Sabtu, 04 Juni 2016

ETIKA OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA



NUKE ANGELA PUTRI / PIS / 14 A
                                                                                                 
Pengertian Etika
Etika (ethics) adalah sistem dari prinsisp- prinsip moral tentang baik dan buruk. Baik dan buruk terhadap tindakan atau prilaku. Etika dapat di bedakan antara etika umum dan etika khusus (terbatas) dikalangan tertentu, misal etika pemerintahan.
Ethics dapat berupa etika (etik), yaitu berasal dari dalam diri sendiri (hati nurani) yaitu timbul bukan karena terpaksa ,akan tetapi didasarkan pada ethos dan sepirit ,jiwa dan semangat.ethics dapat berupa etiket,yaitu berasal dari luar diri( menyenangkan orang lain) timbul karena keterpak saan di dasarkan pada norma dan kaidah ketentuan.
Ethics  atau etika dapat juga berarti tatasusila (kesusilaan) dan tata sopan santun ( kesopanan)  dalam pergaulan sehari-hari baik dalam keluarga maupun,  masyarakat, pemerintah,  berbangsa, dan bernegara.
Berikut beberapa pengertian yang berkaitan denagan etika:
1.        Etika (etik)  adalah sistem dari prinsip-prinsip moral, dapat juga berupa rules of conduct, kode sosial (sicial code), etika kehidupan.  Dapat berartijuga ilmu pengetahuan tentang moral, atau cabang filsafat.
2.        Ethos (jiwa)  adalah karakteristik dari masyarakat tertentu atau kebudayaan tertentu (community,society).
3.        Esprit berarti semangat ,crops, loyalitas, dan cinta pada kesatuan, kelompok, masyarakat, pemerintah dan lain-lain.
4.        Rule berarti ketentuan-ketentuan dalam setiap pergaulan masyarakat yang memberi pedoman atau pengawasan tentang benar dan salah
5.        Norma merupakan standar kriteria pola, patokan yang mantap dari masyarakat atau pemerintah.
6.        Moral adalah pengerian tentang benar atau salah, prinsip-prinsip yang berhubungan benar dan salah.
Pengertian Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:  Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.  Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.
Pengertia Pemerintahan
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif. Dengan segala fungsi dan kewenganya 
Pengertian Pemerintah  Secara etimologi, pemerintah bersala dari perkataan perintah,  Pamudji ( 1995 : 23 ) mengartikan kata – kata tersebut sebagai berikut :  Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.  Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu ngara ( daerah negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara ).  Pemerintah adalah perbuatan ( cara, hal urusan dan sebagainya ) memerintah.
Perbedaan pengertian "pemerintah" dan "pemerintahan " lazimnya disebut bahwa " pemerintah " adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara sedangkan " pemerintahan " dari aspek dinamikanya.
Ibrahim ( 997 : 35 ) memberikan pengertian pemerintahan sebagai institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Menurutnya pemerintah dapat diartikan menjadi dua yaitu :
1.      Artian sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara.
2.      Artian luas yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi negara.
Sementara itu menurut Samuel Edwar Finer menyatakan bahwa istilah government paling sedikit memiliki empat arti yaitu :
1.      Menunjukan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing).
2.      Menunjukan masalah-masalah Negara dalam nama kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affairy).
3.      Menunjukan orang–orang (pejabat–pejabat) yang dibebani tugas – tugas untuk memerintah (people changed with the duty of governing ).
4.      Menunjukan cara, metode atau system dengan mana suatu masyarakat tentu diperintah (the monner, method or system by which apaarticular society is governed).
Pengertian Oposisi
        Oposisi adalah  Maksud partai oposisi loyal sebagaimana Maurice Duverger (dalam Budiardjo, 1996:168) adalah "partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintahan karena kalah dalam pemilu dan bertindak sebagai pengecam tetapi setia (loyal oposition) pada kebijaksanaan partai yang duduk di pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu bisa bertukar tangan". 
        Mekanisme bertukar tangan ini secara prosedural demokratis disepakati melalui mekanisme pemilihan umum. Oposisi loyal merupakan cara efektif untuk membangun check and balances dalam dinamika perpolitikan terkait dengan upaya mengelola pemerintahan. Sikap oposisi loyal akan terus melahirkan sikap kritis dan korektif yang objektif antara partai oposisi dan penguasa dalam bingkai aturan main dan cita-cita bersama untuk membangun bangsa, sehingga apa pun kriktik dan koreksi partai tidak diwarnai "sandiwara politik" yang hanya berfungsi ibarat lips service partai di mata rakyatnya.
