NURKHASANAH / SIV
Keadaan indonesia pasca pengakuan kedaulatan secara otomatis memengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, misalnya pada bidang politik. Pada masa awal ini, mulai tahun 1950, berbagai sistem politik diuji cobakan di Indonesia, misalnya Demokrasi Terpimpin. Pengaruh pun terlihat pula pada bidang ekonomi, seiring dengan perubahan pada bidang politik.
1. Periode Demokrasi Liberal
Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda, mewajibkan kita memakai bentuk Negara Serikat. Namun, sesuai kesepakatan anatara RIS dan RI pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Secara resmi, bentuk NKRI berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950.insi
Dalam kesepakatan anatara RIS dan RI, UUD yang dipakai adalah UUD 1950. Undang-undang ini dibuat oleh Panitia Gabungan RIS-RI yang menyelesaikan rancangannya pada tanggal 20 Juli 1950. Rancangan tersebut diterima baik oleh senat dan parlemen RIS, maupun oleh KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan tersebut.
Pada awalnya negara kesatuan Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi. Sedangkan pada sektor ketatanegaraan, kita menggunakan sistem demokrasi parlementer. Pada kurun waktu 1950 sampai tahunnya selalu terjadi pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik.
a. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet ini merupakan kabinet pertama pasca kembalinya RI ke bentuk negara kesatuan dan merupakan kabinet yang didukung oleh orang-orang yang ahli di bidangnya seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assat bekas Pejabat Presiden RI, Ir. Djuanda, dan Sumitro Djojohadikusumo.
Program-program kabinet ini di antaranya adalah sbb :
a) Meningkatkan keamanan dan ketentraman.
b) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
c) Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
d) Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat secepatnya.
e) Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksaan ekeonomi nasional yang sehat.
Pada masa ini keamanan belum sepenihnya dapat dicapai, misalnya pemberontakan RMS dan DI/TII. Selain masalah tersebut, kabinet ini pun menghadapi soal pengembalian Irian Jaya ke tangan indonesia. Usaha perundingan masalah Irian dengan Belanda selalu menemui jalan buntu, gagalnya usaha tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap Kabinet Natsir.
Semakin melemahnya posisi kabinet natsir diperparah lagi oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI. Keluarnya mosi tersebut berkenaan dengan adanya PP No.39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang dianggap mengunntungkan Masyumi. Mosi tersebut diterima dengan baik oleh parlemen akibatnya kabinet natsir jatuh dan menyerahkan kembali mandaatnya pada tanggal 21 Maret 1951.
b. Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)
Kabinet ini merupakan kabinet hasil koalisi Masyumi dan PNI serta beberapa partai kecil lain. Program kerja kabinet antara lain :
a) Keamanan : menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.
b) Sosial-ekonomi : mengusahakan percepatan kemakmuran rakyat dan memperbaiki hukum agraria serta mempercepat upaya penempatan eks-tentara dilapangan usaha.
c) Politik : mempercepat persiapan pemilu.
d) Politik luar negeri : menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengupayakan penyelesaian masalah irian barat.
Kabinet ini tidak bertahan terlalu lama, hal ini disebabkan karena banyaknya pertentangan antara Masyumi dan PNI. Namun faktor yang menjatuhkan kabinet ini adalah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS kepada indonesia atas dasar Mutual Security Act 1951 (MSA). Adanya perjanjian ini ditafsir menyalahi politik luar negeri indonesia yang bebas aktif, karena indonesia akan otomatis masuk kedalam Blok Barat (AS).
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)
Kabinet wilopo mempunya beberapa program kerja, diantaranya mempersiapkan pelaksanaan pemilu untuk konstituante, DPR serta DPRD, meningkatkan kemakmuran, pendidikan rakyat dan keamanan. Pada masa kejayaannya, kabinet ini mendapat tantangan, berupa timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Seperti halnya kabinet sebelumnya, maka kabinet ini pun umurnya tidak bertahan lama. Adapun penyebab kejatuhan kabinet ini adalah:
a) Terjadinya peristiwa tanjung morawa.
b) Adanya peristiwa 17 oktober 1952.
Berbagai peristiwa tersebut membuat Wilopo mengembalikaan mandatnya pada tanggal 2 Juni 1953.
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953- 12 Agustus 1955)
Kabinet ini terkenal dengan nama kabinet ali I atau kabinet ali-wongso. Selama pemerintahannya kabinet ini mengalami keberhasilan-keberhasilan, misalnya berhasil dipulihkannya keamanan dan berhasil pula menumpas gerakan DI, pada tanggal 31 Mei 1954 berhasil dibentuk panitia pemilu pusat. Kabinet ini juga berhasil menyelenggarakan KAA, di Bandung. Kabinet ini akhirnya mendapat batu sandungan yaitu persoalan dalam TNI-AD, memburuknya perekonomian dan meningkatnya korupsi. Kondisi ini juga diperparah oleh penarikan NU dari koalisi kabinet. Kabinet ali mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)
Kabinet ini dalam masa pemerintahannya pemilu pertama indonesia diselenggarakan. Program kebinet ini difokuskan pada beberapa hal, yaitu usaha pemberantasan korupsi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dam pelaksanaan pemilu. Tekanan – tekanan politik agar segera dibentuk kabinet kabinet baru yang akan bertanggung jawab pada parlemen baru, terjadinya ketidak tenangan akibat banyaknya mutasi yang dilakukan dibeberapa kementrian menjadi faktor pendorong terjadinya tututan agar PM segera mengembalikan mandatnya kepadaa presiden. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1956 burhanuddin harahap menyerahkan mandatnya kepada presiden soekarno.
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956- 14 Maret 1957)
Pasca jatuhnya kabinet burhanuddin harahap , maka presiden menunjuk ali sastroamidjojo agar mentuk kabinet baru. Program kabinet ini disebut juga rencana lima tahun. Isi program tersebut diantaranya adalah
a) usaha perjuangan memasukkan irian barat ke indonesia.
b) melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom
c) mempercepat pemilihan anggota-anggota DPRD
d) menyehatkan keuangan negara
e) mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
Kabinet ali mendapat dukungan penuh dari presiden. Meskipun demikian, kabinet ini tidak luput dari masalah misalnya timbulnya semangat anti cina di masyarakat dan pemberontakan PRRI/Permesta. Kondisi indonesia yang semakin gawat membuat kabinet ali menyerahkan mandatnya pada tanggal 14 Maret 1957.
g. Kabinet Karya (9 April 1957- 10 Juli 1959)
Pembentikan kabinet karya yang dilakukan sendiri oleh presiden pada awalnya mendapat tentangan dari berbagai pihak. Usaha soekarno untuk menbentuk kabinet ini selau mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan partai politik hanya mementingkan kedudukan dan kepentingannya sendiri. Akhirnya soekarno menunjuk seseorang yang non-partai. Program kerja kabinet ini adalah :
a) Membentuk dewan nasional
b) Normalisasi keadaan republik
c) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
d) Perjuangan irian barat
e) Mempergiat pembangunan
Untuk menormalisasikan keadaan indonesia langkah pertama yaitu menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 14 September 1957. Namun sebelum hasil muans direalisasikan, hal yang tidak terduga terjadi, yaitu adanya percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini disebut peristiwa cikini. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat kondisi indonesia memburuk.
2. Periode Demokrasi Terpimpin
Usaha presiden soekarno untuk memperluas wewenang dan kekuasaannya melampaui batas- batas konstitusi tidak memperoleh halangan yang berartiberdasarka UUDS 1950, maka telah ada pergeseran wewenang be;iau sebagai presiden. Hal ini pada perkembangannya akan menimbulakan konsep demokrasi terpimpin sejak akhir tahun lima puluhan.
Untuk mengatasi krirs iindonesia, presiden soekarno mangambil perang dengan cara diumumkannya dekrit presiden. Isi dekrit tersebut adalah:
a) Pembubaran konstituante
b) Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c) Pembentukan MPRS dan DPAS
Keluarnya dekrit tersebut menandakan dimulainya era demokrasi terpimpin. Dekrit tersebut mendapat sambutan baik dari rakyat dan disokong penuh oleh TNI-AD.
DAFTAR PUSTAKA
Taupan, Muhamad. 2010. Sejarah Bilingual. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kartodirijo, Sartono. 1975. Sejarah Nasional. Jakarta: Widjaja.
No comments:
Post a Comment