perjalanan suci/Sidayatra yang dilakukan Dapunta Hyang, berangkat dari Minangatamwan dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Dari perjalanan tersebut berhasil menaklukkan beberapa daerah.
b. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang berangka tahun 606 Saka / 684 M. Prasasti ini menceritakan pembuatan Taman Sriksetra untuk kemakmuran semua makhluk dan terdapat doa-doa yang bersifat Budha Mahayana.
c. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Batu dekat Palembang berangka tahun 683 M.
d. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur pulau Bangka berangka tahun 608 Saka / 686 M.
e. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi tidak berangka tahun.
f. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di Lampung Selatan tidak berangka tahun.

Keempat Prasasti yang disebut terakhir yaitu Prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, Karang bukit, dan Palas Pasemah menjelaskan isi yang sama yaitu berupa kutukan terhadap siapa saja yang tidak tunduk kepada raja Sriwijaya.
Dari penjelasan tentang prasasti-prasasti tersebut, apakah Anda dapat memahami keberadaan kerajaan Sriwijaya? Untuk menambah lagi pemahaman Anda simaklah uraian materi tentang sumber-sumber sejarah Sriwijaya yang berasal dari luar negeri baik yang berupa prasasti maupun berita Cina dan Arab.

Sumber-sumber prasasti
Sumber yang berupa prasasti ditemukan di Semenanjung Melayu berangka tahun 775 M yang menjelaskan tentang pendirian sebuah pangkalan di Semenanjung Melayu, daerah Ligor. Untuk itu prasasti tersebut, diberi nama Prasasti Ligor.
Prasasti berikutnya ditemukan di India di kota Nalanda yang berasal dari abad ke 9 M. Prasasti tersebut menjelaskan pendirian Wihara oleh Balaputradewa raja Sriwijaya.
Sumber Berita Asing
Di samping prasasti-prasasti, keberadaan Sriwijaya juga diperkuat dengan adanya beritaberita Cina maupun berita Arab,Berita Cina, diperoleh dari I-Tshing seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 M, yang menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang menguasai agama seperti di India dan di samping itu juga, berita dari dinasti Sung yang menceritakan tentang pengiriman utusan dari Sriwijaya tahun 971 - 992 M.
Nama kerajaan Sriwijaya dalam berita Cina tersebut, disebut dengan Shih-lo-fo-shih atau Fo-shih, sedangkan dari berita Arab Sriwijaya disebut dengan Zabag/Zabay atau dengan sebutan Sribuza. Dari berita-berita Arab dijelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran serta kekayaan Sriwijaya.Demikianlah bukti-bukti tentang sumber dari luar negeri yang menjelaskan keberadaan Sriwijaya, sehingga melalui sumber-sumber tersebut dapat diketahui perkembangan Sriwijaya dalam berbagai aspek kehidupan.
Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan Sriwijaya dalam aspek-aspek kehidupan tersebut, maka simak uraian materi berikut ini.
Kehidupan Politik
Dalam kehidupan politik. Dapat diketahui bahwa raja pertama Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanaga, dengan pusat kerajaannya ada 2 pendapat yaitu pendapat pertama yang menyebutkan pusat Sriwijaya di Palembang karena daerah tersebut banyak ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya sungai Musi yang strategis untuk perdagangan.

Sedangkan pendapat kedua letak Sriwijaya di Minangatamwan yaitu daerah pertemuan sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan yang diperkirakan daerah Binaga yaitu terletak di Jambi yang juga strategis untuk perdagangan.Dari dua pendapat tersebut, maka oleh ahli menyimpulkan bahwa pada mulanya Sriwijaya berpusat di Palembang. Kemudian dipindahkan ke Minangatamwan.
Untuk selanjutnya Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaannya melalui keberhasilan politik ekspansi/perluasan wilayah ke daerah-daerah yang sangat penting artinya untuk perdagangan. Hal ini sesuai dengan prasasti yang ditemukan Lampung, Bangka, dan Ligor. Bahkan melalui benteng I-tshing bahwa Kedah di pulau Penang juga dikuasai Sriwijaya.Dengan demikian Sriwijaya bukan lagi sebagai negara senusa atau satu pulau, tetapi sudah merupakan negara antar nusa karena penguasaannya atas beberapa pulau. Bahkan ada yang berpendapat Sriwijaya adalah negara kesatuan pertama. Karena kekuasaannya luas dan berperan sebagai negara besar di Asia Tenggara (M.Yamin).
Kehidupan Ekonomi
Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan Internasional Asia Tenggara. Dengan letak yang strategis tersebut maka Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan menjadi pelabuhan Transito sehingga dapat menimbun barang dari dalam maupun luar.

Dengan demikian kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputradewa. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalurjalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebut.
Dengan adanya pedagang-pedagang dari luar yang singgah maka penghasilan Sriwijaya meningkat dengan pesat. Peningkatan diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA
Riley-Smith, Jonathan, editor. The Oxford History of the Crusades. Oxford: 2002. ISBN 0-19-280312-3.

http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=118&fname=sej106_08.htm

PERJANJIAN RENVILLE

ROSELMA BR PANJAITAN/PIS

Perjanjian Renville merupakan perjanjian yang terjadi guna untuk menghentikan Agresi Militer Belanda I. Perjanjian ini terjadi di sebuah kapal Amerika yang bernama Renville yang perundingannya dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini juga terjadi atas desakan dari dewan keamanan PBB yang mendesak agar dihentikannya konflik tembak menembak antara Indonesia dan Belanda. Untuk hal ini kemudian Dewan keamanan PBB membentuk komisi yang dinamakan Komisi Tiga Negara. (KTN) sejak agustus 1947. Komisi ini bertugas untuk mencari dan meminta pendapat dari Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketanya

Indonesia dan Belanda dipersilahkan memilih setiap perwakilan untuk KTN ini. Pemerintah Indonesia meminta Indonesia Australia menjadi anggota komisi, sementara Belanda meminta Belgia, dan kedua negara KTN ini meminta Amerika Serikat. Australia sendiri diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeenland dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham.

            Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dipilih oleh Indonesia dan Belanda karena dianggap sebagai tempat yang netral. Delegasi yang dikirim Indonesia untuk perjanjian ini adalah, Mr. Amir Sjarifuddin, Ai Sastroamidjojo, dr Tjoa Siek len, Sutan Sjahrir, H.A. Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan yaitu Ir. Djuanda dan Setiadjit yang disertakan dengan 32 penasihat. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmojo, Mr. H.A.L. van Vredenburgh, Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen, dan A. Th. Baud.

Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :

1.      Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.

2.      Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.

3.      Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS

4.      Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.

5.      Pasukan republic Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.

 Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

·         Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.

·         Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.

·         Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republik Indonesia.

 Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:

·         Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikururung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.

·         Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.

·         Perekonomian Indonesia diblokade secara ketata oleh Belanda

·         Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.

·         Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan republik Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

Daftar Pustaka

http://permatasaridwinda.blogspot.com/p/perkembanagan-politik-dan-ekonomi.html

http://tyasfernandot.blogspot.com/2012/12/perjanjian-renville.html

http://serietno.blogspot.com/2013/03/ips-perjuangan-dalam-mempertahankan.html

PEMEKARAN KABUPATEN KARIMUN

Nama : Zurika mitra / Sejarah Riau / 3B

     Pulau karimun dewasa ini cukup menjadi perhatian oleh berbagai pihak. pulau ini selain merupakan tumpuan harapan para pencari kerja juga mendapat perhatian dari para pengusaha maupun pelancong yang datang di daerah ini. pulau ini tampak megah dan indah dengan pegunungan maupun perbukitan yang memiliki kandungan hasil bumi yang melimpah ruah. untuk mengenal lebih jauh mengenai pulau karimun, alangkah baiknya apabila melihat asal-usul pulau karimun yang sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri.

Pulau Karimun pada masa lalu yaitu pada masa kerajaan riau-lingga yang berpusat di pulau penyengat merupakan sebuah wilayah dengan pusat pemerintahan di meral. dengan demikian, bukan yang tampak seperti sekarang ini dimana pusat pemerintahan berada di tanjung balai. keadaan ini merupakan perubahan struktur pemerintahan seiring dengan proses sejarah yang berhubungan dengan kerajaan riau-lingga tersebut.

Awalnya pada zaman kerajaan melayu, tanjung balai karimun merupakan tempat musyawarah pertemuan raja-raja untuk membincangkan masalah. Kata karimun konon berasal darikata bahagia/membahagiakan. Kabupaten Karimun dimulai dari sebuah kota kecil dengan di kelilingi oleh lautan. Bahkan saat itu masih Berstatus Kecamatan dengan luas sekitar 275 KM2. jatuhnya orde baru dan bangkitnya reformasi serta demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa dijakarta pada tahun 1998 bergema sampai ke daerah-daerah diseluruh nusantara. berbagai harapan yang selama ini terpendam diungkapkan dan diwujudkan dengan berbagai cara. derap reformasi berjalan begitu cepat sehingga terkadang oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia di ungkapkan dan dengan cara yang berlebihan bahkan tidak jarang berdampak pada tindakan-tindakan anarkis. pada tahun 1999 merupakan awal perkembangan kearah yang lebih baik bagi Kepulauan Riau. khususnya daerah Karimun. karena di tahun ini Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten dan salah satu yang dimekarkan adalah Kabupaten Karimun. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia (RI), dimana Provinsi Sumatra Tengah Pada 18 Mei 1956 bergabung dengan Kepulauan Riau dibawah pemerintahan RI. Dan kemudian saat itu Kepulauan Riau diberi satatus Otonomi daerah Tingkat II yang di kepalai seorang Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan :

1.      Kec. Tanjung pinang teridiri atas kel. Bintan selatan (menjadi  bintan timur,   galang, tanjung pinang barat dan tanjung pinang timur sekarang).

2.      Kec. Karimun terdiri atas kel. Karimun, kundur dan moro.

3.      Kec.  Lingga teridiri atas kel. Lingga, singkep dan senayang.

4.      Kec. Pulau tujuh terdiri atas jemaja, siantan, midai, serasan, tambelan, bunguran barat dan  bunguran timur.

kemungkinan akan berhasilnya Karimun dimekarkan menjadi Kabupaten disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Karimun, bahkan dikalangan masyarakat hangat membicarakan tentang nama dan kedudukan kota Kabupaten nantinya dijadikan Kabupaten. terlepas dari itu, bagi mereka yang terpenting adalah segera terealisasikan pemekaran itu. Saat itu awalnya kecamatan Karimun hanya terdiri atas Kelurahan Karimun dengan ibu kota Tanjung Balai Karimun, Kundur dengan ibukota Tanjung Batu dan Moro dengan ibukota Moro Akhirnya dihapuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tertanggal 9 Agustus 1964 dengan nomor UP/247/5/1965. Berdasarkan permintaan pada 1 Januari 1966 seluruh Administrasi Teritorial Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau Dihapuskan. Kemudian  berubah lagi, dimana dengan semangat Otonomi daerah yaitu pada tanggal 12 Oktober 1999, dimana undang-undang No. 53/Tahun 1999 menyebutkan bahwa Kecamatan Karimun bersama dengan kecamatan Kundur dan Moro digabungkan menjadi satu kabupaten yaitu dengan nama Kabupaten Karimun, hingga saat ini. Kabupaten Karimun ini terjadi lagi pemekaran dan akhirnya berdiri dengan mengawasi 9 kecamatan yaitu :

1.       Kecamatan Karimun

2.       Meral

3.       Tebing

4.      Kundur Kota

5.      Kundur Utara

6.      Kundur Barat

7.      Moro

8.      Buru dan

9.      Durai.

Selama Pemerintahan Kabupaten karimun terjadi lagi pemekaran kecamatan yang terdiri dari :

1.Kecamatan Meral, di mekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat

2. kecamatan Kundur, yaitu Kecamatan Ungar

3.Kecamatan kundur Utara dimekarkan menjadi Kecamatan Belat.

     Jadi setalah terjadi beberapa pemekaran kini Kabupaten karimun menjadi 12 ( dua belas ) Kecamatan. Sejarah Karimun menjadi Kabupaten untuk mencapai tujuannya maka Kabupaten Karimun mempunyai Visi dan Misi :

Visi

·         Terwujudnya kabupaten Karimun yang maju yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa

Misi

·         Meningkatkan dan meratakan ketersediaan infrastuktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pel;ayanan masyarakat

·         Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berguna berlandaskan iman dan taqwa

·         Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan

·         Memaksimalkan kualitas pelayanan public

·         Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan

Visi dan misi dibarengi dengan motto yaitu :

·         Kerja amanah, kerja keras dan kerja cerdas

Untuk melaksanakan visi dan misi ditetapkan 4 azam sebagai motor penggerak yaitu :

·         Azam peningkat iman dan taqwa

·         Azam peningkat kualitas sumber daya manusia

·         Azam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan

·         Aam pembangunan seni dan budaya

            . Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Tanjung Balai Karimun, letak kabupaten ini secara geografis memang sangat mendukung perekonomian masyarakatnya, dimana kabupaten karimun termasuk salah satu daerah yang akan dilewati oleh jalur perdagangan bebas yang secara tidak langsung akan membuka peluang yang sangat besar bagi masyarakatnya untuk  mengambil kesempatan yangada.

            Selain memiliki potensi di atas, Kabupaten Karimun juga memiliki berbagai aset. Di antaranya tambang batu granit dan hasil pertanian serta  perikanan yang cukup memberi dampak bagi terpenuhinya anggaran belanja daerah serta mampu menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat karimun khususnya. Ditinjau dari letak geografisnya, kabupaten Karimun berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia Selat Malaka dan pada jalur transportasi perdagangan local dan berada dipusat petumbuhan Batam dan Bintan. Ibukota Kabupaten berkedudukan di Tanjung Balai Karimun dan wiliyah ini terdiri dari gugusan pulau yang mencapai 198 pulau besar dan kecil yang mana meliputi kecamatan karimun, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro.

Kabupaten ini  juga memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². seperti yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten ini memiliki wilayah yang bernama Durai, yang terkenal dengan udangnya. Kabupaten ini memiliki dua lokalisasi yang banyak di kunjungi turis dari Singapura, yaitu lokalisasi Batu Tujuh di Pulau Kundur dan lokalisasi Paya Labu di Pulau Karimun.

Dengan laju nya kegiatan ekonomi yang ada di Tanjung Balai Karimun ini merupakan factor pendukung laju nya perkembangan dan pemekaran untuk Kabupaten karimun ini sendiri. Yang mana sekarang ini banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Tanjung Balai Karimun yang berinvestasi menanam saham untuk kemajuan perekonomian Karimun. Ini tentu saja sangat membawa dampak positif untuk pembangungan dan pemekaran kabupaten Karimun. Yang mana kini Tanjung Balai Karimun telah menjadi Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Dan karimun juga dikenal sebagai Bumi Berazam.

Dafta pustaka

galba Sindu, sofyan dkk.2001.sejarah daerah Kabupaten Karimun.TanjungPinang : Dinas Pariwisata Kab. Karimun

http://www.kab-karimun.go.id                          

PEMEKARAN DAERAH II (KEPULAUAN RIAU) KABUPATEN NATUNA

PEMEKARAN DAERAH II (KEPULAUAN RIAU)

KABUPATEN NATUNA

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja, di selatan Natuna berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat Natuna berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Kabupaten Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel.

Kabupaten Natuna memiliki kondisi fisik yang merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara kecamatan di Natuna cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus. Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan rata-rata berkisar 137,6 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 83,17 persen dan temperatur berkisar 27,10 celcius. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Serasan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 124,10 jiwa per km2, diikuti oleh Kecamatan Midai 123,97 jiwa per km2.

Wilayah kepulauan Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali, yaitu:

Ø  Sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna.

Ø  Pertanian & perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh.

Ø  Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya.

Ø  Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Proses  Pembentukan

Kabupaten Natuna awalnya adalah salah satu wilayah yang terbentuk dari berbagai kecamatan yakni Kecamatan Bunguran Timur (Ranai), Kecamatan Bunguran Barat (Sedanau), Kecamatan Siantan (Tarempa), Kecamatan Jemaja (Letung), Kecamatan Serasan, Kecamatan Midai, Kecamatan Tembelan yang lebih di kenal dengan Pulau 7. Ketujuh kecamatan tersebut saat itu masih dibawah pemerintahan kabupaten Kepulauan Riau (Kini Provinsi Kepulauan Riau) yakni Pulau Bintan – Tanjung Pinang dengan Provinsi Riau (Pekanbaru). Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan tanggal 12 Oktober 1999 dan Plt. Bupati pertama yang dilantik adalah Bapak Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jend. TNI Faisal Tanjung di Jakarta. Kemudian Kabupaten Natuna dipimpin oleh Drs. H. Hamid Rizal adalah bupati yang pertama terpilih Resmi oleh suara DPRD Kabupaten Natuna menggantikan Drs. Andi Rivai Siregar, ibukota Kabupaten Natuna berada di Kota Ranai, Bunguran Timur –Natuna. Hari Resmi tanggal perayaan ulang tahun Kabupaten Natuna dirayakan setiap tahun tanggal 12 Oktober.

Berikut Daftar Bupati dan Wakil Bupati yang Pernah menjabat Kabupaten Natuna :

1. Bupati Drs. Andi Rivai Siregar (1999 – 2001)
2. Bupati Drs. H. A. Hamid Rizal – Wakil Bupati Drs. Izhar Sani (2001 – 2006)
3. Drs. H. Daeng Rusnadi MSi – Wakilnya Drs H. Amirullah Apt (yang popular disebut Daeng- Raja) periode 2006 – 2011.
4. Pada Tahun 2009, Drs. H. Daeng Rusnadi Msi dinon-aktifkan menjadi bupati sebelum habis masa jabatannya karena tersandung masalah hukum (2004) dan digantikan oleh wakil bupatinya Drs H. Amirullah Apt sebagai Plt. Bupati. Kemudian Drs H. Amirullah , Apt Dilantik Menjadi Bupati Depenitif pada tahun 2010 – 2011.
5. Drs. Ilyas Sabli, M.si dan Imalko menjabat Sebagai Bupati Natuna untuk Periode 2011 s/d 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 Natuna menggabungkan diri kedalam Wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau yang diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah yang membawahi 4 kewedanan sebagai berikut :

1.   .  Kewedanaan Tanjung Pinang, meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk    Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
2.      Kewedanaan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3.       Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
4.           Kewedanaan Pulau Tujuh meliputi Wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur, beserta kewedanan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No: UP/247/5/165, berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung tanggal 1 Januari 1966 semua Daerah Administratif Kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Tertulis dalam sejarah bahwa di Kabupaten Natuna yang dahulunya bernama Pulau Tujuh sebelum bergabung dalam Kepulauan Riau, telah memerintah beberapa orang " Tokong Pulau " ( Istilah yang diberikan kepada Datuk Kaya di Wilayah Pulau Tujuh ) yang menurut kamus bahwa Indonesia yang berasal dari kata " Tekong " yang berarti Nahkoda yang memegang peranan dalam pengendalian sebuah kapal atau perahu layar, di dalam pembicaraan sehari-hari, " Tokong " artinya tanah Busut yang menonjol ke permukaan laut atau tanah Kukop atau batu karang yang menonjol ke permukaan laut, yang sangat berbahaya untuk lalu lintas kapal yang melewati areal tersebut. Julukan Tokong Pulau yang diberikan kepada Datuk Kaya di Pulau Tujuh mengibaratkan seorang pemimpin yang mengendalikan Pemerintah di wilayah terkecil yang sewaktu itu diberi hak oleh Sultan Riau sesuai dengan ketentuan " Yayasan Adat " yang sudah ada pada masa itu.

Dari keterangan yang diperoleh bahwa gelar yang diberikan di dalam pembagian Wilayah 

Datuk Kaya Pulau Tujuh disebut sebagai berikut :

1.          Wilayah Pulau Siantan : Pangeran Paku Negara dan Orang Kaya Dewa Perkasa
2.      Wilayah Pulau Jemaja : Orang Kaya Maha Raja Desa dan Orang Kaya Lela Pahlawan
3.           Wilayah Pulau Bunguran: Orang Kaya Dana Mahkota, dua orang Penghulu dan satu orang Amar Diraja  
4.      Wilayah Pulau Subi :  Orang Kaya Indra Pahlawan dan Orang Kaya Indra Mahkota.
5.      Wilayah Pulau Serasan :  Orang Kaya Raja Setia dan Orang Setia Raja.
6.      Wilayah Pulau Laut : Orang Kaya Tadbir Raja dan Penghulu Hamba Diraja.
7.      Wilayah Pulau Tambelan : Petinggi dan Orang Kaya Maharaja Lela Setia.

Orang-orang besar inilah yang pada zaman dahulu memerintah di wilayah Pulau Tujuh dengan masing-masing wilayah secara turun temurun dan sampai pada akhir kekuasaannya. Oleh karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu masih memegang peranan " Zich Bemoelen Met " ikut mencampuri urusan pemerintahan yang menyangkut strateginya di Pulau Tujuh, maka penempatan kedudukan para Datuk Kaya diatur sedemikian rupa dengan menerapkan imperialisme yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan di wilayah Pulau Tujuh dan berpegang kepada "Devide et Impera" yang menguntungkan pihak Belanda. Oleh karena itulah jauh sebelumnya sudah ada ditetapkan seorang penguasa Belanda bernama "Van Kerkhorff" pada tahun 1908 di Tanjung Belitung atau di Binjai di depan Pulau Sedanau. Pada masa itu hutan belukar di daerah Binjai dan sekitarnya sangat lebat dan penuh rawa-rawa yang merupakan tempat sarang nyamuk Malaria maka tidak lama kemudian setelah tuan Kerkhorff terkena Malaria lalu pindah ke Sedanau dan tak lama kemudian meninggal dunia. Bermula ditempatkannya tuan Kerkhorff di Tanjung Belitung, mengingat laut di sekitar Tanjung Belitung sangat dalam dan terlindung dari serangan angin Utara. Berkaitan dengan penempatan Van Kerkhorff mengingatkan kita kepada sejarah perjanjian " Treaty Of London : Tanggal 17 Maret 1842 yang sudah dirintis sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda bersama sekutunya Inggris yang membagi-bagi daerah jajahannya untuk keuntungan mereka yang berkelanjutan di masa depan. Maka itu Inggris dan penguasa Belanda mencoba menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara, sampai kepada Kerajaan Riau - Johor mendekati masa suramnya, sehingga wilayah Riau bekas Kerajaan Riau diserahkan kepada Kolonial Belanda sedangkan Singapura dan Johor termasuk semenanjung Malaysia dikuasai Inggris.

Sultan Abdul Rahman Al Muazam Syah beserta Tengku Besar Umar langsung dimakzulkan oleh Kompeni Belanda pada tahun 1911 dan pada tahun 1913 dengan resmi Kesultanan Riau Lingga dibubarkan oleh penguasa Belanda dan bertempatan dengan itu berkumpullah seluruh Datuk Kaya yang ada di Riau di gedung tempat kediaman Residen ( Gedung Daerah Sekarang ) untuk menerima penjelasan-penjelasan dari penguasa Belanda diantaranya menyinggung tentang wilayah Pulau Tujuh mendapat perubahan pembagian wilayah yaitu :

1. Wilayah Datuk Kaya Pulau Bunguran dibagi dua wilayah yaitu Bunguran Barat dan Bunguran Timur sedangkan Pulau Panjang tersendiri.
2. Wilayah Datuk Kaya Jemaja di bagi dua, yaitu wilayah Datuk Kaya Ulu Maras dan Kuala Maras. Hasil dari pemecahan wilayah menunjukkan untuk memisah-misahkan puak-puak Melayu yang hidupnya sudah aman dan damai yang telah dibina oleh Datuk Kaya di Pulau Tujuh.

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Hingga tahun 2007, Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Namun setelah keluarnya Undang - undang No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juli 2008 dimana beberapa Kecamatan yang antara lain Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka pada saat ini daerah administrasi Kecamatan di Kabupaten Natuna hanya tinggal 12 Kecamatan, yakni Bunguran Timur, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Pulau Tiga, Pulau Laut, Midai, Serasan, Sersan Timur, dan Subi. Pada bulan September 2011, dideklarasikan rencana pemekaran Kabupaten Natuna dengan membentuk kabupaten baru bernama Kabupaten Natuna Barat dengan wilayah meliputi:

1. Kecamatan Pulau Tiga.
2. Kecamatan Bunguran Barat.
3. Kecamatan Bunguran Utara.
4. Kecamatan Pulau Laut.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org.wiki/Kategori:Kabupaten_Natuna

natuna.org/history-kabupaten-natuna.html 

http://sejarah-singkat-natuna.html