TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN AUSTRALIA MENUJU NEGARA DEMOKRATIS DAN DAMPAKNYA SEJAK ADANYA YUDIKATUR ACT 1823 SAMPAI GOVERNMENT ACT 1850

Zullifli Riswaldy/SAO/14B

Mendengar kata Australia, pasti kita akan teringat pada benua baru yang paling akhir ditemukan. Orang-orang Eropa berbondong-bondong mengeksplorasi benua ini dari berbagai rute. Dari semua negara Eropa, Inggris-lah yang mampu mengembangkan Australia menjadi koloninya. Pada mulanya benua itu digunakan sebagai tempat buangan bagi narapidana Inggris, namun lama kelamaan, bersamaan dengan ditemukannya sumber daya alam, pemikiran mereka berubah. Tempat itu dijadikan pemukiman bagi bekas narapidana dan juga para imigran dari Eropa yang ingin membangun kehidupan baru. Maka dari itulah didirikanlah Koloni New South Wales pada awal mula abad ke-18. Diangkatlah gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah Inggris, dengan kekuasaan otokratis terhadap penghuni benua itu. Sistem itu tetap berjalan sampai akhir abad ke-18 meski banyak sekali kesulitan, halangan yang dihadapi para gubernur berkaitan dengan kebijakan terhadap penduduk Australia pada saat itu. Barulah pada awal abad ke-19, demokrasi mulai muncul dalam

sistem pemerintahan di koloni, ini berkat investigasi dari Brigge dan beberapa pemikiran-pemikiran yang berkembang di Inggris. Bermula dengan penetapan Judicature Act dimana dibuatlah Legislative Council sampai Australian Colonies Government Act, yang memisahkan Australia menjadi 6 koloni. Dan pada akhirnya, keenamnya menjadi satu yaitu Commonwealth of Australia. Dalam makalah ini, akan dibahas secara lebih mendetail mengenai tahap-tahap perkembangan Australia menjadi negara demokrasi.

• Masa Pemerintahan Otokrasi 1788-1823 oleh Macquarie

Maquarie memiliki keuntungan yang luar biasa ketika ia menduduki jabatan gubernur pada tanggal 1 Januari 1810, bila dibandingkan para perwira pedagang. Dengan didukung oleh pasukan yang dibawanya dari Inggris, Resimen ke-73, ia terjamin melaksanakan seluruh perintah-perintahnya terhadap perwira dan anggota New South Wales Corp. Demikian ia tidak akan mengalami nasib seperti gubernur yang digantikannya, sehingga ia mampu melakukan konsolidasi dan usaha-usaha nyata pengembangan koloni itu. Macquarie melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan moral penduduk, seperti: menghilangkan segala tindakan yang mengonarkan hari Sabbath, semua rumah harus ditutup pada waktu berlangsungnya kebaktian di gereja, kemalasan dan keborosan harus dihilangkan. Ia mengurangi peredaran minuman keras. Untuk mendidik generasi muda agar memiliki nilai-nilai yang diharapakan itu, serta membuat mereka patuh kepada orang tua, sopan, beriman, dan berguna bagi masyrakatnya, ia membuka sekolah-sekolah di Sydney dan di pemukiman lain. Demi mewujudkan keluhuran moral, Macquarie mulai menggalakkan kegiatan pekerjaan umum. Ia membangun rumah-rumah sakit baru, jalan-jalan, dan jembatan-jembatan. Ia menginginkan tata kota baru untuk Sydney yang didasarkan pada keindahan, kebersihan, keagungan. Ia berpendapat bahwa kota yang bersih akan dapat meningkatkan moral masyarakat. Macquarie mengharapkan dan berusaha agar di dalam masyarakat terbina hubungan antar golongan secara wajar demi kemajuan koloni itu. Selama tahun 1811 dan 1812 Macquarie mencapai sukses. Surat-surat kabar, parlemen, pemerintahan inggris mengungkapkan kemajuan koloni New South Wales dalam kehidupan agama, moral, dan pendidikan. Akan tetapi dalam mengusahakan kemajuan koloni itu, Macquarie juga menghadapi banyak masalah antara lain berasal dari free settlers. Tindakan-tindakan Macquarie yang sangat memperhatikan emancipists menyebakan free settler menuduhnya berlaku tidak adil karena menganak-emaskan emancipist. Mereka menganggap Macquarie tidak menghargai pengorbanan mereka untuk memajukan koloni itu. Mereka berpendapat bahwa utuk membangun koloni itu tanpa mereka memandang bahwa emancipist datang ke koloni itu tanpa modal, bahkan menghabiskan dana pemerintah. Lagipula mereka memandang bahwa emancipist itu adalah bekas-bekas penjahat atau setidaknya orang yang tidak disukai oleh pemerintah, sehingga tidak pantas jika hak mereka disamakan. Menghadapi situasi itu, Macquarie tetap pada pendiriannya. Perselisihan tersebut berlangsung hingga berlarut-larut hingga membuat pemerintah Inggris berusaha untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, pemerintah mengirimkan J.T Bigge, seorang pengacara di kota London, untuk melakukan penyelidikan ke koloni pada tahun 1819. Selama dua tahun Bigge tinggal di koloni itu untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu membuat laporan yang cukup panjang. Didalamnya ia mencela sikap Macquarie dalam beberapa hal, walaupun untuk hal-hal lain ia memberi pujian. Sementara itu, Macquarie sudah menurun kesehatannya dan meminta kepada pemerintah Inggris untuk diijinkan melepaskan jabatan gubernur New South Wales.

Lepas dari kekurangan-kekurangannya, masa pemerintahan Macquarie ditandai oleh kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Macquarie merupakan gubernur terakhir yang otokratis. Kemudian penggantinya yaitu Sir Thomas Brisbane (1821-1825) adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan Undang-undang. Dapat digaris bawahi bahwa dibawah pemerintahan Lachlan Macquarie, dilakukan konsolidasi yang berhasil memacu koloni itu mencapai kemajuan pesat. Pengetahuan tentang garis besar pantai Australia sudah banyak dicapai pada masa sebelum Macquarie, terutama atas jasa pelaut-pelaut ulung seperti George Bass dan Matthew Flinders. Namun pengetahuan mengenai pedalaman Australia baru bisa bertambah setelah pada tahun 1813 Great Dividing Range atau The Blue Mountains dapat ditembus oleh Gregory Blaxland, Lawson, dan Wenworth. Eksplorasi pedalaman yang berhasil itu, meletakkan jalan bagi kemungkinan perluasan koloni itu selanjutnya. Setelah kepemimpinan Macquarie wilayah koloni semakin berkembang, adapun beberapa pembentukan koloni- koloni lain di Australia yaitu;

• Tasmania

Sebagai bagian dari New South Wales, Tasmania pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana yang berkelakuan paling buruk. Bahkan di Tasmania sempat dibangun satu penjara khusus, Macquarie Harbour, di pantai barat pulau itu. Pada tahun 1825 Tazmania dipisahkan dari New South Wales. Dalam perkembangan selanjutnya Tasmania mempunyai kedudukan setara dengan New South Wales, dan berhak mempunyai Legislative Council seperti New South Wales. Ketika New South Wales mulai mempersoalkan transportasi narapidana. Tasmania pun mengajukan tuntutan agar sistem narapidana disana pun dihapuskan. Tuntutan mereka ini menjadi kenyataaan tahun 1852. Kemudian pada tahun 1855 koloni ini menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan secara resmi sejak saat itu mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania.

• Queensland

Queensland dihuni oleh masyarakat kulit putih pada tahun 1824. Ditemukannya pemukiman yang baik di Queensland sebagian besar merupakan jasa para penjelajah. John Oxley misalnya, menyelidiki daerah Moreton Bay, tempat pemukiman pertama di Queensland. Pada tahun 1827 pemukiman baru di Darling Downs dibuka oleh Allan Cunningham. Pada mulanya pemukiman di Queensland tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari New South Wales. Setelah mengalami kemajuan-kemajuan. Queensland akhirnya merasa tidak puas lagi di bawah New South Wales. Rakyat di Queensland menginginkan agar Queensland dipisahkan dari New South Wales. Keinginan mereka ini dikabulkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1859. Kondisi dan kekayaan alam Queensland sangat membantu kemajuan Queensland. Letak negerinya yang sebagin berada di daerah tropis, memungkinkan Queensland mengusahakan perkebunan kapas yang pernah sangat menguntungkan negeri itu, dan juga perkebunan tebu. Dalam mengusahakan perkebunan tebu di Queensland memerlukan tenaga buruh yang tidak terlalu mahal. Akibatnya terjadilah Kanakas Traffic yang menimbulkan dilema bagi negeri itu.

• Australia Barat

Terpengaruh oleh Stirling, Thomas Peel membentuk kongsi untuk membuka koloni di Swan River. Rombogan Peel tiba di Swan River pada tahun 1829. Mula-mula mereka mendarat disuatu tempat dimana sekarang berdiri kota Perth. Dari sinilah berkembang koloni Australia Barat yang sekarang menjadi salah satu negara bagian dalam Commonwealth of Australia. Berbagai faktor menyebabkan sejarah permulaan koloni Australia Barat diisi oleh cerita-cerita kekecewaan yang lebih dekat kepada kegagalan. Salah satu sumbernya adalah kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika koloni-koloni lain sudah menolak transportasi narapidana Australia Barat justru meminta. Dibandingkan dengan koloni-koloni lain di Australia, Australia Barat adalah koloni terakhir yang melakukan pemerintahan sendidri sebagai daerah otonom dalam lingkungan kekuasaan Inggris. 

• Australia Selatan

Australia Selatan dapat disebut koloni suatu teori, karena pembentukannya didasarkan pada suatu teori yang dikemukakan oleh Wakelfield. Ia adalah seorang narapidana di Newgate London. Australia Selatan dibentuk dengan memotong areal seluas 300.000 mil persegi dari wilayah New South Wales. Rombongan kolonis pertama tiba pada tahun 1836, mendarat di Pulau Kangaroo, namun akhirnya memilih lokasi untuk menetap di tempat di mana sekarang berdiri kota Adelaide. Pada awal berdirinya koloni itu, disana berjalan dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi. Namun, akhirnya pemerintah Inggris menghapuskan dualisme tersebut dengan cara memanggil kedua pejabat, gubernur dan komisaris residen, lalu mengangkat gubernur baru yaitu Gawler. Sekitar tahun 1840 koloni itu hampir bangkrut, untungnya diselamatkan oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda pada tahun 1842 dan kemudian tambang yang lebih kaya lagi di Burra Burra. Gubernur Grey, pengganti Gawler berusaha menjadikan koloni itu mampu berswasembada. Sebagai seorang gubernur yang berhasil, Grey mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris dalam pidatonya di depan Majelis Rendah. Kemudian sejak 1853 Australia Selatan mulai berusaha mempersiapkan pemerintahan sendiri, tapi baru berlaku pada 1856.

• Victoria

Sebagai bagian dari New South Wales, Victoria semula disebut Distrik Port Philip. Kolonis yang mula-mula dikirim ke daerah ini adalah rombongan David Collins yang ditugaskan membuka pemukiman di Sorento. Akan tetapi karena tempat ini kurang cocok untuk ditempati, Collins beserta rombongannya pindah ke Tasmania. Ketika Mayor Mitchell, dalam perjalanan eksplorasinya memasuki Teluk Portland tahun 1836, ia terkejut mengetahui bahwa disana sudah ada orang kulit putih yang tinggal menetap. Mereka adalah Henty bersaudara, yang telah menetap di sana sejak tahun 1834. mereka adalah anak-anak Thomas Henty, seorang petani yang berasal dari Sussex, Inggris. Tertarik oleh propaganda pembentukan koloni Australia Barat, Thomas Henty berserta seluruh anggota keluarganya berimigrasi ke Swan River. Setelah gagal mendapatkan tanah yang cocok untuk diolah dan didiami di Australia Barat, Thomas Henty pindah ke Tasmania. Mendengar laporan Edward itu, Thomas Henty pergi melihat keadaan Teluk Portland, ia menyetujui serta mendukung pilihan Edward tersebut. Thomas Henty berangkat pada bulan November 1834, beserta keluarganya, ternak, alat-alat, tanaman-tanaman serta para pekerja terikat ke Teluk Portland untuk memulai pemukiman baru. Thomas Henty dan keluarganya inilah yang merupakan penetap kulit putih pertama di daerah yang sekarang bernama Victoria. Masalah utama yang dihadapi Victoria pada permulaan koloni adalah penghuni liar atau Squatters, para penghuni liar ini masuk ke teluk Portland dengan cara illegal karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Inggris.

• Faktor-faktor Australia Menjadi Negara Demokrasi

Faktor yang mendorong Australia menuju pemerintahan yang demokratis, antara lain:

1. Tahun 1828 komposisi penduduk bebas seimbang dengan narapidana dan dalam masa selanjutnya jumlah imigran bebas bergerak melampaui jumlah narapidana.
2. Keberhasilan dalam bidang ekonomi utamanya adalah peternakan biri-biri mendorong semakin banyak masyarakat yang bermodal bahkan menginvestasikan uangnya. Masyarakat dengan ekonomi kuat mendorong pembentukan badan yang memperjuangkan hak-hak mereka.
3. Perubahan pemikiran-pemikiran tentang hak dan kebebasan. Pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam masyarakat diantaranya dibentuk lembaga perwakilan, adanya sistem peradilan dan asas-asas liberalisme.
4. Penerbitan surat kabar yang menjamin kebebasan berpendapat

• Masa Pemerintahan Otokrasi Terbatas 1823-1842 (UU 1828 serta UU 1842)

Setelah bergantinya Gubernur New South Wales dari Macquire ke Sir Thomas Brisbane, maka berakhir pulalah kekuasaan penuh gubernur terhadap daerah koloni. Kritik terhadap sistem pemerintahan pada saat itu mulai muncul, diawali dengan penyelidikan J.T. Bigge ke Sydney yang melaporkan berbagai hal yang terjadi di New South Wales. Meski tidak secara langsung merekomendasikan perubahan sistem pemerintahan, namun sedikit banyak kritiknya telah membuat pemerintah Inggris mencoba membatasi kekuasaan gubernur. Juga tulisan William Charles Wentworth yang mengatakan bahwa pemerintahan yang tidak menunjukkan adanya kebebasan harus dihapuskan, sehingga wilayah yang luas di New South Wales dapat dimanfaatkan untuk pemukiman. Maka dibuatlah Undang-undang Yudikatur (Judicature Act)  oleh Parlemen Inggris pada 1823 untuk New South Wales yang berisi tentang pembentukan Legislative Council dalam sistem pemerintahan disana. Anggotanya minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 7 orang. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, berarti mulailah masa pemerintahan otokrasi terbatas di New South Wales. Kekuasaan yang dimiliki yaitu membuat undang-undang untuk memelihara perdamaian, kesejahteraan dan pemerintahan yang baik di New South Wales, dengan ketentuan bahwa undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Inggris. Secara teoritis, anggota-anggota Legislative Council ditunjuk oleh pemerintah Inggris, akan tetapi dalam praktek, mereka ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa council ini hanya mengeluarkan undang-undang yang diserahkan gubernur kepada mereka. Council itu tidak boleh mengambil inisiatif untuk membuat undang-undang. Undang-undang itu terlebih dahulu harus diperika Mahkamah Agung, apakah konsisten  dengan undang-undang Inggris atau tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan council itu terbatas hanya menjadi penasehat gubernur, karena tanpa persetujuan council, gubernur masih dapat memproses suatu undang-undang dengan hanya meminta restu pemerintah Inggris. Meski hanya sebagai penasehat, tapi pembentukan council tersebut merupakan langkah awal dalam menciptakan negara yang demokratis, yang bebas dari kekuasaan sewenang-wenang gubernur. Dalam Undang-undang tahun 1823 itu, juga dibentuk suatu Mahkamah Agung (Supreme Court) yang dipimpin oleh Hakim Agung (Chief Justice). Sir Francis Forbes adalah orang yang pertama kali menduduki jabatan itu. Pada tahun 1828, undang-undang itu mengalami amandemen. Anggota council ditambah menjadi 15 orang, sedang penunjukannya sendiri masih sama. Namun, council ini sudah berhak memveto usul yang diajukan oleh gubernur. Ini tidak lepas dari pengaruh perubahan komposisi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Para squatters yang kaya dan bermodal mulai berpindah ke New South Wales dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam pemerintahan agar kepentingan mereka terjamin. Pada tahun 1942, pemerintah Inggris memberikan pemerintahan dengan sistem perwakilan kepada New South Wales. Berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1942 itu, jumlah anggota Legislative Council ditambah menjadi 36 orang, 24 orang dipilih oleh rakyat, dan 12 lainnya ditunjuk oleh pemerintah Inggris. Wewenang dari council ini pun semakin luas, mereka berhak membuat undang-undang di koloni, juga mengatur pembelanjaan uang yang dipungut oleh pemerintah, kecuali uang hasil penjualan "crown land". Dengan sistem perwakilan yang diterapkan di koloni itu, rakyat diberi hak untuk memilih perwakilan yang dikehendakinya untuk duduk dalam Legislative Council dalam rangka memperjuangkan rakyat itu sendiri. Namun, ada sedikit persyaratan dalam pemilihannya, yaitu hanya yang memiliki kekayaan 200 euro atau telah membayar pajak sebesar 20 euro saja yang boleh memilih. Kecenderungan yang kaya saja yang boleh memilih ini memang menjadi langkah selanjutnya dalam menciptakan negara yang demokratis meski dapat dikatakan kurang adil.

Sistem pemerintahan seperti yang diatur dengan undang-undang 1842 itu berlangsung sampai tahun 1850. Ketika Tasmania dan Australia Selatan memiliki status sebagai koloni yang berdiri sendiri, maka kedua koloni ini pun dalam waktu yang berbeda membentuk Legislative Council seperti di New South Wales. Victoria dan Queensland pada waktu itu masih merupakan bagian dari New South Wales, sedangkan Australia Barat masih menghadapi persoalan lain. Walaupun Legislative Council ini telah mengawasi dan membatasi kekuasaan gubernur, belum dapat dikatakan bahwa di koloni-koloni itu telah berlangsung pemerintahan yang demokratis. Gubernur masih dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh Legislative Council, walaupun sebaliknya Legislative Council juga mempunyai wewenang yang sama. Namun, gubernur masih berhak mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan keuangan walaupun council-lah yang menentukan cara pemungutan dan penggunaannya. Dalam praktek gubernur masih berhak menjual tanah dan menggunakan uang menurut kehendaknya. Keadaan seperti itu tentu tidak lagi disukai oleh rakyat berlangsung di koloni itu. Mereka menghendaki peranan rakyat yang jauh lebih menentukan, suatu pemerintahan yang betul-betul merefleksikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam perjuangan menciptakan pemerintahan yang demokratis itu memang para squatters memiliki peran yang sangat besar, mereka sebagai golongan yang kaya tidak mau disamaratakan dengan rakyat biasa. Maka dari itu, tercapailah kesepakatan dengan dibentuknya dua kamar dalam lembaga perwakilan, yang pertama Majelis Rendah (Lower House) yang dipilih dan mewakili sebagian besar rakyat biasa, dan Majelis Tinggi (Upper House) yang dipilih dan mewakili sebagian kecil rakyat yang kaya, kesepakatan ini diilhami dari tradisi lama yang ada di Inggris. Dengan kesepakatan ini, rakyat dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda dapat berjalan seiring dan seirama dalam memperjuangkan pemerintahan demokrasi untuk koloni.

• Australian Colonies Government Act 1850 (UU 1850)

Dalam sejarah koloni-koloni Inggris di Australia ini tercatat bahwa pada 1850 pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang disebut Australian Colonies Government Act (Undang-undang tentang pemerintahan koloni-koloni di Australia). Dalam undang-undang itu antara lain ditetapkan bahwa "Tiap koloni berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing, kemudian menyampaikannya kepada Parlemen Inggris untuk diundangkan". Ini berarti pemerintahan Inggris menawarkan kepada koloni-koloninya di Australia untuk menyusun pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing, namun tetap dalam status sebagai koloni Inggris. Setiap koloni juga boleh menentukan sistem perwakilan yang mereka kehendaki, menetapkan batas-batas kewenangan dan kekuasaan Gubernur, menetapkan jenis pajak serta penggunaan uangnya. Sisi lain ketentuan yang terkandung dalam undang-undang ini ialah bahwa masing-masing koloni diberi kesempatan mengatur diri sendiri tanpa memikirkan hubungannya dengan koloni lain di Australia. Jika pemikiran dan sikap seperti ini sejak tahun 1850-an dianut oleh masing-masing koloni tersebut, maka secara tidak sengaja undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1850 itulah yang mendorong koloni-koloninya di Australia berkembang ke arah kehidupan yang terpisah satu sama lain. Dilihat dari sisi keutuhan Australia, kebijakan pemerintah Inggris sebagaimana dituangkan dalam Australia Colonies Government Act 1850 yang membagi Australia menjadi enam koloni itu, oleh Manning Clark (1986) disebut sebagai "historical accident". Selama kira-kira setengah abad lamanya mereka hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pada awalnya, keasyikan mengurus diri sendiri tanpa memikirkan hubungan dengan koloni atau koloni-koloni lain itu menyebabkan masing-masing koloni tidak merasakan dan belum mampu memperkirakan berbagai ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh suasana kehidupan dan perkembangan yang terpecah-pecah tersebut. Ketidaknyamanan itu bisa saja bersumber dari kesulitan menyelenggarakan perdagangan antarkoloni, kesulitan menciptakan ketentuan yang seragam tentang imigrasi (terutama imigrasi yang berasal dari Asia), hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat pos, pembangunan dan pemeliharaan mercusuar, dan yang paling penting adalah kekhawatiran akan kemungkinan adanya kekuatan asing di luar Inggris yang berminat juga membuka pemukiman di Australia. Namun dalam dua dekade terakhir abad 19 timbullah pemikiran dan upaya-upaya untuk mempersatukan koloni-koloni itu kembali. Ketika Australian Colonies Government Act yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1850, di sana sudah ada empat koloni Inggris yang terpisah satu dari yang lain, yaitu: New South Wales, Tasmania, Australia Selatan, dan Australia Barat. Jumlah koloni itu bertambah lagi satu hingga menjadi lima, dengan ditetapkannya dalam Australian Colonies Government Act bahwa Victoria dipisahkan dari New South Wales. Pada tahun 1859 Queensland dipisahkan lagi dari New South Wales. Dengan demikian jumlah seluruh koloni Inggris di Australia menjadi enam.

Australian Colonies Government Act yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris telah memberi kebebasan bahkan rupanya dijadikan sebagai landasan hukum bagi semua koloninya di Australia itu untuk menyusun pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan seleranya masing-masing. Ini berarti pemerintahan Inggris memberi otonomi yang cukup luas kepada masing-masing koloninya di Australia tersebut. Tawaran untuk mengatur pemerintahan sendiri ini disambut dan mulai dilaksanakan oleh New South Wales pada tahun 1855, Victoria, Tasmania, dan Australia Selatan masing-masing pada tahun 1856, Queensland pada tahun 1859, sedangkan Australia Barat (Western Australian) baru melaksanakannya tahun 1890. Dengan demikian lahirlah enam koloni yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Itulah sebabnya ada penulis sejarah Australia yang menafsirkan bahwa Australian Colonies Government Act merupakan "historical accident" (kecelakaan sejarah), karena undang-undang tersebut memberi kesempatan kepada masing-masing koloni untuk mengatur sendiri secara terpisah –pisah, yang berarti Australia terpecah menjadi enam koloni yang hidup secara sendiri-sendiri. Jadi ungkapan "historical accident" mengandung makna jika dilihat dari kaca mata kesatuan dan keutuhan Australia sebagai satu bangsa dalam satu negara sebagaimana kita lihat dewasa ini.

• Masa Pemerintahan Sendiri Secara Terpisah

Diangkatnya Brisbane sebagai gubernur merupakan awal pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-undang 1823 (Judicatur Act) dengan dibentuknya Legislative Council yang dikeluarkan oleh parlemen Inggris. Karena undang-undang tersebut terbukti mampu menekan kekuasaan gubernur, maka Undang-undang tersebut terus berkembang dengan beberapa kebijakan baru. Karena wilayah koloni lainnya menginginkan adanya pengaturan pemerintahan sendiri seperti di New South Wales, maka wilayah koloni lainnya pun diberikan kekuasaan untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Pada tahun 1842 New South Wales untuk pertama kalinya mendapatkan hak untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem perwakilan. Hal ini diikuti pula oleh wilayah koloni lainnya. Hingga pada tahun 1850 muncul undang-undang baru yakni Australian Colonies Government Act. Dengan hal itu, maka wilayah koloni Inggris di Australia semakin bertambah dengan keluarnya Victoria dari New South Wales. Dalam kaitannya dengan pembentukan Australia menjadi negara demokrasi, Australian Colonies Government Act 1850 sangat memberi nilai positif pada pemerintahan di wilayah Australia. Nilai positif dalam hal ini dimaknai sebagai rasa syukur dan kepuasan dari rakyat di wilayah koloni,  yang berkat tuntutan-tuntutannya akhirnya dapat membantu mereka dalam mencapai sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Tidak tertekan dan bergantung pada parlemen Inggris sebagai pemilik wilayah-wilayah koloni tersebut. Undang-undang yang melahirkan wilayah koloni baru yakni Victoria ini memberi kesempatan dan kebebasan pada setiap koloni untuk menentukan sistem pemerintahan sesuai yang dikehendaki. Setiap koloni memperoleh hak untuk memilih sistem perwakilan masing-masing. Selain itu dapat menentukan kebijakan dari wilayah koloni tersebut. Karena banyak kesempatan dan kebebasan yang diperoleh wilayah koloni tersebut maka dimanfaatkan pula dengan semaksimal mungkin menetapkan batas-batas kewenangan dan kekuasan gubernur, menetapkan jenis pajak, serta mengatur penggunaan uang. Dalam membentuk sistem pemerintahan, wilayah-wilayah koloni ini melihat dari berbagai pengalaman masa lalu mereka agar dapat menentukan sistem pemerintahan yang tepat bagi situasi dan kondisi yang terdapat pada wilayah mereka masing-masing. Setelah New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Selatan membentuk, mengatur, dan melaksankan kebijakannya,  hal itu mengartikan bahwa setiap kebijakannya telah siap untuk dilaporkan pada pemerintah Inggris dan akan diundangkan. Begitu pula yang dilakukan oleh Queensland dan Australia Barat dalam membentuk pemerintahan beserta kebijakannya. Meskipun kedua wilayah koloni ini telah jauh tertinggal dari keempat koloni lainnya, namun keinginan mereka untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri tidak begitu saja hilang. Waktu dalam mengawali masa pemerintahan sendiri antara satu wilayah koloni dengan wilayah koloni lainnya ini terlihat jelas berbeda dikarenakan jarak waktu yang cukup jauh pula. Di New South Wales mulai melaksankan pada tahun 1855, Victoria pada tahun 1856 yang pada tahun yang sama pula Tasmania dan Australia Selatan pun mulai menerapkan sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi untuk Queensland yang pada tahun 1859 baru terpisah dari New South Wales, pada tahun itu pula mulai menggunakan pemerintahan sendiri. Bebeda dengan Australia Barat yang merupakan wilayah dengan kekhasan sejarahnya tersebut, baru memulai pemerintahan sendiri pada 1890.Dalam masa pemerintahan sendiri secara terpisah ini, wilayah-wilayah koloni memiliki otonomi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Mereka tidak mementingkan keutuhan dan integrasi. Melainkan memikirkan kemajuan dan kepentingan koloni mereka masing-masing. Karena sistem pemerintahan yang diatur mandiri maka tidak menutup kemungkinan banyak sistem yang berbeda antara satu koloni dengan koloni lainnya. Perbedaan itulah yang nantinya dapat menjadi bumerang bagi koloni-koloni tersebut. Koloni-koloni tersebut tidak berpikir bahwa mereka sedang berada di ambang perpecahan yang akan menghancurkan pertahanan wilayah mereka sendiri.

Lahirnya koloni-koloni yang bersifat otonomi tersebut tidak menghiraukan kesulitan dan kerugian yang mungkin akan mereka hadapi dengan kondisi yang terpisah semacam itu. Bahkan mereka begitu menikmati dan lebih menyukai bentuk mereka yang terpisah-pisah. Padahal kepentingan antarmereka berbeda dan akan berbenturan satu dengan lainnya. Sehingga dikhawatirkan akan memunculkan perselisihan dan intercolonial jealousy yang belum mereka pahami sebagai konsekuensi adanya pemisahan diri. Selain itu, keasyikan dalam mengurus wilayah koloninya sendiri akan menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri. Ketidaknyamanan yang dirasakan mungkin dapat berupa kesulitan mengadakan hubungan dagang antarkoloni, masalah imigrasi, masalah pembangunan, dan perawatan mercusuar, serta yang paling membahayakan adalah adanya kekuatan asing (diluar Inggris) yang menginginkan membuka pemukiman baru di Australia. Sebelum adanya keputusan pemisahan pemerintahan sendiri antarkolonial, telah banyak didengungkan mengenai anjuran dibentuknya sebuah parlemen yang menaungi dan memperhatikan keperluan seluruh kolonial. Kondisi 50 tahun Australia yang semacam itu mungkin lebih tepat dikatakan sebagai sejarah perpecahan. Semakin lama, kondisi antarkoloni makin jauh dan berkembang sendiri-sendiri. Semakin terlihat jelas pula permasalahan yang muncul. Namun dalam dua dekade terakhir  abad ke-19, terutama dalam dekade terakhir, mulai timbul kesadaran dan gerakan untuk mempersatukan keenam koloni itu. Gerakan itu tidak saja diprakarsai oleh para politisi atau tokoh-tokoh yang menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga oleh rakyat yang dengan penuh semangat ingin bersatu dalam bentuk federasi. Gerakan rakyat ini didukung oleh Australia Natives Association (ANA), yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. Pada tahun 1847 Earl Grey, menteri urusan jajahan pada saat itu menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama di antara koloni-koloni pada akhirnya membentuk Commonwealth of Australia. Pada tanggal 17 September 1900, Ratu Victoria memproklamasikan berdirinya Commonwealth of Australia.

• Dampak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dampak dari tahap menuju demokrasi Australia, yakni:

1. Terjadinya perpecahan wilayah di Australia menjadi lima koloni yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, yaitu New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Selatan, dan Queensland.
2. Masing-masing koloni lebih mementingkan urusan koloninya dari pada memikirkan hubungannya dengan koloni lain.
3. Masing-masing koloni mengalami ketidakstabilan ekonomi

Para squatters bukan hanya berperan sebagai tulang punggung perekonomian Australia dalam paroh kedua abad ke-19, akan tetapi mereka jugalah kelompok politik yang paling utama dalam masyarakat. Perubahan-perubahan politik yang dilaksanakan di Australia, sebagian besar merupakan hasil perjuangan mereka yang sukses, walaupun sesungguhnya pada saat itu pemerintah Inggris sudah mulai mau mendengar tuntutan-tuntutan rakyat di daerah-daerah kekuasaannya. Lachlan Macquaries adalah gubernur terakhir yang memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri, dan penggantinya, Brisbane, adalah gubernur pertama yang kekuasaannya mulai dibatasi oleh undang-undang. Pada tahun 1823, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu undang-undang yang menetapkan pembentukan Legislative Council untuk New South Wales. Di dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa jumlah anggota council itu minimum lima orang dan maksimum tujuh orang. Keanggotaannya adalah berdasarkan penunjukan pemerintah yang dalam praktek dilakukan oleh gubernur. Selain pembentukan Legislative Council tersebut, di dalam undang-undang itu ditetapkan juga pembentukan Supreme Court. Dalam praktek sehari-hari, Legislative Council itu belum mempunyai pengaruh besar, masih merupakan Dewan Penasehat. Pada tahun 1828, pemerintah Inggris mengeluarkan lagi satu undang-undang yang mengamandemen undang-undang tahun 1823. Jumlah anggota Legislative Council ditambah menjadi 15 orang, namun proses penunjukan dan pengangkatannya masih sama. Berbeda dengan council tahun 1823, council yang dibentuk berdasarkan undang-undang tahun 1828 ini sudah berhak memveto usul gubernur. Dalam tahun 1842, pemerintah Inggris mengeluarkan lagi satu undang-undang yang mengubah jumlah dan proses pengisian keanggotaan Legislative Council. Jumlah anggota Legislative Council diubah menjadi 36 orang, 12 orang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh gubernur dan 24 orang dipilih oleh rakyat. Council ini mempunyai wewenang yang sudah lebih luas dari sebelumnya. Walaupun proses pengisian keanggotaan serta wewenang Legislative Council ini sudah menunjukkan langkah maju yang cukup jauh, namun dengan undang-undang tahun 1842 ini koloni-koloni di Australia belum memiliki pemerintahan demokrasi. Sementara itu, koloni-koloni lain mulai muncul, dan kepada koloni lain itu juga diberi hak yang sama dengan New South Wales. Dalam tahun 1850, suatu undang-undang baru dikeluarkan lagi dan berlaku bagi seluruh koloni di Australia. Undang-undang itu disebut Australian Colonies Government Act. Dalam undang-undang ini, pemerintah Inggris menawarkan kepada koloni-koloni di Australia untuk menyusun pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam tahun 1850-an, berdirilah lima koloni yang masing-masing berpemerintahan sendiri, yaitu New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Selatan, Queensland. Koloni yang terakhir mendapatkan pemerintahan sendiri adalah Australia Barat.

DAFTAR PUSTAKA

-          Kitley, Australia di mata Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989.

-          Kollit, D. K., Sejarah Australia dan Selandia Baru, Penerbit Nusa Indah, 1974.

-          Oliver, W. H., The Oxford History of New Zealand, Penerbit Oxford University Press, London, 1981.

-          Sabari, J., Sejarah Australia Selayang Pandang, Penerbit Liberty, 1991.

-          Soebantardjo, Sari Sedjarah; Asia-Australia, Penerbit Bopkri, Yogyakarta, 1962.

-          Zuhdi, Susanto, VOC di Kepulauan Indonesia:Berdagang dan Menjajah, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Penerbit Balai Pustaka