ZUHRIYAH/E/S
A.Awal Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Keberhasilan sidang istimewa (SI) MPR 23 juli 2001 yang dipercepat mampu menjatuhkan Gus Dur dan memilih pemerintahan baru dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Megawati resmi menjadi presiden kelima Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 2001 dibentuklah kabinet gotong royong. Anggota cabinet ini adalah kombinasi dari tokoh profesional dan politisi partai politik pendukung pemerintahan. Nama gotong royong juga dipilih Megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak poranda akibat beragam konflik komunal (ambon, poso, sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gus Dur oleh koalisi yang sebelumnya mendukungnya). Gotong royong adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali.
Melalui kabinet gotong royong , presiden Megawati soekarnoputri telah telah menunjukkan maneuver politik yang pawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu tumbuh dan berkembang pendapat paa berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik dan masyarakat kampus bahwa kabinet gotong royong yang dilantik pada hari jum'at 10 Agustus adalh cabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menterri dijabat oleh para professional yang mengusai bidang tugas masing – masing.
Akan tetapi seiring dengan berjalannya cabinet gotong royong dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari kabinet gotong royong tersebut dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi dinegara kita saat itu. Wacana publik tentang efektifitas tim ekonomi kabinet gotong royong ( KGR) dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisisyang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan sosial politik selama lima tahun terakhir ini didominasi oleh pandangan bahwa anggota kabinet gotong royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Persepsi ini secara sadar banyak digaungkan oleh kalangan akademisi dan politisi baik secara kolektif maupun secara perorangan yang pada gilirinnya diterima sebagai suatu realitas oleh masyarakat.
Ekonomi dibawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiscal serta keadaan keuangan dan perbankkan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja. Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidak pastian, terutama karena terkait masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman tahun2002. Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram dibawah kabinet gotong royong ini.
Namun disisi lain Megawati masih menerapkan kebiijakan – kebijakan yang telah ia capai selama pemerintahannya. Kebijakan – kebijakan pada masa Megawati, yaitu:
1. Memilih dan menetapkan. Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuuan dan kesatuan. Upaya ini tergangu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia Internasional berkurang.
2. Menbangun tatanan politik yang baru. Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu,susunan dan kedudukan MPR /DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
3. Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua dan Poso. Hal tersebuut diberika perhatian khusus karena peritiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
4. Melanjutkan amandemen UUd 1945. Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
5. Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan. Karena itu pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah – daerah.
B.Sifat – sifat Megawati Soekarnoputri Dalam Memimpin
Megawati soekarnoputri berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal – hal tertentu Megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan diBPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh nanggroe Darussalam. Gaya kepemimpinan Megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali utuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik. Komunikasinya didomonasi oleh keluhan dan uneg-uneg, nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya.
Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang- nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambilnya, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti inni bukanlah suatu kelemahan. Seperti dikatakan oleh Frans Seda "dia punya instuisi tajam. Sering kita berfikir, secara logika, menganalisa fakta- fakta, menyodorkan bukti – bukti, tapi tetap saja belum pas. Disaat itulah Mega bertindak berdasarkan instuisinya,yang oleh orang 0 orang lain tidak terfikirkan sebelumnya".
C.Terobosan Megawati Soekarnoputri
Sebagai presiden pertama wanita di Indonesia, ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik, sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi merupakan warisan Orde Baru yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Megawati yaitu:
a. Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati yaitu;
1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 US$ yang merupakan warisan orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
2. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500.
3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
4. Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor diindonesia dapat ditingkatkan.
5. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK). Komisi pemberantas korupsi ini didirikan pada tahun2002. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewengnya. Dalam pelaksanaan tugas nya , berpedoman pada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan,akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. KPK mempunyai empat tugas penting yakni, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korusi,melakukan penyelidikan, penyiidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraanpemerintahan Negara. UU Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsidiselesaikan diera pemerintahan Megawati.
b. Bidang Politik
Mengadakan pemilu yang bersifat demokratisyang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
1. Periode pertama untuk memilih anggota legislative secara langsung
2. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susili Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru dimana presiden dan wakil presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.
D. Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Megawati sebagai presiden RI 2002- 2004. Track Record Megawati selama memimpin RI hanya selama 2 tahun:
a. Mendirikan lembaga pemberantas korupsi ( KPK)
b. Menghentikan aktivitas pertambangan freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL
c. Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri
d. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan triliyun dan banyak praktek illegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN dipakai untuk membayar hutanh Negara
e. Menangkap 17 jendral korup ( termasuk jemdral ketua PBSI)
f. Megawati membawa indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan indonesia lebih mandiri
g. Menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain : David Nusa Wijaya, hendrawan, Atang Latief, Uung Bursa,Prayoga Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Raharja, Sudikatmono, Adul Latief, dan lainnya.
h. Megawati mengeluarkan Keppres no 34 tahun2004 tentang penerbitan bisnis TNI
i. Mendirikan Akademi Intelejen yang pertama diindonesia
j. Melakukan pembangunan infrastukturyang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998
k. Mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menagkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata.
Namun pada sisi lain banyak juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya. Salah satunya yang paling menjolok dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah tentang maraknya privatisassi BUMN. Kebijakan privitasi Badan Usaha Milik Negara secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh Negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ketangan swasta. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan secara seksama.
DAFTAR PUSTAKA
1. H.Prosutedjo.2001. Kesaksian Sejarah H.Prosutedjo runtuhnya Pemerintahan Bung Karno -Pak Harto- BJ Habibie -Gus Dur.Jakarta :Gemah Ripah.
2. Bastian,Radis.2014.Trah Politi Sang Proklamator. Yogyakarta:Saufa
4. prof.dr Budi Winarno. Sistem politik Indonesia era reformasi.yogyakarta: Media presindo
5. Syadam Gaozali.Dari Bilik Suara kemasa Depan Indonesia( Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi).Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
No comments:
Post a Comment