FAISAL / SI IV
Sejak dibubarkannya PKI pada tahun 1927, konsepsi nasionalisme Indonesia yang sesungguhnya mulai muncul. Salah satu organisasi kebangsaan yang mengklaim sebagai penerus semangat perjuangan PKI adalah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pembentukan PNI diawali oleh beberapa pemuda dari berbagai studieclub yang mulai melakukan beberapa pertemuan. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembicaraan dalam bulan Maret, April, dan Mei 1927, antara lain dihadiri oleh Soekarno, Iskaq, Boediarto, Tjipto Mangoenkoesoemo, Tilaar, Soedjadi, Soenarjo, akhirnya diputuskan untuk mendirikan PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) pada rapat yang diadakan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Untuk sementara waktu, naskah rencana Anggaran Dasar SRNI digunakan sebagai contoh rencana Anggaran Dasar PNI. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia diganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Orientasi politik organisasi ini bersifat antikolonialisme dan nonkooperasi.
Kemudian, PNI menjadi organisasi yang radikal terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mulai menganggap organisasi ini sebagai organisasi yang berbahaya, oleh sebab itu pemerintah segera melakukan berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting PNI. Dengan pembubaran PNI ini juga menimbulkan perpecahan diantara tokoh-tokoh PNI sendiri. Maka, untuk mengisi kekosongan dan meneruskan perjuangan, dibentuklah Partai Indonesia pada tahun 1931 oleh Mr. Sartono. Sementara itu, Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partindo akhirnya membentuk PNI Baru. Namun, yang akan dibahas pada tulisan ini adalah peran Partindo dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, sebab setelah pembubaran PNI organiasai ini mengklaim dirinya sebagai penerus PNI dan memiliki cukup pengaruh setelah kembali masuknya beberapa tokoh PNI. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai pembentukan Partindo, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pergerakan Partindo, gerakan-gerakan yang dilakukan Partindo dan peran politik Partindo dalam pergerakan nasional.
A. Terbentuknya Partai Indonesia
Pada tahun 1929, ketika aktivitas PNI sedang mencapai puncaknya, pemerintah Hindia Belanda mulai bertindak tegas atas aktivitas yang dilakukan PNI yang dianggap sangat membahayakan. Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan penggeledahan rumah-rumah tokoh PNI dan melakukan perintah penangkapan atas empat tokoh PNI, yakni Soekarno, Maskoen, Gatot Mangkoepradja, dan Soepriadinata. Penangkapan tokoh-tokoh PNI pada akhir bulan Desember 1929 itu memiliki dampak luas dan mendalam tidak hanya di kalangan pergerakan nasional, tetapi juga di lingkungan golongan Eropa.
Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh PNI, pimpinan kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh ini memiliki gaya kepemimpinan yang lebih berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memancing kecurigaan pemerintah Hindia Belanda. Mereka mulai megeluarkan instruksi kepada cabang-cabang untuk membatasi diri dalam aktivitas-aktivitasnya.
Setelah Sukarno dihukum, para pemimpin PNI merasa bahwa partai tersebut sebenarnya telah menjadi organisasi terlarang dan untuk mengatasi kekacauan di tubuh PNI ini, maka pada tanggal 25 April 1931 Sartono mengorganisir suatu Kongres Luar Biasa di Batavia. Kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil dari 14 cabang di mana keputusan untuk membubarkan partai disetujui oleh semua utusan kecuali dua cabang. Cabang yang tidak setuju ini pada akhirnya akan membatuk suatu partai baru yang dinamakan PNI Baru. Dengan dibubarkannya PNI telah memicu terjadinya perpecahan di antara kaum nasionalis dalam pergerakan nasional.
Sehari sesudah kongres sebuah panitia mulai merencanakan berdirinya sebuah partai sekuler baru yang non kooperatif. Keanggotaan panitia itu terdiri dari Sartono, Manadi, Sukemi, Suwirjo dan Angronsudirdja. Pada tanggal 1 Mei panitia ini mengumumkan terbentuknya Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan sementara dari Sartono. Pada hakekatnya Partindo adalah PNI yang menggunakan nama lain. Tujuan partai ini adalah mencapai Indonesia Merdeka. Partindo merumuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan:
· Perluasan hak-hak politik dan perteguhan keinginan menuju suatu pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi.
· Perbaikan perhubungan-perhubungan dalam masyarakat.
· Perbaikan keadaan ekonomi rakyat.
