Rabu, 25 Mei 2016

TANAM PAKSA MASA PENJAJAHAN BELANDA (1930-1950)


TATI MARTININGSIH/E/S
A.  Latar Belakang Pelaksanaan Tanam Paksa ( Cultuur stelsel )
Cultuur Stelsel yang menjadi kebijakan Van Den Bosch di Indonesia di latar belakangi  oleh beberapa peristiwa penting, diantaranya adalah  :
  1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang besar.
  2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830
  3. Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 gulden
  4. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat
  5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
  6. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negara induk.
Selama Perang Jawa (Perang Diponegoro) berlangsung, pihak Belanda sibuk memikirkan berbagai rencana mengenai Jawa. Sebab bagi Belanda kedudukan dan keuntungan Jawa sangat esensial, tidak hanya harus mampu menutupi berbagai biaya  posisi keuangan di negara Belanda yang relatif sangat buruk. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan kepada raja Wilhelm V sebuah usulan konsep untuk menjadikan daerah koloni itu menguntungkan bagi negara induk.
Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa "daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang  memang menjadi tujuan penaklukkan (Van Den Bosch 1851). (Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)         
Pada garis besarnya daerah koloni hendak dijadikan semacam perusahaan negara dengan memproduksi komoditi yang laris di pasaran dunia (Eropa). Usulan ini diterima raja Wilhelm V untuk segera diterapkan di Hindia Belanda, yang kemudian terkenal dengan Culturstelsel Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System. Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :"kewajiban kepada rakyat (Indonesia) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa", rakyat menterjemahkan dengan istilah Tanam Paksa. Selain mencetuskan Cultuur Stelsel, Van Den Bosch juga menerapkan Politik "Batig Saldo" yaitu politik yang menghendaki pemasukan uang sebanyak-banyaknya dan melaksanakan pengeluaran sehemat-hematnya.
Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya. (Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)
Untuk keperluan Tanam Paksa , raja Wilhelm V mengirimkan Van Den Bosch ke Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru (1830-1833) dengan tugas utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong dan untuk membayar hutang-hutang Belanda. Bukan sebagai Komisi Jenderal seperti Elout, Buyskess, dan Van Der Capellen.
Konsep Cultur Stelsel sebenarnya sederhana dan tidak jauh berbeda dengan sistem yang pernah digunakan VOC yaitu Verplische Leverantie dan Contingenten. Menurut pemikiran Van Den Boch, desa-desa di Jawa atau Hindia berutang pajak kepada pemerintah, yang sebagian besar dibayar dalam bentuk uang tunai. Oleh Van Den Bosch, pembayaran pajak dalam bentuk uang ini dikembalikan lagi seperti masa VOC, yaitu dalam bentuk barang atau hasil produksi pertanian serta dalam bentuk tenaga. Pajak dalam bentuk tenaga inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk merekrut tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan besar milik negara. Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga). (Clifford Geerts:1983:56)
Menurut (Clifford Geerts:1983:56), tanaman yang dipaksakan pada sistem itu dapat dipisahkan menjadi dua kategori besar
·      tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi, (yaitu : tebu, nila, tembakau).
·      tanaman keras  (yaitu : tanaman berumur panjang) yang tidak dapat digilirkan dengan padi (yaitu : kopi, teh, dan lada serta kina, dan kayu manis yang kurang penting artinya).
Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille, (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga), di Cirebon pemerintah bahkan pernah mencoba memungut padi sebagai pengganti pajak dan mengontrakannya pada penggiling swasta, tetapi karena akibatnya sangat buruk, hanya berlangsung sebentar saja.
B.  Pelaksanaan Tanam Paksa
1.      Aturan dan Praktek Tanam Paksa
Ketentuan pokok Cultuur Stelsel terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 Tahun 1834, dengan ketentuan sebagai berikut  :
a.    Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa
b.    Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
c.    Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
d.   Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak.
e.    Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk
f.      Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.
g.    Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
h.    Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Peagawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.
Pelaksanaan Tanam Paksa pada dasarnya melibatkan berbagai unsur pokok, antara lain yaitu birokrasi pemerintahan Barat, para kepala-kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, pengusaha dan modal swasta Barat. (Sartono Kartodirdjo, 1991 : 55).
Ketentuan-ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, namun didalam praktiknya seringkali menyimpang, karena tujuan Tanam Paksa adalah menguras kekayaan bangsa Indonesia melalui bidang pertanian dengan cara memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu (lada, teh, tembakau, tebu, dan kopi) yang sangat laku dipasaran Eropa.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut  :
a.    Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.
b.    Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut sepertiga, bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Hal itu dimaksudkan antara lain untuk memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan, pembagian luas tanah untuk tanam paksa dalam tahun 1883.
c.    Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, misalnya penanaman nila di daerah Parahyangan, penduduk di daerah Simpur, misalnya dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka. Pengerahan tenaga tersebut dilakukan selama tujuh bulan dan mereka tidak terurus, sedangkan pertanian mereka sendiri terbengkelai.
d.   Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa
e.    Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.
f.     Kegagalan panen menjadi tanggungjawab petani.
g.    Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan, seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil. Selain itu, rakyat harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau.
Guna menjamin agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonil memberikan perangsang yang disebut CultuurProcenten disamping penghasilan tetap. Cultuur Procenten adalah bonus dalam prosentase tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para Bupati, dan kepala desa apabila hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan. Cara-cara itu menimbulkan banyak penyelewengan, baik dalam merekrut jumlah tenaga kerja maupun dalam memaksa penduduk untuk menanami tanah yang luasnya melampaui ketentuan. Dalam hal ini pemerintah kolonial bersikap tutup mata selama hal itu menguntungkan kas negara, akan tetapi penyelewengan tersebut membuat rakyat jelata menjadi sengsara.
Akan tetapi selama dua puluh tahun pertama dari pelaksanaan sistem Tanam Paksa, yaitu tahun 1830-1850 beban berat yang harus ditanggung oleh rakyat adalah kerja paksa. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat untuk pembangunan dan pem eliharaan fasilitas umum, antara lain jalan raya, jembatan, dan waduk. Di samping itu, rakyat juga dikerahkan antara lain dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah pegawai kolonial, mengantar surat dan barang serta menjaga gudang. Akan tetapi, yang paling berat bagi rakyat adalah pembangunan dan pemeliharaan benteng-benteng.
C.  Akibat Pelaksanaan Tanam Paksa
Pelaksanaan Tanam Paksa membawa akibat sebagai berikut :
a)   Bagi Belanda  :
1.        Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.
Produksi Hasil Tanaman Perdagangan
Tahun
Kopi
Gula
Nila
1830
£  4. 577.000.00
(280 Pikul)
£  1.558.000.00
(108 Pikul)
£  42.000.00
1840
£  37.368.000.00
(132.000 Pikul)
£  13.782.000.00
(1.032.000 Pikul)
£  2.123.000.00
Di samping tiga tanaman pokok seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah kolonial juga menerapkan penanaman tembakau dan teh secara paksa. Akan tetapi hasilnya tidak sesukses ketiga jenis tanaman pokok. Oleh karena itu, kedua tanaman itu kemudian dihapuskan dari jenis tanaman paksa.
2.        Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, tetapi pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar.
Pengangkutan hasil produksi tanaman dari Jawa ke Eropa semuanya diangkut oleh kapal-kapal milik (atau dikontrak) perusahaan Nederlandsche Handel Maatshappij (NHM), yang didirikan tahun 1824, perusahaan ini kemudian tumbuh menjadi perusahaan raksasa sampai sekarang.
3.        Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.
4.        Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq Slot) yang besar. Keuntungan Tanam Paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.
Jadi dalam kurun waktu 35 tahun diperoleh keuntungan £  627.000.000 gulden sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi, kelebihannya digunakan untuk keperluan lain.
b)   Bagi Indonesia :
1.    Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan
2.    Beban pajak yang berat
3.    Pertanian, khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen di Cirebon (1832), (sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, di Demak 1848), dan di Grobogan (1849-1850) sebagai akibat kegagalan panen. Penduduk ketiga daerah tersebut rakyatnya mengalami kelaparan yang menelan korban jiwa yang cukup besar, sementara ribuan orang yang lain terpaksa mengungsi ke daerah lain.
Sementara hasil-hasil Tanam Paksa sangat mengesankan bagi pemerintah kolonial, namun bagi petani sistem ini menyebabkan tanaman tradisional mereka seperti padi mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena kebanyakan pegawai pemerintah kolonial hanya mementingkan penanaman tanaman yang laku dipasaran dunia, sedangkan tanaman padi diabaikan. Padahal dari sektor ini beban yang dipikul cukup berat akibat pertambahan jumlah penduduk, baik secara alamiah (kelahiran) maupun karena adanya migrasi atau perpindahan sektor pekerjaan dari sektor lain ke pertanian (padi).
4.    Jumlah penduduk Indonesia menurun
Sebagai contoh penduduk Demak merosot jumlahnya dari 336.000 orang menjadi 120.000 orang sementara di daerah Grobogan dari 89.500 orang merosot hingga tinggal 9000 orang saja.
5.    Disintegrasi sosial dalam struktur masyarakat Indonesia
Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan pengaruh antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, sehingga menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.
Disamping dampak negatif diatas, ada pula dampak positif yang didapat bagi Indonesia:
1.    Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru yang layak ekspor seperti kopi, nila, lada, tebu.
2.    Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
3.    Diperkenalkannya mata uang secara besar – besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa.
4.    Perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya bukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat Indonesia melainkan guna kepentingan pemerintah Belanda sendiri, tetapi hal ini mencipatakan kegiatan ekonomi baru orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang.
5.    Berkembangnya industrialisasi di pedesaan
D.  Reaksi Tanam Paksa
Pelaksanaan Tanam Paksa telah menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, antara sebagai berikut  :
a)   Rakyat Indonesia  :
1.    Di Sumatera Barat timbul perlawanan, antara lain di Pariaman (1841) dan di Padang (1844) yang dipimpin oleh para ulama. Perlawanan ini dapat dipadamkan dengan susah payah.
2.    Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau
b)   Kaum Pengusaha (Kapitalis)
Golongan pengusaha menghendaki sistem Tanam Paksa dihapuskan dan diganti dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal yang sedang berkembang. Sebagai contoh karya Fransen Van Der Futte yang berjudul Suiker Contracten (Kontrak-kontrak Gula)
c)    Kaum Humanis Belanda
1.    Baron Van Hoevell
Ia seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara sekitar tahun 1847. Dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan Tanam Paksa. Baron Van Hoevell memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa Tanam Paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi.
2.    Edward Douwes Dekker
Ia seorang mantan Assisten Residen di Lebak Banten. Ia memprotes pelaksanaan Tanam Paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Tulisan tersebut mengisahkan penderitaan Saijah dan Adinda akibat Tanam Paksa di Lebak Banten. Di dalam tulisan tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya "Aku Sangat Menderita".
d)        Kaum Politikus
1.      C. Th. Van Deventer
Seorang anggota Raad Van Indie, van Deventer tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya berpendapat bahwa jutaan gulden yang diterima oleh negara Belanda berdasarkan Sistem Tanam Paksa dan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sejak 1870 membuat Belanda memiliki "utang kehormatan" kepada Indonesia, yaitu kewajiban untuk menaikan standar kehidupan dan meningkatkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Buku ini turut mendorong munculnya Politik etis, tetapi hanya terjadi dua kali transfer dana dari Belanda. Pada tahun 1905 ditransfer ƒ40 juta dengan syarat untuk digunakan meningkatkan perekonomian orang Jawa dan Madura, sementara pada tahun 1936 ditransfer ƒ25 juta sebagai kompensasi bagi Hindia karena menjaga sebagian pasarnya untuk Belanda selama masa Depresi.(Robert Cribb, 2012 : 126)
Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan Sistem Politik Ekonomi Liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (agrarische Wet) tahun 1870.
Meskipun kebanyakan Tanam Paksa sudah dihapuskan dalam tahun 1867, tetapi masih ada sisa-sisa Tanam Paksa yang berlaku, misalnya kopi si daerah Parahiyangan yang baru dihapus pada tahun 1877 karena menghasilkan keuntungan yang besar.
 
DAFTAR PUSTAKA
Clifford Geerts, 1983, Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia, Jakarta,  Bhratara Karya Aksara,
Sartono Kartodirdjo & Djoko Surya, 1991, Sejarah Perkebunan di Indonesia, Yogyakarta, Aditya Media
George Mc Turnan Kahin,1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik-Nasionalisme dan revolusi di Indonesia, Surakarta, Pustaka Sinar Harapan
Suhartono, 1991, Apanage dan Bekel-Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, Yogyakarta, Tiara Wacana
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990, Sejarah Nasional Indonesia V,Jakarta, Balai Pustaka
Habib Mustopo, 2004, Sejarah Indonesia, Jakarta, Airlangga
Robert Cribb, 2012, Historical Dictionary of Indonesia-Kamus Sejarah Indonesia, 2012, Depok, Komunitas Bambu
https://tutiksulastri720.wordpress.com/2013/06/26/tanam-paksa-di-indonesia/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar