SEJARAH ISLAM DI AFRIKA

MARLOGAM PURBA/PIS
Islam masuk ke Afrika Barat pada abad IX. Islam dibawa oleh Muslim Berber dan Tuareg yang sebagian besar merupakan pedagang. Para sufi juga berperan pada penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Pada awal-awal masuknya Islam di kawasan sebelah barat Afrika
A.ISLAM DI GHANA
Islam masuk ke Afrika Barat, dimulai dari Ghana pada abad ke-9, karena Ghana merupakan jalur utama perdagangan bagi para pedagang muslim yang datang dari Afrika Utara melalui Mali. Dan pada abad ke-15, Islam semakin menunjukkan identitasnya di Ghana bagian utara. Mayoritas pemeluk Islam di Ghana menganut madzhab Maliki, sedangkan aliran sufi yang dianut adalah Tijaniyah dan Qadiriyah. Ahmadiyah maupun Syi'ah dianut oleh sebagian kecil pemeluk Islam di Ghana. Menurut data resmi yang dikeluarkan pemerintah Ghana maupun CIA Worldfact, pemeluk Islam di Ghana berkisar 16%, sedangkan Kristen 63% dan Animis 21%. Sedangkan Islamic population melansir bahwa penganut Islam di Ghana adalah 40%, bukan 16%, dari total penduduk Ghana sebesar 20 juta orang, mayoritas mereka berada di bagian utara Ghana, sedangkan penanut Kristen berada di bagian selatan. Angka ini lebih realistis, mengingat Islam telah menyebar di Ghana sejak abad ke-9 ketika Kerajaan Ghana kuno berkuasa di Kumbi Saleh, Ghana Utara.
Sheikh Hassan Khalid, aktivis Ghanian Islamic Daawa, membenarkan klaim, bahwa penyebaran Islam di Afrika Barat berawal dari Ghana. Sampai sekarang, banyak para kader muslim di Afrika Barat menimba ilmu ke-Islaman di Ghana, khususnya belajar mengenai tafsir al-Qur'an, Hadits maupun Hukum Islam. Hubungan Islam dan Kristen di Ghana adalah yang terbaik di Afrika Barat, karena otoritas pengendali ummat di Ghana dipegang oleh suatu badan yang disebut Muslim Representatice Council. Badan ini menangani masalah-masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan hubungan antar agama di Ghana. Juga sebagaimana di Indonesia, badan ini juga mengatur perjalanan Haji bagi kaum muslimini Ghana yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah.
B. ISLAM DI TOGO
Islam pertama kali dikenalkan di wilayah Afrika Barat di selatan Sahara, melalui rute perdagangan garam dan emas di kawasan tersebut. Proses pengislaman yang dilakukan oleh para pedagang muslim Berber dan Tuareg yang melakukan perjalanan di sepanjang rute perdagangan Sahara. Seiring dengan berlalunya waktu para ulama islam mengajarkan islam dan membangun tempat tempat ibadah disepanjang rute perdagangan yang mereka lalui.
Para ulama tersebut turut serta dalam kafilah perdangan tersebut. Kelompok masyarakat Hausa dan Fulani, kelompok yang secara tradisional senantiasa nomaden, mengembara diseluruh kawasan Afrika Barat meninggalkan jejak dan mengajarkan Islam di daerah yang kini menjadi Negara Guyana (Guinea), Siera Leone dan Liberia. Perkiraan jumlah pemeluk Islam di Togo memang bervariasi tergantung dari sumber nya. Merujuk kepada artikel wikipedia, Islam di Afrika penganut Islam di Togo hanya 13.7% sedangkan situs CIA Factbook menyebut angka 20%, sementara sumber sumber situs Islam bahkan menyebut angka yang jauh lebih tinggi hingga mencapai 55% atau 2,513,792 jiwa dari total populasi Togo sebesar 4,570,530 jiwa berdasarkan data tahun 1998, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Togo.
C. ISLAM DI MALI
Mali juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam ketika masih dipimpin oleh Raja Mansa Musa (1312-1337). Dia telah berhasil menularkan pengaruh Islam di Mali kepada kota besar lainnya, seperti Timbuktu, Gao, dan Djenne. Bahkan berkat dirinya, pada suatu masa, Timbuktu menjadi salah satu pusat kebudayaan yang tidak hanya berpengaruh di Afrika, tetapi juga di dunia. Mansa Musa adalah seorang Muslim yang taat. Sepanjang masa kepemimpinannya, dia telah membangun banyak masjid. Mansa Musa menjadi figur yang semakin kuat di mata rakyatnya ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Makkah. Perjalanan itu bahkan masuk dalam catatan sejarah bangsa Eropa.
Salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat peradaban Islam di Mali pada abad ke-12 M adalah Timbuktu. Pada abad itu, Timbuktu telah menjelma sebagai salah satu kota pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang masyhur. Di era kejayaan Islam, Timbuktu juga sempat menjadi sentra perdagangan terkemuka di dunia. Rakyat Timbuktu pun hidup sejahtera dan makmur.

Di era keemasan Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban tumbuh sangat pesat di Timbuktu. Rakyat di wilayah itu begitu gemar membaca buku. Menurut Africanus, permintaan buku di Timbuktu sangat tinggi. Setiap orang berlomba membeli dan mengoleksi buku. Sehingga, perdagangan buku di kota itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar dibanding bisnis lainnya.
Sejak abad ke-11 M, Timbuktu mulai menjadi pelabuhan penting—tempat beragam barang dari Afrika Barat dan Afrika Utara diperdagangkan. Pada era itu, garam merupakan produk yang amat bernilai. Di Timbuktu, garam dijual atau ditukar dengan emas. Kemakmuran kota itu menarik perhatian para sarjana berkulit hitam, pedagang kulit hitam, dan saudagar Arab dari Afrika Utara.
Saat ini, Mali diakui sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam dan sangat toleran kepada pemeluk agama yang lain. Bahkan, perbedaan agama di dalam satu keluarga tidak terlalu menjadi masalah di sana. Mereka juga saling menghadiri perayaan hari besar agama. Selain itu, tidak ada pembatasan peran wanita di negara tersebut. Wanita bisa dengan bebas ikut aktif dalam bidang ekonomi, sosial, ataupun politik. Namun, seperti kebanyakan negara berkembang lainnya, Islam di sana masih mendapatkan pengaruh dari kepercayaan-kepercayaan tradisional. Dari sudut pandang konstitusi, negara tersebut juga sangat menerapkan kebebasan beragama bagi warga negaranya. Pemerintah sangat menghargai kegiatan ibadah agama apa pun dan melindungi hak setiap warga negaranya untuk melakukan ibadah. Kekerasan terhadap agama lain tidak bisa ditoleransi oleh undang-undang dasar mereka..
Mali, sebuah negara Muslim yang terkurung daratan di Afrika Barat, kaya akan bangunan bersejarah. Karya-karya arsitektur Islam di negeri yang sempat menjadi pusat peradaban Islam di abad ke-12 M itu dikenal memiliki keunikan tersendiri. Salah satu karya arsitektur yang luar biasa di Mali adalah Masjid Raya Niono.
Masjid raya niono
Masjid Raya Niono terletak di titik pusat Desa Niono. Masjid itu berdiri kokoh dengan bahan dasar batu bata yang terbuat dari lumpur dan tanah liat. Masjid ini sangat mudah ditemukan karena terletak di dekat pasar Desa Niono. Beberapa pintu masuk masjid dibangun untuk mengakomodasi jamaah yang datang melalui tiga jalan besar yang melewati masjid itu.Sang desainer, Lassine Minta, hanya menggunakan pekerja setempat dan bahan-bahan seadanya ketika membangun masjid tersebut. Pada sekitar 1945 hingga 1948, Masjid Raya Niono pada mulanya hanya dibangun di atas areal seluas 119 meter persegi.
Bangunan itu berdiri dengan luasan delapan bay (tiang-tiang penyangga) dari utara ke selatan dan tiga bay dari timur ke barat. Pada bagian paling timur dibuat mihrab yang menghadap langsung ke Makkah. Pada 1955, pengelola masjid memutuskan untuk memperluas areal masjid. Mereka lalu menambahkan enam tiang penyangga lagi. Namun, pada 1969, kebutuhan untuk memperluas masjid kembali muncul. Bahkan sudah merupakan keharusan karena tuntutan kebutuhan bagi jamaah. Perluasan areal masjid itu tentunya diukur dari kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang ideal. Terutama bangunan tempat ibadah yang bisa menampung kaum Muslim di daerah tersebut ketika melakukan shalat Jumat, shalat lima waktu, atau untuk melakukan perayaan di hari-hari besar.
Paling tidak, upaya untuk memperbesar bangunan masjid itu bisa memungkinkan beberapa baris jamaah ketika shalat dilangsungkan. Tidak hanya itu saja, harus diperhitungakan pula bahwa setiap jamaah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan gerakan-gerakan shalat. Selain itu, disediakan cukup ruang
untuk lalu-lalang yang tentunya tidak mengganggu mereka yang sedang shalat.
Saat menambah luas masjid, sang arsitek juga sudah memperhitungkan bahwa bangunan masjid itu harus dibuat senyaman mungkin. Sehingga, orang-orang yang datang bisa dengan khusyuk beribadah. Desain bangunan harus bisa beradaptasi dengan temperatur negara Mali yang cenderung ekstrem, bahkan terkadang sangat panas.
Sang arsitek, Lassine Minta, menambahkan halaman pada areal masjid untuk mengakomodasi situasi ketika jamaah terlalu padat. Selain itu, untuk mangatasi hawa panas, beberapa kipas angin elektrik dipasang di beberapa bagian di masjid. Namun, terkadang suasana menjadi sangat gerah pada waktu-waktu tertentu dan kipas angin tidak bisa meredakan kegerahan itu. Solusinya, Lassine Minta membuat ventilasi serta jendela-jendela besar.
Kini, masjid tersebut memiliki luas sekitar 726 meter persegi. Perluasan itu merupakan usaha selama 25 tahun, mulai dari 1948 sampai 1972. Rekonstruksi pada masjid itu meliputi bangunan utamanya dan menambahkan bangunan lain yang terpisah dengan bangunan utama. Bangunan seluas 140 meter persegi itu difungsikan sebagai tempat shalat jamaah wanita. Kemudian, dibuat pula bangunan yang memungkinkan bagi pengelola masjid untuk tinggal, dan disediakan juga gudang untuk menaruh barang-barang keperluan perawatan masjid. Corak material bangunan Masjid Raya Niono terbilang sangat khas dan mengikuti pola bangunan yang sudah ada di daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Karmidi, andi spd mpd.2008.sejarah afrika.pekanbaru.penerbit cendikia insani
mazkurb.blogspot.com/2013/02/jejak-islam-di-mali.html

MASYARAKAT AFRIKA SELATAN


NORLIZA AVERA / PIS
Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku KhoiBushmenXhosa dan Zulu. PenjelajahBelanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba disana pada 1652. Pada saat itu Inggris juga berminat dengan Negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan Perang Britania-Belanda dan dua Perang Boer. Pada 1910, empat republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya. Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an, saat partai pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional (NP) memperoleh mayoritas di parlemen. Strategi-strategi partai tersebut telah menciptakan dasar apartheid (yang disahkan pada tahun 1948), suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun demikian pemerintahan Britania kerap kali menggagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di Afrika Selatan.
Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Bermula pada 1960-an, 'Grand Apartheid' (apartheid besar) dilaksanakan, politik ini menekankan pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi.
Penindasan kaum kulit hitam terus berlanjut sehingga akhir abad ke-20. Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika(ANC), pemerintahan Partai Nasional di bawah pimpinan Presiden F.W. de Klerk menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri yang lain dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Undang-undang apartheid mulai dihapus secara perlahan-lahan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC meraih kemenangan yang besar dan Nelson Mandela, dilantik sebagai Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Walaupun kekuasaan sudah berada di tangan kaum kulit hitam, berjuta-juta penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.
Sewaktu Nelson Mandela menjadi presiden negara ini selama 5 tahun, pemerintahannya telah berjanji untuk melaksanakan perubahan terutamanya dalam isu-isu yang telah diabaikan semasa era apartheid. Beberapa isu-isu yang ditangani oleh pemerintahan pimpinanANC adalah seperti pengangguran, wabah AIDS, kekurangan perumahan dan pangan. Pemerintahan Mandela juga mula memperkenalkan kembali Afrika Selatan kepada ekonomi global setelah beberapa tahun diasingkankan karena politik apartheid. Di samping itu, dalam usaha mereka untuk menyatukan rakyat pemerintah juga membuat sebuah komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation Committee (TRC) dibawah pimpinan Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan dapat hidup dalam aman dan harmonis.
Presiden Mandela menumpukan seluruh perhatiannya terhadap perdamaian di tahap nasional, dan mencoba untuk membina suatu jatidiri untuk Afrika Selatan dalam masyarakat majemuk yang terpisah oleh konflik yang berlarut-larut selama beberapa dasawarsa. Kemampuan Mandela dalam mencapai objektifnya jelas terbukti karena selepas 1994 negara ini telah bebas dari konflik politik. Nelson Mandela meletakkan jabatannya sebagai presiden partai ANC pada Desember 1997, untuk memberi kesempatan kepada Presiden yang baru yaitu Thabo Mbeki. Mbeki dipilih sebagai presiden Afrika Selatan selepas memenangi pemilu nasional pada tahun 1999, dan partainya menang tipis dua pertiga mayoritas di parlemen. Presiden Mbeki telah mengalihkan fokus pemerintahan dari pendamaian ke perubahan, terutama dari segi ekonomi negara. Penduduk Afrika Selatan terdiri atas kurang lebih 5 juta kulit putih dan 23 juta kulit hitam. Penduduk kulit putih terdiri atas dua golongan, ialah sekitar 3 juta kulit putih yang menyebut dirinya Afrikaner, yaitu mereka yang menganggap cikal bakal atau pelopor bangsa kulit putih di Afrika Selatan. Mereka adalah orang-orang Boer. Dua juta penduduk kulit putih lainnya ialah orang-orang Inggris, Itali dan lain sebagainya.
Bahasa yang dipergunakan oleh golongan putih pada umumnya bahasa Inggris. Golongan Afrikaner berbahasa Belanda, khas Afrika Selatan.
Golongan Afrikaner ini pun terdiri atas dua kelompok, yaitu Afrikaner yang bercampur dengan orang-orang Inggris dan Afrikaner yang terpisah dari pergaulan itu. Afrikaner yang bercampur dengan Inggris, berkembang maju dengan mendapat kedudukan-kedudukan baik, sedangkan Afrikaner yang terpisah, hidupnya kurang mendapat perhatian. Mereka merupakan golongan yang statusnya kurang menentu di antara penguasa kulit putih dan rakyat kulit hitam. Oleh penguasa, golongan tersebut terabaikan. Bergabung dengan kulit hitam suatu hal yang tidak mungkin.
MASALAH APARTHEID
Perang Boer dan Berlakunya system Apartheid di Afrika Selatan Daerah Afrika Selatan selain tanahnya subur juga memiliki hasil penambangan emas. Derah itu pada awalnya dikuasai oleh bangsa Portugis, tetapi sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa Belanda. Sejak itu daerah Afrika Selatan menjadi koloni Belanda dan banyak orang-orang Belanda yang datang dan menetap di daerah itu. Pada tahun 1812 orang-orang Inggris juga datang di Afrika Selatan dan berhasil mendesak orang-orang Belanda (Boer). Setelah terlibat dalam perang hebat (perang Boer) bangsa Belanda mengalami kekalahan, sehingga Afrika Selatan kemudian dibagi dua. Afrika Selatan bagian utara diduduki oleh Bangsa Boer, sedangkan bagian selatannya diduduki oleh Inggris. Di bagian selatan, Inggris mendirikan Natal dan Cape Town sebagai daerah koloni mereka, sedangkan di bagian utara berdiri dua negara, yaitu Oranye Vrijstaat dan Transvaal oleh Bangsa Boer.
Walaupun masing-masing telah memiliki bagian, peperangan masih saja terus berlangsung. Hingga tahun 1910 Inggris berhasil mempersatukan seluruh Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan menjadi Republik dengan presidennya Hendrik Verwoed. Di masa pemerintahannya ia bermaksud untuk memisahkan golongan minoritas kulit putih dengan golongan mayoritas kulit hitam. Kebijakan Verwoed inilah yang kemudian berkembang menjadi semacam diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit yang kemudian dikenal dengan nama Apartheid.
Sebelum dilaksanakan politik Apartheid sebenarnya telah lama dilakukan hal-hal yang merupakan gejala Apartheid, antara lain :
1.      Native Land Act (Undang-undang Pertanahan Pribumi) tahun 1913 yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang sudah disediakan bagi mereka
2.      Undang-undang Imoraitas tahun 1927 yang melarang terjadinya perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya.
Pengganti Verwoed adalah Pieter Botha pada tahun 1976 ia mengumumkan bahwa homeland-homeland yang dibentuk dimaksudkan untuk menjadi negara bagian yang otonom. Namun siapa pun dapat memahami dengan mudah bahwa politik Apartheid yang mengadakan pemisah pembangunan daerah-daerah pemukiman dimaksud untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan, sekaligus mengamankan pemerintahan minoritas bangsa kulit putih di daerah itu.
Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit). Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintaha Pieter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun.
Selain perlawanan bersenjata, usaha-usaha mengakhiri politik Apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Konggres (ANC) pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan Mongosuthu Buthulesi. Salah seorang tokoh pergerakan Afrika Selatan yang juga sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu. Perjuangan rakyat Afrika Selatan yang tidak mengenal lelah akhir membawa hasil.
Timbulnya Gejala-gejala Ras-Diskriminasi Orang-orang Belanda dari kaum Kristen Kalvinis yang pertama-tama datang di Afrika Selatan telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. Penduduk pribumi itu dipandang sebagai bangsa biadab, primitif dan dianggap sebagai keturunan putra-putra Ham (anak kedua Nabi Nuh) yang dikutuk oleh Tuhan untuk jadi budak. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa kulit hitam oleh penduduk kulit putih.
Perbudakan di Afrika Selatan mengikuti usaha cari keuntungan yang besar dengan dibukanya tambang-tambang intan dan emas. Dengan berlakunya sistem perbudakan, maka memudahkan diperoleh pekerja-pekerja yang amat murah. Tempat tinggal mereka tidak boleh berbaur dengan tempat kulit putih. Daerah untuk kulit hitam disediakan khusus yang jauh terpisah dan berpagar rapat. Untuk keluar masuk pemukiman diwajibkan mempunyai surat pas. Dengan sistem itu, maka penguasaan atas persediaan tenaga kerja akan terjamin.Sampai pada abad ke-19 pemukiman kulit hitam masih bercampur dengan daerah kulit putih, tapi pada permulaan abad ke-20 mereka digiring ke daerah pinggiran. Penduduk peranakan dan keturunan India juga termasuk bangsa yang diusir dari kota.
Sebuah perkampungan kulit hitam yang besar ialah perkampungan Soweto di sekitar Johannesrburg. Sejauh mata memandang yang tampak hanya kompleks pemukiman yang amat luas dengan rumah-rumah primitif yang kotor. Demikian pandang Kennedy, senator Amerika Serikat yang mengunjungi Afrika Selatan. Rumah-rumah itu tidak disediakan pemerintahan dengan cuma-cuma, tetapi ditarik sewa yang amat tinggi, sementara upah para buruh amat rendah.
Pada tahun 1913 penguasa kulit putih mengeluarkan undang-undang pertanahan pribumi (Native Land Act) yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Pada tahun 1927 dikeluarkan kembali undang-undang Imoralitas yang melarang hubungan seks antara kulit putih dan kulit hitam. Perkawinan campuran antara kulit putih dan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya dilarang keras. Politik Apartheid dirancang oleh Hendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah Aparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah. Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam. Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang disebut juga Batustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan.
Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya. Untuk memantapkan proyek homeland dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu. Perkembangan Politik Apartheid di Afrika Selatan Partai Nasional memenangkan pemilihan umum dengan program Politik Apartheid. Kontak antara ras yang dapat membahayakan kemurnian ras dibatasi. Segregasi atau pemisahan dan perkembangan terpisah tidak hanya berlaku untuk golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk kelompok-kelompok yang lebih kecil.
Kemenangan Partai Nasional bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Setelah berkuasa, Partai Nasional bergerak secara sistematis untuk memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kedudukannya di luar parlemen.
Dalam rangka hak-hak politik golongan kulit hitam, golongan kulit berwarna Asia yang telah terbatas dikurangi dan lambat laun dihapus. Di antara hak-hak itu adalah sebagai berikut :
1.      Pada tahun 1951 dikeluarkan Bantu Authorities Act yang menghapuskan DPR Pribumi dan sebagai gantinya ditetapkan pembentukan pemerintahan suku.
2.      Orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan kulit putih selama lebih dari 72 jam.
3.      Pada tahun 1945 dikeluarkan Native Land Act yang melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan.
4.      Segregasi pendidikan dilaksanakan dengan Bantu Educationa Act pada tahun 1953.
Dia antara proyek Bantustan yang dianggap berhasil di Afrika Selatan adalah pemberian kemerdekaan kepada Transkei pada tanggal 26 Oktober 1976. kemerdekaan ini disambut baik oleh rakyat dan pemerintah Transkei, tetapi mendapat tanggapan negatif dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
Pergerakan Politik Afrika Selatan dalam Menentang Politik  Apartheid. Setelah partai nasional berkuasa di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang sehingga orang kulit putih menguasai rakyat pribumi dan secara berangsur-angsur merampok dan mengurangi hak-haknya. Orang kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin.
Dengan adanya orang-orang kulit hitam menerima pendidikan Barat maka mereka mulai mengambil langkah-langkah membentuk gerakan politik. South Afrika Native National Conference dan APO mengirimkan delegasinya ke London untuk mengajukan protes, tetapi gagal. Sebagai reaksi, lahirlah South African National (SANC) pada tahun 1912 kemudian namanya diubah menjadi ANC (African National Congress). Sasarannya terbatas pada usaha agar golongan elit Afrika Selatan diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai oleh orang kulit putih. Perjuangan mereka untuk mencapai sasaran adalah lewat jalan konstitusional.
Perjuangan ANC berubah setelah pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan National Land Act yang isinya :"orang kulit hitam dilarang membeli tanah atau hidup di wilayah orang kulit putih sebagai penyewa atau penggarap bagi hasil". Pada tahun 1919 – 1920, ANC melancarkan kampanye menentang peraturan-peraturan kewajiban orang kulit hitam membawa pas. ANC mengalami kemunduran setelah pemerintah Afrika Selatan mengambil tindakan keras dan tegas. Untuk sementara peranannya diambil alih oleh ICU (Industrial and Commercial Union) yang didirikan pada tahun 1919. ANC memperluas keanggotaannya dan akhirnya berkembang menjadi organisasi massa.
Pada tahun 1952, orang kulit hitam, kulit berwarna serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Situasi seperti ini terjadi pada tahun 1970 dan kejadian serupa sering terjadi dalam perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ANC.
Pada tahun 1955, kelompok-kelompok yang menentang politik Apartheid mengadakan pertemuan di Capetown untuk menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial. Pada tahun 1956 sebanyak 156 orang pemimpin ditangkap karena dituduh berkomplot akan menggulingkan pemerintah. Proses ini terjadi berlarut-larut hingga akhirnya mereka dibebaskan pada tahun 1961. sementara ANC kehilangan pemimpin-pemimpinnya, sejumlah anggotanya memisahkan diri dan mendirikan Pan Africanist Congress (PAC). Pada tahun 1960 PAC melancarkan kampanye anti kebijakan pemerintah. Dalam peristiwa itu sebanyak 69 orang tewas ditembak oleh polisi di Sharpeville. Gerakan ANC dan PAC akhirnya dilarang setelah peristiwa itu.
Pembantaian di Sharpeville dan adanya larangan organisasi-organisasi politik di kalangan orang kulit hitam merupakan titik balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Akhirnya diputuskan bahwa dengan jalan damai tidak bisa maka ditempuh jalan kekerasan. Pada tahun 1961 – 1962, aktivis orang kulit hitam mendirikan organisasi Umkhonto We Sizwe dan Poso dengan mengadakan sabotase terhadap milik orang kulit putih. Menjelang akhir tahun 1973, pemimpin-pemimpin Bantustan mengadakan pertemuan untuk membentuk federasi negeri-negeri Bantu dan mengutuk diskriminasi rasial di Afrika Selatan.
Pada tahun 1974, para pemuka federasi mengadakan pertemuan dengan PM Vorster. Pada pertemuan itu, PM Vorster maupun federasi akan meminta tambahan wilayah bagi negara Bantu. PM Vorster menolak usulan agar diselenggarakan suatu konvensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru dan dia tidak akan mengikutsertakan orang kulit hitam dalam kekuasaan negara.
Tekanan-tekanan semakin meningkat sejak bulan Juni 1976 ketika ±10.000 pelajar melancarkan demontrasi protes di Soweto yang berkembang menjadi huru hara di kota-kota orang kulit hitam dekat Johanessburg dan Pretoria. Ratusan orang tewas dan lebih seribu orang mengalami luka-luka. Terbunuhnya Steve Biko pimpinan Black Consciousness dalam tahanan merupakan puncak tekanan pemerintah Afrika Selatan.
Pada tanggal 1 April 1960 Dewan Keamanan PBB (DK) berseru kepada Afrika Selatan agar mengambil tindakan untuk mewujudkan harmoni rasialatas dasar persamaan dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Apartheid dan diskriminasi rasial. Pada tanggal 7 Agustus 1963 DK mengulangi seruannya sambil menghimbau kepada semua negara agar menghentikan penjualan senjata dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Pada tanggal 4 Desember 1963, DK mengutuk sikap acuh tak acuh pemerintah Afrika Selatan dan mengulangi kembali seruannya kepada semua negara agar menggunakan embargo senjata.
Sehubungan dengan jatuhnya banyak korban ketika pasukan Afrika Selatan melepaskan tembakan terhadap demonstran yang menentang diskriminasi sosial (16 Juni 1976) pada tanggal 14 Juni 1976 DK mengutuk keras pemerintah Afrika Selatan. Mereka mengatakan bahwa Apartheid adalah suatu kejahatan, mengganggu perdamaian dan keamanan international serta mengakui sahnya perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam melenyapkan Apartheid.
Sikap Negara Barat.
Negara-negara Barat yang menyatakan menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban martabat semua orang tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan politik Apartheid di Afrika Selatan, tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena mempunyai banyak kepentingan. Mereka hanya mendukung resolusi-resolusi anti Apartheid. Kepentingan negara-negara Barat terhadap Afrika Selatan antara lain sebagai berikut :
1.Afrika Selatan merupakan salah satu sumber utama bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri dan kehidupan negara-negara tersebut.
2.Letak geografis Afrika Selatan mempunyai arti penting bagi strategi global negara-negara Barat, khususnya USA.
3.Afrika Selatan menguasai jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi mereka.
4.Suplai minyak dan bahan-bahan mentah vital diangkut lewat jalur tersebut.
Kemenangan Mandela Nelson Mandela adalah salah seorang dari banyak tokoh pejuang politik Afrika Selatan yang sempat menyaksikan dan merasakan puncak dari perjuangannya yakni pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Kemenangannya dalam pemilihan demokratis dan miltirasial pertama kali sepanjang 340 tahun sejarah Afrika Selatan pada bulan Mei 1994 membawa perubahan besar bagi negeri itu.
Nama Nelson Mandela mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi Sekjen ANC (African National Congress) pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjadi Presiden Liga Pemuda. Sejak itu Mandela lebih banyak memainkan peranannya secara rahasia. Pada tahun 1961 sebagai Sekretariss Jenderal ANC, Mandela mengomandokan pemogokan selama tiga hari 29 – 31 Mei 1961. seruan pemogokan itu ditanggapi oleh pemerintah Apartheid sebagai suatu pelanggaran serius.
Pada bulan Desember 1962, ia dijatuhi 5 tahun penjara, dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Mandela menjalani hukumannya di penjara Pretoria. Tidak beberapa lama tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap di markas ANC. Pada saat itu disita pula sejumlah dokumen rahasia, menyangkut ANC dan Tombak Bangsa. Mereka yang ditangkap yaitu Walter Sisulu, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Ahmed Akthrada, Dennis Golberg dan Lionel Bernstein.
Mandela bersama-sama dengan keenam rekannya diperiksa dengan tuduhan melakukan sabotase bersengkongkol untuk menumbangkan pemerintah dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Mereka akhirnya divonis dengan hukuman seumur hidup pada tanggal 12 Juni 1964 dan harus mendekam dalam penjara di Pulai Roben Cape Town. Pada tahun 1982 Mandela dipindahkan lagi ke penjara Pollsmor juga masih daerah Cape Town.
Selama di penjara itulah kampanye pembebasannya dilancarkan, baik di Afrikan Selatan sendiri maupun di luar Afrika Selatan. Aksi protes dan kampanye pembebasan Mandela semakin berkobar sejak tahun 1982, bahkan pada tahun 1988 ulang tahun ke-70 Nelson Mandela dirayakan oleh bangsa kulit hitam Afrika Selatan dengan menggelar konser musik selama 120 jam non stop dan disiarkan ke-50 negara. Akibat kampanye pembebasan tokoh ANC ini, makin banyak negara yang menekan pemerintah Apartheid Afrika Selatan baik secara politik maupun ekonomi.
Kampanye pembebasan itu membuat Mandela menjadi tokoh tahanan politik paling populer di dunia. Akibat tekanan yang bertubi-tubi pada bulan Juli 1989 Botha bertemu dengan presiden F.W. de Klerk pengganti Botha. Dari pertemuan-pertemuan itu pada bulan Februari 1990, de Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahannya akan mencabut larangan bagi ANC, Partai Komunis Afrika Selatan (SACP) dan Pan Africanist Congress (PAC) menyusul diakhirinya politik Apartheid. Pada kesempatan itu de Klerk juga mengisyaratkan bahwa Mandela akan segera dibebaskan. Pembebasan tokoh kharismatik Afrika Selatan ini kemudian dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Pada tanggal 11 Februari 1990 dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Pembebasan itu sangat menarik perhatian dunia dan disambut oleh ratusan wartawan baik dari dalam maupun luar negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Adnan buyung nasution, A. parta M. Zen.2006. instumen internasional HAM. Jakarta: yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia.
Country of my skull.Antjie Krog. 1998

ANTARA PERDAGANGAN DENGAN POLITIK KOLONIAL PRANCIS DI AFRIKA BARAT

RAHMAT ARIFAN/PIS

Sebelum Perang Dunia 1 berakhir di Afrika Barat juga terdapat daerah jajahan Jerman yaitu Togo dan Kamerun. Sampai sebelum Perang Dunia 1 berkobar, koloni Prancis di Afrika Barat meliputi dari gurun pasir Sahara sampai Teluk Guinea. Prancis ingin memperluas wilayahnya dari Afrika Barat ke Afrika Timur atau dari Dakar ke Jibuti. Prancis ingin membentuk Imperium dari Samudera Atlantik ke Samudera Hindia. Krisis Fashoda 1898 mengakibatkan cita-cita tersebut tidak dapat terwujud.
PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia II, politik kolonial Perancis yang dijalankan di daerah-daaerah koloninya berdasarkan suatu doktrin asimilasi. Pemerintahan di koloni-koloni dikendalikan dari Paris. Kekuasaan dipegang oleh Menteri Tanah Jajahan dan Parlemen dan melalui penguasa tertinggi dikoloni diteruskan kepada pegawai-pegawai yang lebih rendah di daerah-daerah. Perkembangan ekonomi di koloni tidak diperhatikan. Pembentukan industri tidak didorong, peraturan bea cukai mengakibatkan koloni-koloni terkena sistem monopoli.Eksploitasi terhadap koloni dijalankan dengan sungguh-sungguh.
 Penguasa-penguasa di koloni dalam melaksanakan tugasnya harus menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuasaan sentral atau badan federasi dan juga dari berbagai daerah.
Di Afrika Barat, Senegal adalah yang paling maju menerima politik yang berdasarkan doktrin tersebut kemudian disusul Pantai Gading. Oleh karena kemakmuran dan kemajuannya maka sesudah Perang Dunia II berakhir Senegal dan Pantai Gading memiliki isisiatif terbesar dalam hal perjuangan sosio-politik negerinya. Senegal merupakan koloni Prancis yang tertua di Afrika Barat. Senegal menduduki tingkat tertinggi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah menengah yang didirikan oleh Pemerintah menghasilkan Senegalais (orang Senegal) yang berpendidikan. Istilah Senegalais kemudian berkembang menjadi orangAfrika Barat Perancis. Tokoh-tokoh berpendidikan yang terkenal diantaranya L. Senghor (tokoh gerakan Negritude), Mamadou Dia (seorang ekonom terkemuka dan perdana menteri pertama di Senegal), Lamine.
Pada 1920 dan 1925 di Senegal dilakukan reorganisasi. St. Louis dijadikan ibukota dan pusat kebudayaan. Pada tahun 1904-1959 Dakar dijadikan ibukota federasi Afrika Barat Perancis. Dalam bidang politik sejak 1848 Perancis telah mengumumkan bahwa penduduk koloni mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya ke National Assembly. Senegal juga diberi hak untuk mengatur pemerintahan kotapraja. Demikianlah keadaaan Afrika Barat Prancis dihubungkan dengan pelaksanaan politik kolonial Perancis. Senegal merupakan daerah yang paling maju dan memiliki infrastuktur yang berguna untuk hari-hari mendatang berupa bandar yang bagus, Universitas, sistem jalan raya dan kereta api yang baik, rencana ekonomi yang terperinci, pengalaman yang banyak dalam bidang politik, dan landasan terbang internasional. Perhatian Perancis yang sangat besar tehadap Senegal membuat membuat daerah-daerah di Afrika Barat Prancis lain iri sehingga ada yang dengan segan-segan masuk dalam federasi bersama Senegal.
Dengan adanya konferensi Brazaville (1944) terjadilah perubahan dalam politik kolonial Perancis. Sesudah Perang Dunia II berakhir, utusan-utusan dari Afrika berada di Paris untuk ikut serta dalam sidang Constituent Assembly bersama-sama utusan Perancis. Peristiwa ini memberi kesempatan daerah-daerah di Afrika untuk mewakili wakil-wakil dalam Parlemen Perancis. Sebelumnya kesempatan seperti ini hanya diberikan kepada Senegal.

Pantai Gading merupakan daerah yang maju dan lebih kaya daripada Senegal. Kemakmuran tersebut diperoleh dari tanah yang subur, ekspor kopi dan coklat, hasil tambang intan dan kayu hutan. Pemimpin terkemuka dari daerah ini adalah Felix Houphouet Boigny. Bersama dengan Lamine Gueye dan Leopoid Senghor dari Senegal ia berjuang untuk kepentingan Afrika Barat melalui lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di Paris.
Perjuangan Houphouet Boigny ialah agar tercipta suatu kerjasama yang baik antara negara-negara Afrika bekas daerah Perancis secara individual dengan Republik Perancis. Houphouet mencita-citakan adanya 8 negara otonom yang masing-masing secara individual berhubungan dengan Paris. Sedangkan L. Senghor menghendaki adanya republik federal Afrika di dalam French Union. Karena perbedaan pendapat ini L. Senghor menyarankan agar Afrika Barat Prancis dibagi menjadi 2 federasi : satu dengan ibukota Dakar dan yang lain beribukota di Abijan. Walaupun 2 tokoh ini berbeda pendapat namun keduanya sama-sama menginginkan kelangsungan hubungan dengan Prancis merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan dan pembangunan Afrika.
Dengan masuknya Houphouet Boigny dalam kabinet Mollet, maka terciptalah rencana konstitusi baru untuk daerah di seberang lautan. Undang-undang tersebut terkenal dengan nama loi Codry atau Skelaton Law Undang-undang ini membawa suatu revolusi dalam hubungan Afrika-Perancis. Dua prinsip utama politik kolonial Perancis(asimilasi dan sentralisasi) terpaksa dilepaskan. Konsepsi bahwa penduduk Afrika harus menjadi warganegara Perancis dan pendapat bahwa pemerintah kolonial Perancis harus memerintah dari Perancis akhirnya ditinggalkan juga.
 Daerah-daerah di Afrika Prancis akan mengatur dirinya sendiri: mungkin ada harapan antara bekas koloni tersebut akan dilangsungkan hubungan dengan Republik Perancis. Akan tetapi gagasan membentuk Greater France tidak terealisasi. Referendum De Gaulle (1958) memeberikan bukti bahwa French Community dibentuk sebagai ganti French Union. Hubungan antara negara-negara baru di Afrika (bekas koloni Prancis) pada umumnya tetap dibina.
 
DAFTAR PUSTAKA
Karmidi, andi spd mpd.2008.sejarah afrika.pekanbaru.penerbit cendikia insani