Setelah melihat dari pengalaman yang dialami oleh PNI, semua kegiatan yang dilakukan Partindo dilakukan secara berhati-hati, namun tanpa meninggalkan ideologi politiknya, yakni kemerdekaan Indonesia, swadaya, menentukan nasib sendiri, swadhesi, dan kedaulatan rakyat. Sebelum pertengahan Juni, Sartono sudah mengumumkan struktur partai dan menyatakan bahwa partai itu sudah siap untuk melakukan pendaftaran anggota. Partai itu terbagi atas lima departemen, meliputi: organisasi dan persiapan kursus-kursus kepemimpinan, pendidikan nasional, kooperasi, serikat buruh, dan pers. Cabang-cabangnya mula-mula terbatas hanya di Batavia, Yogyakarta, Pekalongan dan Bandung. Nantinya, cabang-cabang yang memiliki pengaruh lebih banyak dalam pergerakan adalah cabang Batavia dan cabang Bandung. Kemudian, cabang-cabang Partindo mulai tersebar di seluruh Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Untuk menunjukkan persambungan dengan PNI, Sartono melaporkan bahwa Supriadinata telah bergabung dengan Partindo sesudah pembebasannya dari penjara, bagitu juga bekas-bekas pimpinan PNI yang lain yaitu, Iskaq (Menado), Sujudi (Yogyakarta), Sunarjo (Medan) dan Ali Sastroamidjojo (Batavia).
Pada tanggal 12 Juli, Partindo menyelenggarakan rapat umum pertama di Batavia. Nada pertemuan itu sangat berlawanan dengan rapat PNI pada masa jayanya, yang jelas lebih banyak menekankan swadaya, kooperasi, dan swadhesi (produksi dan pembelian hasil-hasil penduduk asli). Pada pertemuan ini, Sartono menekankan pentingnya swadhesi atau menggunakan produk dalam negri sebagai lambang hidupnya kembali kebanggaan nasional.Pada pertengahan kedua tahun itu, Partindo kembali mengorganisir terselenggaranya pertemuan-pertemuan yang dihadiri banyak orang. Perhatian utama pada pertemuan itu adalah pada promosi swadhesi dan kooperasi serta pada usaha merebut pengaruh di kalangan serikat buruh.
B. Gerakan-gerakan Partindo: Cabang Batavia dan Cabang Bandung
Sebagai sebuah partai yang menganggap dirinya sebagai penerus PNI, Partindo tetap berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang bersifat non-kooperatif. Hanya saja, gerakan-gerakan Partindo tidak seperti pada masa jaya PNI. Terutama dengan ditangkapnya beberapa tokoh PNI dan ancaman pemerintah terhadap organisasi PNI yang mulai menganggap PNI sebagai partai terlarang seperti PKI. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Partindo pun lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengundang kecurigaan pemerintah Hindia Belanda.
Partindo adalah sebuah partai politik yang menghendaki kemerdekaan penuh bagi Indonesia dan mendasarkan programnya pada empat prinsip: menetukan nasib sendiri, kebangsaan Indonesia, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo adalah partai yang demokratis, non-kooperatif, dan radikal, yang dalam kegiatan ekonomi dan sosialnya berusaha menyiapkan negri ini untuk merdeka. Partindo mendasarkan perjuangannya pada perjuangan rasial dalam rangka mencapai kemerdekaan penuh antara front sawo matang melawan font kulit putih.
Partindo memiliki beberapa cabang. Kepengurusan pusat memiliki kepengurusan yang sama dengan kepengurusan cabang Batavia karena memang para anggota pengurus pusatnya tinggal di Batavia. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan yang lebih aktif terjadi di Batavia. Selain Batavia, cabang yang cukup aktif dalam melakukan pergerakan adalah cabang Bandung, terutama setelah Sukarno memutuskan untuk bergabung dengan Partindo setelah dibebaskan dari penjara dan memegang kepemimpian Partindo cabang Bandung. Kedua cabang inilah yang memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan cabang-cabang di daerah lainnya. Dari kedua kepengurusan cabang ini, ada perbedaan mengenai gerakan-gerakan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan juga karena Partindo jauh lebih heterogen pada badan pengurus pusatnya dan memiliki kontrol yang lebih lemah terhadap cabang-cabangnya. Hal ini juga yang menjadi salah satu kelemahan keorganisasian Partindo.
Cabang Batavia, yang kepengurusannya sama dengan kepengurusan pusat Partindo, gerakannya lebih berhati-hati. Oleh Sartono, gerakan yang paling gencar dilakukan adalah menganjurkan kepada anggotanya mengenai pentingnya melakukan gerakan swadhesi. Menurut Ingleson, cabang Batavia merupakan penganjur swadhesi yang penuh semangat, yang menhabiskan sebagian besar tenaganya dalam klub-klub debat, koperasi, dan sekolah-sekolah lebih dari cabang Bandung dan juga lebih berhati-hati dalam perkembangannya dan lebih sadar akan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dalam batas-batas itu dia harus bekerja. Dengan melakukan gerakan swadhesi diharapkan dapat membangun rasa kebanggaan nasional dan menjadi alat perjuangan melawan kapitalisme Belanda. Sartono selalu mengedapankan pentingnya geraka swadhesi dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh Partindo.
Sedangkan cabang Bandung dikuasai oleh keinginan Sukarno yang menggebu-gebu untuk mengadakan rapat-rapat akbar di mana keunggulan oratorisnya yang demikian cemerlang telah menawan banyak orang. Cabang Bandung kurang berhati-hati jika dibandingkan dengan cabang Batavia, misalnya saja dalam menerima anggota baru, dan dibawah pengaruh Sukarno menyelengarakan kampanye yang keras menentang pemerintah. Ia menekankan pentingnya kombinasi antara aksi masa dan machtsvorming (pembentukan kekuatan), atau mobilisasi massa melawan pemerintah penjajah. Menurutnya, politik non-kooperasi Indonesia sifatnya revolusioner dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilukiskannya sebagai non-kooperasi pasif di India. Aksi masa yang dimaksud oleh Sukarno diantaranya adalah menyusun perhimpunan-perhimpunan, menulis artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar , mengadakan kursus-kursus, mengadakan rapat-rapat umum, dan mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Oleh sebab itu, di tangan Sukarno, cabang Bandung berusaha untuk menarik anggota sebesar-besarnya yang terdiri dari lapisan bawah, tengah, dan atas. Kebanyakan anggota tertarik bergabung karena keunggulan oratoris Sukarno. Partindo melalui surat kabarnya yakni Fikiran Ra'jat dan Soeloeh Indonesia Moeda selalu melancarkan kritik tajam tetang situasi ekonomi dan sosial dan ejekan terhadap imperialisme Belanda.
Hubungan antara para pemimpin dari kedua cabang itu sangat hangat tetapi tidak erat karena yang satu relatif independen dari yang lain dengan sesekali Sukarno berkunjung ke Batavia atau para pemimpin Batavia ke Bandung. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Kepengurusan pusat Partindo tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap cabang-cabangnya Meskipun antara pemimpin cabang-cabang ini tidak satu suara tetapi tujuan dan prinsip dasar mereka tetap sama, yakni mencapai kemerdekaan Indonesia serta nonkooperasi.
Dari segi keanggotaannya, keanggotaan Batavia memiliki lebih banyak anggota yang sudah mempunyai pekerjaan profesional, bersama dengan sejumlah besar anggota mahasiswa hukum dan mahasiswa kedokteran di ibukota dibandingkan dengan cabang Bandung yang mayoritas dari lapisan bawah. Amir Sjarifuddin dan Moh. Yamin merupakan beberapa anggota yang memiliki kecakapan tinggi. Sedangkan cabang Bandung, setelah masuknya Sukarno pada bulan Agustus 1932 mulai menunjukkan peningkatan baik dalam aktivitas maupun dari jumlah keanggotannya.
Partindo merupakan sebuah organisasi yang dibentuk setelah PNI dibubarkan pada tahun 1931. Gerakan Partindo pada umumnya lebih bersikap hati-hati dan menekankan pentingnya gerakan swadhesi bagi perjuangan kebangsaan Indonesia. Gerakan Partindo lebih terkonsentrasi di dua cabang, yakni cabang Batavia dan cabang Bandung. Ada dua tokoh yang sangat berpengaruh di dalam tubuh Partindo, yakni Sartono dan Sukarno. Oleh sebab itu, ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai gerakan yang dilakukan Partindo. Partindo cabang Batavia lebih bersikap hati-hati dan menekankan pentingnya gerakan swadhesi, sedangkan cabang Bandung di bawah Sukarno kurang berhati-hati dan lebih radikal dengan memfokuskan kegiatannya pada perekrutan banyak anggota dan terus melakukan kritik tajam terhadap pemerintah melalui tulisan-tulisan di surat-surat kabar Partindo dan melalui pidato Sukarno.
DAFTAR PUSTAKA
- Ingleson, John. 1983. Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927- 1934. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirjo, Sartono. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Gramedia.
- Pringgodigdo. 1994. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
No comments:
Post a Comment