Selasa, 31 Mei 2016

Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan KKN di Indonesia


Ega Elfischa/PIS/14B

A.    Peran Pemerintah Penegak Hukum dalam Memberantas Kasus Korupsi
Pemerintah mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap problematika yang dihadapi Indonesia, pemerintah harus mampu mengatasi dan memberikan penyelesaian atau solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Korupsi merupakan salah satu tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan dan mengatasi agar orientasi memperkaya diri yang dilakukan oleh aparatur negara dapat diminimalisir bahkan di hilangkan.Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan kasus korupsi. Dari ke empat lembaga ini KPK memiliki peran khusus dalam memberantas kasus korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan integritas yang tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan ketentuannya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan
baik. Dari ke empat lembaga tersebut dapat juga dimungkinkan adanya pihak-pihak tertentu akan terlibat dalam kasus korupsi, karena perlu kita ketahui bahwa korupsi itu bukan personal tetapi corporation atau kelompok, kecil kemungkinan bahwa korupsi hanya di lakukan oleh seorang saja, pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi untuk memperlancar urusan yang menyimpang dari ketentuan.Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime.Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).Untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum, pemerintah yang mana antara kepolisian, kejaksaan, KPK dan Pengadilan harus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi agar kepastian hukum dapat terjamin dan kecilnya kemungkinan terjadi penyimpangan berkelanjutan. Perlu kita ketahui disetiap instansi terdapat peluang dimungkinkan terjadinya korupsi oleh aparatur negara tersebut. Karena mafia hukum itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan kewibawaan pemerintah termasuk lembaga penegak hukumnya.Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini dilihat tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publikKPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :
1.laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
2.Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
3.Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4.Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5.Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6.Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
1.Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2.Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3.Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4.Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5.Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6.Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7.Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8.Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang selanjutnya disebut Presiden SBY telah melakukan upaya-upaya agar korupsi dapat diberantas di Negara RI, beberapa upaya presiden adalah membentuk lembaga adhoc yaitu KPK, Satgas, ataupun seperti melakukan putusan menghapuskan remisi terhadap para koruptor dan rencana baru saat ini adalah melakukan monatorium. Upaya ini dilakukan karena dirasa penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini arah, tujuan, serta misinya tidak jelas lagi. Penegak hukum tidak menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih belum maksimal.Saat ini praktik penegakan hukum sedang mengalami disorientasi kinerja dari amanah yang diperintahkan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. Disorientasi nya adalah bahwa polisi, jaksa dan hakim saat ini tampak kehilangan jati diri karena keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Selain belum efektif juga tampak ada keinginan kuat untuk memasuki terlalu jauh pekerjaan lembaga penegak hukum tersebut yang bertentangan dengan Undang Undang.Korupsi suatu penyakit negara yang tidak kunjung sembuh dan obatnya pun tidak efektif dan efisien. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi, bahkan seakan akan upaya tersebut malah melemahkan pemberantasan korupsi. Sehingga sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi.
B.     Efektifitas Penegakan Hukum Yang Diterapkan Pemerintah Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi
Hukum adalah suatu instrumen peraturan yang harus di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di bawahnya dimana apabila dilanggar atau melakukan penyimpangan maka akan menimbulkan akibat hukum yang berupa sanksi dengan tujuan mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dibuktikan dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan yaitu lemabaga hukum baik dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, serta proses pengadilan yang diputus oleh hakim. Begitu juga dengan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran hukum dimana atas perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum .Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dimana penegakan hukum korupsi tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian negara, menstabilkan ekonomi publik dan memberikan efek jera kepada para koruptor. Tetapi dewasa ini timbulnya issu atau permasalahan baru bahwa banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan kepada tersangka koruptor, ini dilakukan oleh pengadilan tipikor daerah, sehingga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin memberikan pernyataan untuk ditiadakan lagi pengadilan khusus tindak pidana korupsi di daerah.Sangat ironis sekali penegakan hukum di indonesia, masyarakat sudah hampir putus asa dengan kinerja dan loyalitas pemerintahan. Bebasnya banyak koruptor dipengadilan disebabkan tidak efektif dan lemahnya integritas penegakhukum dalam memberikan kontribusi. Selain itu hal lain yang menjadi keprihatinan bangsa terhadap penegak hukum bahwa ketika para koruptor mendekam dipenjara, banyak di antara mereka yang mudah keluar masuk dengan sangat bebas, mendapatkan fasilitas dengan pelayanan hotel berbintang, serta hasil dari jarahan korupsi pun bahkan tidak masuk ke dalam kas negara tetapi di manipulsai dengan dilarikan keluar negeri melalui politik yang canggih. Dalam hal ini negara seperti tidak berdaya menghadapinya, peristiwa ini semakin menambah hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditegakkan di indonesia.Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan keadaannya tidak jauh berbeda dalam pemberantasan korupsi, seakan-akan tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi tekanan suap yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi, sehingga proses peradilannya pun tidak efektif dan tersangka koruptor dapat divonis bebas. KPK tidak akan bisa melaksanakan perannya secara optimal bilamana tidak didukung oleh keinginan dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum, terutama perang terhadap korupsi. Sanksi yang dikenakan kepada para koruptor di rasa tidak efektif dan efisien, karena perlu kita ketahui banyaknya celah yang dilakukan koruptor untuk terbebas dari jeratan hukum.Sebaiknya pemerintah harus memberikan sanksi yang benar-benar membuat jera dan takut untuk melakukan korupsi. Mungkin seperti halnya dengan cara menyita seluruh harta kekayaan koruptor baik harta atas namanya sendiri, istri ataupun anak-anaknya alias dimiskinkan. Sehingga koruptor tidak dapat bergerak tanpa adanya uang. Sedangkan hukuman penjara sudah kita ketahui bahwa leluasanya koruptor untuk bertindak semaunya tanpa ada rasa jera dan takut. Seperti koruptor Gayus Tambunan yang masih dapat keluar masuk penjara dengan memberikan sejumlah uang kepada penegak hukum yang memiliki moralitas rendah, banyak lagi koruptor lain yang mendapat fasilitas istimewa dipenjaara ialah Artalita Suryani, belum lagi pejabat tinggi lain yang tidak terungkap.Sanksi dengan memiskinkan koruptor dengan semiskin-miskinnya atau menyita seluruh harta kekayaannya dirasa lebih efisien dan efektif. Karena koruptor dapat bergerak hanya karena masih adanya uang yang dimilikinya, akan tetapi apabila koruptor tidak memiliki harta maka mereka tidak dapat bertindak semaunya. Sanksi ini tidak hanya memberikan rasa jera dan takut tetapi dapat memberi sanksi sosial dan sanksi moral. Apabila ini dapat diterapkan dengan adil maka tujuan negara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercapai dan terlaksana sehingga kehidupan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur dapat dirasakan seluruh masyarakat indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan.


DAFTAR PUSTAKA
-          A.S Alam.2010.Pengantar Kriminoligi.Pustaka Refleksi: Maasar.
-          Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2002. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi: Jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar