MIRFAYANTI/S/A
K.H.Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah ketua Nahdlatul ulama dan pendirian partai kebangkitan Bangsa (PKB). Abdurrahman wahid terpilih menjadi presiden menggatikan B.J. Habibie yang ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh MPR pada tanggal 19 oktober 1999. K.H. Abdurrahman wahid menjadi presiden Indonesia yang keempat setelah dipilih oleh MPR hasil pmili 1999. Dia di bantu oleh megawati sukarnoputri sebagai wakil presiden. Presiden K.H. Abdurrahman wahid membentuk cabinet pertamanya, cabinet persatuan nasional, pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle pada bulan agustus 2000.
Selama kepemimpinan K.H. Abdurrahman wahid, kondisi bangsa indonsia tetap bergejolak. Kesulitan ekonomi semakin meluas. Pada tahun 2001 dan 2002, harga BBM ( bahan bakar minyak ) mengalami kenaikan. Kerusuhan antaretnis dan antaragama terus berlanjut. Kerusuhan tersebut adalah kerusuhan antaragama di poso ( Sulawesi tengah ), lombok, dan Maluku serta kerusuhan antaretnis yang melibatkan etnis Madura etnis dayak di sampit (Kalimantan tengah). Selain itu, serangan Bom juga terjadi dibebrapa tempat di Indonesia. Misalnya, bom dikedubes Filipina, Jakarta ( 1 agustus 2000). Bom kedubes Malaysia, Jakarta (27 agustus 2000 ), bom di gedung Bursa Efek Jakarta, (13 september 2000 ), bom malam natal dibeberapa kota Indonesia (24 desember 2000).
Selama kepemimpinannya, K.H. Abdurrahman wahid berusaha mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia memutuskan irian jaya dinamakan kembali sebagai papua, namun tidak berpikir membiarkannya merdeka. Pada tahun 2000, K.H. Abdurrahman wahid mengeluarkan kebijakan tentang pemisahan POLISI dari ABRI.
K.H. Abdurrahman wahid adalah presiden yang tidak lepas dari kontroversi. Pernyataan yang kontroversi adalah ulasan kepada MPR agar membatalkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelanggaran ajaran marxisme dan kominisme. Selain itu, K.H. Abdurrahman wahid juga mengusulkan diadakannya kerja sama bilateral dengan Israel. Usaha tersebut mengundang reaksi luas yang menuntutnya turun sebagai presiden. Selain itu, mengundang ancaman pengunduran diri dari mentri hukum dan perundang-undangan, prof.Yusril Ihza mahendra.
Pada sidang umum MPR pertama pada bulan agustus 2000, presiden K.H. Abdurrahman wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada tanggal 29 januari 2001, ribuan demontran menyerbu MPR dan meminta Presiden K.H. Adurrahman wahid agar mengundurkan diri dengan alsan keterlibatanya dalam sekandal korupsi ( Bruneigate dan Buloggate ). Kasus buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden K.H Abdurrahman wahid dalam bentuk memorandum. DPR meminta presiden K.H.Abdurrahman wahid kembali berkerja sesuai GBHN yang diamanatkan.[1]
Kelemahan dan Kelebihan Kepemimpinan Presiden Gus Dur di Indonesia
1. Di Bidang Politik
a. Kelebihan :
1) Membentuk Kabinet Persatuan Nasional
2) Sering melakukan perjalanan luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain, menarik investasi, menerima penghargaan, berobat, sekaligus menghadiri bebagai forum dunia seperti forum ekonomi dunia atau pertemuan negara G-77.
3) Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif
Dengan kunjungan keluar negeri sebenarnya merupakan pemborosan, akan tetapi ini dilakukan untuk mengangkat citra Negara Indonesia. Akibat rezim Pak Soeharto, citra Indonesia dikenal sebagai negara totaliter dengan tingkat demokratisasi yang rendah. Untukmengatasi hal tersebut Presiden Gus Dur melakukan kunjungan ke Negara Negara yang tergabung dalam ASEAN, Afrika, Eropa, hingga Benua Amerika. Karena kunjungan ini politik politik bebas aktif begitu kentara. Seringnya Presiden Gus Dur berkunjung ke luar negeri ini ternyata mendapat respon positif dari dunia, bahkan membuka peluang kerjasama (terutama kerjasama dalam bidang perdagangan).
4) Iklim Politik Yang Demokratis
Semua tahu bahwa pada masa Gus Dur suasana demokratis mulai tampak terwujud. Hal ini dapat terlihat dengan tindakan gusdur yaitu:
5) Penghapusan peraturan yang merugikan kaum minoritas.
6) Pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif (departemen penerangan dan sosial) hengga "niat" Gusdur ini membuka hubungan diplomati dengan Israel.
7) Kecenderungan pemikiran Gusdur yang menghargai kebebasan idividu dan keberagaman (dasar dari demokrasi) serta reformis.
8) Pada masa Abdurrahman Wahid terjadi perubahan drastis dalam bidang keterbukaan media. Gus Dur melikuidasi departemen penerangan, sehingga media massa lebih leluasa melakukan aktivitasnya.
9) Gus Dur terkenal dengan faham pluralismenya. Pada eranya lah kelompok minoritas Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar, seperti dalam pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional.
10) Sayang, sistem dan pola pemerintahan Gus Dur tidak berjalan dengan baik. Terjadi kegaduhan politik yang tidak perlu, sehingga stabilitas politik tidak terjaga.
11) Stabilitas politik yang buruk menyebabkan stabilitas ekonomi berjalan pincang.
b. Kelemahan :
1) Presiden Abdurahman Wahid sering melontarkan pernyataan-pernyataan kepada media yang kerap memanaskan suhu politik Tanah Air. Hal tersebut menimbulkan keguncangan situasi politik dalam negeri. Salah satunya yaitu soal reshuffle cabinet atau desakan mundur terhadap sejumlah menteri.
2) Rendahnya tingkat popularitas Gusdur
3) Masyarakat kurang antusias dengan gaya pemerintahan Gusdur.
4) Dengan beberapa keputusan yang kontroversial membuat gusdur bukan sosok yang populis. Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasionalyang diakui kecemerlangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin (basis massa keagamann organisasi Nahdatul Ulama), Gus Dur memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalammembuat kebijakan, Gus Dur diragukan kemampuannya.
5) Tak Punya Basis Politik yang Kuat di Paremen (MPR/DPR)
6) Gus Dur bukanlahtokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang mengusungnya saat itu (PKB), bukan partaidengansuara terbanyak.
7) Proses terpilihnya Gus Dur punterbilang unik. Hasil dari lobby-lobby plitik yang akhirnya membuat Gus Dur dipilih sebagai presiden. Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Gus Dur, ia "terpaksa" merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya.
8) Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan, sedikit demi sedikit menarik dukungannya. Simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur pun dilengserkan oleh MPR dan "dipaksa" keluar dari Istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet.
2. Di Bidang Ekonomi
a. Kelebihan :
1) Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya.
2) Berani bersikap dan tegas juga pada sector-sektor ekonomi
b. Kelemahan :
1) Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi.
2) Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APBN.
3. Di Bidang Sosial
a. Kelebihan :
Dapat menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama dan antar suku di Indonesia.
b. Kelemahan :
Ada banyak pengangguran di Indonesia sekitar 13,7 juta penganggur.
4. Di Bidang Budaya
a. Kelebihan :
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
Hak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
1) Keputusan Presiden No.6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No.6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka misalnya pertunjukan barongsai.
2) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
b. Kelemahan :
Kerusuhan antar etnis terus berlanjut. Kerusuhan terutama berbahaya adalah pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku yang menewaskan lebih dari seribu orang sepanjang tahun 1999.
5. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Kelebihan :
1) Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.
2) Gus Dur memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.
b. Kelemahan :
Akibat restrukturisasi lembaga pemerintahan menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil atau sering terjadi pertentangan antar partai bahkan pertentangan intern partai.
6. Di Bidang Ideologi
Ideologi yang ada pada masa pemerintahan Gus Dur menggunakan Ideologi Pancasila.[2]
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Contohnya sebagai berikut :
1. Kabinet seringkali mengalami reshuffle (perubahan susunan).
2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri.
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden, antara lain sebagai berikut :
1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet.
2. Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah.
3. Memimpin sedang kabinet.
4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon satu.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu :
1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan
2) Pemulihan ekonomi
3) Masalah BPPN
4) Kinerja BUMNPresiden
5) Pengendalian Inflasi
6) Mempertahankan kurs rupiah
7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)
8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama
Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah :
1) Membentuk Kabinet Kerja
Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
2) Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.
3) Bidang Budaya dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :
1) Membekukan MPR / DPR-RI
2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru
Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.[3]
Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.
Ketika hubungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.
Akhir jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut :
1. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001.
2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima
Republik Indonesia.[4]
Kesimpulan
Abdurahman Wahid (Gus Dur) adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iytah Nahdlatul Ulama (NU) organisasi masa Islam terbesar di Indonesia dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahannya tentu saja banyak kelebihan maupun kekurangan dari kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini selama menjabat sebagai presiden RI.
Daftar Kutipan
[1] Dwiyantara Heru.2010. Sejarah Kelas XII SMA. Solo: Tiga Serangkai
Daftar Pustaka
Dwiyantara Heru.2010. Sejarah Kelas XII SMA. Solo: Tiga Serangkai
No comments:
Post a Comment