Sabtu, 04 Juni 2016

POSISI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM DI INDONESIA


NURBANI/PIS/014B

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, meskipun  sejak Indonesia merdeka masih menggunakan hukum peninggalan Belanda, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Mengingat bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila.Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertip hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara  untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila. Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul
ditanah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekwen baru dari segi hukum di Indonesia. Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalah baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persolan persoalan baru hukum.
Pancasila sebagai landasan hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya nilai-nilai Pancasila harus terus hidup didalam masyarakat. Hanya dengan demikian maka norma- norma dalam masyarakat akan terus diilhami oleh nilai-nilai Pancasila. Namun demikian belakangan ini nilai-nilai Pancasila seolah olah telah dijauhkan dari masyarakat dengan dicabutnya B7 sebagai motor penggerak P4. Masyarakat Indonesia telah dijauhkan dari Pemahaman  Pancasila sebagai falsafah hidupnya. Kondisi semacam ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan baru masyarakat Indonesia sehingga ini menjadikan permasalah baru apakah dalam proses pembentukan undang-undang pada saat sekarang ini masyarakat kita khusunya para wakil rakyat masih berpedoman pada nilai- nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam pembukan UUD 1945. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai realisasi normative dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan das sollen bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normative dan praktis berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukannya yang demikian ini, maka Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita hukum Recbtidee, yang menguasai hukum dasar , baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.
Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal kenbron van her recht dan diartikan sebagai sumber asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum  welbron van recht. Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam penegertian sumber hukum kenbron sumber tempat ditemukannya, tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif, akan tetapi dalam arti welbron sebagai asal usul nilai. Sumber ini yang menjadi sumber dari hukum positif. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dan dan nilai nilai yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma hukum oleh Negara.
Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelaskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara tersebut menurut Kaelan ( 2013: 472 ) dapat diperinci sebagai berikut :
  1. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanoian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut dalsam Empat Pokok Pikiran.
  2. Meliputi suasana kebatinan ( Geistlicbenbintergrund) dari Udang Undang Dasar 1945.
  3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis
  4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara Negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional  memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut " …..Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ".
  5. Merupakan sumber semangat bagi Undang Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika  masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerokhanian Negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan Negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian Negara.
Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga Negara, maupun Negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dan dasar filsafat Negara Pancasila. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. Oleh karena itu hukum harus senantiasa diperbaharui , agar hukum bersifat actual sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu cita hukum, yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Negara Indonesia
Sebagai Staatsfundamentalnorm Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi sumber penjabaran dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sebagai philosofische grondslag Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam kedudukannya seperti ini pancasila merupakan pangkal otak derivasi atau sumber penjabaran dalam proses penyusunan peraturan hukum di Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu; (1) sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, dan (2) sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.
Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius merupakan merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi diantara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti terjadi ketidak sesuaian maka hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas unconstitusionality dan ketidak legalan illegality, dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.
Menurut Prasetyo (2013: 70) Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Konstitusi atau Undang Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan teori dari Hans Nawiasky mengenai sususnan norma hukum. Susunan tersebut adalah :
  1. norma fundamental Negara ( staatsfundamentalnorm),yaitu Pancasila;
  2. Aturan dasar Negara ( staatsgrudgesetz) yaitu Undang Undang Dasar 1945;
  3. Undang Undanag Formal ( Formal Gezetz) yaitu UU dan Perpu;
  4. Peraturan pelaksana atau peraturan otonom ( verordnung enautonome satzung) yaitu : mulai dari peraturan pemerintah sampai peraturan kepala bupati/walikota.
Dari pendapat diatas tentunya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia sehingga segala aturan yang dibuat tidak boleh menyimpang dengan Pancasila. Segala aturan yang dibuat harus mengandung cita-cita mulia Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Sementara dalam proses revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam berbagai bidang proses legislasi hukum menjadi sangat penting, karena seluruh kebijakan dirumuskan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomi misalnya untuk melakukan revitalisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan manakala tidak melakukan revitalisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asumsi ilmiah bahwa suatu produk hukum itu bersumber pada realitas objektif masyarakat Indonesia, oleh karena itu produk hukum tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi bangsa Indonesia dengan filsafat hidunya Pancasila.
Bagi bangsa Indonesia dasar nilai welfare state terkandung dalam makna sila kelima Pancasila 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. oleh karena itu 'keadilan' merupakan suatu corevalues untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi , sosial budaya dan hankam. Keadilan adalah merupakan prasarat bagi terwujudnyua kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita meninggalkan core values Negara hukum material, maka esensi rule of law ditafsirkan menempatkan penafsiran hukum pada kedudukan di bawah pembuat hukum. Artinya penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas batas yang dibuat oleh legistasi, sebagaimana pandangan paham Begrriffsjuriprudenz, dogmatic hukum, normative hukum, serta legal positivism, yang mengganggap tek hukum itu memiliki otonomi yang mutlak. 
Pancasila dan Falsafah Hukum Indonesia
Dalam suatu Negara demokrasi suatu kesepakatan filosofis yaitu the general acceptance of the same philosophy of government, harus seoptimal mungkin direalisasikan agar dalam suatu Negara tercipta suatu keadilan dalam hidup bersama. Oleh karena itu core philosophy yang terkandung dalam Pancasila, yang dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan norma dasar yang fundamental dari Negara Indonesia atau sebagai staatsfundamentalnorm. Dalam pengertian inilah maka pancasila dalam kehidupan kenegaraan merupakan suatu philosofische grondslag. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam kedudukannya sebagai staatsfundamentalnorm, maka Pancasila sebagai dasar fisafat hukum Indonesia menurut Radbruch menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, dan dalam hubungan ini maka dasar filsafat Negara itu memiliki fungsi konstitutif. Selain itu Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm, juga menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil, yaitu dalam fungsi regulatif.
Dalam undang-undang dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa 'negara Indonesia adalah Negara hukum' pasal (1) ayat(3). Berdasarkan ketentuan pada pasal (1) ayat (3) tersebut maka Negara Indonesia yang berdasarkan atas tertib hukum dan bukan berdasarkan suatu kekuasaan. Hal ini sebenarnya justru menegaskan akan fungsi konstitutif dan fungsi regulatif pancasila dasar negara Republik Indonesia. Suatu Negara berdasarkan atas hukum mengandung makna bahwa dalam suatu Negara Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengaturnya.
Hal itu ditegaskan dalam pembukaan bahwa disususnlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila. Hal ini dapat pula dijelaskan dengan ungkapan lain bahwa dibentuklah suatu Negara Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia dengan bedasar kepada dasar filsafat Pancasila.
Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus merupakan suatu isi peristiwa penyusunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan Negara Indonesia. dalam rechtsstaat republik Indonesia, hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan /atau lembaga tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan membimbing tindakan-tindakan lembaga tinggi Negara tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan rakyat Indonesia, dalam berbagai bidang kehidupan (Attamimi, 1990: 66). Dalam filsafat hukum pengertian Negara yang disusun dalam suatu tertib hukum, diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undang itu disusun berdasarkan suatu sistem baik sumber formal maupun material hukum.
Keseluruhan sistem sebagaimana dijelaskan diatas adalah merupakan suatu keharusan sistemik bagi derivasi peraturan perundang-undang lainya termasuk aspek pelaksanaannya. Penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksaan dan penyelenggaran Negara yang berdasarkan staatsfundamenalnorm adalah merupakan suatu das sollen. Namun dalam kenyataannya, setelah reformasi bangsa Indonesia melakukan reformasi dalam berbagai bidang termasuk bidang hukum, realitasnya das sein tidaklah senantiasa mendasarkan pada sumber nilai dan fakta melainkan berdasarkan kesepakatan politik dan berdasarkan kepentingan kelompok.
Selain itu dasar penyusunan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh faktor dari luar sistem hukum Indonesia, dalam arti suatu kepentingan transnasional bahkan global. Hal ini nampaknya sejalan dengan analisis Berger, bahwa di era global kapitalisme yang berakar pada liberalisme, akan mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga akan menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum.
Oleh karena itu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan kemudian dalam kehidupan kenegaraan maka Pancasila merupakan core values, dasar filosofis, maupun sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Hukum bagi Pancasila bukan hanya bersifat positif, empiris, formal dan logis belaka melainkan juga mendasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang berkembang pada masyarakat Indonesia . berdasarkan realitas tersebut maka hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu realitas empiris yang terlepas dari hakikat manusia sebagai subjek dan sekaligus objek hukum. Munculnya peraturan hukum karena tuntunan hidup masyarakat yang semakin kompleks, sehingga hukum pada hakikatnya dari, oleh, untuk masyarakat. Oleh karena itu menurut filsafat Pancasila dengan sila keduanya adalah 'kemanusian yang adil dan beradab' , mengandung suatu konsekuensi bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya sehingga antara hukum dan realitas masyarakat tidak dapat dipisahkan.
Berkaitan dengan masalah diatas tentunya bahwa Pancasila secara historis memiliki suatu dasar hukum dimana Pancasila sebagai ladasan atau arah dalam pembuatan hukum di Indonesia. Secara yuridis Pancasila sudah jelas menjadi hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila dalam perjalannanya juga mengalami pasang surut, tetapi Pancasila sampai saat sekarang masih menjadi landasan dalam setiap pembuatan peraturan. Hal ini didalam setiap undang undang selalu mencantumkan nilai- nilai Pancasila.


DAFTAR PUSTAKA
-          Kaelan, Dr. Prof, 2013. Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta,
-          Darmadi Hamid,Dr.Prof, 2013Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Alfabeta, Bandung,.
-          Natabaya,HAS,Sistem Peraturan Perundang Undangan Indonesia Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
-          Notonagoro, pidato Dies Natalis Universita Airlangga pada tanggal 10 Nopember 1955,dalam Pancasila sebagai Idiologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
-          Prasetyo Teguh, Dr, Prof, 2013. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,Media Perkasa, Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar