DAHRIAL HAMIDI / SI V/ A
Kabinet Ali - Arifin jatuh akibat dari pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat sebagai KSAD menggantikan Jenderal Bambang Sugeng dengan pangkat Jenderal Mayor, yang diboikot Kolonel Zulkifli Lubis wakil KSAD yang merasa lebih berhak menduduki KSAD tersebut dari Bambang Utoyo yang juga invalid. Kejadian ini tanggal 27 juni 1955 yang berakibat pelantikan Bambang utoyo gagal, Kolonel Zulkifli Lubis diskorsing sementara, tetapi akhirnya ducabut kembali.
Kejadian ini membuat wibawa pemerintah dalam hal ini Kabinet Ali - Arifin jatuh terutama terhadap Angkatan Bersenjata khususnya Angkatan Darat. Akhirnya kabinet ini menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap sebagai sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet di tunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah.
Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tertanggal 11 Agustus dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955.
Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hampir merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi. [1]
Jumlah Menteri seluruhnya termasuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Departemental itu sebagai berikut :
a. Masyumi ( 4 menteri )
b. PIR Hazairin ( 2 menteri )
c. PSII ( 2 menteri )
d. Demokrat ( 1 menteri )
e. NU ( 2 menteri )
f. PSI ( 2 menteri )
g. PKRI ( 1 menteri )
h. Partai Buruh ( 2 menteri )
i. PRN ( 2 menteri )
j. Parindra ( 2 menteri )
k. Parkindo ( 1 menteri )
l. PRI ( 1 menteri )
m. Non partai ( 1 menteri )
Kabinet ini didominir oleh partai Masyumi, walaupun terdapat banyak partai lain tersangkut di dalamnya, tetapi seakan-akan hanya pelengkap saja. Sehingga sementara pihak ada yang menyebut kabinet ini sebagai Kabinet Masyumi yang paling banyak mewarnai kabinet ini. Dalam kabinet ini PNI tidak duduk didalamnya dan otomatis bertindak sebagai partai oposisi, begitu juga PKI yang menjadi musuh Masyumi tidak duduk dalam kabinet. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali – Wongso – Arifin dimana Masyumui tidak ikut dan sebagai oposisi. Komposisi Menteri-menteri kabinet ini adalah sebagai berikut :
1. Perdana Menteri : Mr. Burhanuddin Harahap
2. Wakil Perdana Menteri I : R. Janu Pemadi
3. Wakil Perdana Menteri II : Harsono Cokroaminoto
4. Menteri Luar Negeri : Mr. Anak Agung Gede Agung
5. Menteri Dalam Negeri : Mr. R. Sunaryo
6. Menteri Pertahanan : Mr. Burhanuddin Harahap
7. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumirto Joyohadikusumo
8. Menteri Perekonomian : I. J. Kasimo
9. Menteri Pertanian : Muhammad Sarjan
10. Menteri perhubungan : F. Laoh
11. Menteri Muda Perhubungan : Asroruddin
12. Menteri Agraria : Mr. Gunawan
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja : R. Panji Suroso
14. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wariadinata
15. Menteri Perburuhan : Iskandar Tejakusuma
16. Menteri Sosial : Sudibyo
17. Menteri Agama : K. H. Muhammad Ilyas
18. Menteri PP dan K : Prof. Ir. Suwandi
19. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena
20. Menteri Penerangan : Syamsuddin Sutan Makmur
21. Menteri Negara : Abdul Hakim
22. Menteri Negara : Sutomo / Bung Tomo
23.Menteri Negara : Drs. Comala Ajaib Nur
Hampir semua Menteri dalam kabinet ini adalah
Ajah baru, Cuma beberapa orang saja yang sudah duduk dalam Kabinet Ali I mereka diantaranya :
a. Mr. Sunaryo yang menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Ali-Arifin sesudah Mr. Hazairin mindur sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 17b November 1954.
b. R.P. Suroso sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Ali I sekarang sebagai Menteri Pekerja Umum dan Tenaga Kerja.
c. Sudibyo dulu pernah duduk dalam Kabinet Ali I sebagai Menteri Urusan Kesejarahan Rakyat, tetapi ia mengundurkan diri bersama teman separtainya ( PSII ) yaitu Abikusno Cokrosuyoso sejak 14 September 1953, sekarang sebagai Menteri Sosia.l [2]
Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai Program Kabinet yaitu :
1. Mengembalikan kewibawaan ( Gezag ) moril pemerintah kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat terhadap Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi
5. Memberantas korupsi
6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
7. Meneruskan perjuangan politik kerja sama Asia – Afrika berdasarkan politi bebas aktif menuju perdamaian.
Program tersebut diatas cukup praktis dan tidak terlalu banyak. Diantaranya program kabinet ini ada yang dapat dilaksanakan , tapi juga ada yang belum dapat telaksana. Memang kita menyadari sekali bahwa kabinet ini tidak berumur panjang, h masa anya sekitar 6,5 bulan saja. Program yang belum terlaksana adalah pengembalian Irian Barat ke dalam Wilayah Negara Indonesia. Usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan Kabinet Kerja III yaitu pada tanggal 1 Mei 1963.
Program Kabinet yang berhasil dengan baik adalah :
1. Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi kabinet ini berhasil cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi.
2. Berhasil, menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR.
3. Behasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat.
Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama di selenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Satu setengah bulan setelah tebentuknya kabinet ini. Sebagai ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu : Mr. Sunaryo yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia alias LUBER.
Yang paling menarik dari pemilihan umum saat itu, semua kontestan ikut duduk dalam kepanitiaan Pemilu, mulai tingkat pusat sampai ke PPD, PPS bahkan sampai ke KPPS. Biasa dikatakan yang menjadi panitia Pemilihan Umum waktu itu adalah Pemerintah bersama Parpol. Sehingga karena Parpol yang menjadi kontestan pemilu, terjun juga dalam kepanitiaan, maka keadilan dan keberhasilan jalannya pemilu lebih terjamin sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga kepanitiaan yang mana kontestan ikut terlibat di dalammnya lebih baik. Sebab apabila seorang anggota panitia mau melakukan kecurangan takut dan segan kepada panitia lain yang dari partai lain. Maka ia akan jaga partainya. Hasil dari pemilihan umum tanggal 29 September 1955 adalah :
1. PNI : 57 kursi, 2. Masyumi : 57 kursi, 3. Partai NU : 45 kursi, 4. PKI : 8 kursi, 5. PSII : 8 kursi, 6. Parkindo : 8 kursi, 7. Partai Katolik : 8 kursi, 8. PSI : 6 kursi, 9. PERTI : 5 kursi, 10. IPKI : 4 kursi, 11. GPP : 4 kursi, 12. PRN : 2 kursi, 13. P3RI : 2 kursi, 14. Murba : 2 kursi, 15. Partai Buruh : 2 kursi, 16. PRI : 2 kursi, 17. PRIM : 2 kursi, 18. AKUI : 1 kursi, 19. ACOMA : 1 kursi, 20. PPTI : 1 kursi, 21. PRD : 1 kursi, 22. R. Sujono P : 1 kursi, 23. PIR Wongso : 1 kursi, 24. PIR Hazairin : 1 kursi, 25. Permei : 1 kursi, 26. Baperki : 1 kursi, 27. Parindra : 1 kursi, 28. Peratuan Daya : 1 kursi. Total semuanya berjumlah 257 kursi. [3]
Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah selama 5-6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana kami tuturkan di atas. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Begitu juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya kelompok oposisi seperti PNI dan sebagainya tidak terlalu berusaha menjatuhkan kabinet. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik. Cuma Presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah Drs. Muh. Hatta.
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPRt diumumkan, maka tanggal 2 maret 1956 pukul 10.00 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Jadi kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan didalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet ini terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali-Rum-Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 maret 1956. [4]
Notes :
[1]. Siregar, Insan Fahmi. 2008. Sejarah Indonesia Kontemporer. Semarang
[2]. Soegito, A.T. 1987. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Semarang
[3]. Suprapto, Bibit. 1985. Perkembangan Kabinet dan Pemerintah Indonesia.Malang : Ghalia Indonesia
[4]. Ricklef, M.C. 1998. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
DAFTAR PUSTAKA
-Siregar, Insan Fahmi. 2008. Sejarah Indonesia Kontemporer. Semarang
-Soegito, A.T. 1987. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Semarang
-Suprapto, Bibit. 1985. Perkembangan Kabinet dan Pemerintah Indonesia.Malang : Ghalia Indonesia
- Ricklef, M.C. 1998. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
No comments:
Post a Comment