PUTRI AMELIA/ SI V
Setelah penandatanganan persetujuan Renvile, timbul pro dan kontra terhaap persetujuan tersebut. Pada waktu itu, partai Masyumi dan PKI menarik diri dari Kabinet. Masyumi dan PNI adalah dua partai besar pendukung cabinet yang dipimpin Amir Syarifudin. Akibatnya, Kabiner Amir Syarifuddin jatuh. Cabinet barupun dibentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi partai-partai yang berhaluan sosialis-komunis tidak ikut dalam cabinet yang baru tersebut. Akibatnya, terjadi pertentangan yang makin tajam antara kelompok sosialis-komunis dan pendukung cabinet Hatta. Amir Syarifuddin menentang politik pemerintah. Ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front Demokrasi Rakyat ini terdiri dari organisasi-organisasi ekstrem kiri. Mereka melancarkan progpaganda anti pemerintah, melakukan pemogokan, dan pengacauan.
Golongan anti-pemerintah semakin kuat setelah Muso kembali dari Rusia. Mereka berpendapat bahwa pimpinan nasional harus dikendalikan PKI. Derakan anti-pemerintah memuncak dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Melalui pemberontakan PKI di Madiun, PKI sebenarnya berusaha merebut kekuasaan dan menjadikan Republik Indonesia sebagai Negara komunis. Renana perebutan kekuasaan diawal dengan demonstrasi, penculikan, dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap mush di kota Solo. Selain itu, kesatuan-kesatuan TNI saling diadu. Pada tanggal 11 September1948, terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah RI (Divisi Siliwangi) dengan pasukan pro-PKI (Divisi IV). Untuk mengatasi keadaan, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya (Semarang, Pati, dan Madiun). [1]
Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan atau situasi chaos yang terjadi di Jawa Timur bulan September-Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dan lain-lain, melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948, yaitu tandatanganinya perundingan Renville, ternyata perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Maka Amir Syarifuddin turun dari kabinetnya dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. [2]
Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba dari Moskow. Semenjak kedatangan Muso bersatulah kekuatan PKI dan FDR dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain :
Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba dari Moskow. Semenjak kedatangan Muso bersatulah kekuatan PKI dan FDR dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain :
1. Melancarkan propaganda anti pemerintah.
2. Mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
3. Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrok senjata di Solo 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945 Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.
Gerakan PKI ini mencapai pucaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin melancarkan pemberontakan yang dipusatkan di Madiun dan sekitarnya. Banyak pejabat pemerintah dan tokoh agama diculik dan dibunuh secara sadis. Mereka dibantai oleh orang-orang PKI di soco Gorang Gareng (Magetan) dan Kresek (Madiun). Muso-Amir Syarifuddin kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Rapublik Soviet Indonesia. Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll. Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. [3]
Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun. Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel "Huisje Hansje" Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB).
Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency-CIA diisukan bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat. [4]
Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.
Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.
Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap. Pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto. [5]
Pada tanggal 18 September 1948, PKI dapat menguasai daerah Madiun dan sekitarnya. Pada tanggal 19 September 1948, PKI mengumumkan pembentukan pemerintah baru. Selain I Madiun, PKI juga membentuk pemerintahan baru di Pati. Untuk mencapai tujuan politiknya, PKI tidak segan-ssegan menggunakan kekerasan dan kekejaman. Kekejaman yang dilakukan PKI bahkan diluar batas kemanusiaan. Semua lapisan masyarakat menjadi korban keganasan mereka. Setelah PKI menguasai Madiun, Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas terhadap para pemberontak. Para perwira yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun dipecat. Ketegasan sikap Presiden Soekarno tersebut tampak dari bagian pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Indonesia berikut : "Rakyatku yang tercinta. Atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu: pada saat yang begini genting dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sediri, bagimu ada pilihan antara dua: ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang insyaallah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara RI kita ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negeri apapun juga."
Operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun berakhir ada awal bulan Desember1948. Operasi itu dilaksanakan oleh pasukan gabungan yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah, Kolonel Sungkono dari Jawa Timur, dan pasukan divis III Siliwangi dari Jawa Barat. Muso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dihukum mati.
Daftar Pustaka :
[1] Asril (2015). Sejarah Indonesia (Kontemporer). FKIP Universitas Riau. Hal :122
[3] T.B. Simatupang (1960). Laporan dari Banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan. Jakarta. Sinar Harapan. Hal: 82
[5] Rosihan, Anwar. (1997). Peristiwa Madiun 1948. Kompas Online. Hal: 25
No comments:
Post a Comment