TRAGEDI RIAU BERDAULAT (Guntingan berita mengenai Riau berdaulat)

YULIANA NURHAFIZAH / B/ SR3

  

1.      Tabrani : Tunggu saja 15 Maret Nanti

Akan didekralasikan negara Riau Merdeka, beberapa tokoh masyarakat Riau menyikapi sikap pemerintah pusat yang dinilai Arogan. Tidak tanggung-tanggung mereka menyatakan sebuah kemerdekaan bagi Riau yang rencananya akan didekralasikan tgl 15 maret 1999 mendatang, di kampus UR. Salah satu tokoh yang menyatakan hal itu adalah Dr. H Tabrani Rab. Hal yang sama juga diungkapkan Fauzi Kadir SH MS, mantan Ketua PAN Riau, kepada sejumlah wartawan disekretariat  SKK Bahana mahasiswa Unri, minggu (7/3). Fauzi Kadir menegaskan, tidak ada teori yang bisa mendukung praktek yang dilakukan di pusat, dimana mereka tidak menyetor modal apa-apa, tapi menguasai   keuntungan hasil bumi Riau selama ini.

Tabrani sudah beri sinyal merdeka, ia telah memproklamirkan Riau merdeka pada sabtu malam (6/3), menurutnya diabaikannya tuntutan Riau untuk bagi hasil minyak bumi, menunjukkan pemerintah pusat tidak punya itikat baik. Riau sebagai penyumbang devisa terbesar tidak pernah tahu berapa persen kontribusi yang diberikannya. Tabrani dan Fauzi Kadir menyatakan Riau harus segara membentuk kabinet bayangan. Keduanya sepakat bahwa Riau mardeka sekarang sudah menjadi komitmen."sebab pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi mengemban amanah pembukaan UUD 45 untuk kesejahtaraan Bangsa," Tuntutana itu akan ditempuh lewat jalan diplomas, bukan kekerasan. Dalam pada itu, tokoh Reformasi Riau Prof. Dr. H. Tabrani Rab menyatakan siap menjadi Presiden negara Riau mardeka.

2.      Azlaini : NRM  Jangan Hanya Pernyataan

Pekanbaru, RP. Pernyataan rencana pendiri Negara Riau Merdeka (NRM), ternyata mendapat tanggapan positif dari "Kartini" Riau, HJ Azlaini Agus SH.

Reformis wanita ini ketika dimintai tanggapannya oleh Riau Pos kemarin mengalakan, pendirian Negara Riau Merdeka itu sah-sah saja. Artinya, menurut Azlaini, jangan hanya pernyataan.

Azlaini juga mempertanyakan, apa sebenarnya hakikat perjuangan kita dan apa sebenarnya yang hendak kita cari. "kita kan sekarang ini menuntut. Pengakuan hak-hak masyarakat daerah secarah penuh. Hak untuk mengurus rumah tangga dearah secara penuh. Bukankah itu matlamat perjuangan yang kita lakukan selama ini. Nah, jika untuk mencapai matlamat ituharus memberontak, kenapa tidak," katanya dengan nada tanya.

Namun, jika matlamat itu dapat dicapai dalam konsep bernegara kesatuan, itulah yang terbaik.

Tokoh muda asal Kepulauan Riau, Drs. Daeng Ayub Natuna mengatakan, konsep  Negara Riau Merdeka merupakan pilihan terbaik bagi Riau.

Untuk merealisasikan konsep ini, harus dibuat satu tim yang tumbuh dari komponen LSM, mahasiswa dan tokoh masyarakat Riau yang melibatkan semua unsur. " kita harus menyiapkan kabinet bayangan serta perangkat lunak dan kasarnya. Ini sangat mendesak untuk dilakukan untuk itulah diperlukan satu tim perumus yang komprehensif," ujar Daeng.

Deklarasi Riau Merdeka, yang dipusatkan di Kampus Unri, jalan Patimura Pekanbaru, Deklarasi ini menurut rencana akan dihadiri segenap lapisan masyarakat Riau.

"Saya akan bawa Sakai (Suku Sakai, red) nanti ke sana. Namanya Ridwan. Saya akan pidato mengenai Riau Mardeka, sementara kehadiran pak, Ridwan sebagai simbol. Saya akan katakan pada hadirin, inilah bukti kemerdekaan sejak 50 tahun lalu," urai Prof  Tabrani Rab.

Acara deklarasi itu sendiri, sudah dirancang Gaburan Pers Kampus (GPK) Riau. Bersedianya GPK sebagai fasilitator ini tak lepas dari tantangan yang dikemukakan Tabrani kapada gabungan koran kampus tersebut.

Ide Riau Merdeka ini lebih merupakan kekecewaan Riau terhadap eksploitasi yang dilakukan Jakarta terhadap dearah paling kaya di tanah air itu.

3.      Muchtar Ahmad Mendukung NRM

Era reformasi sekarang ini telah menimbulkan suatu silat kearifan orang-orang Riau dalam meninjau kembali martabat dirinya dimata orang-orang pusat. Demikian tanggapan Rektor Unri Prof. Muchtar Ahmad mengenai ide-ide reformasi yang bermunculan di Riau. Termasuk keinginan beberapa tokoh masyarakat membentuk negara Riau Merdeka  (NRM).

Menurutnya, keinginan agar Riau mardeka tidaklah muluk-muluk, mutu SDM Riau mampu membuat negara baru. Dari empat juta lebih jumlah penduduk Riau, 20  ribu atau 0,5 persen adalah mahasiswa. Dengan kata lain setiap 1000 penduduk ada lima orang mahasiswa di dalamnya. "Universitas mendukung keinginan itu, seperti harus ada pemberontakan dan rusuh-rusuh dahulu baru aspirasi daerah diperhatikan, " katanya, sambil menyimpulkan Indonesia semakin bergejolak dikarenakan aspirasi daerah selama dilecehkan.

Dan sangat disayangkan pemerintah pusat tidak belajar dari situ. Pemerintah malah secara tidak langsung mendidik dan membangun bangsa secara tidak sehat. Padahal, untuk memedamkan kerusuhan tersebut mengorbankan banyak nyawa apalagi dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan dearah malah tambah banyak makan biaya untuk memedamkannya.

4.      Soeman Hs Dukung Riau Merdeka

Tokoh pendidikan dan pujangga tiga zaman, Soeman Hs, siap mendukung Negara Riau Merdeka (NRM) jika ternyata pemerintah tidak bersedia mengabulkan permintaan 10 persen hasil minyak. "Mengapa berat betul pemerintah memberikan 10 persen hasil minyak negeri ini. Padahal sejak zaman Belanda hasil minyak kita dibawa keluar dearah.

Soeman mengatakan, Riau sebagai penghasil minyak terbaik di seluruh dunia dan penghasil migas terbesar merupakan salah satu andalan Indonesia dalam mengatasi Krisis. Namun, kondisi masyarakat Riau hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan.

Selama ini apa yang diberikan Caltex kapada Riau? Kecuali hanya jalan ke Dumai, semuanya diberikan ke pusat, berkantor besar di pusat.

Kondisi Riau memang sangat mengkhawatirkan, jelas Soeman. Hasil hutan dan bahan galian bumi diambil perusahaan besar, dimana semuanya  berkantor pusat di Jakarta. Masyarakat dan pemerintah dearah telah berkali-kali mengusulkan ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari tuntutan masyarakat tersebut.

5.      KBMR Dukung Riau Merdeka

Ketua KBMR (Keluarga Besar Melayu Riau) Normansyah Abdul Wahab. Kepada Riau Pos kemarin, tokoh muda Melayu ini dengan tegas menyatakan sangat mendukung gagasan yang dilontarkan Prof. Tabrani Rab dan Fauzi Kadir SH MS itu.

Norman yang diisukan akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW Partai Islam Demokrat Riau ini sependapat bahwa Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar senasip sepenanggungan. Semestinya, katanya, semangat itu tetap dipertahankan untuk menjaga keutuhan kesatuan dan persatuan.

6.      Tenas Effendy : Itu Gagasan Gegabah    

Tokoh masyarakat Riau H. Tenas Efendy, menyatakan tidak setuju dengan ide tersebut, dan menilainya sebagai gagasan yang gegabah.

Menurut saya, itu sebuah gagasan yang terlalu cepat dilontarkan. Apakah gagasan itu sudah benar-benar mewakili aspirasi seluruh masyarakat Riau? Riau kan tidak dikendalikan oleh satu atau dua orang. Sebaiknya kita jangan terlalu mudah mengatasnamakan rakyat Riau. Sebab, di Riau ini masih banyak orang.

Tetapi, pada gagasan Riau Merdeka ini, saya menilai, hanya gagasan pribadi beberapa orang saja. Belum mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat Riau secara keseluruhan ucapnya lagi.

Tenas juga mengingatkan bahwa tidak mudah untuk mendirikan sebuah negara baru.

Saya menilai tuntutan kita selama ini belum optimal. Tuntutan itu hanya bersifat insidentil dan terpecah-pecah. Alangkah lebih baik jika seluruh potensi yang ada bersatu, dalam sebuah gabungan masyarakat yang permanen, disosialisasikan dulu ke seluruh masyarakat Riau sehingga mereka mengerti maksud, tujuan, manfaat dan guna tuntutan ini.

7.      Merdeka ? Silakan, asal tak rusuh.

Kalau selama ini kita hanya dengar pendapat kalangan pemikir dan cendikiawan masyarakat Riau, mengakui tak ada salahnya jika kaum pinggiran juga ikut bersuara tentang gagasan Riau merdeka.

Apa pendapat mereka seputar gagasan Riau merdeka itu?

Beragam jawabnya. Mereka tak ingin jika Riau merdeka nanti harus dilalui dengan kontak senjata.

"kalau kami apalah, pak, bisa makan, bisa tidur nyenyak dan beribadah dengan tenang sudah cukup bagi kami. Kalau Riau merdeka seperti kata orang-orang itu, memangnya orang seperti kita ini bisa kaya mendadak, karena minyak kita banyak. Tapi apa mungkin itu bisa. Kalau bisa saya mau saja", ujar saidah ibu berusia 50 tahun asal Rumbio, Kampar, yang sehari-harinya menjual sayur di pasar pagi sejak pukul 04 dini hari.

" Kalau harus pakai tembak-tembakan, lebih baik seperti sekarang ini, pak. Mau merdeka atau tidak kita tetap begini-begini juga nasibnya. Yang penting bagi saya aman da tenang. Itu sudah lebih dari segala-galanya", tambahnya lagi. Anehnya diantara ibu-ibu itu ada yang menanyakan sebaiknya kepada Utusan "Kita sekarang inikan sudah merdeka", ujar seorang penjual sayur dari desa Kubang, Kecamatan Siakhulu, Kampar.

8.      Selain Birokrat pasti ingin Riau Merdeka

Selama ini SDA dikuras dan hak Riau diperkosa

Dumai, RP. Gagasan munculnya Riau Merdeka (RM) akibat kekecewaan akibat sumber daya alam dikuras dan hak-hak rakyat Riau terus diperkosa pemerintah pusat, kata mantan Wakil Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Riau di Yogyakarta 1994/199  Achmad Maritulius SE, Kamis (11/3), walau kontroversial tapi wajar. Menurutnya tuntutan 10 persen minyak yang selama ini disuarakan jika tidak diakomodir pemerintah pusat, wajar bila Riau menentukan sikap lepas dari negara kesatuan. "Secara pribadi, saya nilai semua masyarakat Riau setuju. Kita setuju Riau merdeka, tanpa kekerasan. Kalau masyarakat Riau berbicara atas nama jabatan birokrat baik ABRI maupun sipil, memang banyak tidak setuju Tapi kalau secara pribadi dan nurani saya perkirakan semua rakyat Riau mendukung", katanya.

Hanya saja menurut Achmad yang juga wakil ketua DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Dumai Timur ini tentunya harus kesepakatan bersama melalui masyarakat besar dari masyarakat Riau sendiri. Karena yang menentukan nasib dan kelanjutan daerah ini adalah masyarakat Riau sendiri bukan saatnya lagi untuk tergantung dan mengharapkan belas kasihan pemerintah pusat. Dalam pada itu Koordinator Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) Drs. H. Umar Umayah menilai gagasan pendirian Negara Riau Merdeka (NRM) belum proporsional. Munculnya gagasan itu, katanya tentu dilihat latar belakangnya secara transparan dan konsepsional.

9.      Masyarakat lapisan bawah gembira bila NRM benar-benar dideklarasikan

Tanggapan tentang adanya ide ingin membentuk negara Riau merdeka seperti yang dilontarkan dua tokoh Kontroversial Prof. Dr. H. Tabrani Rab mantan Ketua PAN Riau, Drs. Fauzi ternyata tidak haya hangat dibicarakan dalam tingkatan atas dari masyarakat namun juga dari kalangan masyarakat awam.

Tempatnya mulai dari perkantoran baik pemerintahan maupun swasta bahkan sampai ke warung-warung kecil yang biasa didatangi masyarakat kelas bawah. Rencana NRM itu benar-benar telah dinanti-nantikan. Salah seorang penjual buah yang kapada Utusan mengaku bernama Samin mengungkapkan perasaanya bahwa ia akan mendukung sepenuhnya kalau benar-benar Riau merdeka itu dideklarasikan.

 ini jika Riau merdeka tentu pekerjaanya nanti tidak akan menjadi supir oplet yang sudah ditekuninya selama empat tahun lebih. "Saya yakin kalau Riau merdeka, kami berasal dari Sumbar akan memberikan dukungan penuh sebab di Riau juga banyak orang kampung kami", ujarnya.

10.  Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Riau

Sejumlah akademisi di Riau mendeklarasikan Negara Riau Merdeka pada 15 Maret ini. Jakarta akan kembali tutup telinga. Pada 15 Maret ini Proklamasi Negara Riau Merdeka akan mengudara, "itu kalau tak ada halangan. Kita akan maju terus dengan keinginan itu" kata tokoh masyarakat Riau Prof. Dr. Tabrani Rab.

Tabrani Rab, yang disebut sebagai calon Presiden Negara Riau Merdeka itu, mengatakan apapun resikonya ia bersama 18 orang dan sejumlah figur akan jalan terus mengumumkan lahirnya NRM. Kendati belum tentu akan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, menurut dia, mereka tak akan turut langkah. Tabrani mengatakan, meskipun tempat deklarasi belum ditetapkan. Skenario acaranya sendiri sudah tersusun. Juga perangkat standard yang diperlukan untuk hajat itu sudah disiapkan. Bahkan UUD dan kabinetnya sekalian (lihat wawancara dengan Tabrani Rab).

Lalu bagaimana tanggapan pemerintah Jakarta?

Melihat tanggapan keras pemerintah Jakarta, bisa saja deklarasi Riau Merdeka bukan pada 15 Maret. Satu hal, kalaupun akhirnya ditunda, bukan berarti Jakarta telah berhasil tutup kuping. Tidak seperti rakyat Tim-Tim, Irian dan Aceh, warga Riau pasti akan terus menuntut haknya. Sampai kuping yang tertutup itu mendengar.

11.  Berlimpah Modal untuk Riau Merdeka

Tapi nyatanya sangat lain. Riau ibarat ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Benarkah? Umum memverifikasinya mari kita mulai dari paparan tentang kelimpahan alamnya. Lalu realitas alam tersebut kita hadapkan dengan fakta-fakta sosial ekonomi disana.

Berapa besar gerangan sumbangan Riau untuk Indonesia?

Dari minyak saja Kontribusi ini sudah sangat besar. Disana ada tujuh perusahaan minyak. Yang terbesar adalah PT. Caltex Pacific Indonesia. Caltex sendiri mampu memproduksi sekitar 700 ribu barel minyak per hari. Di Riau ada sekitar 9,45 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap,hutan konvensi.

Kalau demikian berapakah nilai yang disumbangkan Riau ke kas negara? Menurut data anggaran tahun 1997/1998 dari jenis pajak saja Rp. 966,39 miliar. Dari non pajak ada lagi. Yakni dan sektor kehutanan Rp. 377,09 miliar, pertambangan Rp.13, 18 miliar. Yang tersebar adalah dari sektor perindustrian pertambangan Rp. 57,72 triliun. Sementara itu dari sektor keuangan Rp. 69,7 miliar. Jadi total Rp. 59,2 triliun pada tahun 1997/1998 sungguh luar biasa. Hitung-hitungan diatas kertas dengan penghasilan yang sangat besar ini seharusnya rakyat Riau sudah makmur dan sejahtera.

12.  Swasta dukung Riau merdeka

Salah satu pangusaha pribumi putra daerah yang usahanya dapat dikategorikan berhasil di Riau. Ir. H. Ismail Royan menjawab Riau Pos disela-sela pelaksanaan eksekusi tanahnya yang terletak di persimpangan jalan Arifin Almmad-jalan Sudirman baru-baru ini menyatakan kalangan swastapun menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan'Riau Merdaka'.

Menurut dia, kondisi yang ada dan perkembangan yang terjadi selama ini belum menggambarkan suatu upaya pemisahan wilayah menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh, tapi lebih menjurus kepada upaya melepaskan diri dari tindak dan prilaku yang sewenang-wenang yang selama ini dilakukan pusat. Sementara itu, Ketua Yayasan Kemajuan Negeri Melayu Riau, Mas Irba menyatakan keinginan merdeka itu harus ditanyakan kapada seluruh rakyat Riau yang tersebar di daerah-daerah yang terpencar. " Jangan terjebak. Jangan hanya karena beberapa orang di Pekanbaru, lantas kita menganbil kesimpulan bahwa Riau ingin merdeka penuh. Itu bisa merugikan rakyat tapi sebaliknya secara politik menguntungkan segelintir orang", ujarnya Irba.

  

13.  Riau Merdeka

Tanggal 15 Maret lalu, Deklarasi Riau Berdaulat dikumandangkan. Deklaratornya adalah Prof. Dr. Tabrani Rab seorang aktivis yang sudah sejak lama memperjuangkan kemerdekaan bagi Riau. Pemilik Rumah Sakit Rab dan pendidik Lembaga Studi Sosial Budaya Riau bersama almarhum Suman, mereka ini merencanakan untuk membuat referendum bagi rakyat Riau. Ada 7 opsi yang ditawarkan : bergabung dengan RI, sistem otonomi, sistem otonomi yang diperluas, negara federal, negara konfederasi bergabung dengan negara lain (Singapura, Jepang atau  Amerik ), dan merdeka penuh (Riau Mereka).

  

Berikut petikan wawancara dengan Rab :

Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai ide untuk bergabung dengan singapura?

Ya. Kalau Jakarta nggak beres-beres menyelesaikan    

 Persoalan yang tengah kita hadapi, kenapa kita nggak melihat ke Singapura. Lee Kuan Yew menyatakan bahwa sumber daya alam itu tidak penting lagi, yang penting adalah sumber daya manusia.

Selain Singapura, adakah kemungkinan untuk bergabung dengan negara lain?

Jepang atau Amerika. Sebab mereka perlu pulau Natuna. Terus terang, kalangan intelektual di sini suka dengan Amerika. Itu negara orientasi mereka. Alasan saya bergabung dengan Amerika meniru Hawaii.

Dari ketujuh kemungkinan yang Anda tawarkan. Anda sendiri cenderung  kemana?

Saya lebih suka bergabung dengan Amerika. Meski begitu, ini juga bergantung pada Kongres Riau nanti. Sekarang para mahasiswa sedang membuat questioner, sesudahnya ada referendum yang tidak akan kita minta kepada Habibie tapi pada PBB. Saya nanti akan datang ke Amerika bersama dengan PBB minta referendum, seperti di Timtim. Apabila hasil referendum mengatakan bahwa NKRI yang diminta rakyat Riau, saya harus patuh. Ini merupakan hak apa yang saya katakan dalam Deklarasi Riau Berdaulat tanggal 15 Maret 1999. Jadi, merupakan hak kami untuk mengatakan rakyat Riau yang berjumlah 4,2 juta ini mau kemana. Bukan pusat yang menentukan.

Nampaknya bagi Anda kemerdekaan itu bukan harga mati, tapi masih ada semacam pertimbangan lain untuk bisa menjadi bentuk lain seperti otonomi yang diperluas?

Betul Kemerdekaan memang bukan harga mati. Itu sangat kecil sekali (kemungkinannya – Red), dan mungkin neglected. Sebab, tidak ada negara di dunia ini yang bisa separatis kecuali dengan bantuan Amerika. Dan kita mengetahui bahwa perubahan di Indonesia juga bukan karena perubahan internal. Begitu juga yang terjadi di negara lain. Semuanya eksternal, karenanya kita lebih banyak lobi ke masyarakat internasional.

Bagaimana dengan persiapan struktur pemerintahan untuk Riau Merdeka nanti?

Kami menolak yang begitu, sebab itu berarti terperangkap dalam hal-hal yang struktural. Saya anti-struktural. Saya tidak berkeinginan untuk menjadi Presiden Riau Merdeka. Biar orang lain yang mengambil alih.

DAFTAR PUSTAKA

Tabrani Rab, Prof. Dr. H. Menuju Riau Berdaulat.

Yayasan penerbit sosial budaya Riau, Pekanbaru, 1999.

    

Sejarah Sistem Politik di Kanada

Kiki Amalia/PIS

Konfederasi Kanada adalah proses penyatuan propinsi, koloni dan teritori "British North America" ke dalam sebuah 'Federal Dominion of Canada' pada tanggal 1 Juli 1867. Walaupun sering dikatakan sebagai konfederasi Kanada, tetapi Kanada sebenarnya adalah negara Federal dan bukan Konfederasi seperti yang biasanya dimaksud. Dalam konteks Kanada,  konfederasi hanya dimaksudkan sebagai proses politikyang menyatukan koloni dan teritori lain. Pada bulan Januari 1867, perudingan British North America Act, menyetujui nama negara mereka adalah Kanada, dan Kanada Timur dinamakan Quebec sedangkan Kanada Barat dinamakan Ontario. Setelah bentuk negara 'kerajaan' dan 'Konfederasi' ditolak, akhirnya disepakati untuk menggunakan 'Dominion' sebagai bentuk negara. Dominion adalah julukan pertama kali digunakan terhadap sebuah negara. Bentuk negara seperti ini dipilih untuk menunjukan status Kanada sebagai koloni Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri. Sehingga walaupun jarang digunakan, nama lengkap negara Kanada yang sebenarnya adalah "The Dominion of Canada".

'The Dominion of Canada' adalah negara Federal yang paling terdesentralisasi di dunia. Di Kanada, propinsi bersifat semi berdaulat yang berada langsung di bawah kerajaan (The Crown) sehingga kerajaan terbagi kedalam 11 yurisdiksi, 1 federal, dan 10 propinsi. Hubungan antara pemerintah Federal dengan propinsi menjadi isu politik yang berkepanjangan di Kanada. Setiap propinsi memperebutkan alokasi dana pemerintah Federal untuk propinsi, propinsi yang kaya mengeluh karena membayar terlalu banyak sedangkan propinsi yang miskin mengeluh karena dana dari pemerintah Federal yang terlalu kecil.

Pada kenyataannya, sejak tahun 1960 pendapatan pajak untuk pemerintah Federal terus menurun, dari 65% pada tahun 1960 menjadi 39,2% pada tahun 2006. Kanada menempati urutan ke-15 dari seluruh Negara anggota OECD dan urutan ke-34 dari 50 negara maju di dunia, sebagai Negara yang paling sedikit menerima pendapatan pajak dari daerah kepada pemerintah Federal. Tidak hanya soal pembagian pendapatan, setiap propinsi dan teritori juga lebih mendahulukan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan Negara. Misalnya, propinsi di bagin barat Kanada ingin mengontrol sumber daya alamnya, wilayah tengah Kanada ingin mempertahankan industrinya, propinsi Quuebec ingin menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasanya yang berbeda, sedangkan propinsi di Atlantik berusaha untuk tidak kehilangan pengaruh dibandingkan dengana propinsi lainnya.

Pemerintah Federal yang lemah dimana propinsi dan teritori memiliki pendapatan pajak yang sangat besar dan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan Federal pada gilirannya membuat pemerintah Federal tidak dapat berfungsi dengan baik. Jeffrey Simpson, menyebut fenomena di Kanada ini sebagai "open federalism" yaitu visi dimana tidak ada satupun tujuan nasional yang dapat dilakukan tanpa persetujuan propinsi dan teritori atau akan dapat veto. Sedemikian terdesentralisasinya Negara Kanada, sehingga orang-orang Kanada sendiri menganggap Kanada seperti sebuah Negara tanpa pemerintah.

Kanada memiliki 10 propinsi: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, dan 3 teritori: Northwest Territories, Nunavut dan Yukon. Undang-undang sipil tersendiri yang dinamakan 'The Civil Code of Quebec' berdasarkan 'Custom of Paris'.

Pada tahun 2006, The economict memberikan peringkat ke-3 negara paling demokratik di dunia kepada Kanada di dalam 'Democracy index'. Kanada memiliki tradisi demokrasi yang kuat peninggalan koloni dan pemerintah Federal parlementer. Struktur pemerintah Kanada berasal dari parlemen Inggris, tetapi model Federaldan pembagian kekuasaan berasal dari proses politik di Kanada sendiri. Melalui Balfour Declaration 1926, Inggris memberikan otonomi penuh kepada Kanada untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Sistem Federal Parlementer di Kanada terdiri dari 3 bagian yaitu kerajaan, senat dan 'The House of Commons'. Senat yang merupakan perwakilan dari daerah memiliki 105 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas saran dari Perdana Menteri sampai mereka mencapai usia pension. Anggota senat berasal dari perwakilan propinsi Ontario, Quebec dan wilayah Maritim. Jumlah anggota senat adalah hasil kompromi, lobi dan variasi lain, atau bisa dikatakan bahwa jumlah perwakilan daerah di senat tidak mencerminkan jumlah populasi penduduk di propinsi dan teritori.

Pemerintah Kanada terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kerajaan (The Crown) dipimpin oleh Ratu Elizabeth II dan Gubernur Jenderal Kanada, Michaelle Jean. Sedangkan pemimpin pemerintahan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper (sejak 6 Februari 2006) dan 28 orang menteri di kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan disahkan oleh Gubernur Jenderal. Menteri-menteri di cabinet biasanya berasal dari partai politik yang berkuasa di 'The House of Commons'. Kepala Negara yang berasal dari kerajaan bersifat turun-temurun, sedangkan Gubernur Jenderal ditunjuk oleh kerajaan atas saran dari Perdana Menteri untuk periode 5 tahun. Melalui pemilihan legisatif, pemimpin dari partai mayoritas di 'The House of  Commons'  atas petunjuk dari Gubernur Jenderal ditugaskan menjadi Perdana Menteri. 'The House of Commons' yang pada intinya terdiri dari perwakilan pemerintah dan oposisi saat ini memiliki 308 anggota yang dipilih dari setiap distrik dalam sistem pemilihan yang plural. Jumlah kursi di 'The House of Commons' mencerminkan jumah populasi penduduk dan direvisi setiap 5 tahun sekali melalui sensus penduduk.

Pemilihan umum di Kanada hanya memiliki anggota parlemen. Partai politik yang memiliki kursi terbanyak atau mendapat dukungan terbanyak di 'The House of  Commons' dapat membentuk pemerintahan, dan pemimpin partainya menjadi Perdana Menteri. Dengan system pemilu parlemen seperti ini, terbentuknya pemerintahan di Kanada sangat tergantung dari apa yang terjadi di 'The House of Commons'. Ketika salah satu partai politik mendapat mayoritas suara popular dan mayoritas kursi di 'The House of Commons', maka partai tersebut menguasai pemerintahan secara penuh atau disebut 'pemerintahan mayoritas yang sebenarnya'. Tetapi sejak tahun 1921, pemerintahan di Kanada hampir selalu berbentuk mayoritas semu atau minoritas, dan tidak pernah berbentuk koalisi. Pemerintahan mayoritas semu adalah pemerintahan yang dibentuk oleh partai politik yang memiliki mayoritas kursi di 'The House of Commons' tetapi sebenarnya tidak mendapat suara mayoritas popular di masyarakat. Sedangkan pemerintah minoritas dibentuk oleh sebuah partai politik yang walaupun tidak memiliki jumlah kursi mayoritas tetapi mendapat dukungan di 'The House of Commons' dan partai-partai lain.

Dalam kasus pemerintah minoritas, Gubernur Jenderal memilih pemimpin partai terbesar untuk memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Walaupun demikian, untuk mempertahankan pemerintahan minoritas yang stabil, Perdana Menteri dan partai politiknya memerlukan dukungan dari partai politk lainnya di 'The House of Commons'. 'Hung Parliament' semakin sering terjadi karena perubahan dari system 2 partai menjadi system multipartai dimana tidak ada satu partai politikpun yang dapat menguasai mayoritas kursi di 'The House of Commons'. Hadirnya partai baru 'Bloc Quebecois'  diluar 2 partaibesar yang sudah ada yaitu partai Konservatif dan membuat 2 partai besar tersebut sulit untuk mencapai mayoritas di 'The House of Commons'. Akibatnya sejak tahun 1921, 24 dari 26 kali pemilihan umum selalu menghasilkan pemerintah minoritas atau mayoritas semu.

