TIKA PERMATA SARI / SI V
"Pisau Hatta" Memotong Pengaruh Komunisme
Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada bulan Januari 1948 yang diakibatkan oleh Perjanjian Renville, Moh. Hatta segera ditunjuk sebagai formatur Kabinet. Beliau mengajak Masyumi, PNI, dan sayap kiri untuk bersama-sama membentuk Kabinet koalisi dengan wakil-wakil berimbang. Sayap kiri tidak menolak tetapi menuntut untuk memperoleh 10 kursi dalam Kabinet dengan posisi yang dikehendaki, seperti Pertahanan, menteri luar negeri, dan lain sebagainya. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh Hatta dan beliau hanya menyetujui untuk menawarkan 4 kursi kepada pihak Sayap Kiri, namun penawaran ini ditolak oleh pihak sayap kiri dan akhirnya Hatta menyusun kabinetnya tanpa pihak Sayap kiri. [1]
Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikut sertakan pihak dari sayap kiri. Pada tanggal 3 Februari 1948 kabinet ini dilantik oleh Presiden. Program yang dimiliki oleh Kabinet ini singkat dan sederhana yakni menyelenggarakan persetujuan Renville dan mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat serta melaksanakan rasionalisasi dan juga pembangunan. Tugas yang dimiliki Kabinet ini boleh dikatakan sangat berat karena warisan Kabinet sebelumnya, sehingga harus bertindak tegas menghadapi setiap masalah berat yang muncul. Karena tugas berat ini Harian Nasional menamakan Kabinet yang dipimpin oleh Hatta ini sebagai Kabinet "Pisau Cukur".
Tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta dihadapan Sidang BP KNIP menjelaskan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan programnya, yaitu :
a. Krisis Indonesia- Belanda akan diselesaikan atas dasar persetujuan Renville.
b. Usaha untuk mempertahankan RI diubah menjadi usaha pembentukan Negara Indonesia Serikat. Dan kita (RI) akan memberikan beberapa hak kita untuk pemerintah sementara.
c. Rasionalisasi kedalam, karena pentingnya penyaluran tenaga-tenaga produktif kebidang masing-masing
d. Rasionalisasi angkatan perang, akan dilaksanakan karena dibidang ini banyak tenaga tidak produktif. Mosi Baharudin yang telah diterima oleh KNIP akan dilaksanakan dan akan dibentuk system satu komando tentara. Mereka yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan akan disalurkan oleh Kementrian Pembangunan dan Pemuda.
Gagasan Hatta langsung bisa memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR). Adanya tentara yang efisien dan satu komando, akan menjadi alat negara yang ampuh dan kebal terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik diluar tentara sendiri. RI yang kuat pastilah akan lebih menguntungkan dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda.
Dengan penetapan Presiden nomor 9 tanggal 27 Februari 1948, pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) tentara pada Kementrian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang sampai ke eselon terbawah. Didalam Rasionalisasi ini beberapa pejabat Kementerian Pertahanan pada masa Kabinet AmirSjarifuddin dibebaskan dari jabatannya, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Sukono Djojopratiknjo (bekas ketua Pepolit), Atmadji (Direktur Jenderal Urusan Laut) serta para pejabat lainnya yang beraliran Komunis di Kementrian Pertahanan.
Apabila rasionalisasi ini berhasil dilaksanakan seperti yang direncanakan, FDR adalah kelompok yang merasa paling dirugikan. Sistem komando yang tidak terpecah-pecah oleh ideologi politik berarti suatu settingan kembali untuk FDR. Padahal sejak tahun 1945 mereka telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira-perwira komunis dalam pucuk pimpinan angkatan perang. Bahkan mereka menaksir 35% dari tentara telah berada dipihak mereka dan bahkan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok yang dominan. Rasionalisasi adalah pisau cukur yang akan menggunduli FDR. Karena itu bagaimanapun baik dan manfaatnya tujuan rasionalisasi, FDR tetap menganggap bahwa rencana itu ditujukan untuk menumpas kelompoknya. [2]
Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru
FDR yang merupakan cikal bakal dari PKI merasa terpotong-potong pengaruhnya dibidang pemerintahan oleh program Kabinet Hatta, mulai meningkatkan oposisinya. Pada pertengahan bulan Juli 1948 mereka membuat program baru yang disebut Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru. Dalam program ini dijelaskan tentang dua cara perjuangan, yakni Pertama dengan melalui Parlemen dan kedua melalui jalur non parlemen, dalam hal ini yang dimaksud adalah jalur militer. [3]
Pada Jalur Parlemen diusahakan untuk menyukseskan Program Nasional dalam Sidang KNIP menjadi program pemerintah yang sasarannya mengganti sistem pemerintahan Presidensian menjadi sistem pemerintahan Parlemen. Dibidang militer, FDR mempunyai rencana sebagai berikut :
a. Menarik sebagian dari Pasukannya dari daerah Front ( Daerah Status-quo ).
b. Memindahkan pasukan- pasukan kedaerah yang dipandang strategis dan menarik dari daerah – daerah yang tidak bisa dipertahankan.
c. Umumnya mereka akan membangun pasukan ini secara illegal, yakni pada setiap kecamatan yang dianggap strategis kan diletakkan seorang komandan yang beranggotakan 60 prajurit.
d. Selanjutnya dari 60 Prajurit tersebut akan dibagi menjadi 6 atau 10 orang yang kemudian akan ditempatkan pada desa-desa yang ada pada kecamatan tersebut.
PKI Menyiapkan Kekuatan Militer
Perebutan kekuasaan pemerintahab didaerah-daerah dalam kuruntahun 1945-1946 seperti Peristiwa Serang, Peristiwa Tanggerang, Peristiwa Tiga Daerah, Peristiwa Cirebon, merpakan rangkaian usaha para komunis untuk membentuk dan membangun kekuatan. Mereka merebut basis kekuatan daerah, tanpa menghiraukan bahwa seluruh bangsa sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Sekalipun usaha untuk merebut kekuasaan gagal, namun rupanya orang-orang komunis tidak pernah berhenti berusaha untuk menyusun dan membentuk kekuatannya baik politis , ideologis maupun kekuatan bersenjata.
Dalam membentuk kekuatan bersenjata, orang –orang komunis menyusun organisasi kelasaran terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia ( TLRI ), sampai ke TNI-Masyarakat. Mereka berambisi untuk menguasai Angkatan Perang. Dengan berbagai upaya mereka memasukkan kaderkader ataupun pengaruhnya kedalam Angkatan Perang. Ketika Kementrian Pertahanan dikuasai oleh kelompok PKI yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifudin, maka lascar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata dan perlengkapan lainnya.
Reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) sebagai kebijaksanaan pemerintah ditentang keras oleh FDR/PKI. Pihak FDR/PKI menentang kebijaksanaan Rera ini karena merugikan kedudukannya, sebab sebagian besar yang terkena rasionalisasi adalah lascar-laskar yang berafiliasi dengan PKI. Sementara itu pada saat kekosongan pimpinan TNI di Jawa Timur, orang-orang komunis melakukan dislokasi dan pemindahan pasukan-pasukannya untuk mendekati Madiun. Batalyon Sidik Arselan yang semula berada di Blitar dipindahkan ke Nganjuk, untuk memperkuat TLRI dibawah pimpinan Munadji yang berada di Nganjuk.
Hal lain yang menguntunggakan PKI adalah momentum rasionalisasi. Sebagai akibat rasionalisasi, kekuatan TNI di Madiun yang semula berkekuatan satu brigade menjadi satu Sub Teritorial Comando, dimana menjadi Instansi Teritorial yang tidak membawahi pasukan tempur. Perkembangan selanjutnya di Madiun seringkali adanya rapat umum. Rapat umum yang terbesar pernah terjadi tanggal 10 September 1948 yakni dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifudin. Sebelum rapat tersebut, di Madiun mulai berdatangan pasukan yang berseragam hitam-hitam yang tidak diketahui darimana asalnya . mereka menempati gedung-gedung sekolah, yang kebetulan sedang libur. Semakin hari semakin bertambah.
Sementara itu untuk mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia maka PKI yang berupaya menciptakan suatu Wild west di Surakarta untuk mengalihkan perhatian pemerintah ke kota tersebut, dan mengikat pasukan-pasukan TNI dikota Solo. Akibatnya pada pertengahan bulan September 1948 pecahlah peristiwa Solo yakni terjadinya Konfrontasi bersenjata antara pasukan Pemerintah dan pasukan FDR/PKI namun usaha tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah
Pemerintah kemudian menempatkan Kolonel Gatot Subroto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Corps Militer sebagai Gubuernur Militer Solo. Kekalahan militer di Solo didukung sikap keras Mohd. Hatta serta penolakan Masyumi dan PNI untuk bersama-sama membentuk Front Nasional mendorong Soemarsono, Supardi dan kawan-kawan mendahuliu dengan merebut inisiatif melakuka perebutan kekuasan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. [4]
Daftar Pustaka :
[1] Pusjarah TNI (2009). Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia. Yayasan Kajian citra Bangsa, Jakarta
[2] Sudirman,adi (2014). Sejarah lengkap Indonesia. Diva Press, Jogjakarta
[4] Pusjarah TNI (2009). Penumpasan Pemberontakan PKI (1948). Yayasan Kajian Citra Bangsa, Jakarta
No comments:
Post a Comment