Kabinet Wilopo ( April 1952- Juni 1953 )

SRI OKTAVIANI / SIV

A.    Sekilas tentang Wilopo

Wilopo menjadi menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada kabinet WILOPO, beliau lahir di Purworejo tanggal 21 oktober 1908. Masa jabatannya yaitu 03 April 1952 – 29 April 1952. Beliau adalah pemimpin Kabinet atas namanya sendiri, yaitu Kabinet Wilopo. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada tahun 1952 hingga 1953. Beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri selama 25 Hari dalam periode kabinetnya, baru kemudian digantikan oleh Moekarto Notowidigdo. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri RI dengan periode tersingkat dalam sejarah Menteri Luar Negeri RI.

Sebelum menjadi Perdana Menteri RI dan Menteri Luar Negeri RI, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Muda Perburuhan dalam Kabinet Mr. Amir Syarifuddin periode pertama dan juga dalam Kabinet Mr. Amir Syarifuddin periode kedua, pada tahun 1947 hingga 1948. Beliau kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950, setelah rehat sementara dari jabatan pemerintahan. Pada tahun 1951 hingga 1952 beliau diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sukiman dan kabinet Suwiryo. Setelah itu beliau menjabat sebagai Mentri luar negeri RI selama 25 Hari pada tahun 1952 dan juga berperan sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet yang dinamakan dengan nama dirinya. Pada tahun 1955 – 1959, beliau menjabat sebagai Ketua Konstituante dan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia periode 1968 –1978. Setelah itu beliau menjabat dalam jabatan terakhir dalam karirnya sebagai Anggota Komite Empat Tim Pemberantas Korupsi tahun 1970.

B.         Terbentuknya Kabinet Wilopo

Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan  tentang calon – calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.  Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas:

1.      PNI, dan Masyumi masing-masing terdiri empat orang

2.      PSI dua  orang

3.      PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia)

4.      Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

5.      Parindra (Partai Indonesia Raya)

6.      Partai Buruh

7.      PSII  masing - masing satu orang

8.       golongan tak berpartai tiga orang

Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952. 

C.   Susunan Kabinet Wilopo

1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo dari partai PNI

2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito  dari partai Masyumi

3. Menteri Luar Negeri : Mr. Wilopo dari partai PNI

4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem dari partai Masyumi

5. Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Bowono IX

6. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiriadinata dari partai PSI

7. Menteri Penerangan : Mr. Arnold Mononutu dari partai PNI

8. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dari partai PSI

9. Menteri Petanian : Moh. Sardjan dari partai Masyumi

10. Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang dari partai PNI

11. Meneteri Perhubungan : Ir. Djuanda

12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarta dari partai Katolik

13. Menteri Perburuhan : Ir. Iskandar Tedjasukmana dari partai Buruh

14. Menetri Sosial : Anwar Tjokroaminoto dari partai PSII

15. Menteri P & K : Prof. Dr. Bader Djohan

16. Menteri Agama : K.H Faqih Usman dari partai Masyumi

17. Menteri Kesehatan : Dr. Johanes Leimena dari partai Parkindo

18. Menteri Urusan Pegawai Negeri : R.P. Suroso dari partai Parindra

19. Menteri Urusan Umum : M.A. Pallaupessy dari partai Demokrat

Dari susunan Kabinet Wilopo ini NU sakit hati, karena mengusulkan agar menteri agama berasal dari NU dan diusulkan K.H Wahid Hasyim sebagai wakilnya. Tetapi yang terpilih K.H Faqih Usman dari Muhammadiyah. Lebih dari itu, di dalam tubuh Masyumi sendiri terjadi pergolakan hebat, karena NU tidak mendapatkan jatah menteri agama seperti yang diinginkan. Sementara menteri agama jatuh ke Muhammadiyah. Akibatnya, para petinggi NU di dalam Masyumi marah dan berniat keluar karena kursi menteri agama tidak diperoleh. [1]

D.   Program Kabinet Wilopo

Adapun program dari kabinet ini ditunjukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negeri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas dan aktif menuju perdamaian dunia.

Dalam melaksanakan pemerintahannya,ada enam program kabinet Wilopo, yaitu :

1. Organisasi Negara

a.       Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah.

b.      Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.

c.       Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2. Kemakmuran

a.       Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat.

b.      Melanjutkan usaha perubahan agraria.

c.       Usaha memperbaiki bidang pendidikan.

3. Keamanan

a.  Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta.

b. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan

Memlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.

5. Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

6. Luar Negeri

a.       Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia.

b.      Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Nederland ( Belanda) atas dasar Unie-Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara.

c.       Meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya.[2]

D.    Berakhirnya Kabinet Wilopo

Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti : karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Karena penerimaan Negara akan mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan karena banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi, maka dengan adanya defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 20 % tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah lebaran tidak dapat diberikan. Kesulitan yang lain yang dihadapi ialah masalah panen yang terus menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras dari negara lain.

Dalam usaha meningkatkan ekspor, perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapus sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Di lain pihak dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para importer membayar uang muka sebesar 40 %.
Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk meleksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tidaklah sedikit. Diantara kesulitan-kesulitan yang harus diselesaikan ialah timbulnya masalah provinsialisme dan bahkan separatisme. Di beberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pusat. Alasan yang pertama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah-daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah.

Timbul pula perkumpulan-perkumpulan yang belandaskan semangat kedaerahan, seperti Paguyupan Daya Sunda, Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia. Keadaan ini tentu membahayakan NKRI. Selain persoalan kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul persoalan dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952 yang menghebohkan pada saat itu. Peristiwa bermula dari pro dan kontra kebijaksanaan Menteri Pertahanan dan Pimpinan Angkatan Darat. Aksi diikuti dengan penangkapan 6 orang anggota parlemen dan pemberangusan beberapa surat kabar. Demonstrasi-demonstrasi yang menuntut pembubaran parlemen terjadi di Semarang, Banjarmasin, Medan dan Bandung. Akibat peristiwa itu maka kedudukan kabinet menjadi goyah. Kedudukan kabinet semakin tidak menentu karena disusul mosi mengenai tanah perkebunan di Tanjung Marowa yang telah diduduki secara ilegal. Mosi ini diusulkan oleh Sidik Kertapati dari Fraksi Persatuan Progresif pada bulan Mei 1953 dan ternyata di Parlemen didukung oleh PNI, Partai Perdana Menteri sendiri. Akan tetapi sebelum usul mosi diputuskan dalam sidang pleno melalui voting, Kabinet Wilopo mengundurkan diri. Dan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet kembali demisioner dan Indonesia krisis pemerintahan lagi.[3]

Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik –baiknya, tetapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi sangat banyak. Di antaranya:

a.       Timbulnya provinsialisme dan bahkan menuju separatisme yang harus diselesaikan dengan segera.

b.      Di beberapa tempat,terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat.

c.       Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikan ke daerah.Mereka juga menuntut diperluasan hak otonomi daerah. Timbul juga perkumpulan – perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperi, paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda federal Republik Indonesia di Makassar. Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan dan merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928.

d.      kemudian pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam angkatan darat yang terkenal dengan nama peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan – bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat. Aksi dari para kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak angkatan darat.

Aksi ini diikuti dengan penangkapan enam orang anggota parlemen dan pemberangsungan surat kabar dan demokrasi – demokrasi pembubaran parlemen. akibatnya kabinet menjadi goyah. kabinet yang sudah goyah semakin goyah karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang mangarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasaan oleh aparat kepolisian. Sementara pendudukan sudah termakan hasutan kader – kader komunis sehingga menolak untuk pergi, maka terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Peritiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat, sehingga meluncurlah mosi tidak percaya dari sidik kertapati, sarekat tani indonesia ( sakti ) dan akjirnya pada tanggal 2 juni 1952, wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Dan berakhirlah kabinet Wilopo kemudian digantikan dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo – Wongsonegoro.[4]

DAFTAR PUSTAKA

[1] Puspoyo Widjanarko. 2012. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia.

[2] Ricklefs. 1998. Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[3] Marwati Djoened Poesponegoro. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

[4] Miftah Thoha. 2012. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta  : PT Raja Grafindo Persada.