Selasa, 31 Mei 2016

PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH



NUKE ANGELA PUTRI / PIS / 14 A
Pengertian Kebijakan Publik
Menurut Wahab (dalam Bakry 2010) kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif. Berbagai ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut : menurut Dye (dalam Eddi, 2004: 45) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah "Segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya". Sedangkan menurut Lasswell  (dalam Eddi, 2004: 45) menjelaskan bahwa "Kebijakan publik adalah serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai, dan praktik". Dalam hal ini kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai program.
Berbeda dengan dengan kedua pendapat di atas, Ranney dalam (Eddi,2004: 45) memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan publik sebagai "tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak". Selain itu, menurut Lester dalam (Eddi 2004: 45-46) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah "Proses atau serangkaian keputusan atau aktifitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan (umagined).
Feriedrick (dalam Nugroho, 2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tidakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatanyang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
David Easton (dalam Dye,1972) mendefinisikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan syah kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga hanya pemerintah saja yang syah dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah  untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Dunn (1994) kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang kemudian diformulasikan di bidang-bidang  isu kebijakan.
Menurut Anderson, Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :
1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentutan hukum dan kewenangan.
Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termausk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.
Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat (Peter,1984), dengan definisi ini ada tiga tingkat pengaruh kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat, yaitu :
Pada tingkat pertama, adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah, atau yang lain yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, adapun keputusan ini dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure groups, dimana yang dimunculkan pada level ini adalah sebuah kebijakan terapan.
Pada tingkat kedua, adanya output kebijakan. Pilihan kebijakan  yang sedang diterapkan pada tingkat ini membuat pemerintah melakukan pengaturan, menganggarkan, membentuk personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat;
Pada tingkat ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut menurut Peter (1984)  dalam penerapannya kebijakan publik tersebut memiliki berbagai instrument kebijakan yaitu; 1) Hukum; 2) Pelayanan/Jasa; 3) Dana; 4) Pajak; dan 5) Persuasi yang digunakan bila instrumen lain gagal mempengaruhi masyarakat
Beragam definisi tentang konsep kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan menurut Sutapa (2008) bahwa terdapat dua pendapat umum yang mengemuka. Pertama, pendapat yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini beranggapan bahwa pada umumnya semua tindakanyang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, pendapat yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (Policy Implementation). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat dan dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.
Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara yang ditujukan untuk mengatasi segala persoalan ataupun masalah-masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pembuatan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada masyarakat karena objek dari kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat.
Makna kebijakan publik daerah
Pengertian Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan persoalan masyarakat (publik). Keputusan itu dibuat bersama dengan lembaga legislatif. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan bahwa lembaga legislatif (DPR/DPRD) dianggap sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan persoalan bersama.
Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat karena jika tidak ada partisipasi dari warga negera maka tidak akan ada artinya. Hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna. Dalam kehidupan bernegara, terdapat banyak sekali persoalan yang menyangkut kepentingan publik, seperti penetapan pajak/retribusi, pembangunan fasilitas umum, penanganan masalah sosial, dan sebagainya.
Beberapa hal yang menjadi ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut.
1.    Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah bersama dengan lembaga legislatif.
2.    Kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat.
3.    Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan atau orang yang ditugasi pemerintah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Pada tingkat pusat, pemerintah membuat undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara pada tingkat daerah, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat berbagai peraturan daerah (perda). Melalui peraturan-peraturan itulah banyak hal yang menyangkut kepentingan publik diatur
Dalam peraturan daerah biasanya dimuat beberapa pertimbangan mengenai alasan atau latar belakang dibuatnya sebuah peraturan. Akan tetapi, setiap peraturan memiliki sisi yang berbeda-beda sesuai dengan pokok persoalan yang diaturnya. Ada peraturan yang memuat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah atau masyarakat. Ada pula peraturan yang mencantumkan larangan-larangan tertentu. Hal yang terpenting adalah jangan sampai ada suatu peraturan yang merugikan masyarakat banyak, tetapi  hanya menguntungkan beberapa orang tertentu. Oleh karena menyangkut persoalanbersama, kebijakan publik biasanya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak heran jika sebagian anggota masyarakat juga memberi perhatian yang besar terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tentu masyarakat tidak ingin dirugikan oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dewan perwakilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu turut serta secara aktif memberikan masukan, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan publik.