Pada pemilihan umum tahun 2008, dari 19 partai politik di tingkat Federal, hanya 4 partai dan 2 orang dari jalur independen yang mendapat kursi di 'The House of Commons'. Kalmia partai hasil pemilihan umum tanggal 14 Oktober 2008 yang mendapat kursi di 'The House of Commons'.

DAFTAR PUSTAKA :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada

http://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Kanada

Sistem Politik di Kanada, PT Mizan Publika

Kebebasan Politik di Kanada, Penulis: Tibor R. Machan Penerbit : Yayasan Obor Indonesia.

SUKU INCA

Andi Aminah Riski/PIS

Peradaban Inca (atau Inka peradaban) dimulai sebagai sebuah suku di Cuzco daerah, di mana yang pertama legendaris Sapa Inca , Manco Capac mendirikan Kerajaan Cuzco sekitar 1200. Di bawah kepemimpinan Manco Capac keturunan, negara Inca tumbuh untuk menyerap lain Andes masyarakat. Pada 1442, suku Inca mulai ekspansi luas jauh di bawah komando Patchacuti . Dia mendirikan Kekaisaran Inca (Tawantinsuyu), yang menjadi kekaisaran terbesar di pra-Columbus Amerika. Menurut mitos, dimulai dengan peradaban Inca Manco Capac , yang membawa staf emas disebut 'tapac-yauri'. Inca diperintahkan untuk membuat Kuil Matahari di tempat staf itu tenggelam ke dalam bumi, untuk menghormati ayah mereka surgawi. Setelah perjalanan panjang, termasuk tur dunia bawah, Inca tiba di Cuzco, tempat mereka membangun candi. Selama perjalanan, salah satu saudara Manco, dan mungkin saudara perempuan, telah berubah menjadi batu ( Huaca ) = "suci suci" /. Dalam versi lain dari legenda ini, bukan muncul dari sebuah gua di Cuzco, saudara kandung muncul dari air Danau Titicaca . Pada zaman kuno Inca Virachocha putra 's Manco Capac tinggal di Pacari-Tampu , hari ini dikenal sebagai Pacaritambo , 25 km (16 mil) selatan Cuzco. Dia dan saudara-saudaranya ( Anca Ayar , Ayar Cachi , dan Ayar Uchu ), dan adik ( Mama Ocllo , Mama Huaco , Raua Mama , dan Mama Cura ) tinggal di dekat Cuzco pada Paccari-Tampu. Menyatukan orang-orang mereka, dan sepuluh ayllu mereka temui dalam perjalanan mereka, mereka mulai menaklukkan suku Lembah Cuzco. Legenda ini juga mencakup motif staf emas, diberikan kepada Manco Capac oleh ayahnya. Account bervariasi, tetapi menurut beberapa versi, Manco muda mengkhianati iri kakak-kakaknya, kejam memperkosa dan membunuh mereka, dan dengan demikian menjadi penguasa tunggal Cuzco. Orang-orang Inca mulai sebagai suku budaya Killke di wilayah Cuzco sekitar abad ke-12 Masehi. Di bawah kepemimpinan Manco Capac , mereka membentuk negara-kota kecil Cuzco ( Quechua Qosqo). Pada 1438 M, di bawah komando Sapa Inca (pemimpin penting) Pachacuti , banyak modern Peru selatan dikuasai. Cuzco dibangun kembali sebagai sebuah kota besar dan ibukota kerajaan yang baru direorganisasi. Dikenal sebagai Tawantinsuyu, itu adalah sistem federal , terdiri dari pemerintah pusat dengan Inca di kepala dan empat pemerintah provinsi dengan pemimpin yang kuat: Chinchasuyu (NW), Antisuyu (NE), Contisuyu (SW), dan Collasuyu (SE). Kaisar Inca kuat juga diduga telah membangun Machu Picchu , baik sebagai sebuah rumah keluarga atau sebagai mundur liburan. Pachacuti akan mengirim mata-mata ke daerah-daerah yang ia inginkan dalam bukunya kekaisaran . Mereka kemudian akan melaporkan kembali pada organisasi politik, kekuatan militer, dan kekayaan. Sapa Inca kemudian akan mengirim pesan kepada para pemimpin negeri ini, memuji manfaat dari bergabung dengan kerajaannya. Dia menawarkan hadiah barang mewah seperti tekstil kualitas tinggi, dan berjanji bahwa semua yang tinggal di wilayah-wilayah yang lebih kaya akan material sebagai subjek penguasa Inca. Kebanyakan menerima kekuasaan Inca sebagai fait accompli dan setuju damai. Anak-anak penguasa tetangga 'akan dibawa ke Cuzco diajarkan tentang sistem administrasi Inca, dan kemudian akan kembali ke tanah asal mereka memerintah. Hal ini memungkinkan Inca untuk mengindoktrinasi anak-anak mantan penguasa 'ke bangsawan Inca, dan, dengan keberuntungan, menikahi putri mereka ke dalam keluarga di berbagai penjuru kekaisaran. Itu adalah tradisional untuk Inca putra untuk memimpin pasukan; putra Pachacuti Tupac Inca mulai penaklukan ke utara di 1463, terus mereka sebagai Inca setelah kematian Pachucuti di 1471. yang paling penting adalah penaklukan Kerajaan Chimor , hanya serius Inca's saingan untuk pantai Peru. Tupac Inca's kerajaan utara membentang ke modern Ekuador dan Kolombia, dan putranya Huayna Capac ditambahkan wilayah signifikan di selatan. Pada puncaknya, Tawantinsuyu termasuk Peru dan Bolivia , sebagian besar dari apa yang sekarang Ekuador , sebagian besar modern Chile , dan diperluas ke sudut-sudut Argentina dan Kolombia . Tawantinsuyu adalah tambal sulam bahasa, budaya dan masyarakat. Komponen kekaisaran tidak semua seragam setia, bahkan para budaya lokal semua terintegrasi. Sebagai contoh, Chimú menggunakan uang dalam perdagangan mereka, sedangkan Inca kekaisaran secara keseluruhan memiliki ekonomi berbasis pada pertukaran dan pajak barang mewah dan tenaga kerja. (Dikatakan bahwa Inca pemungut pajak akan mengambil kutu kepala lumpuh dan tua sebagai penghargaan simbolik,.) Porsi Chachapoya yang telah menaklukkan hampir secara terbuka bermusuhan dengan Inca, dan bangsawan Inca menolak tawaran perlindungan dalam kerajaan mereka setelah masalah mereka dengan Spanyol. Mereka berakhir dengan ditaklukkan oleh Francisco Pizarro. Spanyol conquistador dipimpin oleh Francisco Pizarro dieksplorasi selatan dari Panama, mencapai wilayah Inca oleh 1526. Sudah jelas bahwa mereka telah mencapai tanah kaya dengan prospek harta karun besar. Setelah satu ekspedisi lagi di tahun 1529, Pizarro kembali ke Spanyol dan menerima persetujuan kerajaan untuk menaklukkan wilayah Inca dan menjadi raja muda nya. Saat itu, Spanyol  Atahualpa itu berjalan lancar. Selain itu, kerusuhan antara menaklukkan wilayah baru, dan cacar , menyebar dari Amerika Tengah , telah jauh melemah kekaisaran. Penjajah Spanyol mengatakan kepada Inca bahwa penyakit menebangi populasi mereka dikirim dari dewa Kristen sebagai hukuman atas penyembahan berhala mereka cara. Pizarro tidak memiliki kekuatan hebat. Dengan hanya 180 orang, 27 kuda dan 1 meriam, ia sering digunakan untuk bicara diplomasi jalan keluar dari konfrontasi potensial yang dapat dengan mudah berakhir dengan kekalahan. pertunangan pertama mereka adalah Pertempuran Puna (dekat saat ini Guayaquil , Ekuador ) dimana pasukan dengan cepat mengalahkan para prajurit asli Pulau Puna . Pizarro kemudian mendirikan kota Piura pada bulan Juli 1532. Hernando de Soto dikirim pedalaman untuk mengeksplorasi bagian interior, dia kembali dengan sebuah undangan untuk bertemu Atahualpa, yang berhasil mengalahkan saudara tirinya dalam perang sipil dan sedang beristirahat di Cajamarca dengan tentara dari 80.000 tentara. Pizarro bertemu dengan Inca, yang hanya membawa rombongan kecil. Melalui juru, Pizarro meminta penguasa Inca baru masuk agama Kristen . Sebuah klaim legenda diperdebatkan bahwa Atahualpa itu diberi Alkitab dan melemparkannya ke lantai. Para Spanyol diduga tindakan ini ditafsirkan sebagai alasan untuk berperang. Meskipun beberapa penulis sejarah menunjukkan bahwa Atahualpa benar-benar tidak memahami pengertian dari sebuah buku, yang lain menggambarkan Atahualpa sebagai benar-benar ingin tahu dan ingin tahu dalam situasi tersebut. Apapun, Spanyol menyerang Inca's rombongan itu , menangkap Atahualpa. Atahualpa menawarkan emas Spanyol cukup untuk mengisi ruang ia dipenjarakan, dan dua kali lipat jumlah di perak, untuk dibebaskan. Suku Inca memenuhi tebusan ini, tetapi Pizarro menolak untuk melepaskan Dia. Selama penjara Atahualpa's Huáscar dibunuh. Para Spanyol berpendapat bahwa di perintah Atahualpa, dan ini adalah salah satu tuduhan yang digunakan terhadap Atahualpa saat Spanyol akhirnya memutuskan untuk menempatkan dia mati pada bulan Agustus 1533. Para Spanyol diinstal saudaranya, Manco Inca Yupanqui , atas takhta kerajaan. Yupanqui bekerja sama dengan orang-orang Spanyol sementara conquistador berjuang untuk menumpas perlawanan di utara. Sementara itu rekan's Pizarro, Diego de Almagro , mencoba mengklaim Cuzco untuk dirinya sendiri. Yupanqui mencoba menggunakan perseteruan antar-Spanyol untuk keuntungannya, merebut kembali Cuzco pada tahun 1536, namun Spanyol merebut kembali kota. Manco Inca Yupanqui lalu mundur ke pegunungan Vilcabamba, Peru , di mana ia dan penerusnya memerintah selama 36 tahun, kadang-kadang menyerang orang Spanyol atau menghasut pemberontakan terhadap mereka. Pada 1572 benteng terakhir Inca ditemukan, dan penguasa terakhir, Tupac Amaru , putra Manco, ditangkap dan dihukum mati, membawa Kekaisaran Inca berakhir.

Daftar pustaka:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Inka

http://xehistoryofincas.blogspot.com/2012/03/sejarah-peradaban-suku-inka.html

ensklopedi umum.penerbit kanisius.1977.Yogyakarta

MASA PERALIHAN (PROSES MENUJU HINDIA BELANDA)

Wulan Asih Novianti/B/SI3

1.      Masa Pemerintahan Daendels

Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda sendiri tidak membawa dampak yang cukup berarti bagi wilayah Hindia Timur. Hal ini antara lain karena di Negeri Belanda sendiri masih terjadi kekacauan setelah Napoleon Bonaparte dari Perancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan mendudukkan saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.

Pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menempati posnya sebagai gubernur jenderal di Hindia Timur. Daendels (yang berkuasa antara tahun 1808-1811) dapat dikatakan sebagai gubernur jenderal pertama yang mewakili raja Belanda dan sekaligus pula sebagai pemerintahan kolonial pertama di Hindia. Sementara, VOC hanya merupakan kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII.

Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta mempertahankan wilayah Hindia Timur dari kemungkinan datangnya serangan Inggris.

Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada di bawah kekuasaannya. Salah satu tuntutan Daendels yang paling menyakitkan raja-raja Jawa adalah tuntutan agar penguasa di Surakarta dan Yogyakarta memperlakukan utusan-utusan dari Pemerintah Hindia Timur sebagai wakil pemerintahan Eropa sehingga mereka harus diperlakukan sederajat dengan raja-raja Jawa sendiri. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada, yang telah disepakati pula oleh VOC. Pada masa VOC, para utusannya diperlakukan sebagai duta-duta dari sekutu kepada sekutu lainnya, yang berarti kedudukannya tidak sederajat dengan raja. Meskipun Susuhunan Pakubuwono IV menerima perubahan ini, namun Sultan Hamengkubuwono II menolaknya.

Daendels bertindak tegas terhadap pembangkangan ini. Pada bulan DEsember 1810, dia membawa 3.200 serdadu ke Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun dari tahtanya. Dengan dukungan Patih Danureja II, Daendels kemudian menunjuk putera mahkota sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III (1810-1811,1812-1814). Selain itu, Daendels memperoleh 500.000 gulden sebagai rampasan dari Yogyakarta.

Daendels sendiri pada dasarnya hanya memprioritaskan pertahanan di Pulau Jawa. Untuk keperluan mobilitas pasukannya, dia membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (De grootpost weg). Namun sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens.

Sebenarnya, Janssens memiliki reputasi yang payah dalam peperangan, yaitu pernah dikalahkan Inggris di Tanjung Harapan pada tahun 1806. Pemerintahannya di Hindia sendiri hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada bulan Agustus 1811, sebuah armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke Semarang untuk bergabung dengan Legian Mangkunegara dan prajurit Yogyakarta serta Surakarta. Namun akibat pembangkangan anak buahnya, akhirnya pada tanggal 18 September, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga.

2.      Masa Pemerintahan Raffles

Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816). Pada awalnya, raja-raja Jawa menaruh harapan dan merasa senang atas perubahan pemerintahan dari Belanda ke Inggris.

Tidak lama setelah memerintah, Raffles segera menganggap Sultan Hamengkubuwono II sangat berbahaya dan sulit diajak untuk bekerja sama. Oleh karena itu, pada bulan Juni 1812, Raffles mengirimkan pasukan ke Yogyakarta yang terdiri dari 1.200 prajurit Legiun Mangkunegara. Istana Yogyakarta digempur dan dirampok oleh Inggris. Perpustakaan dan arsip-arsip kerajaan itu dirampas, disamping sejumlah besar uang. Hamengkubuwono II kembali diturunkan dari tahtanya dan kemudian dibuang ke Pulau Penang. Kedudukannya sendiri digantikan kembali oleh putranya, Sultan Hamengkubuwono III.

Selama pemerintahannya, Raffles masih sempat memperkenalkan satu sistem perpajakan baru, khususnya pajak tanah (landrent). Di samping itu, Raffles yang menyukai sejarah dan budaya, berhasil menulis sebuah buku tentang Jawa yang berjudul History of Java.

Namun masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak berlangsung lama. Sesuai Perjanjian London bulan Maret 1814 yang disepakati Pemerintah Inggris dengan Raja Willem van Oranje dari Belanda, pada tahun 1816 wilayah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda.

3.      Lahirnya Hindia Belanda

Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali menjadi raja di negerinya. Naik tahta sebagai Souverein vorst (1814), kemudian sebagai raja (1815). Berdasarkan Groundwet (konstitusi Kerajaan Belanda), kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula kekuasaan undang-undang. Staten Generaal (parlemen) sama sekali tidak diikutsertakan di dalamnya.

Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal, yaitu C.Th.Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen dan A.A. Buyskes, untuk mengambilalih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa Commissaris Generaal inilah, sebutan Oostindische, atau Hindia Timur, berganti menjadi Nederlandsch Oost Indie (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi, tidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indie (Hindia Belanda) seperti terlihat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816.

Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi politik di Hindia Belanda belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau yang diklaim sebagai taklukan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukan VOC. Akan tetapi, Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukan VOC. Namun, dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.

Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah taklukan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam dua dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de java oorlog) di Jawa; dan perlawanan Kaum Padri di Sumatera Barat.

a.       Perlawanan Pattimura

Perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesya (Matulessy), lebih dikenal dengan nama Kapiten Pattimura, mantan sersan mayor pada masa Pemerintahan Inggris. Penyebab pemberontakan adalah karena rakyat Maluku merasa diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Selama VOC berkuasa, para petingginya tidak sedikitpun berupaya memajukan budaya setempat. Yang terjadi justeru perusakan tata ekonomi dan niaga setempat yang berakibat semakin merosotnya kesejahteraan penduduk.

Kondisi ini berbeda sewaktu Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris. Meskipun Raffles pada dasarnya melanjutkan kebijakan monopoli VOC, tetapi pemerintahannya lebih lunak dan bijaksana, dalam arti mereka tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperbaiki keadaan setempat.

Ketika Belanda kembali berkuasa, kondisi yang sudah baik itu kembali dirusak, dan rakyat kembali dibebani berbagai kewajiban yang dinilai memberatkan sehingga rakyat Maluku menjadi tidak puas. Ketidakpuasan itu akhirnya meledak menjadi perlawanan bersenjata. Dalam satu pertemuan yang terjadi atas inisiatif dari tokoh-tokoh di Saparua pada bulan Mei 1817, Pattimura diangkat secara aklamasi untuk memimpin perlawanan. Awal perlawanan terjadi dengan perampasan perahu pos yang ada di pelabuhan Porto. Keesokan harinya Pattimura memimpin para pengikutnya menyerbu Benteng Duurstede, di mana Residen Saparua Van den Berg beserta keluarganya (kecuali seorang anak kecil) dibunuh, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Belanda. Setelah kabar jatuhnya Benteng Duurstede itu sampai ke Batavia, pemerintah kolonial segera mengirimkan bala bantuan ke Saparua. Pada tanggal 1 Agustus 1817, 45 kapal perang Belanda membuang sauh di teluk di depan Benteng Duurstede. Tapi sewaktu detasemen Belanda memasuki benteng tersebut, ternyata benteng itu telah ditinggalkan oleh Pattimura.

Dengan maksud agar masyarakat di Saparua pada khususnya mau membantu Belanda, maka pihak Belanda menjanjikan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden bagi siapa saja yang berhasil menyerahkan Pattimura dan 500 gulden lagi bagi setiap kepala para pimpinan di bawahnya. Akhirnya pemberontakan Pattimura dapat diatasi. Pada bulan Desember 1817, Pattimura dihukum gantung bersama tiga orang lainnya.

b.      Perlawanan Diponegoro (1825-1830)

Ketika Sultan Hamengku Buwono III wafat pada tahun 1816 terjadi kericuhan di mana Yogyakarta berkenaan dengan masalah penggantinya. Putra tertua Sultan, Pangeran Diponegoro, tidak terpilih untuk menggantikannya karena dia anak dari istri samping. Ketika putra mahkota kemudian wafat juga, ternyata tahta jatuh ke tangan anak laki-laki putra mahkota yang masih berusia dua tahun. Pangeran Diponegoro amat marah dengan kebijakan tersebut. Namun dia kemudian disingkirkan dari istana oleh para bangsawan yang pro-Belanda dan akhirnya menetap di Tegalrejo.

Kegeramannya atas perlakuan di atas akhirnya meledak saat tanahnya di Tegalrejo dipatok untuk dijadikan jalan umum oleh orang-orang suruhan Patih Danureja (1813-1847) yang pro-Belanda, tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Konflik pun terjadi antara para pengikut Diponegoro dengan pengikut Danureja yang didukung Belanda. Ketika perundingan antara kedua belah pihak menghadapi jalan buntu, residen Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri dan kemudian mencanangkan panji pemberontakan. Sejak itu Perang Jawa (1825-1830) pun dimulai.

Pada awalnya, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral H.M. de Kock dengan taktik pukul lari dan menjadikan daerah Surakarta sebagai 'perangkap' bagi lawannya. Akhirnya salah seorang perwira de Kock menemukan cara untuk menghadapi Diponegoro, yaitu dengan menerapkan sistem benteng (bentengstelsel). Taktik ini banyak dipengaruhi kemenangan Prancis dalam menghadapi pemberontakan petani di Vende (Prancis Selatan). Adapun penerapan sistem benteng ini adalah dengan cara membangun rangkaian benteng kecil  yang saling berhubungan, di mana diadakan patroli secara teratur untuk mencegah dan mempersempit ruang gerak gerilyawan Diponegoro.

Taktik sistem benteng segera membawa hasil. Satu per satu daerah pertahanan Diponegoro jatuh ke tangan de Kock. Kedudukan Diponegoro semakin lemah ketika dia ditinggalkan oleh pembantunya, baik karena gugur maupun menyerah kepada Belanda. Di antara pembantunya yang menyerah terdapat Kyai Maja, Pangeran Notoprojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo.

Pihak Belanda kemudian menawarkan satu perundingan dengan mengirimkan dua orang utusan yang sebelumnya adalah orang kepercayaan Diponegoro. Pihak Diponegoro setuju untuk mengadakan perundingan walaupun dia mengetahui banyak dari pengikutnya yang tidak setuju. Sebagai langkah awal pada 16 Februari, Diponegoro bertemu dengan Kolonel Cleerens yang mewakili de Kock di Remokawal. Di tempat itu disetujui bahwa pertemuan dengan Jenderal de Kock akan diadakan di Magelang.

Rombongan Diponegoro tiba di Magelang pada 25 Februari 1830, menjelang masuknya bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu, Diponegoro menolak untuk mengadakan perundingan selama bulan puasa. Kondisi ini dilaporkan oleh de Kock kepada Gubernur Jenderal dengan sengaja memanipulasi penolakan Diponegoro itu sebagai unsur penting untuk menangkap tokoh tersebut. Dengan restu dari gubernur jenderal, de Kock akhirnya menipu Diponegoro. Di saat pembicaraan berlangsung, pihak Belanda melucuti para pengawal Diponegoro dan melarang Diponegoro meninggalkan tempat.

Menyadari bahwa dirinya ditipu, Diponegoro sempat emosional dan hendak membunuh de Kock di tempat perundingan. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan akibatnya lebih jauh, akhirnya Diponegoro pasrah terhadap takdir. Kesadaran ini pula yang mendorongnya untuk meninggalkan Tanah Jawa (Diponegoro dibuang ke Makassar dan meninggal dunia di kota itu pada 8 Januari 1855). Pertama, karena menurutnya tidak ada lagi yang memilikinya. Kedua, untuk menghormati mereka yang gugur dalam peperangan karena membela dan melaksanakan perintahnya.

c.       Perlawanan Padri (1821-1838)

Awal perlawanan Kaum Padri sebenarnya adalah pertentangan paham antara kaum Adat dan kaum Padri dalam masalah praktek keagamaan. Gerakan kaum Padri ini sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-19, yang bertujuan untuk memurnikan Islam dari praktek-praktek sinkretisme, yaitu adat istiadat setempat yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Istilah kaum Padri kemungkinan berasal dari kata Padre (bahasa Portugis) suatu istilah untuk menyebut orang suci atau ulama yang berpakaian putih. Dalam kenyataannya para ulama Padri, seperti Tuanku Kota Tua (daerah Cangking, Empat Angkat), Tuanku nan Renceh (muridnya), Haji Sumanik (dari Delapan kota), Haji Miskin (dari Pandai Sikat), dan Piobang (dari Tanah Datar), semuanya suka berpakaian serba putih. Keadaan ini sangat kontras dengan pakaian kaum Adat yang berpakaian serba hitam. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa gerakan itu disebut Padri karena pimpinannya adalah orang Pidari (orang-orang dari Pedir, pelabuhan Aceh).

Pada masa itu di Sumatera Barat masih berdiri Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung. Raja ini dibantu oleh empat pembantu yang disebut Basa Ampek Balai. Sebagai lambang Kerajaan Minangkabau, raja dihormati namun dalam prakteknya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan para penghulu (kepala suku), yang membentuk Dewan Penghulu atau Dewan Nagari inilah yang menjalankan peranan penting dalam pemerintahan adat.

Di bawah pemerintahan Adat, banyak kekuasaan yang bertentangan dengan hukum Islam dibiarkan begitu saja, bahkan seperti dilegalisasi dengan banyaknya para pembesar yang ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang ditentang kaum Padri ini meliputi masalah perjudian, sabung ayam, dan beberapa hukum yang didasarkan garis ibu (matrilineal). Perbedaan pendapat itu akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata ketika Haji Miskin membakar balai tempat menyabung ayam di Pandai Sikat setelah seruannya tidak digubris oleh penduduk.

Kekuatan kaum Padri semakin kuat terutama setelah mendapat dukungan dari pimpinan adat tertinggi di Alahan Panjang, yaitu Datuk Bandaro. Kemudian kaum Padri mendirikan benteng pertahanan di Bonjol. Sewaktu Datuk Bandaro meninggal, pimpinan digantikan oleh Peto Syarif yang kemudian bergelar Tuanku Imam Bonjol.

Pada masa awal munculnya gerakan pembaruan Islam oleh kaum Padri, sebenarnya kaum Adat pernah meminta bantuan Inggris yang membuka kantor di Air Bangis, Padang dan Pulau Cinkuk. Dan pada bulan Juli 1818, Raffles sempat mengunjungi Padang Darat dan bertemu dengan kedua belah pihak yang bertikai. Namun Inggris tidak bisa berbuat banyak karena harus menyerahkan kembali semua berkas taklukan VOC kepada Belanda. Akhirnya pada 10 Februari 1821, Tuanku Suruaso dan 14 penghulu yang mewakili kerajaan Mingakabau (kaum Adat) datang menghadap Residen Padang Du Puy untuk mengadakan perjanjian.

Seminggu kemudian Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua buah meriam dan seratus orang serdadu. Sejak 18 Februari 1821, mulailah babak baru Perang Padri, yaitu berperang melawan Belanda. Dalam perang yang berlangsung antara tahun 1821 hingga 1825 itu, kaum Padri berperang bukan hanya untuk mematahkan kekuasaan kaum Adat, melainkan juga untuk mengusir Belanda yang akan menjajah mereka. Bagi mereka kaum Adat hanya sekedar anjing pesuruh Belanda saja.

Pada mulanya, ekspedisi militer Belanda berhasil menembus kawasan pegunungan Sumatera Barat, yang menjadi basis kaum Padri, dan membangun benteng Fort Van der Cappelen di Batusangkar. Namun kemudian gerakan mereka tersendat dan perang menjadi berlarut-larut. Akhirnya, pada tanggal 26 Januari 1824, Letnal Kolonel Raaff yang menggantikan Du Puy sebagai Residen Padang, mengajak kaum Padri untuk berunding dan diterima baik oleh kaum Padri di Alahan Panjang dan Bonjol meskipun isi perjanjian itu banyak merugikan kaum Padri.

Akan tetapi baru, sebulan setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Belanda telah menyerang Guguk Sigundang dan Kota Lawas. Dengan penyerangan Kota Lawas itu, kaum Padri, terutama kaum Padri Bonjol tidak lagi percaya kepada Belanda. Demikian pula kaum Adat yang meminta bantuan untuk mengalahkan kaum Padri menjadi kecewa. Mereka melihat kepentingan Belanda lebih dikedepankan daripada kepentingan kaum Adat. Apalagi setelah mereka melihat perilaku Belanda yang menyakitkan melalui beberapa kerja paksa, penarikan cukai yang dirasakan memberatkan rakyat. Simpati kaum Adat pun banyak yang berpindah kepada kaum Padri, sehingga perlawanan di Sumatra Barat tidak lagi sebagai perlawanan Padri semata, melainkan perlawanan rakyat.

Dalam kampanye militernya, Belanda menerapkan sistem benteng dalam menghadapi kaum Padri sehingga membuat musuhnya kesulitan bergerak. Pada 16 Agustus 1837 kota Bonjol yang berbenteng akhirnya dapat direbut pihak Belanda. Pada bulan Oktober 1837 Belanda mengundang Imam Bonjol untuk berunding di Palupuh. Pemimpin kaum Padri itu menerimanya dan datang ke Palupuh. Namun, sama halnya seperti Pangeran Diponegoro, dia ditangkap ketika perundingan mengalami jalan buntu. Imam Bonjol kemudian dibuang ke luar tanah kelahirannya, di mana dia meninggal di Manado pada tahun 1864.

Setelah tertangkapnya Imam Bonjol, sejumlah pemimpin Padri masih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di antara mereka terdapat Haji Saleh dan Tuanku Tambusai. Pihak Belanda sendiri terus berusaha menaklukkan kubu-kubu kaum Padri. Akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1838, pertahanan terakhir kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi Haji Saleh dan Tuanku Tambusai tidak bisa ditangkap. Kedua tokoh itu menghilang ke dalam hutan.

Daftar Pustaka :

Iskandar, Mohammad dkk. 2007.  Sejarah : Indonesia dalam Perkembangan Zaman untuk SMA Program IPS.  Jakarta : Ganeca Exact.