Etika Pemerintahan
Negara Kita Telah Memiliki Kode Etik Dalam arti yang setinggi-tingginya dan berlaku bagi seluruh bangsa dan warga negara indonesia, yaitu naskah proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Proklamasi merupakan titik akumulasi perjuangan bangsa indonesia,
Komleksitas perubahan dalam dinamika mengisi kemerdekana menimbulkan perubanhan yang  dinamis maka perubanh itu harus didasari pada etika dan aturan yang berlaku dalam masyarakt dan bangsa.

Koalisi dan Oposisi dalam Sistem Presidensial
Presiden dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bersaudara. Bahkan keduanya merupakan saudara kembar yang lahir dari ibu kandung yang sama: rakyat. Keduanya berhubungan dan harus berhubungan sesuai dengan fungsi masing-masing. Presiden tanpa DPR akan menjadi otoriter, DPR tanpa presiden laksana pohon tanpa buah atau dengan kata lain bagaikan ilmu tanpa amal. Rakyat memerlukan presiden untuk menjalankan pemerintahan negara dan rakyat membutuhkan DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Presiden disebut eksekutif (dari kata to execute), bahkan eksekutif par excellence, yang berwenang menjalankan (pemerintahan) untuk mengeksekusi apa yang ditetapkan undang-undang.
Sementara DPR disebut legislatif karena DPR-lah yang menjalankan fungsi legislasi di samping fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR adalah pembentukan undang- undang (lawmaker), bahkan pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undang (RUU) baik yang datang dari DPR maupun yang diajukan presiden dibahas bersama-sama antara DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam menjalankan fungsi penganggaran DPR menerima dan membahas Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan presiden untuk disetujui menjadi APBN. Presiden melaksanakan APBN, DPR mengawasi pelaksanaannya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan inilah DPR oleh UUD 1945 diberi instrumen berupa beberapa hak, yaitu hak interpelasi (hak mengajukan pertanyaan), hak angket (hak untuk melakukan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan tindak pelanggaran hukum seperti korupsi, penyuapan, dan pidana berat lain, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
DPR menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU, demikian juga presiden. Memang benar sejatinya UUD 1945, apalagi setelah amendemen, menganut sistem presidensial. Di antara ciri sistem presidensial adalah adanya periode masa jabatan presiden yang pasti (fixed term), yakni lima tahun.
Presiden tidak dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hal-hal yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 7A yang berbunyi: "Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden."
DPR "hanya" bisa berpendapat sesuai dengan hak menyatakan pendapat yang dimilikinya bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana berat lain atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden tersebut (lihat Pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 UUD 1945). Adapun pemeriksaan, penyelidikan, dan keputusan atas pendapat DPR tersebut menjadi wewenang sepenuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan hukum acara di sana. Bahkan lebih jauh dari itu, ketika seandainya MK telah membuktikan kebenaran pendapat DPR sekalipun dan DPR mengajukan usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan presiden/wakil presiden, MPR dapat saja tidak memberhentikannya.
Sebab, presiden/wakil presiden masih juga diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas keputusan MK yang menyatakan presiden telah terbukti bersalah. Penjelasan presiden/wakil presiden tersebut toh bisa saja diterima oleh MPR. Walhasil, dalam UUD 1945 sekarang ini kedudukan presiden secara politik sangatlah kuat. Pintu pemakzulan (impeachment) memang ada, tetapi jalannya sangat panjang dan berliku serta pintunya sangat-sangat kecil. Berbeda dengan sebelum ada amendemen UUD 1945, proses pemakzulan sepenuhnya politis dan itu hanya terjadi di dalam (within) dua lembaga politik saja, yaitu DPR (ingat mekanisme jatuhnya memorandum kepada presiden jika DPR menduga presiden melanggar garis-garis besar daripada haluan Negara) dan MPR (melalui Sidang Istimewa) saja.
Sementara setelah amendemen pemakzulan presiden/wakil presiden merupakan perpaduan atau gabungan antara proses politik dan proses hukum. Pemakzulan bukan lagi hanya menjadi urusan DPR dan MPR, melainkan juga memutlakkan peran dan wewenang MK. Bahkan menurut penafsiran penulis MK-lah yang lebih menentukan secara signifikan: satu-satunya lembaga negara yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran tersebut di atas itu. 
Jadi dalam sistem presidensial, DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menjatuhkan dirinya sendiri melalui tindak pelanggaran hukum, perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Sebaliknya, presiden tidak bisa membubarkan DPR. Keduanya tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain dan hanya bisa dibedakan dari perspektif fungsi dan kewenangannya.
Hubungan antara keduanya tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam relasi checks and balances. Dalam hal legislasi, DPR tidak boleh menerima atau menolak RUU secara apriori yang diajukan pemerintah; dalam fungsi anggaran DPR tidak dibenarkan menerima atau menolak secara arbitrer RAPBN yang diajukan presiden dan dalam bidang pengawasan DPR tidak boleh secara apriori menutup mata terhadap apa yang dilakukan presiden/pemerintah. Hatta ketika presiden tersebut datang dari partai politik yang sama! Kriterium penerimaan atau penolakan DPR hanyalah satu: berpihak kepada kepentingan rakyat ataukah tidak
 Di sini tidak ada kriterium koalisi atau oposisi! Memang ada pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara yang juga berfungsi mengontrol kekuasaannya melalui mekanisme checks and balances, tetapi presiden sebagai kepala pemerintahan adalah satu-satunya yang berwenang melakukan eksekusi (to excecute). Sampai di sini semuanya jelas dan terang-benderang. Yang namanya DPR, baik partai politik induknya bergabung dalam koalisi pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan, tugas konstitusionalnya adalah menjalankan ketiga fungsi tersebut, terutama pengawasan.
Meskipun berasal dari partai yang berkoalisi, anggota DPR tetap bertugas mengawasi Presiden yang didukung koalisi. Pasalnya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely! Sebab siapa pun dia, begitu mereka memegang kekuasaan maka yang berlaku adalah hukum kekuasaan: cenderung untuk korup! Dan karena itu harus diawasi! Dalam konteks dan perspektif ini maka dalam sistem UUD 1945 koalisi partai-partai politik hanya bisa dilakukan di dalam satu lembaga negara, tidak bisa lintas lembaga negara.
Partai-partai politik di DPR justru harus berkoalisi untuk melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Partai-partai politik yang berkoalisi yang menempatkan menteri-menterinya di kabinet/pemerintahan harus berkoalisi untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam perspektif ini maka agak aneh kalau akhir-akhir ini, wacana tentang koalisi dan oposisi mendominasi ruang publik kita, utamanya di kalangan pemerhati politik. Walhasil bagi anggota DPR sebenarnya nothing to do dengan sikap partainya. Meski partainya bergabung dalam kabinet, fungsi dan wewenang anggota DPR tetap seperti itu: menjalankan fungsi pengawasan. Konkretnya, kader Golkar yang menjadi menteri bertugas menjalankan pemerintahan dan kader Golkar yang menjadi anggota DPR bertugas menjalankan fungsi pengawasan. Tidak peduli meskipun yang diawasi adalah sesama kader Golkar. Walhasil, yang bergabung dalam cabinet bertugas menjalankan pemerintahan negara dan yang bergabung dalam DPR bertugas mengawas jalannya pemerintahan.

Konsekuensi Presidensial di tengah transisi demokrasi   
Sejak reformasi, sistem pemerintahan bergeser dari parlementer "abu-abu" menjadi presidensial. Sistem presidensial mengasumsikan terjadinya mekanisme checks and balances antara presiden baik sebagai kepala pemerintahan (chief of state) maupun sebagai kepala pemerintahan (head of the government) sekaligus berhadapan dengan legislatif (DPR). Baik legislatif maupun eksekutif (Presiden) dihasilkan melalui proses pemilihan yang berbeda. Artinya proses pengisian jabatan politik di tingkat pusat pada sistem presidential dilakukan dalam dua kali pemilihan, pemilu legislatif dan pemilu presiden (Pilpres).
Sebagai pembanding, sistem parlementer hanya memerlukan satu kali pemilihan untuk menentukan elit di pusat, baik legislatif maupun eksekutif. Eksekutif (biasanya disebut perdana menteri) dipilih oleh dan dari anggota legislatif. Kondisi yang hampir mirip pernah dipraktekkan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen.
Logika sistem presidensial yang dipakai di tingkat nasional, diadopsi di tingkat lokal untuk menjamin mekanisme checks and balances tetap berlangsung. Akibatnya elit politik lokal di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota juga dihasilkan dari dua kali pemilihan. Legislatif dihasilkan dari Pemilu dan eksekutif diperoleh dari Pilkada. Hal ini berdampak luas terhadap ketertarikan rakyat untuk ikut dalam pemilihan berkaitan dengan luas dan banyaknya daerah di Indonesia.
Setelah pemekaran, saat Indonesia memiliki satu pemerintahan di tingkat pusat, 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota. Artinya jabatan politik yang harus dipenuhi diselenggarakan oleh pemilihan sebanyak (1+33+489) x 2 = 1046 kali. Dikurangi enam bupati/walikota di Provinsi DKI yang ditetapkan gubernur, Indonesia setidaknya melakukan 1040 pemilu selama lima tahun atau 208 pemilu per tahun. Apablila terdapat 365 hari dalam setahun, hitungan kasar menunjukkan setidaknya pemilihan diadakan setiap dua hari sekali.
Hitungan diatas sengaja tidak memasukkan faktor berupa pemilihan yang diadakan serempak untuk mengisi beberapa jabatan politik di beberapa tingkatan sekaligus yang digelar di beberapa daerah. Tetapi hitungan sederhana diatas, belum ditambah dengan pemilihan di tingkat desa yang juga dua kali, menunjukkan banyaknya pemilihan yang diikuti warga negara pemegang hak pilih. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai electionist atau bosan memilih. Pemilu bukan lagi peristiwa menantang yang dihadapi sekali dalam sekian periode tertentu, tetapi membosankan karena dilakukan berulang-ulang seperti sebuah rutinitas sehari-hari, ini meyebankan kondisi yang kurang setabil dalam sistem pemerintahan kita sekarang sedangkan kondisi politik berkait erat dengan kondisi pemerintahan. Kondisi politik meyebabkan adanya tuntutan koalisi partai politik dalam legislatif sedang anti tesisinya secara tidak langsung menimbulkan Oposan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
 
Tradisi oposisi
Salah satu kekurangan jika tidak mau disebut kegagalan  gerakan reformasi 1998 dalam bidang politik adalah menumbuhkan kekuatan oposisi yang terlembaga di DPR.  Selama 10 tahun terakhir, hampir tidak ada partai politik yang konsisten melakukan counter atas kebijakan pemerintahan dengan menawarkan kebijakan alternatif yang lebih baik. Kalaupun ada kritik atau ketidaksetujuan partai atas kebijakan ekonomi pemerintah misalnya, namun partai sendiri sering tidak mempunyai tawaran konsep dan program ekonomi yang jelas dan nyata.  Suara kritis yang disampaikan partai melalui wakilnya di DPR pada dasarnya bukan mencerminkan bentuk oposisi mengingat suara-suara berbeda di DPR sering bersifat individu dan tidak mewakili suara partai. Kesan kuat yang dapat ditangkap adalah orientasi dari sikap kritis DPR lebih dimaksudkan sebagai upaya "penjegalan" atas rencana kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah ketimbang perdebatan konsep program. Karena itu, perbedaan pandangan politik antara politisi dan pemerintah yang kemudian bermuara pada hak angket acap kali berakhir dengan kompromi. Beberapa faktor yang melatarbelakangi belum tumbuhnya kehidupan oposisi dalam praktik politik dewasa ini adalah pertama, persepsi dari politisi bahwa terlibat dalam cabang kekuasaan lebih memberikan berkah dalam bentuk akses terhadap sumber daya ketimbang menjadi oposisi. Oposisi sering dikonotasikan dengan tersumbatnya akses partai pada sumber daya ekonomi, baik yang ada di sektor swasta maupun melalui penguasaan pada jabatan-jabatan publik. Kedua, selama 30 tahun para politisi tenggelam dalam kehidupan sistem politik otoritarian dan tidak kenal oposisi. Hal ini membuat partai atau politisi tidak terbiasa membangun kultur politik berbeda dengan penguasa, baik dalam dataran artikulasi maupun konsep operasional.  Ketiga, kelahiran partai politik umumnya belum mendasarkan pada panggilan atas masalah yang dihadapi bangsa, tetapi lebih memanfaatkan momentum keterbukaan politik. Implikasinya, antara satu partai dan partai lain nyaris tidak ada perbedaan substantif dalam platform dan program. Ditambah lagi dalam 10 tahun terakhir, system perekrutan anggota dalam partai dan DPR bersifat instan dan kurang melalui proses kaderisasi ini.