Hak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sendiri dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat berhak menyuarakan kepentingannya secara lisan atau tertulis melalui berbagai media dan saluran yang ada dengan tidak melanggar undang-undang. Kepedulian masyarakat semacam itu  perlu, mengingat kebijakan tersebut memang sepatutnya diarahkan untuk melayani kepentingan bersama.
Mencermati kebijakan publik daerah
Pembuatan peraturan daerah (Perda) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 140, 141, 144, yang intinya sebagai berikut.
1.    Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.
2.    Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (pembuatan undang- undang).
3.    Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/ Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Perda.
4.    Pernyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
5.    Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan tersebut disetujui bersama.
6.    Dalam hal sahnya Rancangan Perda, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya.
7.    Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
8.    Rancangan Perda yang telah sah menjadi Perda, wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan warga negara, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pasti mengikat dan memengaruhi kepentingan hidup rakyat. Mungkin pengaruh kebijakan itu tidak langsung mengenai diri kita, tetapi pengaruh itu pasti dirasakan dan dialami oleh anggota atau kelompok masyarakat tertentu. Pengaruh itu ada yang positif dan tentu ada pula yang negatif. Oleh sebab itu, kita harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Sebuah kebijakan pemerintah tentu mengandung banyak sisi, banyak aspek atau banyak sudut pandang. Sedikitnya dapat ditemukan lima aspek dalam sebuah kebijakan pemerintah. Kelima aspek kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini satu per satu.
1) Pembuat kebijakan
Setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya. Kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Pejabat dan lembaga itu meliputi semua tingkatan pemerintahan, dapat di pusat, di daerah provinsi, di daerah kabupaten  atau kota, dan dapat pula di desa atau kelurahan. Apabila seorang pejabat atau lembaga pemerintah diberikan kebebasan membuat kebijakan di luar wewenangnya, maka akan terjadi kekacauan hukum. Terjadilah apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat. Akibatnya, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.
2) Isi kebijakan
Isi kebijakan publik antara lain sebagai berikut.
  • Masalah publik (masalah umum) yang menyangkut kepentingan dan keselamatan bersama. Misalnya, pemerintah telah mengangkat masalah sampah sebagai masalah publik, yang harus ditangani secara bersama-sama.
  • Masukan dari berbagai pihak termasuk anggota masyarakat yang berbhinneka atas permintaan pemerintah.
  • Kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mengimplemen- tasikan (melaksanakan) kebijakan publik. Contohnya, adanya sistem pengelolaan sampah yang modern sesuai perkembangan iptek.
  • Evaluasi kebijakan publik Apabila kebijakan publik tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru.
  • Membentuk perilaku atau budaya demokrasi, misalnya, hak politik rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.
  • Membentuk masyarakat hukum. Masyarakat hukum ialah masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku.
  • Membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Kebiasaan sopan santun dapat membuat masyarakat terbiasa bersikap baik dengan penuh rasa kekeluargaan.
  • Membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bersama, damai, dan tunduk pada hukum.
Dengan mencermati isinya, akan dapat diketahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada. Biasanya, setiap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan umum atau kepentingan rakyat. dalam hal ini ada kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dari kegiatan lainnya. Artinya, kebijakan pemerintah  tersebut haruslah berisi hal-hal yang diharapkan oleh rakyat. Hal-hal yang benar- benar dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, persoalan pangan tentu lebih mendesak untuk dipenuhi daripada kebutuhan akan tempat rekreasi atau arena olahraga. Pemenuhan sarana pendidikan tentunya lebih penting daripada pemenuhan sarana hiburan. Kebutuhan primer didahulukan daripada kebutuhan sekunder.
3) Pelaksanaan kebijakan
Hal yang perlu diperhatikan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan kebijakanyang dirumuskan.Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat harus mengkritisi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, dapat menghasilkan dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang tidak diharapkan. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan yang kurang baik akan memperbesar dampak negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, kita harus mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah.
4) Hasil dan dampak kebijakan
a) Hasil kebijakan
Mengamati dan menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan proyek atau program pemerintah juga sangat penting. Hasil kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang dibuat menunjukkan kegagalan sebuah kebijakan pemerintah. Hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana harus dikoreksi agar tidak terjadi kegagalan.
b) Dampak kebijakan
soemarwoto dalam giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : "aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya."
william dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain :
  1. effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan;
  2. efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan 
  3. adequacy, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.
menurut sofian effendi  (2001) bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut  :
  1. technical feasibility, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh suatu alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah;
  2. economic and financial possibility, yaitu alternatif mana yang mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar finansial yang didapatkan;
  3. political viability, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok politik lainnya dari masing-masing alternatif, dan 
  4. administrative capability, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk mendukung kebijakan tersebut.  

Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

  • Rendahnya efektifitas kebijakan publik
  • Tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
  • Menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan
  • Tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat
  • Tidak sejalan/bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat
  • Timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional, semakin tertinggal dari bangsa lain
  • Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat sangat tinggi.
Secara umum, kebijakan pemerintah diharapkan berdampak positif atau menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan rakyat. Namun demikian, tidak jarang suatu kebijakan pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif. Biasanya dampak negatif ini merupakan dampak sampingan yang kurang/tidak diperhitungkan sebelumnya. Contoh kasus tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, kebijakan pendidikan yang tidak mencapai sasaran dapat berakibat negatif, yaitu adanya pengangguran terpelajar. Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya harus selalu mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijkan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain;
a. Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
b. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
c. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
d. Membayar pajak bumi dan bangunan.
e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan publik semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab.
Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan melalui empat macam cara, yaitu: pada tahap proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi.
1. Partisipasi proses pembuatan kebijakan publik
Dalam proses ini, masyarakat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat menunjukkan adanya kekhasan daerah. Semakin besar keinginan masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Contoh partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah masyarakat memberikan masukan atau pertimbangan baik secara li san atau tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik daerah sebelum ditetapkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi ini, merupakan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik atau pembangunan, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyumbangkan tenaga, harta, pikiran dan lain-lain. Contoh partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, bila kebijakan daerah menetapkan adanya wilayah bebas sampah. Masyarakat dapat terlibat langsung sebagai pelaksana kebijakan daerah dan selalu mewujudkannya.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Masyarakat di daerah harus dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan pembagian sesuai dengan pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya partisipasi untuk menikmati hasil dari sebuah kebijakan publik dapat menimbulkan sikap tidak puas bagi masyarakat. Dengan belum meratanya pembangunan dan hasilnya di setiap daerah mendorong kepada kelompok-kelompok tertentu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Partisipasi dalam evaluasi
Setiap kebijakan publik di daerah dinyatakan berhasil, jika dapat memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya. Masyarakat harus bersikap kritis apakah kebijakan publik sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum.Dalam memberikan evalusai terhadap kebijakan publik harus bersifat konstruktif dan bukan bersifat destruktif. Apabila kita menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan publik melalui demonstrasi kita lakukan dengan santun, tidak dengan cara-cara kekerasan, atau merusak fasilitas-fasilitas umum. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik sebagian besar masih pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan belum pada proses pembuatan ataupun evaluasi.
Patisipasi masyarakat akan bermanfaat unutk membentuk perilaku atau budaya demokrasi, memberi pelajaran membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, membentuk masyarakat madani, yaitu masayarakat yang memiliki sukarela, tidak menggantungkan diri kepada orang lain sera mengembangkan diri untuk memperbaiki keadaan.
Tidak aktifnya masayarakat dalam kebijakan publik dikarenakan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor internal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

·       Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga. Warga tinggal menerima dan melaksanakan saja.
·       Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
·       Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi
·       Rendahnya sanksi hukum di kalangan masyarakat
·       Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik

2. Faktor eksternal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

·       Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
·       Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
·       Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat akan memperlambat pembuatan kebijakan publik
·       Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung
·       Kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
·       Hukum belum ditegakkan secara adil
·       Tidak memihak kepentingan rakyat
Dampak Kebijakan Publik Dalam Menanggulangi Kemiskinan
Sikap skeptis berbagai kalangan terhadap implikasi kebijakan didasarkan pada pemahaman Dye (1981) dan beberapa pakar yang juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak tahu kebijakan yang dibuat. Menurut Dye (1981), ada sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam studi evaluasi kebijakan, yang belakangan dideskripsikan sebagai eksperimentasi kebijakan : (1) Penentuan apa tujuan yang akan dicapai oleh program. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program dan kebijakan, maka studi evaluasi kebijakan akan diperhadapkan pada konflik kepentingan yang besar; (2) Sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis. Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah "memperhatikan"; (3) Agen pemerintah memiliki kepentingan tetap yang kuat dalam "mencoba" apakah program membawa dampak positif. Administrator seringkali melakukan percobaan untuk mengevaluasi dampak program yang dibuat bagaikan mencoba membatasi atau merusak programnya atau mempertanyakan kompetensi administrator; (4) Agen pemerintah biasanya memiliki investasi besar – organisasi, finansial, fisikal, dan psikologikal – pada program dan kebijakan yang sedang dikerjakan; (5) Sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan terhadap kegiatan program yang sedang berjalan; (6) Evaluasi program memerlukan pembiayaan, fasilitas, waktu, dan pegawai yang mana agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program yang sudah berjalan. Studi dampak kebijakan, seperti halnya sejumlah penelitian, membutuhkan uang untuk membiayai. Studi itu tidak dapat dilakukan dengan baik, hanya bagaikan kegiatan ekstrakurikuler atau paruh waktu. Penyiapan sumber daya untuk studi tersebut berarti pengorbanan sumber daya program yang tidak ingin dilakukan oleh administrator.
Selain sikap skeptis di atas, administrator pemerintah dan pendukung progam memikirkan berbagai cara untuk memberikan alasan mengapa temuan negatif dampak kebijakan harus ditolak. Begitu pula ketika menghadapi fakta empiris bahwa program yang diunggulkan tidak berguna atau kontra-produktif, pihak tersebut menyatakan : (1) efek program tersebut bersifat jangka panjang dan tidak dapat diukur pada saat sekarang; (2) efek program tersebut menyebar dan bersifat umum, tidak ada keriteria tunggal atau kesesuaian indeks untuk mengukur apa yang dicapai; (3) efek progam tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi dengan ukuran kasar atau statistic; (4) fakta yang ditemukan mengenai tidak adanya perbedaan orang yang penerima pelayanan dan orang yang tidak menerima berarti bahwa progam itu tidak intensif dan mengindikasikan perlunya lebih banyak mengeluarkan sumber daya program tersebut; (5) kegagalan mengidentifikasi sejumlah sejumlah efek positif suatu program dapat menandai ketidaksesuain atau bias dalam peneltian, bukan pada program.
Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan , baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan public, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kongnitif, afektif, dan psikomitik siswa. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :
1.      Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat miskin (berdasarkan keriteria tertentu), para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarjinalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Faktanya : Implikasi atau dampak kebijakan berbagai program penanggulangan kemiskinan (Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, CERD, P2KP, Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, dan sebagainya) dengan sasaran orang miskin di berbagai wilayah Indonesia, merupakan salah satu bukti nyata. Implikasi kebijakannya terlihat misalnya melalui upaya program tersebut di dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, kemudahan akses masyarakat terhadap akses pendanaan-informasi-pasar-jaringan, kemudahan akses terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kemudahan terhadap penyediaan hak-hak dasar masyarakat miskin, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari penyediaan fasilitas sosial, prasarana da sarana, pendidikan, faktor lingkungan, perwakilan (hak) politik, dan kebutuhan lainnya.
  1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Faktanya : dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program (Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, CERD, P2KP, Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, dan sebagainya), telah melibatkan secara langsung dan tidak langsung berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, aparat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, guru, penyuluh kesehatan, konsultan, kontraktor dan sebagainya.
  2. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang. Faktanya : Dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti tersebut diatas, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masyarakat dalam merespon gagasan otonomi daerah yang baru dimulai pelaksanaanya sejak tahun 1999 (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).
  3. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program. Faktanya : Berbagai lembaga donor (nasional dan internasional) telah merealisasikan programnya. Hal ini logis dan sejalan dengan beberapa kesepakatan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dibiayai oleh berbagai pihak seperti World Bank, UNDP, ADB, JICA, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  4. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebiajakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi. Faktanya : tidak bisa dipungkiri bahwa program yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak yang dengan keterlibatannya menghalangi melakukan kegiatan lain, misalnya anak dan anggota keluarga dari masyarakat miskin yang dulunya turut membantu kegiatan orang tua, harus berada di bangku sekolah untuk belajar pada jam tertentu. Hal ini berarti kesempatan membantu orang tuanya bekerja menjadi hilang atau berkurang.
  5. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas. Faktanya : Hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan, misalnya di bidang pendidikan terlihat dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk sadar akan arti penting pendidikan atau di bidang kesehatan melalui sikap dan perilaku sehat yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.
Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang salah satunya diseponsori oleh World Bank, yang sedang berlangsung saat ini merupakan bukti nyata dan jawaban atas sikap skeptis tersebut. Karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dampak.
Perlu dicermati dua hukum Profesor James Q. Wilson (1973), untuk mengatasi semua kasus penelitian dampak kebijakan dalam ilmu pengetahuan sosial. Hukum Wilson Pertama adalah, semua intervensi kebijakan dalam permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan–sekiranya penelitian dilakukan oleh orang atau teman yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. HukumWilson Kedua adalah, tidak ada intervensi kebijakan dalam permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan – sekiranya penelitian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, lebih khusus lagi oleh pihak yang skeptis pada kebijakan tersebut. Bagi penulis, manajemen pada analisis dampak kebijakan publik yang disponsori oleh pihak-pihak tertentu, tentu saja memposisikan diri sebagai penganjur hukum umum pertama James Q. Wilson.
Dampak Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Indonesia
Arah kebijakan pendidikan di Indonesia
Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
  1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
  2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
  3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
  4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
  5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
  6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak  dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;
  8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Karakteristik kebijakan pendidikan
Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:
  1. Memiliki tujuan pendidikan, Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
  2. Memenuhi aspek legal-formal, Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
  3. Memiliki konsep operasional, Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
  4. Dibuat oleh yang berwenang, Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
  5. Dapat dievaluasi, Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti.Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki.Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
  6. Memiliki sistematika, Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal.Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.
Pelaksanaan Kebijakan Publik
Proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, pembedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan.Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.
Pelaksanaan kebijakan publik yang telah diterapkan di Indonesia yang telah dilakukan pemerintah cukup banyak salah satunya adalah penetapan alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, pemusatan oleh perintah untuk wajib belajar 12 tahun serta yang tengah marak saat ini adalah perubahan kurikulum. Yang semunya itu dilakukan demi pencapaian tujuan pendidikan yang lebih maksimal.  Berbicara tentang kurikulum perubahan ini cukup memberikan dampak bagi pendidikan dari  berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarkat terdapat nuansa lain yang terlihat dari kelompok masyarakat adalah perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut tampak dari tahun ketahun, seperti pada Kurikulum tahun 1984 (CBSA) dengan penambahan suplemen pada kurikulum tersebut pada tahun 1994, kemudian keinginan yang terus menerus untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia sehingga memungkinkan kembali perubahan kurikulum dilakukan dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK (2004).
Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai , melainkan mengemban misi yang jauh lebih besar. Misalnya pendidikan juga mempersiapkan generasi penerus dengan akhlak ,moral , dan kepribadian yang baik; pendidikan juga bertanggungjawab atas karakter jati diri sebagai bangsa; dunia pendidikan ; terutama pendidikan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan , teknologi , dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat , bangsa , dan kemanusiaan . Kebijakan dasar dalam kaitannya dengan isu relevansi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:
  1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12  tahun. Empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO ( 1996 ) yaitu bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar mengetahui ( lerning to know ), belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu ( learning to do ), belajar menjadi diri sendiri ( learning to be ) , dan belajar untuk hidup bermasyarakat ( learning to live together ).
  2. Perubahan Kurikulum, Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan, hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif.
  3.  Adanya pelatihan-pelatihan keguruan, dll
  4. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pelatihan guru-guru yang ada didaerah agar semata-mata meningkatkan kualitas guru agar semakin baik.Pelatihan guru ini juga menuntut guru agar lebih loyalitas terhadap profesinya sehingga dapat menjadikan anak didik semakin berkarakter.
Dampak Kebijakan Publik Bidang Otonomi Daerah Di Indonesia
Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Setiap manusia Indonesia dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya dimanapun di wilayah nusantara ini.
Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :
1.      UU No. 1 tahun 1945
Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
  1. UU No. 22 tahun 1948
Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.
  1. UU No. 1 tahun 1957
Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
  1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959
Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
  1. UU No. 18 tahun 1965
Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
  1. UU No. 5 tahun 1974
Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
  1. UU No. 22 tahun 1999
Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  1. UU No. 32 tahun 2004
Keluarnya UU ini  merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat dengan Daerah, juga dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah
Kelemahan Otonomi Daerah
Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.serta terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya diantaranya
Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:
1.    Korupsi Pengadaan Barang
Modus :
a.    Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b.    Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
2.    Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)
Modus :
a.    Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b.    Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
Modus :
a. Pemotongan dana bantuan social
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.
6. Penyelewengan dana proyek
Modus :
a.    Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b.    Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain.
7.    Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.
8.    Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.
Modus :
a.    Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b.    Penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.
9.    Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama)
Modus :
a.    Mark up nilai proyek
b.    Pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor
10.     Daftar Gaji atau honor fiktif
Modus : Pembuatan pekerjaan fiktif.
Berbagai Dampak
Selain keuntungan yang didapat  serta diperoleh dengan adanya otonomi daerah juga ada sisi buruknya malahan semakin memperburuk keadaan. Beberapa Bupati menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka –suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunan bagi budget mereka.
Kelompok-kelompok masyarakat sipil menyerukan agar otonomi daerah dikembalikan pada jalur semula yang menjamin tujuan-tujuan awal untuk memperkuat demokrasi lokal. Selain itu, mereka juga menyerukan agar desakan untuk membangun pemerintahan yang bersih tidak dilupakan dalam arus cari untung dari sumber daya alam.
Sejalan dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, antara lain masalah kordinasi antar daerah otonom tingkat provinsi dan kabupaten, munculnya "raja-raja kecil" di daerah yang cenderung melakukan abuse of power yang mengabaikan nilai etik dalam berpolitik, sulit melakukan supervisi daerah otonom dan lain sebagainya.
 Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan "resentralisasi" atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi. Untuk membangun tata pemerintahan yang baik bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, implementasi otonomi daerah perlu terus dicermati, dievaluasi dan disempurnakan.
DAFTAR PUSTAKA
1.        Amnur, Muhdi Ali. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Fahim.
2.        Wibowo, Edi. 2004. Kebijakan Publik Pro Civil Society. Yogyakarta: Cipta Mandiri.
3.        Surya Dharma dan Pinondang Simanjuntak. Pradigma Birokrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  Jurnal Bisnis dan Birokrasi
4.        http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik
5.        http://1ptk.blogspot.com/2012/01/kebijakan-publik-didaerah-di.html
6.        http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan-kebijakan-publik-.html 
7.        http://subliyanto.blogspot.com/2012/03/analisis-dampak-kebijakan-publik-penulisan.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar