PIMA PUTRIANA/14A/ SAO
Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalahPort Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.
Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerahpantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadanganmineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
1. Profil Papua Nugini
Papua Nugini ( PNG ; Tok Pisin : Papua Niugini ), resmi bernama Negara Independen Papua Nugini adalah sebuah negara di Oseania yang menempati bagian timur pulau New Guinea ( bagian barat pulau adalah bagian dari provinsi Indonesia Papua dan Papua Barat ) dan banyak pulau lepas pantai. Hal ini terletak di barat daya Samudera Pasifik, di wilayah dijelaskan sejak awal abad ke-19 sebagai Melanesia. Ibukotanya adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia. Menurut data terakhir, 841 bahasa yang berbeda yang terdaftar untuk negara, meskipun 11 dari ini tidak memiliki speaker hidup dikenal. Mungkin ada setidaknya sama banyak masyarakat tradisional, dari populasi sekitar 6,3 juta . Hal ini juga salah satu yang paling pedesaan, karena hanya 18 % orang yang tinggal di pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu dunia paling dieksplorasi, budaya dan geografis, dan banyak spesies yang belum ditemukan tanaman dan hewan yang diperkirakan ada di pedalaman Papua Nugini.
Pertumbuhan yang kuat di bidang pertambangan Papua Nugini dan sektor sumber daya telah menyebabkan PNG menjadi ekonomi tercepat keenam di dunia pada 2011. Meskipun demikian, banyak orang hidup dalam kemiskinan ekstrim, dengan sekitar sepertiga dari penduduk yang hidup dengan kurang dari US $ 1.25 per hari mayoritas penduduk masih hidup dalam masyarakat tradisional dan praktek berbasis pertanian subsisten. Lembaga dan klan memiliki beberapa pengakuan eksplisit dalam kerangka konstitusi bangsa. PNG Konstitusi mengungkapkan keinginannya untuk desa dan masyarakat adat untuk tetap sebagai unit yang layak Papua New Guinea masyarakat dan untuk langkah-langkah aktif yang akan diambil dalam pelestarian mereka.
2. Kondisi Papua Nugini Ketika dibawah Administrasi Inggris
Selama abad 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke kepulauan Spice dengan melalui Papua. Pada 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan spanyol, merupakan orang Eropa pertama yang datang menginjakkan kakinya di Papua. Misi mereka kesini adalah untuk mencari emas namun mereka tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya para pelaut spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retez, menetap cukup lama sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua adalah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menamakan pulau tersebut sebagai Nueva Gvince (New Guinea) setelah melihat fakta bahwa penduduk asli berkulit gelap seperti orang-orang afrika. Kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi, tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan hingga beberapa waktu lamanya bagian barat pulau tersebut mereka sebut dengan West New Guinea atau Netherlands New Guinea dimana sekarang ini sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Negara Papua New Guinea. Segera setelah serbuan singkat bangsa spanyol, karena perdagangan rempah-rempah, bangsa portugis kembali membuat kolonisasi Timor, tetapi bukan pulau besar, yang mereka sebut sebagai Ilha Papoia. Nama New Guinea diberikan oleh Ortis de rates, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada tahun 1545 karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Sedangkan Papua diberikan oleh seorang Portugal bernama Jorge de Manases pada tahun 1562 ketika menemukan pantai Barat Provinsi Papua, Indonesia. Papua artinya adalah berambut keriting. Tahun 1828, belahan Barat Papua yaitu Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda.
Pemukiman Eropa mulai didirikan pada 1847, ketika misionaris Marist (Katolik) membangun sebuah misi di Muyua. Hal itu berlangsung hanya 8 tahun. Masyarakat Misionaris London memulai misi di sepanjang pesisir selatan pada 1870. Pada tahun 1891, Kristen Anglikan memulai sebuah misi di Dogura dan Dobu dan Gereja Metodis memulai misinya di Dobu. Setelah seluruh Australia diduduki oleh Inggris, pelaut-pelaut Inggris berkeinginan agar bagian timur Irian juga diduduki oleh Inggris. Secara perseorangan, Letnan Yule pada tahun 1846 dan Kapten Moresby pada tahun 1873, menyatakan daratan itu sebagai milik Inggris, namun pemerintahan Inggris tidak mau menguatkannya. Pemerintah Inggris berpendapat bahwa sudah cukup luas wilayah penduduk hitam dalam lingkungan kekuasaannya, dan tidak perlu ditambah lagi. Berbeda dengan pemerintah tersebut, seorang negarawan terkenal dari New South Wales, Henry Parkes, berpendapat bahwa Australia akan merasa aneh dan janggal kalau kekuatan lain bercokol di Irian Timur. Pendapat Henry Parkes ini merupakan peringatan bagi pemerintahan Queensland lalu mendesak pemerintahan Inggris agar menduduki Irian Timur. Pemerintah Queensland memperkuat alasannya takut kalau-kalau didahului oleh orang Jerman yang memang telah berniat mendudukinya. Pemerintah Inggris tetap menolak dengan alasan bahwa tidak betul Jerman berniat memiliki daerah tersebut, dan koloni-koloni lain di Australia tidak bersedia ikut memikul biaya pendudukan itu. Bahkan ketika tahun 1877 emas ditemukan di sebelah selatan Irian Timur, inggris tetap tidak bersedia mendudukinya, kecuali seluruh koloni di australia bersedia memikul biaya yang terkait dengan pendudukan itu.
Pada tahun 1873, Kapten Laut Britania, John Moresby, meneliti pelabuhan di NCD. Ia menamai dua pelabuhan yang ia teliti dengan nama Pelabuhan Fairfax dan Pelabuhan Moresby, untuk menghormati ayahnya, Laksamana Fairfax Moresby. Pada tahun 1874, Williarn G. Lawes mendirikan markas besar Masyarakat Missionaris London di dekat Hanuabada. Port Moresby adalah pelabuhan yang terdekat dengan Australia yang dijadikan sebagai markas kolonial Britania (1884-1906) dan Australia (1906-75). Masyarakat Missionaris London mulai melakukan misinya di sepanjang Pantai Central pada tahun 1873. Pemerintahan Inggris mulai datang pada tahun 1884. Pada 1885, misi Katolik Roma membuat markas besarnya di Pulau Yule. Misi Katolik Roma membuat banyak misi di kawasan Kairuku dan Goilala. Uskup Katolik pertama di PNG adalah Louis Vangeke. Eropa mendirikan perkebunan karet di daerah Sogeri, area sungai Kemp Welch dan perkebunan kelapa di sepanjang pantai. Pada tahun 1908 Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memulai misi pertamanya di Papua Nugini, di dekat Sogeri.
Pada tahun 1883 kepala pemerintahan Queensland, Sir Thomas Macllwraith memutuskan untuk bertindak bila Inggris tetap tidak bersedia. Kepada pemerintah Inggris ia menyatakan bahwa Jerman sudah merencanakan menduduki Irian Timur. Sekalipun pemerintahan Inggris tetap menolak, Macllwraith mengutus seorang hakim untuk menancapkan bendera Inggris sambil menyatakan bahwa Irian Timur menjadi milik Inggris. Sementara itu seluruh koloni di Australia mendukung Queensland dan secara bersama-sama mendesak Inggris untuk bertindak. Dalam bulan November 1884 pemerintah Inggris mengklaim Irian Timur bagian tenggara, sementara itu Jerman telah mengklaim bagian timur lautnya. Sejak itu sampai tahun 1901 Irian Timur menjadi milik Inggris dan diperintah oleh Queensland serta anggaran belanja utuk itu ditanggung bersama oleh keenam koloni. Pada tahun 1884, Jerman berhasil menguasai New Guinea, dan selanjutnya Inggris mengumumkan suatu protektorat yang meliputi bagian Tenggara pulau dan kepulauan di sebelah timurnya. Pada tahun 1895, Inggris dan Belanda menetapkan garis perbatasan wilayah yang dikuasinya. Misionaris Katolik (Anggota Gereja Tuhan Internasional) melakukan sebuah misi di Tumleo dekat Aitape pada tahun 1896. Pemerintah kolonial Jerman dan Australia hanya sedikit mengembangkan wilayah ini. Perekrut tenaga kerja mempekerjakan orang-orang Sandaun untuk bekerja pada perkebunan kopra di daerah lain.
Pemukiman Eropa yang didirikan di Provinsi Gulf lebih lambat dibandingkan dengan di kebanyakan provinsi dataran rendah dan provinsi pulau lain. Masyarakat Misionaris London (LMS; London Missionary Society) mulai menghuni di sepanjang pantai pada tahun 1884. Australia membuka area distrik di Kerema pada tahun 1906. Banyak laki-laki Gulf bekerja sebagai buruh selama Perang Dunia II. Mereka membantu membangun jalan sepanjang 144 km dari Bulldog -Lakekamu-, menuju ke Wau, Morobe. Jalan tersebut digunakan hanya sebentar, ditutup setelah dibangun jalan yang menghubungkan antar pulau. Pada tahun 1905 dengan papua Act Inggris menyerahkan pengusaan wilayahnya pada Australia yang kemudian diberi nama Wilayah Papua. Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea jajahan jerman dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama Wilayah New Guinea.
3. Menuju Kemerdekaan Papua Nugini
Saat Papua Nugini hendak mencapai kemerdekaan, peralatan perang ditinggalkan dan diletakkan untuk digunakan dalam mengembangkan Papua Nugini. Bahkan hingga saat ini masih terlihat banyak Pondok dari Perang Dunia II masih berdiri. Namun, dampak utama perang terbukti sosial dan politik. Jepang mengebom Port Moresby berulang kali pada tahun 1942, pada awal Perang Dunia II. Jenderal Douglas MacArthur bersama pasukan sekutu membuat markas utama sementara di Port Moresby. Kebanyakan pria Motu dan Koitabu terdaftar sebagai buruh, tenaga kerja di perusaan pengangkut, pelayan, dan tenaga medis. Perempuan dan anak-anak pindah ke desa yang letaknya jauh di timur maupun barat untuk menyelamatkan diri. Ketika perang berakhir di tahun 1945, desa Motu-Koitabu hancur akibat perang. Mereka membangun tempat penampungan sementara dengan perlengkapan perang yang ditinggalkan. Di akhir 1940-an, Australia membantu mereka membangun kembali Hanuabada.
Selama Perang Dunia II, pasukan Jepang melintasi area Stanley Owen dan bergerak jauh menuju sepanjang jalur Kokoda sebelum pasukan Australia menghentikan mereka di pegunungan Imita, dekat Sogeri, pada September 1942. Banyak laki-laki dari Central menjabat sebagai tenaga kerja di perusahaan pengangkutan atau buruh untuk pasukan sekutu. Setelah perang, bangunan-bangunan tentara di Sogeri diubah menjadi sebuah pusat pelatihan. Pasukan Jepang menguasai Rabaul pada 23 Januari 1942 dan menjadikannya sebagai basis utama mereka untuk Pasifik Selatan selama Perang Dunia II. Pasukan Sekutu mengebom secara bertubi-tubi wilayah Rabaul, tetapi tidak mencoba untuk merebut kembali Rabaul. Tentara Jepang merebut Kavieng pada 23 Januari 1942, awal Perang Dunia II. Mereka menjadikan daerah Kavieng sebagai pelabuhan utama dan pangkalan pesawat. Pengeboman yang dilakukan oleh Sekutu membunuh banyak penduduk seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang. Tapi sekutu tidak pernah menyerbu Kavien. Sekutu menerima pernyataan menyerah dari Jepang di Namatanai pada tanggal 19 September 1945.
Tentara Jepang mengambil alih Sepik Timur pada Maret 1942, awal Perang Dunia II. Pertempuran antara pasukan sekutu dan Jepang mengakibatkan kerusakan berat di distrik Wewak dan Maprik pada April 1944. Jepang menyerah di Tanjung Wom pada bulan September 1945. Tentara Jepang membunuh banyak binatang untuk makanan, sedangkan tentara sekutu melakukan pengeboman yang berakibat hancurnya desa-desa dan pohon-pohon penghasil makanan. Sepik Timur menjadi sebuah distrik yang terpisah pada tahun 1966. Misi Katolik dan Aliansi Evangelikal memimpin sebuah misi yang menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tentara Jepang merebut kota Madang pada tanggal 1 Mei 1942, awal Perang Dunia II. Penduduk desa yang tinggal dekat instalasi Jepang menderita akibat pengeboman yang dilakukan oleh pesawat sekutu, kekurangan makanan, dan wabah penyakit. Pasukan Sekutu merebut kembali Madang pada 24 April 1944. Dua titik balik pertempuran Perang Dunia II di Teluk Milne pada tahun 1942. Dalam pertempuran laut Coral, 5-8 Mei, Angkatan Laut Amerika dan Australia berhasil memukul mundur kapal Jepang yang bermaksud menyerang Port Moresby. Pada 7 September, tentara Australia memaksa Jepang melepas Teluk Milne setelah 12 hari pertempuran besar di daerah Alotau. Kemenangan itu merupakan kemenangan pertama pasukan sekutu di Pasifik.
Pasukan Jepang menginvasi Oro, antara Buna dan Gona, pada 21 Juli 1942. Pertempuran sengit pun berlangsung selama berbulan-bulan. Tentara Australia akhirnya berhasil menghalangi serangan Jepang di Pegunungan Imita, Central, pada pertengahan September. Pasukan Jepang menguasai Kokoda pada 2 November. Pasukan Australia dan Amerika memaksa Jepang keluar dari Oro pada 23 Januari 1943. Kebanyakan warga desa melarikan diri dari zona pertempuran, tetapi banyak penduduk Papua Nugini yang bertugas sebagai tentara atau tenaga kerja perusahaan pengangkutan menderita luka atau meninggal karena luka-luka, penyakit atau kelelahan. Masuknya ekspatriat ke Papua Nugini, terutama Australia, memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ekspatriat tumbuh dari sekitar 6.000 hingga mencapai lebih dari 50.000 pada tahun 1971. Kolonialisme tidak populer di tahun 1950-an dan 1960-an dan Australia didesak untuk mempersiapkan Papua Nugini menuju kemerdekaan. Misi PBB mengunjungi Papua Nuginipada tahun 1962 dan menekankan bahwa jika orang tidak mendorong untuk kemerdekaan, maka Australia yang harusbertanggung jawab untuk melakukannya. Kebijakan Australia untuk memperkuat pendidikan dan melek huruf bertujuan untuk menciptakan kelompok sosial yang berpendidikan yang dapat menjalankan pemerintahan.
Pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah papua dan New guinea, Pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea, namun pada tahun 1864 diganti dengan House of Assembly dengan jumlah 64 orang. Melalui Papua New Guinea Act ditetapkan perubahan nama menjadi Papua New Guinea (PNG) pada tahun 1971. Pada tahun 1964, Dewan Majelis dengan 64 anggota dibentuk. Pada tanggal 1 September 1973, PNG memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief minister yang dijabat oleh Michael Somare. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, PNG diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti menjadi Perdana menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris. Hukum dan ketertiban di Papua Nugini tidak menjadi masalah serius sampai 1990-an, hingga pengusaha mineral Papua Nugini mulai mengembangkan operasi pertambangan skala besar. Hal ini cepat menjadi kontributor terbesar kepada ekonomi, tetapi juga menjadi beban sosial, lingkungan, dan politik. Pada 1980-an dan 90-an, kegiatan pertambangan yang dilakukan mengakibatkan kerusakan berat. Perusahaan raksasa tambang emas dan tembaga, Ok Tedi,meracuni sungai Fly (Fly River), dan kemudian konflik ditambang tembaga Panguna di Pulau Bougainville berubah menjadi peperangan. Pemimpin pemberontak Francis Ona dan Tentara Revolusioner Bougainville (BRA) berjuang untuk melepaskan diri dari Papua Nugini.
Aktivitas penambangan tembaga di Bougainville sendiri mulai mengundang kontroversi ketika menjelang akhir dekade 1960-an, para penduduk asli Bougainville mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan kompensasi yang sepadan dari aktivitas penambangan tembaga di tanah mereka. Para pekerja tambang yang berasal dari golongan penduduk asli Bougainville juga mengaku bahwa mereka mendapat upah lebih rendah ketimbang pekerja non-Bougainville dan hanya diberi fasilitas seadanya. Selain masalah kompensasi dan upah, perusahaan Bougainville Copper Limited (BCL) juga dituduh melakukan perusakan lingkungan dengan membuang limbah pertambangan ke sungai-sungai yang digunakan penduduk. Keluhan dari penduduk Bougainville tersebut lantas diproses oleh Pengadilan Tinggi Australia mengingat pada periode tersebut, Papua Nugini termasuk Bougainville, masih berstatus sebagai bagian dari wilayah Australia. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Australia pun memutuskan bahwa para penduduk lokal Bougainville memang mendapatkan kompensasi yang tidak sepadan. Kendati demikian, status Papua Nugini yang dianggap sebagai wilayah seberang lautan Australia membuat keputusan pengadilan tersebut sifatnya tidak mengikat sehingga masalah kompensasi untuk penduduk lokal Bougainville tetap terkatung-katung. Konflik Bougainville sangat merepotkan Papua Nuginiselama bertahun-tahun. Sejak tahun 1988 pemerintah Papua Nugini tidak berhasil menumpas pemberontakanseparatis Bougainville. Tentara Revolusioner Bougainville (BRA) yang menantang militer Papua Nugini hanya dengan busur dan panah itu sangatmenguasai medan. Tak heran jika mereka mampu bertahan dari gempuranmiliter Papua Nugini bersenjata lengkap selama 9 tahun sampai sekarang.
Pada tahun 1996 Pemerintah Sir Julius Chan mempekerjakan tentara bayaran untuk mencoba menghancurkan pemberontakan di Bougainville. Akhirnya yang dipilih adalah konsultan militer Sandline International (SI), anakperusahaan dari Executive Outcomes (EO). EO adalah perusahaan yangmenjual jasa dan kekuatan militer. Meski terdaftar di London, perusahaan tersebut berpangkal di Afrika Selatan dan juga seringberoperasi di negara-negara Afrika. Dengan cepat mereka bias diterjunkan ke kancah konflik di negara mana pun. Keputusan menyewa jasa tentara bayaran Sandline International (SI), merupakan jalan keluar yang diambil menyusul kekalahan terus menerus tentara Papua Nugini dalam menumpas pemberontakan di Pulau Bougainville.Apa yang dilakukan Sir Julius Chan justru menimbulkanreaksi keras dari dunia internasional dan memaksa Sir Julius Chan untukmencari solusi damai melalui perundingan yang ditengahi oleh Selandia Baru dan Australia. Konflik separatisme di Bougainville berlangsung selama sekitar 10 tahun di mana konflik tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 20.000 jiwa& kerugian material mencapai 2,5 milyar dollar AS.
Pada bulan Maret 2002 pemerintah Papua Nugini mengesahkan undang-undang yang berisi pemberian otonomi dan perjanjian damai (Bougainville Peace Agreement) dengan penduduk Bougainville, serta menjamin suatu referendum untuk kemerdekaan penduduk Bougainville pada tahun 2020. Pemerintah otonom Bougainville dilantik pada tanggal 15 Juni 2005 dengan Joseph Kabui sebagai Presiden. Kesepakatan damai antara Papua Nugini dan penduduk Bougainville sendiri sebenarnya tidak diterima oleh semua pihak. Francis Ona selaku pendiri kelompok Tentara Revolusioner Bougenville (BRA) contohnya, saat terjadi perundingan damai memilih untuk tidak datang sehingga ia enggan mengakui isi perjanjian damai tersebut hingga sekarang. Para milisi pengikutnya juga masih menguasai separuh Pulau Bougainville hingga sekarang. Untungnya, Ona sendiri memilih tetap bersikap pasif sehingga kondisi Pulau Bougainville tetap kondusif hingga Ona menghembuskan napas terakhirnya 24 Juli 2006.
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan kegiatan lainnya. Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
· Western
· Gulf
· National Capital District
· Central
· Milne Bay
· Oro
· Morobe
· Madang
· East Sepik
· Sandaun
· Southern Highlands
· Western Highlands
· Eastern Highlands
· Simbu
· Enga
· Manus
· New Ireland
· East New Britain
· North Solomons
Setelah diperintah oleh tiga kekuatan eksternal sejak 1884 , Papua Nugini mendirikan kedaulatannya pada tahun 1975 setelah permintaan PBB bahwa Australia berhenti administrasinya. Ini menjadi Commonwealth wilayah terpisah dengan Ratu Elizabeth II memerintah sebagai Kepala Negarnya. Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi – sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer.
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan. Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
4. KONDISI PAPUA NUGINI SAAT INI
v Politik
Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada Juni dan Juli 2007, Perdana Menteri yang sedang menjabat Sir Michael Somare dari partai Aliansi Nasional memenangkan kursi terbanyak (27 dari 109). Pada pendudukan pertamanya, 13 Agustus, parlemen baru memilih Sir Michael sebagai Perdana menteri. Aliansi Nasional memimpin koalisi yang mencakup People's Action Party, United Resources Party, Pangu Pati, People's National Congress, People's Democratic Movement dan beberapa partai kecil. Partai oposisi mencakupi Perdana Menteri Sir Mekere Morauta (Partai PNG), Sir Julius Chan (People's Progress Party) dan Bart Philemon (New Generation Party).
Sir Michael mengumumkan dewan eksekutif nasionalnya (cabinet) pada tangga 29 Agustus 2007. Periode 18 bulan perpanjangan selama pemerintahan Somare bebas dari akhir mosi tidak percaya pada 13 Februari 2009.Pada juli 2010, Mahkamah Agung PNG mengatur bahwa bagian dari OLIPAC invalid secara konstitusional, termasuk persyaratan yang mengharuskan MPs untuk memilih sepanjang garis partai dalam hal keuangan dan mosi tidak percaya. Peraturannya juga membebaskan MPs untuk berhenti atau mengganti partai politik, sesuatu yang sebelumnya dilarang dibawah hukum itu.
v Ekonomi
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai. emas, bijih tembaga, minyak mentah dan gas alam, kayu, ikan, minyak sawit, teh, karet dan batang kayu. Apabila dirincikan, untuk produk kehutanan menyumbang 4% GDP, kelautan 1% GDP, pertanian sebesar 13% GDP dengan produk utama kopi, bijih cokelat, kelapa, minyak, kayu, teh dan vanilla, industry menyumbang 25% GDP: dengan sektor utama pada penghancuran kopra, proses pembuatan minyak, produksi tripleks, produksi kayu, pertambangan emas, perak dan tembaga; konstruksi, turis, produksi minyak mentah, produksi penyulingan minyak tanah, sedangkan mineral dan minyak yang paling banyak untuk GDP sebesar 82%.
Dalam perdagangan khususnya ekspor impor, PNG memiliki jumlah ekspor yang lebih besar daripada impornya. Komoditas yang diekspor berupa emas, bijih tembaga, minyak kayu, minyak kelapa sawit, dan kopi. Pasarnya berada di Australia, Jepang, Filipina, Jerman, Korea Selatan, Cina, USA, UK, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan Impor berupa mesin dan perlengkapan transportasi, kendaraan, barang-barang manufaktur, makanan, bahan bakar minyak, dan kimia. Supply terbesar dari Australia, USA, Singapore, Jepang, Cina, New Zealand, Malaysia, Hong Kong, Indonesia dan UK.
Dalam hal pengelolaan mineral, kayu dan sektor perikanan dikuasai oleh investor asing. Pendapatan pemerintah bergantung pada ekspor mineral dan minyak. Pemilik lahan asli dari sumber kedua komoditas ini juga mendapat pendapatan dari setiap operasi yang dilakukan. Saat ini komoditas itu dikuasai oleh Exxon mobil dan Interoil dari Amerika Serikat.Sedangkan sekitar 75% populasi menggantungkan dirinya pada sector pertanian. Deforestasi mewarnai sector ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas dalam peraturan pembukaan lahan. Dalam sector perikanan, PNG memiliki industry tuna yang aktif, akan tetapi penangkapannya dilakukan oleh kapal bangsa lain dibawah lisensi PNG.Australia, Singapura dan Jepang adalah eskporter utama pada Papua New Guinea. Mesin, minyak, pertambangan dan penerbangan adalah ekspor kuat Amerika kepada Papua New Guinea.
Saat ini Exxon Mobil menguasai mayoritas dari cadangan gas alam dan pembangunan fasilitasnya. Menyusul Interoil Amerika yang mengoperasikan kilang minyak di Port Moresby dan telah menandatangani perjanjian dengan Korporasi Energi Dunia untuk membangun proyek LNG (Liquefied Natural Gas) kedua pada PNG. Dan saat ini Cina tengah gencar dalam proyek pengembangan tambang nikel di PNG.Dalam hal hubungan kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi, PNG telah bergabung dalam APEC (Asean Pasific Economic Forum) sejak tahun 1993, kemudian masuk dalam WTO tahun 1996, juga sebagai observer di ASEAN dan anggota ARF, juga tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).Sumber bantuan mayor lainnya kepada PNG adalah Japan, Uni Eropa, China, Taiwan, PBB, ADB, IMF, dan WB. Beberapa volunteer dari sejumlah negara dan misi pekerja gereja menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pemberian bantuan pembangunan negara. Bantuan asing kepada PNG sekitar $46 per capita. Dana U.S $1.5 juta per tahun digunakan untuk proyek HIV/AIDS di PNG.
Perekonomian PNG ini jika dilihat secara seksama, terdiri dari sektor formal, sektor berbasis hukum dan sector informal. Sektor formal mengarah pada industri yang menyediakan basis pekerjaan yang sempit, terdiri dari pekerja kontrakkan dalam produksi mineral, sektor manufaktur yang relatif kecil, lapangan kerja yang kecil dalam sektor keuangan, sektor publik dan industri jasa, konstruksi serta transportasi.Jika dibandingkan dengan Negara Pasifik lainnya, PNG masih memiliki posisi ekonomi yang kuat, dengan jumlah simpanan yang banyak dan bertambah selama ledakan komoditas terjadi sebagai penyangga keuangan selama Krisis Ekonomi Global (Global Economic Crisis), dan sektor keuangan relatif terlindungi dari kegentingan kredit global.Pertumbuhan ekonomi di PNG diperkirakan kuat pada tahun 2010, dengan kontribusi dari sector domestic dan eksternal. Berdasarkan perkiraan Departemen keuangan, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai 7.5% diatas estimasi tahun 2009 sebesar 5.5%.Inflasi turun pada tahun 2010 mendekati 5 %. Dengan itu, Departemen Keuangan dan Bank di PNG lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang akan meungkinkan inflasi kembali meningkat. Resiko terhadap perekonomian kemungkinan berasal dari LNG dan pertumbuhan sektor mineral. Pendapatan Pemerintah PNG mudah terkena imbas karena sangat tergantung pada perubahan peningkatan dari harga global untuk emas, tembaga dan minyak. Exxon Mobil, membawa proyek LNG pada kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi PNG dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan 15-20% GDP. Australia dan PNG memiliki kesepakatan untuk membangun keefektifan, transparansi dari proyek pendapatan Negara didalam pemerintahan, dan pemerintah Australia telah memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung partisipasi Australia dalam pengembangan proyek tersebut. Hubungan Australia dan Papua New Guinea sangat dekat, ditandai dengan bantuan Australia untuk mewujudkan Kesejahteraan Keuangan Berdaulat untuk mengatur pendapatan secara efektif.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen. Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% di tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."
v Kesehatan
Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum. Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk.
v Pendidikan
Masih banyak penduduk di negara ini yang belum melek aksara.Particularly women are affected. Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja. Ini termasuk 500 sekolah Gereja Luther Injil Papua Nugini. Papua Nugini punya enam universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. Dua universitas yang didirikan adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di Distrik Ibukota Nasional dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di luar Lae, di Provinsi Morobe. Empat universitas lainnya yang dulunya disebut college, didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibukota Nasional.
v Sosial Budaya
Penduduk di Papua New Guinea merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk pertahun menurut data sejak tahun 2005-2010 sebesar 2.0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan disana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan yakni Inggris, Tok Pisin dan Motu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1 % populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, China, dan UK, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua New Guinea terbilang cukup besar. Diperkirakan sekitar 49.3%. Papua New Guinea memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik disana.
Papua Nugini ( PNG ; Tok Pisin : Papua Niugini ), resmi bernama Negara Independen Papua Nugini adalah sebuah negara di Oseania yang menempati bagian timur pulau New Guinea ( bagian barat pulau adalah bagian dari provinsi Indonesia Papua dan Papua Barat ) dan banyak pulau lepas pantai. Hal ini terletak di barat daya Samudera Pasifik, di wilayah dijelaskan sejak awal abad ke-19 sebagai Melanesia. Ibukotanya adalah Port Moresby. Pada tahun 1883 kepala pemerintahan Queensland, Sir Thomas Macllwraith memutuskan untuk bertindak bila Inggris tetap tidak bersedia. Kepada pemerintah Inggris ia menyatakan bahwa Jerman sudah merencanakan menduduki Irian Timur. Sekalipun pemerintahan Inggris tetap menolak, Macllwraith mengutus seorang hakim untuk menancapkan bendera Inggris sambil menyatakan bahwa Irian Timur menjadi milik Inggris. Sementara itu seluruh koloni di Australia mendukung Queensland dan secara bersama-sama mendesak Inggris untuk bertindak. Dalam bulan November 1884 pemerintah Inggris mengklaim Irian Timur bagian tenggara, sementara itu Jerman telah mengklaim bagian timur lautnya. Sejak itu sampai tahun 1901 Irian Timur menjadi milik Inggris dan diperintah oleh Queensland serta anggaran belanja utuk itu ditanggung bersama oleh keenam koloni. Pada tahun 1964, Dewan Majelis dengan 64 anggota dibentuk. Pada tanggal 1 September 1973, PNG memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief minister yang dijabat oleh Michael Somare. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, PNG diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti menjadi Perdana menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hudaidah. 2004. Sejarah Australia dan Oceania. Palembang: FKIP UNSRI.
2. Koentjaraninggrat. 1985. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
3. Ricklefs, M. C. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
No comments:
Post a Comment