Oposisi  Jalanan
Ketiadaan oposisi yang terlembaga dalam kehidupan politik sebenarnya dapat menjadi ancaman pelembagaan demokrasi ke depan. Kurang berfungsinya partai-partai politik yang mendapat posisi di DPR dalam menjalankan peran-peran kontrol sekaligus menawarkan kebijakan alternatif kepada pemerintah akan membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan oposisi ekstra parlementer. Selain itu, situasi ini juga akan mengakibatkan krisis legitimasi baik pada pemerintah maupun partai politik, tecermin pada rendahnya partisipasi politik masyarakat. Karena itu, ide atau keinginan Partai Golkar menjadi kekuatan oposisi ke depan amat positif, terutama dalam memberikan konsep alternatif atas kebijakan pemerintah. Minimal Partai Golkar dapat menjadi oposisi di bidang pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, dan politik luar negeri. Kemampuan membangun oposisi secara sehat dan efektif jauh lebih dapat menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat daripada duduk di kursi kekuasaan. Ajaran konfusianisme tentang pemerintahan mengatakan, suatu negeri lebih baik tanpa senjata dan makanan ketimbang tanpa kepercayaan rakyat.
Pdi-P, Oposisi Yang Kesepian
Perjalanan oposisi PDI-P pada masa pemilihan umum tahun pemilu 2004  ini partai-partai politik hasil penggabungan (fusi) produk pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia - "yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. Seperti diketahui, setelah Koalisi Kebangsaan gagal menyandingkan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi menjadi presiden dan wapres, PDI-P lalu memproklamirkan diri sebagai "partai oposisi". Setahun sudah kiprah sebagai "partai oposisi" dikibarkan, namun partai yang pernah menjadi terbesar pada Pemilu 1999 ini seolah-olah beroposisi sendiri di DPR. Persoalannya, sebagian besar partai dewasa ini justru memilih kiprah berbeda yang lebih trendy, yakni berlomba-lomba menjadi "partai pemerintah".
Pola-Pola Oposisi
Kehadiran oposisi sebenarnya merupakan suatu kondisi normal dalam sistem demokrasi. Hanya saja, format oposisi lazimnya berbeda-beda pada setiap negara demokrasi karena amat tergantung pada sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang berlaku. Format oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial jelas berbeda dengan pola oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer. Begitu pula format oposisi dalam sistem multi partai tidak sama dengan oposisi dalam sistem dua partai dominan, di mana ada koalisi partai yang memerintah di satu pihak dan koalisi partai oposisi di pihak lain.
Menurut Robert A Dahl (1966), tidak ada suatu pola oposisi tunggal di negara-negara demokrasi. Dari segi tujuannya, paling kurang ada empat pola oposisi, yaitu (1) oposisi dalam rangka mengubah kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah; (2) oposisi yang bertujuan mengubah personalia pemerintahan; (3) oposisi untuk mengubah struktur politik yang berlaku; dan (4) oposisi dalam rangka mengubah struktur sosial ekonomi. Selain dapat ditinjau atas dasar tujuannya, oposisi juga bisa dibedakan atas dasar kohesivitas, pola persaingan, ciri khas, lingkungan pertarungan, dan pilihan strateginya.
Dalam negara demokrasi yang telah mapan di mana sistem politik dan pemerintahan telah diterima masyarakat, tujuan oposisi terbatas pada upaya mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem-sistem demokrasi yang masih mencari bentuk sehingga implementasinya masih dipersoalkan oleh publik, tujuan oposisi bisa lebih jauh, mulai dari mengubah personalia pemerintahan, struktur politik, bahkan struktur sosial ekonomi yang berlaku. Sementara itu, dari segi sistem pemerintahan, partai oposisi lebih lazim dalam sistem parlementer ketimbang sistem presidensial, kendati tidak selalu kehadiran partai oposisi bertujuan menjatuhkan pemerintahan hasil pemilu.
Tidak Ada Dikotomi
Dalam konteks PDI-P kita patut memberi apresiasi atas pilihan menjadi "partai oposisi". Namun, hingga kini tidak begitu jelas, arah, format, dan tujuan oposisi. Apakah dari segi tujuannya oposisi terbatas untuk mengubah aneka kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil saja, atau lebih luas dari sekadar oposisi terhadap kebijakan. Lalu, bagaimana strategi PDI-P dalam membangun aliansi kekuatan oposisi, juga belum jelas.
Ini penting karena dalam konteks sistem presidensial yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, pada dasarnya tidak ada dikotomi antara "partai pemerintah" dan "partai oposisi". Kabinet Indonesia Bersatu bukan pemerintahan koalisi partai-partai meski susunannya didasarkan atas kompromi terbatas Susilo Bambang Yudhoyono dan elite partai-partai. Karena itu, tiap partai pada dasarnya bisa bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah tanpa menjadi "partai oposisi". Dalam kasus impor beras misalnya, beberapa partai - termasuk PKS menyatakan diri sebagai "partai pemerintah" - mengusulkan penggunaan hak angket DPR tanpa menyatakan diri partai oposisi seperti PDI-P.
Jika oposisi PDI-P dimaksudkan dalam rangka mengubah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada wong cilik, konsekuensi logisnya partai pimpinan Megawati ini harus menawarkan rencana kebijakan alternatif lebih baik dan menjanjikan. Dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM misalnya, PDI-P harus merumuskan kebijakan alternatif di luar sekema pencabutan subsidi. Jika tujuan oposisi guna mengubah kebijakan sekaligus personalia pemerintahan, partai ini harus menyiapkan "kabinet bayangan" dengan kompetensi lebih mumpuni dibanding personalia kabinet yang ada. Dengan format oposisi yang jelas, PDI-P tidak akan sendirian di tengah partai-partai pendukung pemerintah di DPR.
Pola pola opsisi pemilu tahun 2009
Oposisi PDIP Tidak Menguntungkan Langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai oposisi sejak 2004 sama sekali tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah, "Tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah, karena sistem demokrasi di Indonesia belum maju seperti di Amerika Serikat (AS, ini karena pluralisme di Indonesia tidak didukung dengan matangnya dalam berdemokrasi seperti di AS.
Sedangkan oposan pemerintah berjalan efektif dalam mengontrol pemerintahan yang berkuasa di AS karena sistem demokrasinya sudah berjalan bagus dan matang, meski negara adi daya itu super pluralis. "Indonesia juga pluralis, namun belum matang dalam berdemokrasi, sehingga penerapan sistem oposisi di negara ini lebih bersifat setengah-setengah, peran politik PDIP sebagai oposan pemerintah masih berjalan "setengah hati", karena hanya melakukan kontrol di tingkat nasional, sementara di daerah tidak pernah berjalan karena sebagian penguasa di daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota berasal dari PDIP.
"Ini sebuah realitas politik, sehingga tidak efektif dan tidak menguntungkan kalau PDIP tetap mengambil sikap politik sebagai oposan pemerintah. dalam kongres partai ini di Denpasar, Bali pada 6-8 April 2010, PDIP perlu memikirkan untuk merevisi kembali posisi politiknya. "Lebih elegan dan menawan jika PDIP mengambil posisi koalisi dengan partai-partai besar, seperti Partai Demokrat yang kebetulan sedang berkuasa dalam pemerintahan, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat guna mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dalam upaya memperbaiki kesejahterannya,"
Dalam konteks yang lebih luas, koalisi antara PDIP dan Partai Demokrat amat sangat memungkinkan jika memiliki ruang jiwa politik yang sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Jika kondisi ini yang terjadi, maka pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang akan berjalan langgeng tanpa adanya tekanan politik, karena partai-partai besar sudah bergabung dalam sebuah kekuatan politik untuk menata dan meramu rumusan pembangunan dalam upaya menyejahterakan rakyat,"  PDIP sebaiknya merevisi kembali posisi politiknya sebagai oposan pemerintah, karena sistem ini berjalan tidak efektif dan tidak menguntungkan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat. "Jika PDIP memiliki hasrat yang besar untuk membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, maka langkah koalisi merupakan pilihan terbaik, ketimbang harus tetap bertahan sebagai oposisi,"
DAFTAR PUSTAKA
1.    Syaiie,  Inu Kencana,  sistem Pemerintahan Indonesia,  Gema Insane Press,  Jakarta,  1991.
2.    Sarwoto,  Sistem Pemerintahan Prancis,  Galih Indonesi,  Jakarta,  1985.
3.    Uni Sosia lDemokrat,  http://www.unisosdem.org
4.    http://www.edo.we.id/wp/2007/08/14/etika-oposisi.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar