Sejarah Pendidkan di Prancis

Masdi/SP

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pada era globalisasi ini. Hal ini dikarenakan tanpa pendidikan seseorang tidak akan mampu bersaing dalam dunia yang semakin hari semakin kompetitif. Sehingga pendidikan itu perlu dijalani bagi setiap insan manusia agar dapat bersaing dan berkompetisi agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Sebelum membahas mengenai pendidikan lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari pendidikan. Secara universal pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan ketrampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik, tujuannya untuk mengembangkan

atau mengubah kognisi, afeksi dan konasi seseorang. Selain itu menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu ialah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (http://sro.web.id/pengertian-pendidikan.html). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu ialah suatu cara atau usaha sadar yang dilakukan oleh manusia menjadi manusia yang seutuhnya.

Di dalam artikel ini akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di Perancis mulai dari akhir abad 19-20 Masehi. Dalam proses perkembangan pendidikan di Perancis ini menitikberatkan kepada penguasa karena penguasa yang sangat berperan dalam proses perkembangannya. Pendidikan di Perancis sudah dimulai sejak abad ke-12 dengan ditandai berdirinya University of Paris. Universitas tersebut menjadi tempat bernaungnya metode penyelidikan rasional yang dipergunakan dosen dan para mahasiswa untuk menolak teologi dan doktrin sosial negara teokrasi. Perkembangan pendidikan di Perancis semakin dapat terlihat setelah Eropa mengalami masa Renaissance atau biasa disebut abad pencerahan dimana pada saat itu negara-negara Eropa termasuk Perancis sedang mengalami masa yang kelam atau gelap sehingga dengan adanya renaissance tersebut orang-orang mulai berpikiran rasional dan mulai meninggalkan dokrin-doktrin gereja.

Dengan mempelajari sejarah pendidikan di Perancis ini diharapkan dapat mengerti bagaimana fungsi pendidikan dalam keseluruhan kebudayaan. Selain itu dengan mengetahui sejarah pendidikan suatu tempat dapat menyadarkan bahwa pendidikan itu harus disesuaikan atau diselaraskan dengan perubahan-perubahan dalam keadaan pada saat itu, ilmu pengetahuan dan teknik.

A.    Pendidikan di Perancis

Perancis modern adalah Perancis yang dimulai dari pendirian Republik ketiga. Repbulik ketiga didirikan oleh elemen-elemen republik populasi setelah pasukan Prusia dibawah pimpinan Bismarck menghancurkan kekaisaran kedua pada 1870. Sebelumnya sudah ada dua sistem pemerintahan dalam bentuk republik. Ketiga sistem pemerintahan republik mendapat dari tentangan dari kaum monarki yang tetap setia pada teori bahwa kekuasaan adalah takdir dari tuhan. Kaum monarki menghimpun kekuatan dari pendukung keturunan bangsawan dan kalangan hirarki Gereja Katolik Roma. Dua kelompok ini telah memperlihatkan tendensi reaksioner kuat yang sesekali berhasil membatasi suara rakyat; keduanya tampil untuk mencoba mengembalikan pemerintahan monarki absolut. Maka, tak heran jika keduanya sama-sama tidak mendukung pendidikan umum yang bebas. Pendidikan pada masa sebelum republik ketiga lebih menitik beratkan pada pendidikan keagamaan dimana pemerintah memberikan kewenagan penuh kepada pihak gereja untuk mengadakan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dan gereja bersanding dalam menciptakan suatu pendidikan.

Kekuatan kaum republik terletak pada kelas menengah. Cita-cita ekonomisnya berupa suatu sistem kepemilikan tanah dalam jumlah kecil oleh individu penggarapnya, ditambah dengan sistem luas yang terdiri dari perusahaan pabrik kecil dan perusahaan komersial yang diperlukan untuk tukar-menukar produk toko dan pertanian dengan suatu cara yang menguntungkan bagi semua. Pandangan kelas menengah ini tentang kehidupan sudah bertumpu pada kebebasan individu; meskipun demikian, aparat pemerintah yang mendapat dukungan adalah sebuah majelis representatif yang dipilih oleh rakyat dan melaksanakan kedaulatan untuk rakyat. Kaum republik tidak kalah setianya dengan kaum monarko mengenai gagasan pemerintah yang terpusat secara kuat. Kedua golongan ini hanya dipisahkan oleh dasar-dasar filosofis yang mendasari pemerintah dan tentu saja instansi yang digunakan untuk menjalankan kebijakan sosial.

Dasar-dasar filosofis republik ketiga terbentuk selama masa pencerahan (Enlighment). Dengan menolak doktrin kembar kekuasaan karena takdir tuhan dan wahyu pribadi, kaum rasionalis berpaling pada metode logika induktif sebagai satu-satunya dasar yang valid untuk membangun masyarakat yang baik dan negara yang sebenarnya. Mereka mendukung pemerintahan representatif dan kontrol sekuler terhadap gereja. Dengan bertekad membuat pemerintah tunduk pada proses rasional, mereka tidak percaya bahwa kemampuan berpikir pada semua manusia adalah sama atau bahwa semua manusia mampu melakukan proses berpikir dengan benar. Oleh karena itu, kaum republik cenderung tidak mau menerima kelas pekerja sebagai golongan yang sederajat. Sebelum pemerintahan republik ketiga, kaum republik telah mendukung pembatasan hak suara bagi mereka yang membayar pajak. Slogan revolusioner "Liberty, Equality, and Fraternity (Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan)" tidak ditujukan untuk seluruh rakyat Perancis.

Di bawah pemerintahan republik ketiga, Lycee dan fakultas universitas negeri diambil alih untuk membentuk inti sistem sekolah menengah yang bertujuan untuk menemukan dan menghasilkan calon-calon pemimpin. Kendati teori warisan status kelas telah ditolak, sistem pendidikan masih sangat selektif. Sistem tersebut sudah memisahkan anak-anak menjadi dua kelas sejak hari pertama mereka masuk sekolah. Akhirnya, hak pilih dijadikan universal bahkan wanita berhak memilih untuk bersekolah setelah Perang dunia II tetapi biaya pendidikan di sekolah menengah tetap melanggengkan diskriminasi kelas. Sistem pendidikan Perancis mencerminkan selektivitas yang juga terdapat pada pemerintahan dan kehidupan sosial lainnya. Rakyat Perancis menumpukan wewenang dalam pemerintahan kepada sebuah majelis nasional representatif yang terdiri dari dua majelis. Majelis pertama Chamber of Deputies yang dipilih langsung oleh rakyat, majelis yaitu Senat dipilih olehelectoral college (badan pemilih). Dengan bersidang sebagai suatu badan, kedua majelis berwenang memilih presiden. Tahun demi tahun, pentingnya jabatan presiden berlaku surut, dan tugas eksekutif diambil oleh seorang perdana menteri yang mengepalai kabinet menteri-menteri. Seluruh anggota kabinet berikut perdana menteri diangkat dan ditentukan masa jabatannya oleh kedua majelis dalam majelis nasional. Oleh karena itu, ada pelaksanaannya rakyat tidak memerintah sendiri karena mereka telah mendelegasikan kedaulatannya kepada deputi-deputi terpilih dan para elector (anggota electoral college) orang-orang yanbg secara teori berkualitas lebih baik untuk menjalankan kekuasaan secara rasional dibandingkan warga biasa.

Proses selektif juga diberlakukan pada beberapa partai politik. Kandidat-kandidat penjabat publik kini tidak lagi dicalonkan oleh mereka yang berkedudukan di distrik pemilihan, tetapi diajukan oleh kepemimpinan partai pusat kepada pemilih di distrik pemilihan tersebut. Oleh sebab itu, pemilih tidak memilih wakilnya sendiri tapi hanya menyetujui atau menolak partai yang menyiapkan platform dan daftar pilihan kandidat. Pemilih tidak diperkenankan memberikan suara untuk kandidat lebih dari satu partai, sebuah larangan yang memungkinkan para pemimpin partai menggunakan kontrol luas atas anggota-anggota partainya, juga atas wakilnya di majelis nasional. Teori bahwa pemerintahan harus dijalankan oleh kelompok terpilih yang wewenang keputusannya telah ditertibkan lewat jalur studi formal yang ketat telah memberikan pengaruh kuat pada sistem pendidikan pendidikan Perancis. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok pilihan ini dan mereka merupakan golongan masyarakat mayoritas luas harus puas tidak hanya dengan kedudukan yang rendah dalam kehidupan tetapi juga dengan biaya pendidikan yang cenderung ditujukan agar mereka lebih menjadi pengikut daripada menjadi pemimpin.

B.     Struktur Kekuasaan dan Organisasi Administratif

Seperti para pendahulunya, Republik ketiga mendukung pemerintahan yang sangat terpusat. Sejarah politik Perancis memang telah mengajarkan rakyat Perancis untuk berharap agar hak alamiah dan kebebasan perseorangan dilindungi dengan lebih baik oleh instansi nasional daripada instansi daerah. Di masa lalu dan juga sekarang mereka dididik untuk membayar pajak kepada suatu perwakilan pemerintah di Paris dan membiarkan instansi pemerintah daerah untuk menuruti apapun yang diberikan pemerintah sebagai imbalan. Sebenarnya sebagian besar pejabat pemerintah daerah adalah pegawai kementerian dalam negeri tanpa loyalitas atau tanggung jawab khusus kepada daerah. Karena itu, ketika seorang warga kebanyakan mulai diganggu dengan suatu salah fungsi (malfunctioning) kecil dalam pemerintah daerah, kemungkinan besar ia lebih menuntut perubahan pada pemerintah nasional daripada mengajukan pengaduan kepada walikota atau dewan komunenya. Administrasi kependidikan terkoordinasi erat dengan kegiatan kementerian dalam negeri. Sebelum itu, sudah dikembangkan organisasi pemerintahan sipil yang membagi seluruh Perancis menjadi tingkat-tingkat pemerintahan yang berjenjang yaitu department, arondissement, kanton dan komune dan masih berlaku sampai sekarang. Kementerian dalam negeri dikepalai seorang menteri yang duduk  dalam kabinet. Menteri tersebut memiliki sejumlah staf penting terdiri dari para asisten administratif dan karyawan yang kebanyakan adalah pegawai negeri berkedudukan tetap. Pada tiap departmen. Kementerian diwakili oleh seorang prefect (pengawas) yang diangkat atau bertanggung jawab lebih kepada kementerian daripada wargadepartment. Namun setiap department memiliki sebuah dewan terpilih dan pengawas bisa berkonsultasi dengannya. Selanjtunya department dibagi lagi menjadi arondissement. Setiap arondissement memiliki seorang subprefect(semacam wakil pengawas). Di tingkat daerah terdapat komune yang dipimpin oleh walikota. Walikota juga diangkat oleh kementerian dan merupakan wakil pemerintah pusat.

Jadi walikota hanya melaksanakan kebijakan dan instruksi yang dibuat pada tingkat nasional daripada tingkat daerah. Hal ini dilakukan agar terjadi kesesuaian antara kebijakan nasional dengan kehendak daerah dan untuk hal ini walikota berkonsultasi dengan dewan komune terpilih. Besarnya komune berbeda-beda mulai dari desa pedalaman yang kecil sampai kota-kota besar. Paris mendapat status istimewa karena merupakan salah satu komune terbesar. Kanton ialah unit administratif antara komune dan arondissement terutama digunakan untuk tujuan militer. Sesekali kanton dipergunakan sebagai distrik sekolah pusat jika jumlah penduduknya terlampau sedikit sehingga pada komune-komune utama tidak dapat diselenggarakan di sekolah yang sebenarnya. Kanton juga digunakan sebagai distrik pemilihan dalam pemilihan-pemilihan tertentu. Kebijakan dirumuskan di tingkat nasional. Keseragaman kebijakan politik dan kualitas kinerja dijamin oleh dewan inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada kementerian dan sebuah sistem ujian eksternal yang dilaksanakan secara nasional. Sebuah dewan tinggi pendidikan umum bekerja pada kementerian pendidikan umum. Anggotanya terdiri dari para pemimpin terkemuka dan politisi muda ambisius yang dipilih oleh menteri atau kelompok profesional. Universitas diwakili oleh 27 orang anggota, sekolah menengah 10 anggota dan sekolah dasar 6 anggota. Semua bidang kebijakan yang mempengaruhi kurikulum, metode pendidikan, ujian, buku teks, pengawasan sekolah swasta dan hal-hal lain yang secara langsung berhubungan dengan pendidikan harus dikonsultasikan kepada dewan ini. Dewan juga bertindak sebagai pengadilan banding untuk kepentingan guru, kelompok swasta dan siapapun yang merasa dirugikan oleh tindakan kementerian atau pejabat daerah. Dewan tinggi pendidikan umum memang khusus dibuat untuk memposisikan semua pendidikan di bawah pengawasan kepemimpinan kelompok intelektual.

Bayang-bayang Imperial University Napoleon masih tampak pada sekolah menengah dan fakultas lanjutan. Meskipun direktorat untuk mengurus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terpisah di tingkat kementerian, progra studi dan cara pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan erat. Akademi tetap menjadi unit administratif langsung di bawah kementerian untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, tetapi jumlahnya menyusut menjadi 17. Pejabat administratif utama pendidikan pada setiap akademi tetap rektor. Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan lycee negeri dan dewan inspektur mengawasi pendidikan di college kotapraja dan semua sekolah menengah swasta.

 Sebagian besar pendidikan tinggi diserahkan pada fakultas-fakultas tersendiri dan seringkali terpencar-pencar secara geografis. Namun fakultas-fakultas pada suatu akademi tertentu diarahkan untuk saling berkoordinasi lewat sebuah dewan antar fakultas yang bekerja sama dengan rektor. Direktorat pendidikan negeri dalam kementerian diinstruksikan untuk mengembangkan rangkain fakultas yaitu struktur universitas yang utuh yang di setiap akademi dengan maksud untuk menyediakan sebuah sistem yang terdiri dari 17 universitas negeri untuk melayani seluruh bangsa. Biasanya pada akademi-akademi tersebut sudah ada satu fakultas atau lebih tetapi masing-masing dikelola sendiri-sendiri. Instruksi tersebut menghasilkan terbentuknya dewan-dewan universitas pada enam belas akademi dan dimulailah suatu gerakan untuk membangun universitas yang utuh pada setiap akademi. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat berbagai kendala.

C.    Institusi Pendidikan

Setiap direktorat di bawah kementerian pendidikan umum mengelola program pendidikannya sendiri secara terpisah terkecuali program pendidikan jasmani karena setiap program memiliki gedung sendiri yang tersebar di seluruh negeri dan memiliki pegawai yang berasal dari kader gurunya sendiri. Pola institusi ini dan jenis sekolah masing-masing berubah-ubah tiap tahun demi tahun. Pendidikan dasar memperoleh perhatian yang lebih khusus pada masa republik ketiga ini terutama untuk menyusun sistem pendidikan untuk mendidik rakyat agar menjadi pendukung yang setia kepada pemerintahan dan memiliki keterampilan. Dasar hukum untuk pendidikan dasar ditetapkan dalam undang-undang pendidikan dasar (Primary Education Laws) tahun 1881 dan tahun 1886. Ketentuan dalam undang-undang tersebut antar lain menetapkan bahwa sekolah dasar negeri harus merupakan institusi sekuler dan wajib disediakan dalam jumlah tertentu sehingga setiap anak dapat mengakses salah satu sekolah dengan mudah. Meskipun pendidikan dijadikan tanggung jawab nasional dan semua anak diwajibkan hadir di sekolah, orang tua boleh memilih untuk menyediakan pengajaran anak-anak mereka secara privat atau di sekolah lain selain sekolah negeri yang diakui.

Sistem pendidikan dasar memiliki beberapa jenjang pengajaran yaitu dimulai dari taman kanak-kanak yang diprakarsai Froebel di Jerman tetapi komune yang lebih besar menghadirkan ecolles maternelles untuk anak-anak berusia antara dua sampai enam tahun. Sekolah-sekolah ini lebih tepat dikatakan sebagai sekolah sukarela karena boleh diikuti dan boleh tidak tetapi orang tua memanfaatkan kehadiran sekolah-sekolah tersebut secara penuh bila memang ada. Di komune berpenduduk kurang dari 2.000 jiwa terkadang disediakan classe enfantine dengan lama pendidikan satu tahun.

Pada usia 6 tahun, anak-anak dimasukkan pada sekolah dasar yang sesuai. Mereka bersekolah sampai masa wajib belajar berakhir atau pindah ke program pilihan. Sebelum masa perang dunia II, masa wajib belajar dimulai dari usia 6 tahun sampai 14 tahun. Seiring dengan tersedianya guru dan fasilitas maka wajib belajar pun diperluas secara bertahap. Dengan bertambahnya usia lulus sekolah, maka akan semakin banyak pula program pilihan yang ditawarkan setelah tahun ajaran keenam dan tahun ajaran ketujuh. Beberapa jenis sekolah dasar lanjutan didirikan dengan menawarkan program 3 tahun yang mempersiapkan penerimaan ke sekolah guru atau bekerja di bagian administrasi. Ketika kementerian pendidikan umum mulai tertarik dengan pendidikan kejuruan, murid-murid diberikan kesempatan memasuki sekolah keterampilan atau sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ini hanya menawarkan program pendidikan satu tahun setelah mengikuti tahun ketujuh pada sekolah dasar sedangkan ada beberapa yang menawarkan program dua tahun, tiga tahun bahkan empat tahun. Untuk siswa yang berbakat lebih, sekolah khusus ini menawarkan pendidikan seni dan keterampilan dan tentunya hanya beberapa saja yang menawarkan pendidikan sampai jenjang tinggi.

Pendidikan kejuruan dalam bentuk-bentuk terbatas sudah ada sejak masa awal republik ketiga. Namun departemen pendidikan kejuruan belum dibentuk dalam kementerian sampai tahun 1929. Sebelum masa itu, kementerian telah mendirikan berbagai macam sekolah spesialis di bidang pertanian, kehutanan dan ilmu militer. Beberapa diantaranya masih berjalan tetapi ada tendensi yang semakin meningkat yang mengharapkan sekolah-sekolah di bawa direktorat pendidikan kejuruan menyediakan tenaga ahli di bidang perindustrian dan beraneka jenis pekerjaan perdagangan.  Oleh sebab itu, sekolah seni dan keterampilan, perdagangan, industri dan pekerjaan spesialis lainnya kini biasanya dianggap sebagai pendidikan kejuruan dan bisa dimasuki setelah tahun ketujuh pendidikan dasar. Kemudian juga terdapat sekola menengah yang tersedia secara tradisional di sekolah negeri yang disebut lycee dan sekolah kotapraja yang disebut college. Dalam pelaksanaannya lycee lebih selektif sehingga memiliki reputasi sebagai yang lebih sempurna dan kualitas lulusannya terjamin. Sedangkan college cenderung mengakomodasi cita rasa pendidikan modern dan lebih cepat beradaptasi dengan permintaan umum warga kotapraja yang mendukungnya. Meskipun demikian kedua jenis sekolah ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk ujian baccalaureat sehingga mempersiapkan pula penerimaan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas.

Dalam perkembangannya, sekolah menengah bisa dimasuki melalui sekolah dasar terlebih dahulu. Namun terdapat jalur lain untuk masuk ke sekolah menengah dan cara ini lebih disukai oleh rakyat yaitu lewat classes preparatoire. Classes preparatoire adalah sekolah swasta yang memiliki perjanjian kerja dengan satu lycee atau lebih untuk menyakinkan para orang tua yang menjadi penyantunnya bahwa putra-putri mereka akan diterima di sekolah menengah. Selanjutnya jenjang yang lebih tinggi yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam beberapa bentuk. Hampir semua akademi memiliki fakultas universitas jenis konvensional tetapi tidak semuanya mempunyai perangkat fakultas yang lengkap. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumbangsih universitas dalam bidang-bidang ini diperluas dengan meningkatkan daya tampung kelas pada fakultas-fakultas yang sudah ada ataupun menambah fakultas baru. Institusi baru yang dinamakan les Grandes ecole atau Great School (Sekolah Tinggi) ini juga gencar dipromosikan. Nama tersebut tentu saja lebih mengarah pada tingkat pendidikan daripada besarnya jumlah siswa. Great School berupa sekolah teknik dan sekolah semi-profesional dan lulusannya ini banyak diminta untuk menempati posisi-posisi menarik di bidang industri dan pemerintahan. Baik Great School mapun universitas bisa dimasuki lewat ujianbaccalaureat tetapi penerimaan ke Great School juga terbuka bagi mereka yang berhasil menempuh ujian kompetitif khusus.

Pada masa republik ketiga ini, status dan reputasi sekolah guru juga ditingkatkan. Ecole normale superieure atau sekolah tinggi keguruan yang didirikan Napoleon I untuk mendidik guru sekolah menengah dijadikan bagian dari kelompok University of Paris. Meskipun demikian, sekolah guru yang mempersiapkan guru sekolah dasar dianggap sebagai pendidik menengah. Namun sekarang dikembangkan sekolah tinggi keguruan yang mempersiapkan staf pengajar untuk sekolah guru, inspektur sekolah dan posisi lain dalam administrasi pendidikan yang memerlukan pelatihan di luar pelatihan sebagai seorang guru di dalam kelas. Oleh karena itu kedudukan sekolah tinggi keguruan setara dengan dengan Great School dan dari hubungan dengan pendidikan tinggi inilah mulai terlihat kemungkinan adanya transisi atau peralihan dari sistem pendidikan dasar ke sistem pendidikan menengah dan sistem pendidikan perguruan tinggi. Kemudian juga disediakan sekolah khusus seni, musik dan drama yang direkomendasikan oleh direktorat seni rupa. Orang-orang yang berbakat luar biasa dapat memasuki sekolah-sekolah ini dari sistem pendidikan cabang manapun tetapi tidak ada titik tertentu tempat terjadinya proses perpindahan yaitu baik proses penerimaan maupun lamanya masa studi karena itu semua tergantung pada bakat siswa dan kemajuan yang dicapainya.

D.    Perkembangan dan Hambatan dalam Pendidikan di Perancis

Dalam sistem pemerintahan republik ketiga terdapat struktur rangkap atau struktur dua kelas dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan. Anak-anak mulai bersekolah di sekolah dasar atau sekolah persiapan kemudian berlanjut sesuai jalur yang dipilihkan bagi mereka sampai peluang yang tersedia habis. Karena peluang-peluang dalam kedua sistem ini berbeda jauh maka status anak di masa depan dilihat dari kedudukan sosial, situasi ekonomi, peluang kerja dan posisi yang kelak dapat ditempatinya dalam pemerintahan sebagian besar sudah ditentukan sejak anak masi berusia masih 6 tahun. Teori politik Perancis menyatakan bahwa semua hal yang mempengaruhi kesejahteraan umum harus diselesaikan dengan logika induktif formal yaitu suatu proses pemikiran yang hanya bisa disempurnakan melalui pendidikan ketat. Ketika sikap filosofis ini diakui, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berubah bentuk menjadi intuisi yang menyediakan disiplin intelektual tersebut dan kaum republik tahun 1870 ingin menyerahkan kontrol-kontrol sosial sebanyak mungkin ke tangan lulusan institusi-institusi ini. Oleh karena itu republik ketiga ini memandang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai program pelatihan untuk elite intelektual. Pemikiran ini menganggap calon-calon pemimpin perlu sedini mungkin dipisahkan dari orang kebanyakan karena siswa-siswa selalu diseleksi dengan sangat ketat, karakter dan program lycee, college, dan universitas tidak berubah secara signifikan dan kondisinya semasa masih di bawah pemerintahan monarki yang diperkirakan kebutuhan negara akan pemimpin yang berkualitas akan terpenuhi selama institusi-institusi ini masih memiliki siswa. Keadaan demikian terus berlangsung selama perang dunia I. Namun dikalangan prajurit sedang merebak suatu sikap yang lebih demokratis yaitu para prajurit yang datang dari segala lapisan masyarakat dari seluruh daerah Perancis yang dipaksa hidup dengan kedudukan sederajat satu sama lain dan berjuang bahu-membahu ini, berpendapat bahwa hambatan yang cenderung memisahkan mereka dalam kehidupan sipil kebanyakan merupakan hambatan artifisial. Sistem pendidikan rangkap tersebut menjadi indikasi sebagai penyebab utama perpechan sosial.

Pada akhir program sekolah dasar, siswa diklasifikasikan menurut kemampuannya bukan berdasarkan status orang tua. Semua siswa yang memenuhi syarat akan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Namun dengan adanya sistem seperti mendapat kecaman dari masyarakat karena masyarakat menilai itu sama saja dengan melakukan diskriminasi sosial. Namun pemerintah Perancis mengambil kebijakan yang memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu dibandingkan harus meniadakan biaya sekolah. Sulitnya masyarakat untuk memperoleh kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan masyarakt memberikan kecaman terhadap diskriminasi atas ujian baccalaureat dan ujian lainnya yang menunjukkan semakin banyak rakyat yang menuntut kesempatan untuk belajar di jenjang universitas. Universitas benar-benar dalam keadaan tertekan dimana universitas dimina untuk memperluas jumlah mahasiswa dan kontribusinya terhadap masyarakt. Direktorat pendidikan tinggi yang bekerja melalui rektor secara bertahap telah mencapai koordinasi yang lebih baik dengan fasilitas pendidikan tinggi di tiap akademi. Standar masuk yang seragam mulai diberlakukan dan kementerian pendidikan umum megambil alih hak eksklusif untuk memberikan ijazah dan gelar. Sebagai imbalannya, universitas menerima lebih banyak sumbangan dan semua profesor dijadikan pegawai negeri. Mereka kini diangkat oleh kementerian dan dipromosikan atau diberhentikan oleh kementerian dan digaji melalui kas negara.

Dalam pendidikan di Perancis juga disinggung sedikit mengenai pendidikan wanita. Wanita-wanita di Perancis mendapat hak untuk mengenyam pendidikan setelah perang dunia II. Sebelumnya peran mereka dalam kehidupan publik tidak begitu diperhatikan dan peluang untuk merasakan pendidikan terbatas. Kemudian didirikanlah college dan lyceedalam jumlah terbatas sehingga memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau universitas. Meskipun wanita dapat merasakan pendidikan tinggi tetapi mereka tidak diproyeksikan untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Biasanya hanya ditempatkan sebagai tenaga pengajar di pendidikan dasar, bahkan dalam pelaksanaannya tetap saja lelaki mendapat perlakuan yang istimewa dari pemerintahan sehingga ini bisa dikatakan sebagai diskriminasi antara perempuan dengan lelaki.

Dalam menghadapi permasalahan mengenai kesempatan mendapatkan pendidikan, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan untuk memperluas kesempatan anak-anak dari semua kelas untuk meneruskan pendidikan selepas program dasar utama. Perpanjangan wajib hadir di sekolah sampai usia 16 tahun berarti diperlukan sekolah dan program-program baru. Penekanan tradisional pada pelajaran-pelajaran klasik semakin diperluas dengan memasukkan mata pelajaran yang berguna untuk anak laki-laki dan perempuan yang berencana mencari pekerjaan di lapangan industri atau perniagaan. Semua program pada jenjang pasca pendidikan dasar mulai dianggap sebagai pendidikan menengah dan ilmu ekonomi sederhana menghendaki beberapa program ditempatkan dalam wadah yang sama, wadah yang tadinya hanya berisi program klasik atau program modern. Dalam masa transformasi ini, nama sekolah dasar lanjutan diubah menjadi college. Perubahan nama tersebut menjadi suatu indikasi besarnya perkembangan yang dialami pendidikan menengah.

