EKO ADI PUTRA/PIS
A. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Beberapa peristiwa penting yang menandai kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut:
1. Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Instibilitas politik nasional yang ditandai dengan:
a. Silih bergantinya kabinet
b. Terjadinya disharmoni hubungan pusat-daerah yang berujung pada munculnya pemberontakan-pemberontakan yang bersifat separatis
c. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Irian Barat
3. Pemilu 1955
4. Keluarnya Konsepsi Presiden
5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. Perjuangan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Persiapan dalam upaya kembali ke negara kesatuan sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Rakyat di negara bagian menuntut negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan.
a. Persetujuan 19 Mei 1950
Kesempatan kembali ke negara kesatuan tercapai ketika diadakan pertemuan antara Hatta, Sukawati, dan Mansur, masing-masing mewakili RIS, NIT dan Sumatra Timur. Mereka setuju untuk membentuk NKRI.
b. Sistem Ketatanegaraan RI Pasca RIS
Menurut UUDS 1950, NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dengan bentuk kesatuan bukan negara federal atau serikat. Daerah dalam NKRI dibagi dalam daerah-daerah otonom atau swatantra dan bukan dalam negara-negara bagian.
2. Instabilitas Politik Nasional
Instabilitas politik nasional masa demokrasi liberal yang ditandai oleh:
a. Silih bergantinya kabinet
Salah satu hal yang menandai kehidupan politik Indonesia masa demokrasi liberal adalah silih bergantinya kabinet.
Terdapat 7 kabinet yang memerintah Indonesia selama masa pelaksanaan demokrasi liberal.
1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama kali yang memerintah Indonesia masa demokrasi liberal. Disebut sebagai kabinet Natsir, karena yang menjabat sebagai perdana mentrinya adalah Mohammad Natsir yang juga ketua umum Masyumi sekaligus mantan mentri Penerangan.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)
Kabinet Sukiman merupakan kabinet hasil koalisi Masyumi dan PNI serta beberapa partai kecil lain.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)
Pada tanggal 30 Maret 1952 Wilopo mengajukan nama-nama kabinetnya yang disetujui presiden. Kabinet baru itu terdiri dari PNI (4 orang), Masyumi (4 orang), PSI (2 orang), PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII masing-masing 1 orang serta 3 orang dari non partai.
4. Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan kabinet yang mayoritas anggotanya berasal dari PNI. Masyumi sebagai partai terbesar kedua tidak ikut serta dalam pemerintahan, sebagai gantinya Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan politik baru yang memiliki pengaruh dan massa besar.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet ini beranggotakan 23 menteri yang didominasi oleh Masyumi. PNI sebagai partai terbesar kedua pada waktu itu tidak bersedia bergabung. Dalam masa pemerintahan kabinet inilah pemilu pertama Indonesia diselenggarakan.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)
Untuk kedua kalinya Ali Sastroamidjojo dipercaya menjadi perdana menteri. Dilihat dari komposisi orang-orang yang duduk dalam kabinet, pemerintahan Ali II ini merupakan pemerintahan yang kuat, karena merupakan kabinet koalisi di mana ketiga partai besar hasil pemilu 1955 (PNI, Masyumi dan NU) mendudukan orang-orangnya dalam kabinet.
7. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
Pembentukan Kabinet Karya yang dilakukan sendiri oleh presiden Soekarno pada awalnya mendapat tantangan dari berbagai pihak. Masyumi melihat apa yang dilakukan Soekarno sebagai tindakan yang inkonstitusional. Sebagai bentuk penentagannya Masyumi kemudian memecat salah satu anggotanya yang masuk dalam anggota kabinet karya.
DAFTAR PUSTAKA
Booth, Anne, 1988. Perdagangan, Pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian Kolonial. Dalam Anne Booth, J. O William Malley, Anna Weideman (ed), Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta, LP3ES, hal. 363-398
No comments:
Post a Comment