WARTA SEJARAH: AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU

NURHAYATI/S/A

A.DEMOKRASI PANCASILA

1.Pengertian demokrasi pancasila.

Demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber berkepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang digali kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi pancasila, tercantum dalam sila keempat pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya. Dengan makna lain, demokrasi pancasila merupakan demokrasi Indonesia berdasarkan pada pancasila yang meliputi bidang-

bidang politik, sosial, dan ekonomi. Serta, penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyarawatan untuk mencapai mupakat.

2. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila

Adapun prinsip pokok demokrasi pancasila, menurut Wikipedia, adalah sebagai berikut:

Ø Perlindungan terhadap HAM

Ø Pengambilan keputusan atas dasar musyawara.

Ø Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan ( kehakiaman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya.

Ø Adanya partai polotik dan organisasi sosial poitik karena berpungsi menyalurkan aspirasi rakyat.

Ø Pelaksanaan pemilihan umum. Kedaulan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Ø Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ø Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, dirisendiri, masyarakat, dan Negara ataupun orang lain.

3. Fungsi demokrasi pancasila

Sementara itu, sistem demokrasi pancasila mempunyai fungsi-fungsi sbb:

a. Menjamin adanya keikut sertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. contohnya: ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

b. Menjamin tetap tegaknya Negara RI.

c. Menjamin tetap tegaknya Negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional.

d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila.

e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga Negara.

f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab contohnya: presiden adalah mandataris MPR, presiden bertanggung jawab kepada MPR.

4. Demokrasi pancasila= Demokrasi Deliberatif

Dasar filosofi demokrasi pancasila adalah" kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinie ke-4 dan sila ke-4 pancasila. Musyawara, jika diartikan secara sederhana adalah memecahkan masalah secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, demokrasi pancasila merupakan demokrasi deliberative. Ddalam demokrasi deliberative, juga menjunjung tinggi musyawarah ( meski dengan rasa berbeda ; komunikasi).

Menurut Reiner Forst, demokrasi deliberative berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberative dan diskursif-argumentatif. Dengan demikian, demokrasi deliberative dapat dipahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik.

5. dampak demokrasi pancasila dalam beberapa bidang

Adapun dampak dari penerapan demokrasi pancasila dalam berbagai bidang di Indonesia, sebagaimana dicatat Wikipedia, adalah sebagai berikut.

a. Bidang ekonomi : dalam praktiknya, hala ini pernah diwujudkan dalam Program Ekonomi Banteng tahun 1950, Semitro Plan tahun 1951, rencana Lima tahun perama tahun 1955-1960, rencana Delapan tahun dan terakhir dalam revelita.

Namun ironisnya, kesemuanya hanyalah malah menyuburkan praktif korupsi dan merusaknya sarana produksi.

b. Bidang kebudayaan nasional : dalam kebudayaan bidang nasional, demokrasi pancasila menjamin adanya pasilitas dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan. Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya local. Sehingga, identitas sesuatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan.[1]

B. LANGKAH-LANGKAH POLITIK ORDE BARU

Dalam upaya menata kembali perpolitikan ditanah air, orde baru menerapkan beberapa langkah berikut:

1. Pembentukan kabinet pembangunan

Kabinet perama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera salah satu tugasnya adalah Dwi Darma Kabinat Ampera, yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai pesyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera.

2. Penyerderhana partai politik

Pada tahun 1973 pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berdasar dan bernegara.

3. Pemilihan umum

Selama masa orde baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997 dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh mayoritas suara dan memenang kan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan orde baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi, pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung,umum,bebas dan rahasia).

4. Peran ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi.

Dwi fungsi ABRI mempunyai alas an yang kuat berdasarkan seting historis. Pertama,Dwi Fungsi ABRI diperlukan dalam rangka pembersihan birokrasi dari elemen Orde Lama yang anti-Orde Baru. Kedua,Dwi Fungsi ABRI dianggap kelembagaan dari tradisi ABRI yang sejak zaman Pra Kemerdekaan memang telah terlibat dalam pesoalan non-kemiliteran bersama rakyat.

5.Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila. Sehingga, dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Dengan demikian, penataran P4 merupakan bentuk indoktrinasi ideology. Dan, pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, budaya,dan sosial masyarakat Indonesia.[2]

C. POLITIK LUAR NEGRI

Mengenai politik luar negeri, Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kembali menjadi anggota PBB

Hal ini ditunjukan dengan dipilih nya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masasidang tahun 1974 dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah Negara, seperti India, Thailand, Australia dan Negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

2. Normalisasi Hubungan dengan Negara lain (Singapura, Malaysia, RRC)

Dalam hal ini, Indonesia memulihkan kembali hubungan dengan tiga Negara, yakni Singapura, Malaysia, dan RRC.

Pertama,pemulihan hubungan dengan singapura terjadi lewat perantaraan Dubes Pakistan untuk Nyianmar, Habibur Rachman.

Kedua, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang mengahasilkan Perjanjian Bangkok.

Ketiga, pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah republic Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina ( RRC). Keputusan tersebut dilakukan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G 30 S.[3]

D. KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Setelah orde baru merupakan kebijakan barunya dibidang ekonomi, maka selama lebih dari 30 tahun pemerintahan, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat,inflasi ditahan sekitar 5-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Bahakan pada pertengahan 1980-an, pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditunjukan utamanya pada sector eksternal dan finalsial, serta dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan dibidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% sejak 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industry dan pasar utama yang berkembang.

Untuk memajukan perekonomian Negara pemerintah orde baru menempuh beberapa cara:

1. Stabilitas dan rabilitas ekonomi.

· Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, trutama stabilisasi dan rahabilitasi.

· Program stabilitas ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.

· Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.

2. Kerja sama luar negri

Seperti di ketahui, kondisi ekonomi Indonesia pasca orde lama sangat parah. Untungnya mencapai 2,3-2,7 miliar. Sehingga, pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali un tung Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo,jepang, pada 19-20 september 1966, yang menanggapai baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan di gunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjut kan paris, prancis, dan dicapai sebuah kesepakatan.

3. Pembangunan nasional

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional tersebut tidak dilakukan satu kali, tetapi melalui bebrapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan pembangunan nasional itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Jangka panjang yang mecakup periode 25 sampai 30 tahun.

2. Jangka pendek, mencakup periode 5 tahun ( pelita/ pembangunan 5 tahun).

Pelita merupakan penjabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang. Sehingga setiap pelita akan selalu aling berkaitan/berkesimbangan.

Selama masa orde baru, telah berhasil dilakukan pelita sebanyak 6 kali, yakni sebagai berikut:

1. Pelita 1.

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan orde baru.

2. Pelita 2.

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama nya adalah tersedia pangan,sandang,perumahan,kesempatan kerja.

3. Pelita 3.

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.

4. Pelita 4.

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.