Hal yag paling revolusioner dari segalanya adalah pengumuman bahwa ujian umum yang sebelumnya diselenggarakan untuk anak-anak pada tahun terakhir mereka bersekolah di sekolah dasar ditiadakan dengan alasan eksperimen. Sebagai gantinya, akan ada suatu sistem bimbingan di bawah pengawasan komisi khusus yang anggotanya diangkat dari para inspektur sekolah dasar dan sekolah menengah pada distrik yang dilayani komisi tersebut. Anak-anak usia 11 dan 12 tahun yang telah mengikut program sekolah dasar umum dan orang tuanya menghendaki mereka masuk ke bentuk keenam atau kelas terendah dari pendidikan menengah dimasukkan ke kelas observasi. Di kelas ini mereka akan diobservasi selama berbagai periode waktu. Periode observasi biasanya berlangsung selama dua tahun dan semua siswa akan mengikuti program studi umum. Selain itu prestasi siswa akan dipantau dan dievaluasi bakatnya untuk menentukan program khusus yang paling tepat untuk masing-masing siswa.

            Kemudian ketika Perancis memilik daerah koloni di Afrika, Perancis mengambil kebijakan doktrin asimilasi yang merupakan integrasi diantara negara-negara jajahan yang ada di seberang laut dengan Perancis. Kemudian adanya ide "penggabungan" dimana ide ini dikembangkan sebagai dasar kebijaksanaan pendidikan. Dalam koloni Perancis ini ada suatu sistem sekolah dimana dalam proses pengajarannya menggunakan bahasa Perancis mulai dari pengajaran dalam kelas hingga kurikulum yang berlaku menggunakan bahasa Perancis. Sekalipun demikian, pendidikan Perancis di Afrika memiliki perbedaan dengan pendidikan di Perancis itu sendiri. Pertama Perancis juga sama seperti Inggris yaitu mengikuti pola kebijaksanaan kolonial yang menguntungkan diri sendiri dalam artian bahwa jumlah sekolah yang tersedia dirubah secara besar-besaran dari daerah ke daerah. Kedua, khusus bagi kelompok elite, pendidikan melatih siswa untuk menduduki suatu jabatan yang di dalamnya ada keperluan khusus. Ketiga, ijazah yang diberikan walaupun sama dengan ijazah orang-orang Perancis namun tetap memiliki ciri tertentu sebagai milik penduduk jajahan oleh karenanya baik nilai ekonomi maupun nilai sosialnya tidak sama.

Sejak Perancis memulai ekspani pendidikan secara cepat di seluruh jenjang pendidikan dalam daerah Afrika sebagai koloninya, pendidikan kejuruan dan pendidikan pertanian merupakan hal yang paling gencar dilaksanakan atau diikuti. Dalam hal ini pemerintah Perancis memberikan sokongan berupa uan bantuan langsung yaitu dengan memperbesar beasiswa bagi siswa-siswa bangsa Afrika untuk belajar di Perancis. Dari pemaparan tentang pendidikan di Perancis dapat disimpulkan bahwa, dalam perkembangan pendidikannya tidak lepas dari kekuasaan sang penguasa. Dalam hal ini penguasa yang seluruhnya mengatur jalan kebijakan pendidikan sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pendidikan yang ada di Perancis dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan di Perancis ditujukan untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang kosong dalam pemerintahan

Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam keberlangsungan pendidikan di Perancis. Salah satunya adalah didirikannya sekolah kejuruan dimana sekolah kejuruan ini didirikan untuk menampung siswa-siswa yang memiliki bakat atau spesialisasi pendidikan. Kemudian terdapat beberapa hambatan dalam berlangsugnya proses pendidikan di Perancis yaitu kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi sehingga timbul kecaman dan protes dari rakyat. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi semua rakyat untuk mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

-          Thut, I.N dan Don Adams. (2005). Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-          Djumhur dan Danasuparta. 1976. Sejarah Pendidikan. Bandung: CV Ilmu Bandung

-          Kadir, Sardjan dan Umar Ma'sum. (1982). Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang. Surabaya: Usaha Nasional

-          Meyer, Adolphe E. (1965). An Educational History of The Western World. United States: McGraw-Hill Book Company

-          (2013). Pengertian Pendidikan. [Online]. Tersedia:http://sro.web.id/pengertian-pendidikan.html [28 Februari 2013]